., selaku Plt.Bupati BoneBolango (perkara terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lainsehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesarRp3.044.520.000,00 (tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidanadan diatur pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan

2 Ayat (1) Jo.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai unsur "yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara" merupakan unsur yang sangatesensial dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

Bank Sulteng Cab.Bungku dengan menggunakan cek tunai73dan tidak dapat dipertanggungjawabkann sebagaimana poOs pospengeluaran yang sebenarnya sebesarRp. 4.649.025.313,94 ,oe eee eee Perbuatan terdakwa GEMMAWATY HAMBUAKO, SE.tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1IKUHPidana

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,;Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang260Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal65 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

Fotocopy Surat penelitian Kelengkapan dokumen SPP;Menimbang,bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusundalam bentuk surat dakwaan subsidiair yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo.

Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Sehingga akibat perbuatan terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.TNegara Cq Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Poso mengalami kerugian+ 209.453.304,00 ( dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.soonee Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ATAUKEDUAaonnon= Bahwa ia Terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.T.dalam kapasitasnyaselaku Bendahara Kelompok Tani Pebunia pada pengelolaan cetak sawah Desa Owini,Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampaidengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempatdi Desa Owini

/ PW11/ 5 /2013 tanggal 11 Oktober 2013, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sebagaimana tabel di bawah ini : N Uraian ADD (Tahun) Jumlah (Rp)0 2008 2009 2010 20111 Jumlahpengeluaranmenurut SPJ 45.000.000 41.295.000 20.950.000 24.494.000 131.739.0002 Jumlahpengeluaran menurut 454.546 9.250.000 0 0 9.704.546realisasi sesuai peruntukannya3 Kerugian keuangan Negaral 44.545.454. 32.045.000 20.950.000 24.494.000 122.034.454Daerah (12) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SubsidairBahwa Terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, yangsaat itu jabatannya selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksana (Panlak)ADD Tingkat Desa Asinan Kecamatan

untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Menyatakan terdakwa BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2.

PALLATJE dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS04/RP9/Ft.1/10/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam

KdiMenimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEXterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang

LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.

ATIB SATIBI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDIAIR:Halaman 33 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.BdgSe Bahwa terdakwa ALAMSYAH BIN H.

ATIB SATIBI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDIAIR:monanm Perbuatan Terdakwa ALAMSYAH BIN H.

membayar biayaperkarayang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, patut dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanbagi terdakwa, yaitu :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upayamemberantas tindak pidana korupsi ;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungankeluarga.Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasalpasal dalam KUHAP sertaperaturan lain yang bersangkutan dan berhubungan;MENGADILI1.

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit oleh Tim Auditor dari BPK RIdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada PekerjaanPembangunan Dan Instalasi PLTMH Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi padaDinas ESDM Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 31/LHP/XVIII.BKL/10/2014tanggal 24 Oktober 2014.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bAyat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat DakwaannyaMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (8)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;DAKWAAN SUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia

tidak perludipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaselanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaansubsider tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar melanggar: Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;1.

H.HASANUDDIN (Alm) tidak terbukti bersalah turut serta melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Membebaskan terdakwa MOH. TEGUH AVIANTARA, S.Pi, Bin.

KutailKartanegara Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17/5/2017,tanggal 22 Mei 2017 atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

THAMIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2.

Thamin tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa Ir. H. Hendri Sastra, M.Si, Bin M. Thamin dariDakwaan Primair tersebut;3.

ribu seratus limapuluh enam rupiah, koma tujuh puluh satu sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 179 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

dokumen itulah kemudian TerdakwaSENTOT LAMIDI berhasil mencairkan dana sesuai nilai kontrak sebesarRp. 1.318.800.000, (Satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapanratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.Akibat perbuatan Terdakwa SENTOT LAMIDI dan HERI WIDODO(diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, Negaradirugikan sebesar Rp. 416.000.000, (Empat ratus enam belas jutarupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa SENTOT LAMIDI selaku Direktur CV.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsur sebagai berikut:1.

CIP oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Deputi bidang Investigasi Nomor : SR438/D6/02/2013,tanggal 19 Juni 2013.Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

,beserta semua buktibuktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN telah diajukan kepengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusunsecara Kumulatifsubsidairitas:Kesatu :Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang

Bank Jabar cabangSurabaya hal ini dapat mempengaruhi aset, modal dan likuiditas Bank Jabar danBanten cabang Surabaya, sehingga lamanya pidana penjara terhadap TerdakwaYudi Setiawan harus ditambah sebagaimana dalam amar putusan ini;Hal. 204 dari 254 Putusan No. 48/PID.SUS/TPK/2015/PT.SbyMengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP,

PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II.HAJI MUDA MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebaga/ orangyang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yangsecara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun

pasal yang didakwakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan ini oleh PenuntutUmum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentukSubsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Halaman 201 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGKUHP, apakah tindakan Para Terdakwa dalam perkara aquo telah memenuhiunsur sebagaimana

dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua UPK yangmengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 224.241.500;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :871.