KertenKecamatan Laweyan Kota Surakarta, yang disangkadipalsukan oleh terdakwa Suparmi Pawiro;= Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan pelaporSadarmo; Bahwa memang benar terdakwa Ari Wardoyo pernah datangke Kantor Lurah Kerten bersama dengan temannya, danSaksitujuannya akan mengajukan hak milik atas tanah, yangkatanya telah dibeli oleh terdakwa ( Suparmi Pawiro)dan akan mengajukan peralihan hak atas tanah kepadaSuparmi Pawiro, namun setelah ada di BPN Surakartaternyata tidak bisa karena masih ada

LaweyanKota Surakarta; Bahwa setelah berkumpul semua keluarga kemudian sepakatuntuk mengajukan peralihan hak atas tanah dari PakSadarmo kepada Ibu Suparmi Pawiro; Selanjutnya saksi sebagai menantu dari Ny. SuparmiPawiro berkonsultasi kepada Notaris dan ke BPN KotaSurakarta dan setelah ke BPN Surakarta mengadakanpengecekan ke lokasi di RI.3/Rw.13 Kel.

Kasman Gito Wiryono selaku penjual dan Pak Sadarmoselaku pembeli tanggal 8 Agustus 1977 ada ditangansaya/terdakwa dan diserahkan pada suami terdakwa lewatPak Kawit ( /lurah lama) dan sekarang sudah meninggaldunia;Bahwa benar permohonan peralihan hak atas tanah yangtelah dikirim ke BPN Surakarta sampai sekarang tidakterbit;Keterangan Terdakwa ARI WARDOYO :Bahwa terdakwa adalah anak menantu dari Ny.

Kasman Gito Wiryono selaku penjual dan Pak Sadarmoselaku pembeli tanggal 8 Agustus 1977 ada ditangansaya/terdakwa dan diserahkan pada suami terdakwa lewatPak Kawit ( /urah lama) dan sekarang sudah meninggaldunia;Bahwa benar permohonan peralihan hak atas tanah yangtelah dikirim ke BPN Surakarta sampai sekarang tidakterbit.Menimbang, bahwa disamping alat bukti keterangansaksi saksi dan keterangan terdakwaterdakwa, Penuntut Umumjugatelah mengajukan bukti surat sebagai berikutBerita Acara Pemeriksaan

Bahwa surat bukti berupa dua surat jual beli tanahtersebut tidak berharga, oleh karena permohonanpersertifikatan tersebut' tidak perlu dengan suratketerangan jual beli, hanya penempatan lebih dari duapuluh (20) tahun terus menerus sesual buktipermohonan pensertifikatan oleh Pemohon Ari Wardoyo; Bahwa jika peralihan hak berdasarkan dengan jual47beli, maka jual belinya harus berwujud AKTA JUAL BELIdari PPAT, bukti surat keterangan jual beli tersebuttidak ada harganya atau tidak berharga;Menurut keterangan

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat Il menyangkut pendaftaran peralihanhak atas tanah dalam perkara A quo sudah benar dimana Tergugat Il dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendasarkan pada kebenaransecara formal sebaliknya apabila penggugat menganggap bahwa dokumendokumen yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dalamPerkara a quo tidak benar agar dibuktikan di persidangan.Demikian jawaban Tergugat Il dan selanjutnya mohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan

sebelah utarajalan, yang sampai saat ini menjadi sengketa;Bahwa tanah milik Karyono di sebelah selatan jalan sudah dijualkaplingan ;Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jual beli sawah dengan Kamto adakekeliruan letter C sehingga jadi masalah;Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah milik Karyono yang telah diputusoleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;Bahwa Saksi tidak tahu Minto Dimejo pernah digugat oleh Karyono;Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2016/PN Skh.Bahwa Saksi tidak tahu peralihan

Pengadilan dan diserahkan kepada Karyono; Bahwa Saksi tidak tahu masalah jual beli tanah sawah antara Karyonodan Minto Dimejo dan Saksi juga tidak tahu jual beli sawah antara MintoDimejo dengan Mulyani; Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jual beli sawah dengan Kamto adakekeliruan letter C sehingga jadi masalah; Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah milik Karyono yang telah diputusoleh Pengadilan Negeri Sukoharjo; Bahwa Saksi tidak tahu Minto Dimejo pernah digugat oleh Karyono; Bahwa Saksi tidak tahu peralihan

melawan hukum yaitu dari akta jual beli tersebut,Tergugat Il telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 4112 atas nama Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa dari pokok gugatan tersebut, Tergugat membantahkarena menurut Tergugat proses jual beli dan pensertifikatan tanah milikTergugat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, begitu pula menurut Tergugat Ilapa yang dilakukan Tergugat Il menyangkut pendaftaran peralihan

sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak disebelah utara jalan jurusan Universitas Veteran yang saat ini bersertifikat hakmilik No.4112 atas nama Tergugat sebagaimana bukti T.l1 dan hasilpemeriksaan setempat oleh Majelis, para pihak menunjuk obyek yang sama;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pernahmenjual obyek sengketa kepada Tn.Kamto Suwarno yang saat itu obyek tanahsawah tersebut bersertifikat hak milik No.268, hal ini menandakan bahwa benarada peristiwa hukum peralihan

Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.) 2 2 Bahwa saks ahli diajukan dalam bidang Perdata.rel: tS = Bohwa menurut pengetahuan saksi tidak pernah terjadi perbuatany y Perbuatan lain setelah akta conssesie itu terutama untuk peralihan hak darikepada Deli Spoor Makai (DSM) sehingga tanah yang menjadi objekconssesie itu tetap sebagai pemilik sebenarnya adalah Sultan Deli.

Bahwa meskipun telah teradi peralihan perusahaan yang disebabkanadanya proses nasionalisasi, akan tetapi Sultan Deli selaku pemilik tanahakan tetap mengikuti tanahnya sebagai pemilik. Bahwa kontrak antara Sultan Deli dengan Perusahaan Belanda Deli Spooratchappij (DSM) disebut dengan Algemeine Title, sedangkan hubungankum antara Sultan Deli dengan PT.

Bahwa dengan demikian sejak terjadinya proses nasionalisasi, seharusnyatanah terperkara sudah dikembalikan kepada Sultan Deli dan nasionalisasimengakibatkan terjadinya atau adanya keadaan peralihan hak. Bahwa Asas droit de suit berlaku didalam perkara aquo meskipun telahterjadi peralihan perusahaan yang disebabkan adanya proses nasionalisasidan telah terjadi perubahan nama instansi dari DSM menjadi Perjan, Perumdan saat ini PT.

KAI, hal ini dikarenakan peralihan perusahaan dalam hal ini dengan Perusahaan Belanda Deli Spoor Maatchappij (DSM) berikut suatu Y kontrak yang berlaku 90 tahun dari tahun 18122002.Bahwa setelah keluar UUPA maka hakhak keperdataan dari Sultan Delitetap akan terus mengikuti dalam arti Sultan Deli memegang hakhak atastanah tersebut. Bahwa Sultan Deli meninggal diganti oleh sultan muda tetapi adapemangkunya.5.

Bahwa bukti yang kedua adalah dengan keluarnya UndangUndang No. 7Tahun 1958 merupakan salah satu tindakan teknis peralihan kewenanganpublik pemerintahan swapraja kedalam kewenangan pemerintah negarakesatuan Republik indonesia dan peralihan penguasa swapraja kepadaMenteri Agraria dibidang pertanahan adalah kewenangan yang bersifatpublik.

Apa yang telah didalilkan dalam EksepsiMohon dipakai dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehinggaPenanganan Perkara Pertanahan ini dapat segera terselesaikan.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TurutTergugat Il, sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Nomor 11 Tahun2016 Pasal 68 ayat 1Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hNukumpertanahan berupa penerbitan, peralihan

haktersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yangmemuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu,pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangbersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris danakta pembagian waris tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TurutTergugat Il juga sudah melaksanakan

mengetahuipembelian tanah adalah sebelum perkawinan SUYATI dengan MARTOKASMIN;Bahwa, perkawinan kedua SUYATI dengan MARTO KASMIN tidakmenghasilkan keturunan, sedangkan Penggugat adalah anak SADI saudaradari SUYATI, yang diangkat anak oleh SUYATI dan KARulI sejak Penggugatkecil, jauh sebelum perkawinan SUYATI dengan MARTO KASMIN;a3Bahwa, C Desa adalah catatan pajak yang dibayar oleh warga, bukanbukti kepemilikan suatu hak atas tanah;Bahwa, dalam C Desa a.n SUYATI terdapat kejanggalan pencatatanadanya peralihan

tersebut jelas dan nyata adalah hartabawaan SUYATI dari perkawinannya terdahulu, sehingga sepenuhnya milikdan dalam penguasaan SUYATIsendiri, kecuali dinyatakan dengan tegas tegas, yang dalam hal ini selain dari catatan yang ada dalam C Desa untukkepentingan pajak itu juga diperlukan surat ataupun keterangan yang lebihjelas, Suami kedua tidaklah berwenang melakukan tindakan hukum atasharta bawaan isterinya, prinsip utamanya adalah harta asal kembali ke asal;Bahwa, ketiadaan dasar hukum yang sah peralihan

langkah hukum yang keliru lagi dalam pencatatan berikutnya,yakni ada nya catatan hibah atas tanah Persil 80 b seluas 120 da dariMARTOKASMIN kepada Penggugat;Bahwa, menurut hukum MARTO KASMIN tidak berhak melakukansuatu transaksi hukum apapun atas tanah Persil 80 b seluas 140 da yangberasal dari harla GAWAN SUYATI , termasuk perbuatan menghibahkantanah dimaksud kepada siapapun juga, baik kepada Penggugat maupunmemberikan yang 20da kepada anak keturunannya dengan dalih apapunjuga;Bahwa, pencatatan peralihan

turut beralih kepada pembeli ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ringkasan pokok permasalahan paraPenggugat dan para Tergugat tersebut, maka pada dasarnya para Tergugat tidakmembantah telah terjadi perjanjian jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa diatasobyek sengketa antara Sinu Liwu dan Joseph Pitang, hanya saja para Tergugat membantahbahwa jual beli atas pohon kelapa tersebut juga mencakup jual beli hak milik atas tanahobyek sengketa, dengan kata lain para Tergugat mengakui ada peralihan

penguasaan ataspohon kelapa diatas obyek sengketa namun membantah peralihan mana mencakupdidalamnya peralihan hak milik atas tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut para Penggugat, dalam perjanjianjual beli tersebut terdapat ada 2 (dua) hal yang menjadi pokok perjanjian yaitu ; jual beliatas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa dan jual beli atas tanah sengketa, sementaramenurut para Tergugat hanya terjadi jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapadalam perjanjian jual

Putusan No: 19/Pdt.G /2014/ PN.MMe.42kepemilikannya oleh Sinu Liwu adalah berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa ;Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak membantah adanya jual belipohon kelapa namun membantah ada jual beli tanah, sementara Penggugat menyatakanbahwa jual beli kelapa tersebut adalah termasuk jual beli tanah, maka dengan demikianpokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara aquo adalahapakah perjanjian jual beli tersebut hanya memperjanjikan peralihan

hak atas kepemilikanpohon kelapa ataukah perjanjian mana selain memperjanjikan peralihan kepemilikan ataspohon kelapa juga termasuk peralihan atas hak milik atas tanah ditempat dimana pohonkelapa itu tumbuh ?

Bahwa, tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut merupakanperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) maka penyerahansertifikat mana batal demi hukum dan peralihan hak maupun segalamacam surat atau akta apapun jenisnya, bentuknya dan sifatnya yangditerbitkan berdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum;6.

Menyatakan bahwa peralihan hak atas sertifikatsertifikat pecahanbatal demi hukum dan segala surat atau akta apapun jenisnya,bentuknya atau sifatnya yang diterbitkan berdasarkan sertifikatpecahan tersebut batal demi hukum;7.

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalilgugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara butir 5 yang padapokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segalapenyerahan sertifikat serta peralihan hak maupun segala macam suratatau akta apapun jenisnya, bentuk dan sifatnya yang diterbitkanberdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum.7.1.

Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak disebutkanmengenai peralihan hak atas tanah atas Sertifikat Hak Milik No.1310/Purwosari yang tertulis atas nama Hendro Setiawan, makadari itu sangat tidak masuk akal PENGGUGAT didalam dalilgugatannya meminta untuk siapa saja yang telah menerima danmenguasai pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosariuntuk diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh danbersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atausifatnya.10.

Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak atas sertifikatsertifikatpecahan dan segala surat atau akta apapun jenisnya, bentuk atausifatnya yang diterbitkan berdasarkan pecahan dari sertifikat Nomor1310/Purwosari luas tanah 12360 M? tertulis atas nama Hendro Setiawanadalah sah dan berharga menurut hukum serta tidak dapat dibatalkan.7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali8.

Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

Bahwa selanjutnya peralihan hak masingmasing tanah girik kepadaPenggugat dari Tergugat dan Tergugat II dilakukan berdasarkan aktacessie, karena pelepasan hak dan kepentingan atas tanah tersebut telahdilakukan oleh pemilik girik dengan maksud agar tanah dan/atau hakhakatas tanah tersebut dikuasai oleh negara, dan kemudian agarpenggunaannya diberikan kepada H. Aziz (Tergugat Il) atau Tergugat .

Bahwa pada saat Penggugat mendapat peralihan hak dari Tergugat dan Tergugat II, Penggugat adalah pembeli beritikad baik karena pada saatdilakukan transaksi tersebut tidak ada sengketa kepemilikan hak atas tanah,serta tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum pemilikan tanah;artinya Tergugat dalam keadaan bebas mengalihkan hak dan kepentinganatas tanah tersebut kepada Penggugat.

Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

Bukti P4 dan bukti P5 bahwa peralihan hakmasingmasing tanah girik dari Tergugat dan Tergugat II dilakukanberdasarkan Akta Cessie (vide bukti P6.P7, P9, P10, P11.P12), dimanadalam Akte Perjanjian No. 8 tanggal 1 Nopember 1989 jo No. 52 tanggal 6Februari 1990 sebagai berikut;e Pada pasal 1 menyatakan bahwa Bersih telah dibersihkan atau dalamkeadaan bersih dengan suatu bidang tanah berarti syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut telahterpenuhi, sedangkan Persil

bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari peralihan

Apabila poin 2 (dua) tidak terpenuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR maka PIHAK PERTAMA /BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 126/2006 atasnama MARIA PARENGKUAN baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, oleh karena ituPIHAK KEDUA / DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dariPIHAK PERTAMA / BANK, memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA / BANK untukmengurus dan menandatangani segala halhal yang berkaitan dengan peralihan hak

ketentuan perundangundangan harus dilakukan dihadapan pejabatyang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ditentukandalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang PokokAgraria, selain harus memenuhi ketentuan sifat terang, nyata dan disertaipenyerahan serta dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) ;Bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan diatas adalah sesuai denganPasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, yang mengakibatkantidak dapat didaftarkan peralihan

haknya dan yang mensyaratkan pelanggaranketentuan tersebut akan mengakibatkan hibah tersebut tidak memenuhiketentuan hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga peralihan hak yangmenjadi dasar gugatan Penggugat mengakibatkan tidak sah menurut hukumdan juga mengakibatkan tidak adanya perbuatan penghibahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasanalasankasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan

Menyatakan secara hukum sah dan mengikat peralihan hak atas objeksengketa yang dilakukan antara suami Penggugat dengan Tergugat ,yang dibuat oleh dan dihadapan Suhandi Suryasaputra, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu : Akta JualBeli Nomor 204/50/I/JB/X/1 992, tertanggal 14 Oktober 1992; Akta JualBeli Nomor 205/50/I/JB/X/1 992, tertanggal 14 Oktober 1992; Akta JualBeli Nomor 206/50/l/JB/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992;5.

Menyatakan secara hukum sah dan mengikat peralihan hak atasobjek sengketa yang dilakukan antara suami Penggugat denganTergugat , yang dibuat oleh dan dihadapan Suhandi Suryasaputra,S.H., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu: Akta JualBeli Nomor 204/50/I/JB/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992; Akta JualBeli Nomor 205/50/I/JB/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992; Akta JualBeli Nomor 206/50/I/JB/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992;4.

Padahal nyata nyataPembeli dalam hal ini haruslah dilindungi hukum karena sebagai pembeli yangberitikad baik dan mempergunakan akta jual belinya sebagai landasan/dokumenbukti adanya kepemilikan dan peralihan objek jaminan. Pembeli merupakan pihakyang memiliki hak atas barang jaminan karena sudah terjadi peralihan.

Jenny bin Tandjong (meninggal dunia tanggal 27 Januari 2000),PEMOHON dan PEMOHON, serta meninggalkan harta warisan, sehinggauntuk peralihan hak dari almarhum kepada para pemohon maka diperlukanPenetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonantersebut, para pemohon, telah mengajukan alatalat bukti tertulis (bukti P.1sampai dengan bukti P.5);Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Silsilan keturunan H.A.Tandjong dengan Hj.

Oddang Pero,selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan hartawarisan, sehingga untuk peralihan hak dari almarhum kepada para pemohonmaka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi parapemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata salingmendukung dan tidak bertentangan dengan dalildalil permohonan parapemohon, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai

Hal PENGGUGAT Il telah membayar lunas uangpembelian Obyek Perkara (vide Bukti);Bahwa meskipun PENGGUGAT Il telah menerima penyerahan ObyekPerkara dan juga telah menerima Sertipikat asli atas Obyek Perkara, akantetapi belum sempat dibuat Akta Jual Beli sebagai dasar peralihan hak.

Halini karena TERGUGAT selaku nama yang tercantum dalam Sertipikat atasObyek Perkara tidak diketahui lagi alamat dan/atau kedudukannya;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT sampai dengansaat ini belum dapat melakukan balik nama (peralihan hak) atas ObyekPerkara.

dan P.2 hanya membuktikanbahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang terletak di Desa Tulupari,tercatat di Letter C Desa Nomor 158 persil nomor 35 selanjutnya dirubahmenjadi Nomor 385 atas nama Buk Sumarjo, bukti ini dipertimbangkan sebagaidasar hukum tentang status tanah obyek gugatan, sedangkan tentang buktitertulis lainnya harus dikesampingkan sebab tidak ada relevansinya dengandalildalil gugatan;Menimbang, bahwa semua saksi Para Pembanding tidak ada yangmengetahui tentang asalusul proses peralihan

Pemberitahuan Pajak Terhutang atas Nama Terbanding (bukti T.1),sekalipun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan namun dapatdipertimbangkan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat buktibukti lainyang akan diajukan Para Terbanding;Menimbang, bahwa saksisaksi Para Terbanding yang masingmasingbernama Senemo bin P.Jenetri, Saoli bin P.Sumarto, Subaidah binti Mat Sahirdan Salim bin P.Jenetro, semua saksisaksi tersebut kecuali saksi Subaidahbinti Mat Sahir mengetahui sendiri asalusul terjadinya proses peralihan

Bahwa selain itu kesalahan dalam menerapkan hukum Judex Facti yaitu karena di5.dalam Pertimbangan hukum dan putusan yang sebagaimana tersebut dalam PutusanPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 67/Pid.B/2012/PNBNA pada Halaman ke 14 dan halaman ke15 mengenai Mengadili terhadapBarang bukti, tidak ada yang menunjukan suatu bukti tentang adanya jual beli ataubukti tertulis Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihaklain, bila objek tersebut telah dilakukan peralihan

kepada pihak lain ;Sehingga atas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah salah dan kelirumenurut hukum dengan menyatakan Terdakwa telah melakukan peralihan haksehingga telah disalahkan mengenai Penggelapan Pasal 372 KUHP ;Bahwa secara aturan hukum untuk dapat menerapkan Pasal 372 KUHP ini, makasecara aturan hukum harus dapat dibuktikan baik sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lainnya, akan tetapi berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No.210 adalah masih status hukum milik Terdakwa/ Pemohon

Primer:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untukmengajukan gugatat ini;Menyatakan sah perikatan dan peralihan hak atas tanah antaraPenggugat dengan Tergugat Ill berdasarkan Surat Keterangan GantiRugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013, serta bukti kepemilikan lainsebelumnya;Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas + 2.128 m?

Nomor 831 PK/Pdt/2017Dalam Eksepsi:Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;Menyatakan Penggugat/Terbanding berhak dan beralasan hukum untukmengajukan gugatan ini;Menyatakan sah perikatan dan peralihan hak atas tanah antaraPenggugat dengan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Gantirugiyang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013tertanggal 02 Oktober 2013, serta bukti kepemilikan lain sebelumnya

Bahwa maksud diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagaipersyaratan administrasi untuk mengurus peralihan hak atas nama Aliah bintiHarun ;10.Bahwa para ahli waris sepakat yang mengurus peralihan hak atas namaalmarhumah Aliah binti Harun tersebut dikuasakan kepada Pemohon sebagaiahli waris ;11.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukumyang berlaku ;Berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon mohon agarPengadilan Agama Jember berkenan memeriksa

,Notaris/PPAT telah mengajukan permohonan Balik Nama Sertifikat Hak AtasTanah (Peralihan Hak Lelang) ke Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuantertanggal 13 November 2019 dengan Nomor berkas permohonan 16849/2019.Turut melampirkan:a. Asli sertifikat HM Nomor 204/ Kelurahan Wek III;b Asli Kutipan Risalah Lelang No. 261/07/2019 tanggal 16102019;Cc Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;d. Asli SPPTPBB tahun 2019;e Asli Kuitansi No.

Fotokopi KTP dan KK PPAT leges Notaris;Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2020/PT MDNBahwa permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah (Peralihan HakLelang) telah selesai dan dicatatkan dengan DI 208 nomor 5886 tertanggal 21November 2019 an.

Bahari Bokar Siregar tanggal lahir 25 Juni 1980;Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanahPasal 36:Ayat (1) Peralihan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahanpada data fisik atau data yuridis obyek Pendaftaran Tanah yang telah terdaftar.Ayat (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan.Pasal 41:Nomor 5: Untuk pendaftaran peralinan hak yang diperoleh melalui lelangdisampaikan

kepada Kepala Kantor Pertanahan: a) kutipan risalah lelang yangbersangkutan ; b) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau ha katastanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; c)bukti identitas pembeli lelang; d) bukti pelunasan harga pembelian.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Lampiran2) Bagian Il Nomor 1 Huruf f tentang Peralihan HakLelang, adapunpersyaratannya

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai danmelakukan peralihan hak atas milik atas tanah sengketa sebagaimanadimaksud dalam posita angka 6, 7 dan 8 gugatan ini jelas merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat Ill dalam kedudukan sebagaipelaksana teknis regulasi pertanahan yang melakukan balik namaatas C Desa nomer 206 menjadi SHM, No. 278 XXX jelas merupakansuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;10.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyatatelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikanPara Penggugat;5, Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secaranyata telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmemproses tindakan administrasi peralihan hak atas tanahsengketa yang merugikan Penggugat;6. Menyatakan atas tanah sengketa i.c. SHM.

Bahwa pemecahan dan peralihan hak tersebut di atas telah sesuaidengan peraturan yang berlaku yaitu Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 dan telah sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditentukanserta sah menurut hukum ;9.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secaranyata telan melakukan perbuatan melawan hukum denganmemproses tindakan administrasi peralihan hak atas tanahsengketa yang merugikan Penggugat;6. Menyatakan atas tanah sengketa i.c. SHM. NOo.278Selokaton serta proses administrasi peralihannya adalah tidak sahsecara hukum dan memulihkannya kedalam status dan kondisisebagaimana sejak semula;7. Membatalkan SHM. No. 278 Selokaton yang dibuat oleh dandihadapan Notaris dan PPAT ;8.

SuratPerjanjian yang dibuat tanggal 4 September 2009 adalah SuratPerjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat danTergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat danTergugat serta peralihan kepemilikan rumah. Tidak ada kesepakatanberpisah atau bercerai antara Penggugat dan Tergugat yangtercantum di dalam Surat Perjanjian tersebut ;12.Bahwa tidak benar Penggugat selalu memberikan biaya hidupTergugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat, akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;Bahwa semenjak pertemuan tersebut, Penggugat m,alahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat suratperjanjian akan tetapi bukan perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Suirat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat, biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat serta peralihan

Tergugat, akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai ;21Bahwa semenjak pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat SuratPerjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Surat Perjanjian biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat, biaya pendidikan 3 (tiga) orang anakPenggugat dan Tergugat serta Peralihan

Akan tetapikeluarga Penggugat malah menyatakan untuk bercerai danperdamaian tersebut tidak berhasil ;Bahwa semenjak pertemuan keluarga tersebut, Penggugat malahmeninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat beserta anakanaknyayang masih balita pada saat itu ;Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 ada dibuat SuratPerjanjian akan tetapi bukan Perjanjian Kesepakatan berpisahmelainkan Surat Perjanjian biaya hidup untk kami 34 (tiga) beradik,biaya perdidikan serta peralihan kepamilikkan ruimah.