Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 Jo. Putusan MA. RI.

Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktumengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itugugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipun sengketa ituterjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakansengketaPerdata ; b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasitersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwadalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengankepemilikan: Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hakatas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasanhak tanggal 20 Juli 1995.

untukmembuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagaipihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenanganPengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatanPenggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 121 K/TUN

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

Bahwa obyek gugatan yang diajukan para Penggugat dalamperkara ini adalah sengketa TUN yang menurut UU No. 5Thn 1986 dalam Pasal 1 butir 4 adalah sengketa yangtimbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan TUN termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang oleh karena itu nyata benar bukanlah perselisihanhak sebagaimana secara keliru dinyatakan

oleh Tergugat.Oleh sebab itu, uraian Eksepsi dalam butir 5, 7, 8 danbutir lain lain yang berkaitan adalah sama sekalikeliru. dan salah kaprah dalam memahami gugatan dalamperkara aquo ;Bahwa Tergugat benar sebagai pejabat TUN, ternyatatidak dibantah sama sekali oleh Tergugat, sebab memangbenar Tergugat adalah pejabatTUN yang ditentukan UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 1Halaman 49 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN JKT50butir 2 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraadalah Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, dan urusan pemerintahan yang dimaksudkanitu. adalah sebagaimana diuraikan oleh para Penggugatdalam him. 3 butir 1.1 s.d. 3 (Kedudukan HukumTergugat) ; Bahwa lagi pula obyek sengketa yang digugat oleh paraPenggugat bukanlah' termasuk sebagai Keputusan TUN yangdimaksud dalam Pasal 2 butir a sampai dengan butir gUU No. 9 Thn 2004, yakni : (a) KeputusanTata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata

ANGKASAPURA (PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut padanomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67, dannyata tidak termasuk yang dilarang sebagai obyekgugatan TUN seperti dikemukakan pada butir 4 di atas,oleh karena itu) benar gugatan ini adalah sesuai denganketentuan UU tentang Pengadilan TUN; Bahwa kekeliruan Tergugat kembali nyata terang dalamuraian Eksepsi butir 9 yang menyatakan adanya dasarhukum yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial BUKANPTUN adalah tidak berkaitan sama sekali

Pasal 1:16 menjelaskan tentang ArbiterHubungan Industrial yang sama sekali' tidak pernahdisinggung di dalam gugatan para Penggugat ;Halaman 51 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN JKT52Bahwa berdasarkan uraian di atas itu) dalam menanggapiEksepsi yang dijelaskan dalam butir 1 hlm 1 s.d. butir10 him 8 adalah sekali lagi menunjukkan betapa terangdan nyata kekeliruan Tergugat dalam memahami gugatanpara Penggugat yang telah sah mengikuti acara yangditentukan dalam UU tentang Pengadilan TUN

Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001Jo. Putusan PK MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004, MajelisHakim telah memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat ,tidak dapat diterima. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim aquo adalah Tergugat tidak mengetahui letak Tanah Objek Perkara a quodan dalam pemeriksaan persidangan Tergugat tidak dapat membuktikankeberadaan tanah yang dimaksud sebagai miliknya.

Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 Jo. Putusan PK MARINo. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008, telah memutuskanmengabulkan sebagian gugatan Tergugat yang amarnya antara lainsebagai berikut: "2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat III)berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, GambarSituasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, luas 4.400 m2 tercatat atasnama PT.

Jo.No. 11 K/TUN/2003. Jo. No. 49 PK/TUN/2007). Sehingga Penggugat tidakmempunyai kwalitas maupun kwantitas baik sebagai pemilik maupunsebagai Penggugat. Dan lebih rancu lagi semula Pengggugat menyatakansebagai Pemilik tanah a quo, kemudian meminta uang kerugian senilaiRp.100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah) tanpa rincian yang jelas darimana uang itu, dan lebih kabur lagi Penggugat tidak puas ingin sita rumahmilik Tergugat di Ps.

TUN. JKT,Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2005 No. 11 K/TUN/2003, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6Maret 2008 No. 49 PK/TUN/2007 yang amarnya antara lain menyatakanbatal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar SituasiNo. 1135011995, tanggal 19 Juli 1995, luas 4.400 M? tercatat atas namaPenggugat.

No. 11 K/TUN/2003 Pihakkuasa hukum Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi mengajukan upayahukum Peninjauan Kembali pads tanggal 03 Mei 2007 dengan registerPeninjauan Kembali No. 49 PKvTUN/2007 dan telah diputus olehMahkamah Agung R.I. pada tanggal 6 Maret 2008 yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILIe Menolak permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali PT. LIPPO KARAWACI Tbk.

Sumadi (alm), sebagaimanatersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R.Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas PanggilanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013,Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Ny.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/V1/2013 tanggal 25 Juni 2013, Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J.Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, Ny. Titik Yulianti Binti R.

TUN 5/109/HK.06/V1I/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk dimintai keterangan dandiberikan penjelasan mengenai hakhak dan kewajibankewajiban hukumnya apakah akanmasuk ikut serta dalam perkara ini ataukah tidak ;Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Hj. Ratna DjuwitaUmijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebutdalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Ny. Titik Yulianti Binti R. SumadiJososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/V1/2013 tanggal 17 Juni2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 pada persidanganhari selasa tanggal 2 Juli 2013 telah hadir di persidangan Ny. Yuda Kumalawati aliasTiwul Taniyudaningsih Binti R.

TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/V1I/2013 tanggal25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Ny.Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relasPanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni2013, Nomor : W3.

Rimba Rokan Lestari, tidak adahubungannya dengan penerbitan keputusan TUN a quo.Dengan demikian gugatan Para Pengugat salah alamat (error inobjecto) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum TerhadapObjek Gugatan TUN a quo.a.

Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapatmembuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan TUN a quo.d.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugatsampaikan kronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSI/1986tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah PropinsiDaerah Tingkat Riau sebagai Kawasan Hutan.b.

Dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yangmenyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor 262/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak berdasarsebagaimana Tergugat jelaskan pada kronologis angka 2 diatas, dimana penerbitan Keputusan TUN a quo telah sesuaidengan Peraturan PerundangUndangan.Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a quo tidakmelanggar peraturan

Objek Gugatan TUN Belum Bersifat Finala.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

05 Oktober 2015dan Putusan Banding ini juga menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebutmemenangkan Hadislani (Sebagai penggugat pada perkara di PTUNTanjungpinang)) sebagai pemilik sah objek perkara aquo yaitu PasarMelayu Raya yang berada di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan BatuAji Kota Batam, dimanadalamperkara di Peradilan TUN tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 1sampai dengan 4 menyatakan Penggugat Konpensi bagian darikemenangan Tergugat Konpensi dalam putusan peradilan TUNberkekuatan hukum tetap atas objek perkara aquo, yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yangmenguatkan Putusan Banding PT TUN Medan Nomor137/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 05 Oktober 2015 dan Putusan Bandingini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang di Batam Nomor

Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi juga mengakui dalam dalil gugatannya dalam konpensimenyatakan membangkang atas putusan TUN yang berkekuatan hukumtetap (inkrach van gewisj), dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugatdalam Konpensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmBatam dalam perkara aquo untuk menetapkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap satu unit bangunan yang jelas dan

terang dokumenkepemilikannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dalam Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisj) tersebut.

Fotocopy Putusan Banding PT TUN Mean Nomor 137/B/2015/PTTUNMedan, tanggal 05 Oktober 2015 tidak ada aslinya dan untuk selanjutnyaCIDE ri tana... 2.0... ccc cece e cece eee cee cee eeeeeeeeeseeeeeeesuseeteesseseseseee P72;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016tanggal 14 April 2016, tidak ada aslinya dan untuk selanjutnya diberi10 6

menanyakan kepada sdv H.Ashari dan tidek sedang monamnen ikan danikan bandeng yang dijual toerdakwa Junot bulkan niliknya.Bahwa bonar sebelunnya saksi tidak tahu atau monaruh curigabahwoa iakan bandeng tersebut adlah hasil curian yang dicuridavi tanbak milik sdr tlustorikah don saksi tahu bahwa iakanbandong torsebut adalah hasil curian saetelah dibovitahtcobehsdr Mustorikah. 7~Bahwa bonar terdakwa Junet monjual ikan bandeng kepada sokgi 4cuma satu kali namum seingat sakei istri tordogkwa Junot yaitusir Tun

pernah menjual udang kepada saksi sobanyak onmpat kalidan sewaktu sakeLl tanya kepada Tun "aanikokjgotiop tharimons> guat udang kamu dapat dari mana ?

" lemudian dijawab olch Tun Bahwa udang tersebut hasil dari tambak milik H.Ashari karona suai saya monasang perangkap udang (posong) ditanbak ailik H.Ashari.~Bahwa bonar sakei tidak menaruh curiga kepada isteri Junot 'karena pada saat itu sakei tanya kepada istri Junot bahwa uangtevsebut hasil lari memasang peranekap ikan (posong) ditambakmilik H.Ashari karena terdakwa Junet mengaku sebagai koponakan atau H.Ashari dan saksi pun porecaya bahwa udang tersebut adalahtidak hasil curiqn.2.

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen FakultasMatematika dan limu Pengetahuan Alam (FMIPA) selakuPenggugat melawan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manadoselaku Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan denganpemilihan Dekan Fakultas Matematika dan lIlmu PengetahuanAlam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dengan demikianSK yang menjadi Objek sengketa harus dicabut dan digantidengan yang baru dan mengangkat Pontoh sebagai dekan.Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor:44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. Dalam Perkara:DR.

Putusanputusan tersebut secara konsisten dan berlandaskan hukumtelah sesuai dengan jurisprudentie yang berkekuatan tetap sebagaimanaPutusan Nomor: 71K/TUN/2004 jis Putusan Nomor:94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jis Putusan Nomor:79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagaiPenggugat , Prof.Dr.'

Hal ini dapat dibandingkan dengan norma Pengisian jabatan publik yangmengharuskan pengangkatan pejabat yang memalui proses pemilihan,sehingga pejabat TUN yang mengangkatnya mengeluarkan SKpengangkatan merupakan wewenang terikat hanya untuk menetapkan Halaman 111 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYketerpilinannya dengan keputusan TUN adalah contohnya sebagaiOOa.

;Bahwa, Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut secara konsisten dan berlandaskan hukum telah sesuai Halaman 117 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYdengan Jurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Nomor: 71K/TUN/2004 jis Putusan Nomor:94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jis Putusan Nomor:79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara = Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTOsebagai Penggugat , Prof.Dr.'HSETIONO, SH,.MS,. sebagaiPenggugat Il dan Ir.

Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : PEMB00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 PerihalPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapanganadalah:a.

Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : SPHP00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaanadalah:a.

Obyekobyek gugatan tersebut berisi tindakan hukum TUN berupaPejabat TUN melakukan penetapan kewajiban bagi Penggugatberdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun2009. 3. Bahwa obyekobyek gugatan a quo berwujud, ditujukan kepadaPenggugat sendiri, dan final karena penetapan Keputusan tersebuttidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari pihak lain.4.

No.86/PLW/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2019;Putusan MARI,Mahkamah Agung Nomor 52Fotokopi sesuai dengan DiruktoriPutusan KasasiK/TUN/2017, tanggal 14 Februari 2017;Putusan MARI,Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor161/PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017;Putusan MARI,Mahkamah Agung Nomor 560Fotokopi sesuai dengan DiruktoriFotokopi sesuai dengan DiruktoriPutusan KasasiK/TUN/2016, tanggal 13 Januari 2017;Fotokopi sesuai dengan PUU, UndangUndang No 30Tahun 2014 tentang Administrsi Pemerintahan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkanTergugat berupa :Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 46 dari 55 halamana. Surat Nomor : Pemb00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, danb. Surat Nomor : SPHP00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa :a.

Menyatakan secara hukum bahwa dengan telah dinyatakan batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/02Pencabutan/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82IUPOP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) EksplorasiMenjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT Mandiri SejahteraEnergindo Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor256/B/2014/PT TUN JKT. tanggal 4 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUNSMD. tanggal 22 Juli 2014, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak yang sah atas atas Wilayah Izin UsahaPertambangan yang terletak di Kelurahan Mentawir, KecamatanSepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utaratanggal 6 Mei 2013 Nomor 545/82IUPOP/DIS

batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/04PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/250PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan PenyesuaianMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Keputusan BupatiPenajem Paser Utara Nomor 545/03Esploitasi/Ekonomi/IV/2008Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PasirPrima Coal Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 136 K/TUN

TGT tanggal 18 Januari2016;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan juga terdapat bukti baru (novum) yaitu sebagaiberikut: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 162PK/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016;Kemudian memohon putusan sebagai berikut:1

Nomor 1053 PK/Pdt/2019Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenabukti tersebut baru ada setelan perkara ini berlangsung dan perkarasebelumnya yaitu perkara Nomor 02/G/2014/PTUNSMD tanggal 22 Juli2014, Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4 November 2014 sertaNomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang diajukan peninjauankembali telah diajukan sebagai bukti

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi Il An.Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/PDT/2016./PT JAP.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi Il An.

/PT JAP.ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor:272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 dengan amar putusanadalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor PertanahanJayapura dan Pemohon Kasasi Il atas nama Jasmani;2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 No 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02167dengan Surat Ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010dengan luas 10.000 M?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas dantidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliHalaman

tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN

/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.

Yurispudensi MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 tentangKompetensi Absolut : "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahkewenangan peradilan umum untuk memeriksanya" ; 2.4. Bahwa Jurispudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Prof.

: bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secarakasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yangbersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan". kami berpendapat bahwa ternyata SEMA ini dapat dijadikan alat oleh Penggugat yang tidak jujur seperti dalam perkara in cassu.Mengenai hal ni telah disinyalir oleh ahli hukum TUN, Indroharto, S.H., dalambukunya

Nomor 01/PK/TUN/1994, perkara tanahjalan Sabang, Jakarta. 2.8.

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti menurut Hukum bahwa gugatanPenggugat Telah Tidak Memenuhi Syarat Formal sebagaimana dimaksud dandiatur pada Pasal 55 UU Peradilan TUN Jis. angka V sub angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991 dan kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/PK/TUN/1994, perkara tanah jalan Sabang, Jakarta.2.10.

Pakuan kepada IdaFarida sehingga apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Jurisprudensi MahkamahHal 107 dari 110 Hal Putusan No: 61/G/2011/PTUNBDGAgung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga jurisprudensitersebut di atas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa dalam haltenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak

Ali Masyar,SH.MH ;Kewarganegara : Indonesia ; 0 ooAlamat : Kampus Sekaran, Gunungpati,Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatFakultasMuhammad Azil Maskur,SH.,MH.Indonesia ;Kampus Sekaran, Gunungpati,SemarangStaf = Ahlli Rektor BidangPratama Herry Herlambang,SH.MH ;Indonesia.

;Kampus Sekaran,SemarangMuhtar Taufik & Partner GedungKWU Lt.3, Jalan Taman SiswaUNNES' Sekaran, Gunungpati,Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGKotaSemarangPekerjaan : Advojat dan KonsultanDengan domisili elektronik emaill: muhtaradvokat@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; 1.

,M.H.PANITERA PENGGANTIttdHalaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGAGUS DWIYONO, S.H.,M.H.Perincian Biaya1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan, Redaksi) >: Rp. 60.000,2. BiayaATK : Rp. 200.000,3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah > Rp. 12.500,4. Meterai Penetapan Pencabutan : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 278.500,(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

TUN Medan Nomor :10/G/PILKADA/2015/PT.

TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/PT.

TUN MedanNomor : 10/G/PILKADA/ 2015/PT.

., tanggal 26 Mei2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim :Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PENHS/2008/PTUN.JKT,tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang =;Telah membaca Putusan Sela No.50/G/2008/PTUN.JKTtertanggal 15 Juli 2008 tentang masuknya permohonan PemohonIntervensi (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) dalam perkara ini dandidudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal

31 Juli 2008 tentang Penundaan PelaksanaanKeputusan TUN obyek sengketa ;Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal 14 Nopember 2008 tentang Pencabutan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Keputusan TUN obyek ~ sengketa ;Telah membaca berkas' perkara dalam sengketa yangbersangkutan ; Telah memeriksa dan meneliti alat alat bukti para pihakdan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihakyang bersengketa ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan danBerita Acara Persidangan

dan/ ataumengetahui adanya keputusan tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat barumengetahui adanya Keputusan Tergugat dan Tergugat Ilpada 6 Februari 2008, maka telah bersesuaian dengan hukumapabila jangka waktu pengajuan gugatan TUN a quodihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan Tergugat dan Tergugat II a12guo yaitu. sejak 6 Februari 2008 ; Bahwa proses penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negaratersebut diatas oleh Tergugat dan Tegugat faktanyatelah

Pada hari Kamis tanggal19 Mei 2011 No. 100 K/TUN/2011 Juncto putusan MahkamahAgung RI. Dalam Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013Nomor. 127 PK/TUN/2012, Seandainya Putusan Pembatalansertifikat atas nama Samsiarti Natsir ini sudah ada dan berkekuatanhukum tetap pada saat Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, danDaeng Talli diproses dalam perkara pidana pencurian dan10penuerobotan dan mengajukan bukti pembatalan sertifikat tersebut,maka Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, dan Dg.

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 No.100K/TUN/2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung, RI Dalam PeninjauanKembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013 Nomor. 127 PK/TUN/2012,Juncto Penetapan Eksekusi Nomor.07/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pada tanggal 8 Mei 2012;.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 14/Pbt/BPN73/2013 tanggal 14Mei 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.23549/Batua atas nama Hj.

No.100 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei2011, diberitanda 1.1, 2, 33;4. Putusan PK No.127 PK/TUN/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T.1,2,34;5. Salinan Resmi Penetapan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ G.TUN /2012/P.TUN.MKS tanggal 08 Mei 2012, diberi tanda T.1, 2, 35;6. Turunan/Salinan Akta Jual beli No. 08 tanggal 17 September 2013, diberitanda T.1, 2,36;7. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 10 102013, diberitanda T.1, 2, 3 7, diberi tanda T.1, 2, 3 7;8.

Hj, Samsiartitersebut ;Menimbang, bahwa isi bukti T1.2.3 4 yakni foto copy PutusanMahkamah Agung RI No.127 PK/TUN/2012, maka telah terungkap fakta bahwaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadiliPerkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj, Samsiarti Natsir terhadapPutusan Mahkamah Agung RI No. No.100 K/TUN/2011, telah memberikanunPutusan yang dictumnya adalah Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj.

33Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.No.87 /G.TUN/ 2009/P.TUn.Mks tanggal 25 Mei 2010 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No.79/B.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 16Nopember 2010 jo Putusan Kasasi MARI No.100 K/TUN/2011 jo Putusan PKMARI No.127 PK/TUN/2012 memerintahkan : Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.23549/Batuatanggal 18 Maret 2009, Surat UkurNo.03602/Batua/2008 tanggal 26 September 2008 luas8.440 m2 atas nama Hj.

Merujuk pada UU AP dan UU Peradilan TUN,maka prinsip dasar dalam mengajukan upaya keberatan danbanding administratif, haruslah jelas, Apakah keberatantersebut ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan KTUN ataukah keberatan yang diajukan adalahkepada instansi (kelembagaan)/badan hukum yangmenerbitkan suatu keputusan TUN; Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepadaTergugat adalah tidak jelas kepada siapa keberatantersebut ditujukan.

Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan diatur dalam Bab X Pasal 75 sampai dengan78;= Bahwa dalam persfektif UUAP lembaga upaya administratifbersifat wajib (normanya bersifat mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN atau dengan kata lain, upayaadministratif menjadi prasyarat awal dan jalan awal yangsekaligus utama untuk penyelesaian sengketa TUN sebelummasuk ke PTUN.

Selanjutnya, dalam Yurisprudensidalam Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,juga menyebutkan Kaidah Hukum bahwa Gugatan mengenaisengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umumuntuk memeriksanya.

Oleh karena masihadanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenanganperadilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa perkara a quo Demikianpertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor445K/TUN/2005;Bahwa pertimbangan yang senafas juga dibuat MahkamahAgung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi:..maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketakepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilanumum/pengadilan negeri.

(vide bukti P9: PutusanMahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005; vide bukti P 10dan yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006).;Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN. Mtr. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas yangdihubungkan dengan materi dalil Gugatan Penggugat, makaGugatan Penggugat sepatutnya diajukan ke PengadilanNegeri, bukan Pengadailan Tata Usana Negara.;Bagian Kelima;10.