Ditemukan 17032 data
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.ADE MAULANA,SH
3.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
JALI Bin ISNADI
120 — 46
Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat diIndonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai daripabrik atau tempat penyimpanan; Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpordilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai berdasarkan Pasal 1butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbktanggal O04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai
44 — 6
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa, saksi ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untukkepetingan pengembangan ilmu tehnologi saja oleh lembaga ilmu pengetahuantertentu yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, apabila kepemilikan,penyimpanan, penguasaan dan penyediaan
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rendra Fristoto, M.M.selaku Kuasa Pengguna Anggaran;Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor SPD003/1.05.01/III/DPPK/2010 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selakuBUD tanggal 1 April 2010;Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tambah UangPersediaan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010tertanggal 2 November 2010 dari Bendahara PengeluaranPembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran;Hal. 13 dari 37 hal.
57 — 18
Penyelenggaraan rapatrapat DPRD.e Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan olehDPRD.Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan untukpenyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan PenyelenggaraanAdministrasi Keuangan DPRD maka Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar mengeluarkan obyek sengketa sehinggaSekretaris DPRD Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangannyamengeluarkan obyek sengketa tersebut.
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
SAKIR Dg LURANG Alias KENTAKI Bin SAKIR Dg NOMPO
44 — 11
Pasal 112 UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diterapkan secara hatihati;Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan dalam Pasal 112 undangundang nomor 35 tahun 2009 yangmana terdakwa mendapatkan narkotika secara melawan hukum maka pastilahakan terpenuhi pula pada terdakwa sebagai Penyalahguna sebagaimana Pasal127, sehingga dalam praktek aparat penegak hukum kerap mengaitkan delikpidana Pengguna narkotika dengan delik pidana pemilikan, penyimpanan,penguasaan atau penyediaan
209 — 63
Gugatan yang diajukan oleh Pengugat salah Pihak (Error In Persona).Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,karena Penggugat merupakan Pekerja yang mengikatkan dirinya danmemiliki hubungan hukum dengan Tergugat Il / Koperasi Bumi TerataiMakassar (KOMITERA) yang selanjutnya di tempatkan di kantor Tergugat I.Bahwa Tergugat hanya memiliki hubungan hukum atau hubungankerjasama dengan Tergugat Il / Koperasi Bumi Teratai Makassar(KOMITERA) tentang penyediaan jasa tenaga kerja.3
75 — 85
Administrasi IMB = 3.Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB =25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar
Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar empatratus tujuh
Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00Halaman 45 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00
srta metodelogy survey nyalingkup pekerjaannya mengenai batas pengertian mengenai lajur lalulintase rencana intensitas kegiatan didetail kan terkaitkapasitas hunian hotel dan Fasilitas penunjangyang akan di sediakanperlu ditamplkan data inventaris dan visualisasi penggal ruas jalanA.Yani didepan lokasi pembangunan Hotel Art Marriot.penyediaan akses bukaan yang dikomendasikan sebanyak 1 (satu)akses dengan lebar bukaan maksimal 7 (tujuh) meter unuk lalu lintaskendaraan 2 (dua) arah (keluar masuk)penyediaan
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
120 — 47
BANFATIN,MsiBahwa saksi menerangkan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab.TTS sejak 13 desember 2017 sampai dengansekarang berdasar SK Bupati : BKPP.821/442/3/2017 tanggal 12 Desember2021 Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selakuBendahara Umum Daerah adalah membantu Bupati dalam halpengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Menyusun kebijakan dan pelaksanaan APBD ; Mengesahkan DPASKPD/DPPASKPD; Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; Menyajikan Informasi Keuangan
(seratus lima juta seratus empat puluhtujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.
Bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000. (lima jutarupiah);> Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tigapuluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);> Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.
Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluhribu rupiah);2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh jutatigaratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);5.
IRMA HASIBUAN, SH,MHum
Terdakwa:
Reza Zulfi
17 — 2
Medan Polonia Kota Medan dan setelah tiba di tempattersebut, kemudian terdakwa mempertemukan dan memperkenalkankepada Dede Julhelmi, orang yang akan membeli narkotika jenis sabutersebut yang bernama Heru; Bahwa selanjutnya pada saat itu Heru dan Dede Julhelmi melakukankomunikasi berkaitan dengan penyediaan dan jual beli narkotika jenissabu tersebut dengan harga kesepakatan Rp.600.000 (enam ratus riburupiah) per Gram, kemudian terdakwa dan Dede Julhelmi kembali pulangke rumah yang terletak di Jalan
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
M.ADRI YANTO Alias BADUT
16 — 7
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
82 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandungselaku penerbit SIUP dengan alasan bahwa berdasarkan laporan danhasil pengecekan ternyata datadata yang diberikan oleh pemohondalam perhitungan modal dan kekayaan bersih yang dituangkandalam Neraca Perusahaan yang dijadikan dasar untuk penetapanpenggolongan SIUP adalah tidak benar.Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/31706BPPT tanggal 04 April 2011 yang dimiliki oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mencantumkan spesifikasi subbidang usaha yang berkenaan dengan penyediaan
16 — 8
Narkotika jenis sabusabu hanyadipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiseperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium,Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan,dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan Il, Ill, dan IV;Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakanNarkotika Golongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,sehingga dengan demikian penyediaan
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
ARMAN LUBIS Alias AAR
15 — 15
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluranNarkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasipemerintah;vi.
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penggugat1.Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas, yang bergerak dibidang jasa penyediaan gudangdan penunjang angkutan laut, sebagaimana tercantum pada AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
MISKAM Alias ROMO
16 — 11
pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman harus melihatHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srhmaksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya danbukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalamUndangUndang tersebut; Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai,atau. menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman harusmemperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatanjahat di dalam penyediaan
Dewi Mustapa
Tergugat:
1.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
2.PT. STACOMITRA GRAHA
147 — 54
Langganan600010201148, dimana Penggugat Dalam Rekonvensi (Kreditur)memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Dalam Rekonvensidalam bentuk penyediaan dana untuk membeli 1 (Satu) unit mobilMerk/type/model Daihatsu/Sigra/1.2 X MT MC Tahun 2020 kondisi Baru,warna Rock Grey Metallic, No. Rangka MHK56GJ3JLJ032989, No. Mesin3NRH515899 atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Debitor).Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto 3.
76 — 27
Bahwa dalam hal penyediaan tanah bagi masyarakat gunakepentingan umum, Pemerintah dalam hal ini Bupati Polewali Mandarwajib memberikan ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkanpenghormatan kepada hakhak dan kepentingan perseorangan yangtelah dikorbankan untuk kepentingan umum; Kedudukan Hukum Tergugat II:1. Bahwa Tergugat Il merupakan unsur pelaksana Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten Polewali Mandar yang berdasarkan pada asasefisiensi, efektifitas, pembagunan habis tugas;2.
50 — 35
Mesin: 1NZY248480 (Toyota Yaris).Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut terbuktihubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubunganantara pelaku usaha (dalam hal ini Penggugat) dengan konsumen (dalamhal ini Tergugat) terkait penyediaan dan pemberian jasa Pembiayaan..
- Tentang : Perlindungan Konsumen
Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakandi dalam wilayah Republik Indonesia.. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalahlembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.10.
43 — 10
menganggarkandana yang cukup besar yang salah satunya dengan membelikan senguntuk keperluan pembangunan dan perbaikan rumah penduduk;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugianmateril yang nyata, yang tidak hanya bagi penduduk korban erupsiGunung Sinabung, namun juga kerugian bagi Negara, dimana Negaramelalui Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB)Kabupaten Karo telah menganggarkan dana yang cukup besar bagipemulihan fisik bangunan korban erupsi Gunung Sinabung salahsatunya dengan penyediaan