., TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana,Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992, hal. 29), sedangkanseorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham mengatakanbahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasanterhadap si penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegahkejahatan (Prof. Dr. Muladi, SH. dan Dr.

.,25TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, EdisiRevisi, 1992, hal. 31) ;Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, artinya putusanitu harus memperhatikan kaedahkaedah, normanorma atau nilainilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dimana seseorangyang telah melakukan suatu kesalahan harus diberi sanksi denganmempertimbangkan sebabsebab orang tersebut melakukankesalahannya dan Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yangberjudul Pengantar Sosiologi Hukum, Bhatara, Jakarta, 1973,hal. 16

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGASdalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT IItelah melakukan kebijakan yang prematur atau tergesagesa tanpamenempuh upaya damai terlebih dahulu dalam penyelesaian kredit dariPENGGUGAT.Bahwa dapat TERGUGAT dan TERGUGAT II jelaskan, dalamperjalanan kreditnya PENGGUGAT mengalami kesulitan memenuhikewajibannya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II dan wanprestasiterhadap kesepakatan perjanjian kreditnya kepada TERGUGAT danTERGUGAT II.

B. 958 KC.XIII/ADK/06/2014 tgl 10 Juni 2014.Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup,PENGGUGAT mengabaikan peringatanperingatan tersebut dan tetaptidak menyelesaikan kewajibannya yang sudah menunggak (tetapwanprestasi).Oleh karena itu) dali PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukan kebijakan yangprematur atau tergesagesa tanpa menempuh upaya damai terlebihdahulu dalam penyelesaian kredit dari PENGGUGAT jelas merupakan13dalil....dalil yang MENGADAADA

Berdasarkan uraian tersebut diatas Bupati Mukomuko mengirimkan suratNomor 800/Kebijakan Pegawai/1000/E3/VIII/2012, tertanggal 8 Agustus2012 perihal Usulan Pembatalan Penyesuaian ljazah a.n Syafrizal.dkkf. Surat Bupati Mukomuko Nomor: 800/Kebijakan Pegawai/1000/E3/VIII/201 2,tertanggal 8 Agustus 2012 diatas mendapatkan balasan dari BKN RegionalVII Palembang melalui Surat Nomor: 076.b/K.VII/BKN.K/VIII/2012 tertanggal27 Agustus 2012, perihal Usulan Pembatalan Penyesuaian ljazah a.nSyafrizal dkk.

: 33Tahun 2012 tentang Pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatandilingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah menurutperaturan pemerintah Nomor : 68 tahun 1999 peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yangbersih dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara, hak memperolehpelayanan yang sama dan adil hak menyampaikan saran dan pendapat secarabertanggung jawab terhadap kebijakan

DPA dan SPJ tahun anggaran 2010 dan 2011 yang Termohon Keberatanmohonkan telah mendapat penesahan DPRD artinya pengesahan tersebut telah masukdalam berita acara lembaran daerah yang artinya masyarakat dianggap telahmengetahui dan kalau belum obelum = =mengetahui' berhak untukmengetahuinya; 3.UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan menjamin hakwarga Negara untuk mengetahui rencana pemuatan kebijakan publik, programkebijakan publik sera alasan pengambilan keputusan publik;4.

1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial:;Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial:;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial:;g.

AZHAR Nomor : 033101054289502berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 PengurusKecamatan Galang.e Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIATmengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antaraPengurus BMGTPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketuapengurus BMGTPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam gunamembahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guruguru TPQ Kota Batam.

) dan Ayat (2) huruf h dan huruf jPeraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

,e Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Pemberdayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahanDesa; Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan PenyelenggaraanPemerintahan Desa;e Pelaksaan Tugas Lain yang diberikan Kepala Badan suatu pokokdan fungsi;Dan selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa Tahun 2016 dan tersangka A.

,M.APsebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa memiliki tugas pokok yaitu:Merencanakan Operasional, memberi tugas, memberipetunjuk,menyediakan, mengatur,mengepaluasi dan melaporkanpenyelenggaraan tugas khusus bidang Pemerintahan Desa (ViaPeraturan Bupati Nomor 26 Tahnun 2006); Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalahmengatur dan merencanakan sistim Pemerintahan Desa secaraAdministrasi , Kepala Bidang Pemerintahan Desa merupakan JabatanAdministrasi bukan Jabatan Pengmbil Keputusan/ Kebijakan

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan Desa;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkandalamAPBDesa dan;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatasbeban APBDesa ;3.

,MAP,sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah Jabatanadministrasi dan bukan jabatan Pengambil Keputusan/Kebijakan; Dalam sistim Pemerintahan Daerah, atasan Kepala Desaadalah Camat selanjutnya Kepala Badan/Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa kemudian Bupati, sementara Kepala Bidangadalah hanyalah hubungan administrasi dan koordinasi dalam halPemerintahan, bukan dalam hal Pembangunan dan Ekonomilebihlebih dalam hal Pembelian/Pengadaan lampu Jalan; Bahwa Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos.

Menetapkan Kebijakan mengenai APBD;b. Menetapkan PTPKD;Hal 54 dari 65 halaman putusan perkara pidana No.30/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,C. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Desa;d. Menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang ditetapkandalam APBD;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranKeuangan Desa;3.

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016merupakan kebijakan Terbanding.

Karena belum dicabut atau diganti,sesuai dengan prinsip Fair Play atau Public Trust in Tax Administrationdan AsasAsas Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), PemohonBanding secara sah dapat memanfaatkan surat (kebijakan) Terbandingtersebut untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh atasBarang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak selama masa eksplorasi danmeminta pengembalian atas kelebinan Pajak Masukan;Bahwa karena Terbanding belum melakukan penyerahan yang terutangPajak Pertambahan Nilai, maka

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara;3. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;4.

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknyamasingmasing (Ibid.hal. 12)":Bahwa mengacu pada pendapat para ahli a quo, Majelis berpendapatbahwa walaupun surat Terbanding tersebut bukan merupakan peraturanperundangundangan, namun surat tersebut merupakan kebijakan/pendapat resmi yang dibuat oleh Terbanding sendiri yang ditujukankepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, sehingga merupakansikap resmi pemerintah yang dapat diterapbkan kepada PengusahaKontrak

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/201612.13.14.15.belum dibiayakan;Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut;Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwaPutusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan

diadakanpembahasan dan masingmasing komisi mempunyai hak untukmenambah maupun mengurangi anggaran, setelah dari komisidikembalikan ke Ketua Dewan kemudian di ajukan ke Panitia AnggaranDewan untuk dibahas kalau sudah selesai dimintakan persetujuan padaGubenur setelah dari Gubernur nanti dibawa ke paripurna sampai 2(dua) kali dengan penyampaian pandangan umum itu pun kalau adayang tidak sesuai maka dapat dicoret ;Bahwa dalam APBD ada dana pensiun masuk pos bantuan lainlain ;Bahwa yang menentukan kebijakan

dana lainlain adalah Bupati ;Bahwa kebijakan Bupati tidak tertulis biasanya secara lisan ;Bahwa seingat saksi waktu pembahasan di Eksekutip tidak adamembahas dana persiapan pensiun ;45Bahwa mengenai APBD itu setiap tahunnya ada perubahan anggarandan dana periapan pensiun itu diajukan pada saat perubahan Anggaran ;Bahwa di Eksekutip tidak dibahas tetapi di Dewan dibahas melaluikomisikomisi dan juga di Paripurnakan ;Bahwa pada saat Paripurna dari Eksekutip hadir bersama Ketua danAnggota Dewan ;Bahwa

belanja lainlain itu adalah ada pada Setda untukmenunjang belanja pegawai bukan untuk pesangon Dewan ;Bahwa mengenai Anggarang Belanja Esekutip ada sendiri dananggarang Belanja untuk Legislatip ada sendiri dan masingmasing adaperdanya ;Bahwa pada saat Ahli mengaudit tidak ada temuan baik Ketua maupunAnggota Dewan yang mengembalikan uang kesejahteraan pensiun ;Bahwa APBD setelah disahkan ditindak lanjuti dengan perda kemudianbagian keuangan tinggal melaksanakan pembayaran ;Bahwa Ahli tidak memeriksa kebijakan

untuklegislatif.Bahwa SKPD Bagian Keuangan yang mengusulkan anggaran adalahSub Bagian Anggaran.Bahwa semua rencana anggaran dibahas dalam rapat Panitia AnggaranEksekutif (PAE) termasuk dana bantuan persiapan pensiun.Bahwa saat pembahasan anggaran di Panitia Anggaran Eksekutif tidakada penolakan atau pembahasan mengenai dana bantuan persiapanpensiun karena dana bantuan persiapan pensiun merupakan kebijakanBupaiti.Bahwa dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) setiap posanggaran yg merupakan kebijakan

Bupati tidak pernah dibahas danlangsung disetujul.Bahwa pos anggaran yang merupakan kebijakan Bupati antara lain :bantuan ke Persibat, bantuan ke setiap Kecamatan, bantuan PKK dantermasuk juga bantuan persiapan pensiun untuk PNS maupun anggotaDPRD.Bahwa uang bantuan pensiun besar dan jumlahnya ditentukan olehBupaiti.Bahwa untuk menyusun anggaran adalah ada namanya tim penyusunanggran yang dipimpin oleh Sekda dan Terdakwa sebagai seketarisnya ;Bahwa dalam APBD hanaya ada Pos bantuan saja namun dilamnyaadalah

Perumusan kebijakan dan pelaksana2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan pelaporanupaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan DinasKesehatan di Kab. Lampung Utara3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumber daya yangada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan4.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan KabupatenLampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Lampung,kemudian keputusan atau kebijakanpemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan

31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon IIb) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 Tahun 2017tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan KabupatenLampung Utara adalah:** Perumusan kebijakan

dan pelaksana kebijakan serta evaluasi danpelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraankewenangan Dinas Kesehatan di Kab.

Perumusan kebijakan dan pelaksana2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi danpelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraankewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendaliansumberdaya yang ada dibawah rentang kendali KepalaDinas Kesehatan4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya5.

(1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010:> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Halaman 20 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

AZHAR Nomor : 033101054289502berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIlV/2011 PengurusKecamatan Galang.Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIATmengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antaraPengurus BMGTPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh selurun Ketuapengurus BMGTPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam gunamembahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guruguru TPQ Kota Batam.

) dan Ayat (2) huruf h dan huruf jPeraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

karenamendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Kediri periode Tahun2005 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat PDIP/SK DPP PDIP Nomor : 11.171 TAPDPC / DPP / XII / 2005 tanggal 12Desember 2005 ;e Bahwa sebagai Ketua DPC PDIP Kota Kediri terdakwa mempunyai tugas,wewenang dan tanggungjawab yaitu berkaitan dengan kebijakan

dakwaanPrimair tersebut di atas terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum mengakusebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain tetapl yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPC PDIP Kota Kediri mempunyai tugas,wewenang clan tanggungjawab yaitu berkaitan dengan kebijakan

pengurus DPC, saksi hanya mendengar ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada kelanjutan dari koreksi tersebut, sebab saksisudah tidak aktif lagi sejak kirakira 3 (tiga) minggu sejak terdakwa di nonaktifkan ;Bahwa saksi membenarkan ranting pemah terima paket lebaran dan dagingkurban dari terdakwa ;46e Bahwa ranting setiap bulan dapat kontribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah), namun sejak terdakwa non aktif sejak Agustus 2009 sudah tidakterima lagi ;e Bahwa pemah ada gejolak mempemnasalahkan kebijakan

terdakwa denganmenamakan diri GETAK;e Bahwa kebijakan terdakwa yang dipermasalahkan tentang keuangan setelah adaKonfercabsus ;e Bahwa hubungan antara terdakwa sebagai ketua dengan bu Reny sebagaisekretarisnya kurang harmonis ;e Bahwa saksi tidak tahu sebabnya yang pasti, saksi hanya tahu surat penonaktifan terdakwa, waktu itu saksi lihat sendiri dan membaca konsiderannyaantara lain menyebutkan "Terdakwa tidak bisa memanage organisasi denganbaik" ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

membenarkan ;Menimbang bahwa berdasarkan keteranga saksisaksi keterangan terdakwa danbarang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka diperoleh faktahukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah Ketua DPC PDIP Kota Kediri periode tahun 2005s/d 2010, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 11.17/ TAPDPC/ DPP/XII/2005, tanggal 12 Desenber 2005.Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua DPC PDI Perjangan Kota Kediriyang berkaitan dengan kebijakan

Hakimberkesimpulan bahwa perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinyasangat diperlukan dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membawamadlorot bagi kedua calon penganten;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertibangan tersebutMajelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128 yang artinya : Kebijakan

2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan

bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dirampasuntuk Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;11 Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan

Konfliksengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang timbul karenapengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seringberujung ke Pengadilan, dalam praktik kebijakan pertanahan seperti diatas,telah mendorong terjadinya perebutan dan perampasan tanah rakyat secarabesarbesaran, Intervensi pemerintah dalam proses pengadaan tanah baikmelalui mekanisme harga dasar maupun pemberian ijin lokasi telahmenyebabkan terjadinya pembelian tanah secara besarbesaran.

bertanggung jawab serta sehat secarajasmani dan rohani hingga patut dinyatakan tidak sesuatu yang dapat menjadialasan yang sah secara hukum untuk menghalangi hak perwalian yang dimilikioleh Pemohon ;Menimbang bahwa setelah terbukti alasanalasan hukum yang menjadidasar permohonan Pemohon, maka untuk selanjutnya, Sesuai dengan maksudkaidah figih yang terdapat dalam kitab Al Asybah wa An Nadhair halaman 128yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri olen Majelis Hakimyang berbunyi :Artinya : Kebijakan

syArtinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatar;drbool bois acs le eloYl suaiArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Hal. 13 dari 16 Pen.

dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan