Madiun.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Penjelasan10.1.2 Mekanisme Pengelolaan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd): Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telahdiajukan kepada UPK. Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telahdilakukan UPK.

Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telahdiajukan kepada UPK. Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telahdilakukan UPK. Hasil dari tim veridikasi akan menghasilkan rekomendasi tentang layak atautidaknya sebuah kelompok SPP menerima perguliran kembali.

informasi adapengumuman mutasi namun nama saksi tidak termasukdidalamnya;Bahwa saksi lalu mencoba menghubungi saudara Soedjarwo untukmendapatkan informasi lalu saksi disuruh menghubungiterdakwa;Bahwa kemudian oleh terdakwa, saksi disuruh untuk menunggu harirabu pada minggu berikutnya dan terdakwa mengatakan dia akanbertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan mutasi milikBahwa dikarenakan ingin tahun, saksi lalu mencoba mendatangiKantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dan saksimenanyakan usulan

mutasi saksi dan dijawab tidak ada usulan mutasidengan nama saksi;Bahwa saksi lalu mencoba mencari informasi mengenai terdakwayang bernama Sukirno dan saksi pun mendapatkan informasi bahwaternyata terdakwa adalah orang yang sering meminta dana BOS danseorang yang sering membohongi orangBahwa lalu saksi pun memberitahukan tante saksi yaitu saksi korbanSudaryati untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwakepada PolresRemban;18e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiilsebesar

Usulan dari calon penerima kepada Bupati;b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;c. NHPD;Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwahibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;e.

Usulan dari calon penerima kepada Bupati;b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;c. NHPD;d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibahyang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;e.

tanggal 30 Agustus2007 tentang pedoman umum penggunaan alokasi dana Desa/Negeri diKabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 pada lampirannya Bagian IVPelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf A Pelaksanaankegiatan, angka 2 disebutkan penggunaan dana agar dilaksanakan tertib dansesual dengan DURK yang dibuat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuaiketentuan yang ada.Bahwa dalam laporan penggunaan dana tersangka membuat seolaholahAlokasi dana Desa Tehua telah dipergunakan sesuai Daftar Usulan

tanggal 30 Agustus2007 tentang pedoman umum penggunaan alokasi dana Desa/Negeri diKabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 pada lampiranya Bagian IVPelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf A Pelaksanaankegiatan, angka 2 disebutkan penggunaan dana agar dilaksanakan tertib dansesual dengan DURK yang dibuat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuaiketentuan yang ada.Bahwa dalam laporan penggunaan dana tersangka membuat seolaholahAlokasi dana Desa Tehua telah dipergunakan sesuai Daftar Usulan

Djafar SaniLewenussa digantikan oleh Saleh Tuahuns, S.Sos (TERGUGAT Il);Bahwa surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut atas usulan lisan/tulisan dari TERGUGAT II menyalahi aturan dan mekanisme yang berlakupada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.MSHtertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para TERGUGAT dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.4.

Fotocopy Surat Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanBangsa Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 0013/DPCPKB/A.02/MT/11/2010, Lampiran : 1 (Jepit), Perihal: Laporan Hasil PlenoPengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dan Usulan CalonPengisian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah ke PKBWilayah Maluku ditujukan kepada Bapak Ketua Dewan Tanfizd DPWPKB Maluku di Ambon, tertanggal 1 Pebruari 2010, yang diberi tandaT.21;8.

perangkatdaerah (DPA SKPD) Dinas PU Propinsi Bali tahun anggaran 2013.20) 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (Kontrak ) Nomor :602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013, tentang pekerjaan pengadaanbahan bangunan untuk swadaya masyarakat.21) 2 (dua) lembar surat nomor : 620/10.284/DPU, tanggal 30 Agustus 2013perihal laporan pengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 danlembar disposisinya.22) 1 (satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepada masyarakatrencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan

selakuKepala Bidang Bina Marga Dinas PU Propinsi Bali sesuai acc dan paraftanggal 23 September 2013, kemudian saya mendistribusikan aspal dansemen tersebut kepada masyarakat pemohon sesuai daftar permohonanbantuan aspal kepada masyarakat.Bahwa yang melakukan verifikasi adalah staff tehnis Bidang Bina MargaDinas PU Propinsi Bali dan hasil verifikasi dituangkan dalam kolom rencanarealisasi yang termuat dalam daftar permohonan bantuan aspal kepadamasyarakat, rencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan

anggaranperubahan 2013, tertanggal 30 Agustus 2013.Bahwa yang dipakai dasar atau acuan untuk penyaluran ataupendistribusian aspal dan semen tersebut kepada masyarakat pemohonadalah acc dari Gubernur Bali tanggal 18 September 2013 dan acc dariKepala Dinas PU Propinsi Bali tanggal 18 September 2013 serta daftarpermohonan bantuan aspal kepada masyarakat, rencana realisasi tahunanggaran 2013 dan usulan anggaran perubahan 2013, tertanggal 30Agustus 2013.35Bahwa bantuan aspal dari Dinas PU Propinsi Bali

kerja perangkat daerah (DPASKPD) dinas PU Propinsi Bali, tahunanggaran 2013, 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (kontrak)Nomor : 602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013 tentang pekerjaanpengadaan bahan bangunan untuk swadaya masyarakat, 2 (dua) lembarsurat Nomor : 620/10.284/DPU tanggal 30 Agustus 2013 prihal laporanpengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 dan lembardisposisinya, 1 (Satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepadamasyarakat rencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan

perangkatdaerah (DPA SKPD) Dinas PU Propinsi Bali tahun anggaran 2013.20) 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan (Kontrak ) Nomor602.1/4303/DPU tanggal 14 Mei 2013, tentang pekerjaan pengadaan bahanbangunan untuk swadaya masyarakat.21) 2 (dua) lembar surat nomor : 620/10.284/DPU, tanggal 30 Agustus 2013perihal laporan pengadaan aspal dan semen tahun anggaran 2013 danlembar disposisinya.22) 1 (satu) bendel daftar permohonan bantuan aspal kepada masyarakatrencana realisasi tahun anggaran 2013 dan usulan

Terkait Dengan Proses Penganggaran Bahwa pada akhir November 2009, GAMAWAN FAUZI selaku MenteriDalam Negeri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No.471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor IndukKependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.Dalam surat tersebut GAMAWAN FAUZI meminta kepada MenteriKeuangan dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaanproyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula

Oleh karena itu pada tanggal 30 Maret2012 GAMAWAN FAUZI mengajukan usulan penambahan anggaran dalamAPBNP tahun 2012 kepada Menteri Keuangan. Usulan tersebut kemudianditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kementerian DalamNegeri dengan Komisi II DPR RI.Guna memperlancar pembahasan APBNP tahun 2012 tersebut, antarabulan Maret s.d.

Konsorsium ASTRAGRAPHIA mengajukan penawaran hargasejumlah Rp 5.950.304.787.554,00 (lima triliun sembilan ratuslima puluh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan puluhtujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Panitia Pengadaanmenyampaikan Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana PekerjaanPenerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik)Tahun 20112012 (Paket P.1) dengan usulan sebagai berikut:. Pemenang1.

Berdasarkan usulan tersebut pada tanggal 21 Juni 2011GAMAWAN FAUZI menetapkan konsorsium PNRI sebagaipemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh satumiliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluhempat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)berdasarkanSurat Keputusan Mendagri Nomor: 471.13476 tahun 2011.Penetapan tersebut diikuti dengan pengumuman pemenang lelangoleh panitia pengadaan dengan masa sanggah selama

Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencana yang telah dibuat;2. Membuat administrasi keuangan penggunaan dana secara tertib,sehingga memudahkan dalam sistem pengawasannya; 3. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan dana danhasil kegiatannya. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani SuratPerjanjian Kerjasama Nomor : 525/5886 antara Ir.

Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencana yang telah dibuat;2. Membuat administrasi keuangan penggunaan dana secara tertib,sehingga memudahkan dalam sistem pengawasannya; 3. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan dana danhasil kegiatannya. Halaman 20 dari 181 =Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani SuratPerjanjian Kerjasama Nomor : 525/5886 antara Ir.

Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencana yang telah dibuat; 2. Membuat administrasi Keuangan penggunaan dana secaratertib, sehingga memudahkan dalam sistem pengawasannya; 3. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan danadan hasil kegiatannya.

Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencana yangtelah dibuat; 2. Membuat administrasi keuangan penggunaan dana secara tertib,sehingga memudahkan dalam sistem pengawasannya;Halaman 158 dari181 =Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.3. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan dana dan hasil kegiatannya.Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbanganunsur diatas, bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannyaselaku Ketua KUB.

Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencana yangtelah dibuat; 2. Membuat administrasi kKeuangan penggunaan dana secara tertib,sehingga memudahkan dalam sistem pengawasannya; 3.

BHAKTI,SH.Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten NiasSelatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul ususlankegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias SelatanTA. 2013, yang ditandatanganioleh Kadis Pertanian dan PerternakanKab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.Surat an.

BHAKTI, SH.Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten NiasSelatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul ususlankegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA.2013, yang ditandatanganioleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab.Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.Surat an.

Nias Selatan mengajukanSurat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012,perinal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan ProposalPembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias SelatanTA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai BenihInduk (BBI) di Kab.Nias Selatan TA.2013.e Plt.Sekretaris Daerah an.

Nias Selatan mengajukanSurat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012,perinal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan ProposalPembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias SelatanTA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai BenihInduk (BBl) di Kab.Nias Selatan TA.2013.e Plt.Sekretaris Daerah an.

Tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formaluntuk sahnya surat gugat, karena ada objek hukum lain yang seharusnyaturut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Tergugat telahmenyatakan kepada Penggugat bahwa proses usulan pengangkatan dariTenaga Kesehatan Sukarela (TKS) harus terlebin dahulu dimasukkansebagai Pegawai Honor Daerah (APBD), kemudian dari Pegawai Honorbaru diproses pengusulan untuk diangkat

Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yangberkompetensi Bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat hanya dapatmelakukan pembebasan/ganti rugi atas tanah yang terkena rencanalokasi perkantoran, berdasarkan rekomendasi/usulan dari Panitia yangdibentuk Pemerintah Kota Banjarbaru atas tanah yang telah diverifikasi; Bahwa setiap pemegang hak yang mendapat ganti rugi memberikanpernyataan sebagaimana dalam akta pelepasan hak yakni Pasal 6berbunyi

Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapatyang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untukmengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasilsebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri,Tergugat hanya mau mendengarkan apa yang disampaikan olehkeluarganya saja;6.4. Tergugat sangat pencemburu dan selalu menuduh Penggugatberselingkuh tanpa dasar dan alasan yang jelas sehingga seringmemicu terjadinya pertengkaran.

Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapatyang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois,keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya,Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semuapermasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;.

AAHMAD uintuktransport pengedaran uang palsu lagi sehingga saksi ALI ROSIDI dan saksiKOSIM menyetujui atas usulan H.

;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepindahan Termohon keGronggang, namun menurut cerita tetangga saksi bahwa Termohon pindahtugas atas usulan Termohon sendiri yang suratnya diperlihatkan olehTermohon kepada tetangga saksi tersebut;e Bahwa Termohon pindah tugas ke Gronggang sejak 3 (tiga) tahun yange Bahwa jarak antara Desa SangSang dengan Desa Gronggang sekitar 8 km;e Bahwa sejak Termohon pindah tugas, antara Pemohon dan Termohon sudahtidak pernah lagi saling mengunjungi hingga saat ini;e Bahwa

Suparno "SiapBang", selanjutnya langsung memasukkan usulan Pengadaan Mobil PemadamKebakaran tersebut kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) TahunAnggaran 2004 sebanyak 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran DenganNilai Rp1.198.750.00,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada usulan dari SKPD terkait dan tanpaproses pengadaan barang dengan menggunakan anggaran APBD pada PosSekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;Bahwa setelah anggaran

Meminta SKO atas usulan dari Pembantu Pengguna Anggaran ;Hal. 10 dari 112 hal. Put.

Supamo "Siap Bang", selanjutnyalangsung memasukkan usulan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebutke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun Anggaran 2004sebanyak 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan WNilaiRp1.198.750.00,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tanpa ada usulan dari SKPD terkait dan tanpa prosespengadaan barang dengan menggunakan anggaran APBD pada PosSekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;Bahwa setelah

Replik,Bahwa benar Terdakwa selaku pengguna anggaran berdasarkan Pasal 9Ayat 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksananpengadaan barang/jasa pemerintah.Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa pada Duplik,Bahwa dalam sudut pandang Jaksa tentang hal ini benar diakuiTerdakwa bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran berdasarkanPasal 9 Ayat 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah ;c Sudut Pandang Penuntut Umum Pada Replik,Bahwa benar pengajuan usulan

USMAN MATNUH selaku SekdaKabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus sebagai PenggunaAnggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur padatahun 2004 yang melakukan metode Penunjukan Langsung kepada P.T.Istana Saranaraya dan menandatangani dokumendokumen pengadaandan pencairan yang bersifat formalitas atau rekayasa saja, telahmenyalahgunakan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaiPengguna Anggaran (PA) padahal sebelumnya Penuntut Umum secaraterang mengatakan bahwa benar pengajuan usulan

buku agenda kerja 2013;4. 1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng; 5. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas; 6. 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kapuas tahun 2014 dan 2 (dua) lembar lampiran keputusannya;7. 1 (satu) buah rekap usulan

3.4.5.10.1 (satu) buah buku agenda kerja 2013;1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng;2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang PenetapanSekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas;8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan timAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kapuas tahun 2014 dan 2(dua) lembar lampiran keputusannya;. 1 (Satu) buah rekap usulan

menit saja kKemudianselesai dan saksi yang paling dulu ke luar dan yang lainnya selanjutnyalangsung menuju ruangan rapat gabungan pembahasan RAPBD;Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014,Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN PIkpembahasan hanya berkisar peningkatan PAD saja karena belum adakesepakatan antara legislatif dan eksekutif, sedangkan belanja anggarantidak ada dibahas, melainkan dibahas dalam rapat tim asistensi;Bahwa dalam rapat tim asistensi ada usulan

0811529389;1 (satu) buah buku agenda kerja 2013;1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng;2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan SekretarisDaerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas;8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan timAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kapuas tahun 2014 dan 2 (dua)lembar lampiran keputusannya;1 (satu) buah rekap usulan

, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pemberian uangtotalnya sebesar Rp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus juta rupiah) melaluisaksi Imanuah dan saksi Hartini adalah merupakan arahan dan petunjuk dariterdakwa dan Free Vynou kepada para anggota DPRD Kabupaten Kapuasmelalui saksi Mahmud lip Syafrudin (Ketua DPRD Kabupaten Kapuas periodetahun 2014 sampai dengan tahun 2019) adalah berhubungan denganpembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun 2015 dengan TAPD KabupatenKapuas, terlihat bahwa agar usulan

3.4.510.11.1 (satu) buah buku agenda kerja 2013;1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng;2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang PenetapanSekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas;8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan timAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.Kapuas tahun 2014 dan 2(dua) lembar lampiran keputusannya;. 1 (Satu) buah rekap usulan

Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.Totok Heru Subroto MM. 440. 2 (dua) lembar konsep Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 60018/Bang 1/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal : Usulan KegiatanMultiyears TA 20112014 dimana terdapat paraf Drs.EdiDamansyah, M.Si dan Ir.

Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 900/051/DPIV/I/2011 tanggal 17 Januari 2011Perihal Usulan Kegiatan Multiyears Tahun Anggaran 20112013. 542. Fotokopi 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) DinasPendidikan Kabupaten tKutai Kartanegara pada kegiatanPembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SGMAN 3) UnggulTenggarong Seberang Tahun 2011. 543.

Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.Totok Heru Subroto MM.440. 2 (dua) lembar konsep Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 60018/Bang 1/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal : Usulan KegiatanMultiyears TA 20112014 dimana terdapat paraf Drs.EdiDamansyah, M.Si dan Ir.

Fotokopi 1 (satu) lembar Perihal : Surat Persetujuaan DRPDKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/318/172.4/01Persid/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Persetujuan DPRDterhadap usulan Kegiatan Multiyears TA 20112014533. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termyn ProyekPembangunan Kawasan SMA 3 Unggulan Kec. TenggarongSeberang Kab. Kutai Kartanegara dengan Nomor Kontrak425.11/186.1/DPIV/V/2012 dan Nilai Tagihan sebesar Rp.53.781 .956.850,.534.

Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 900/051/DPIV/I/2011 tanggal 17 Januari 2011Perihal Usulan Kegiatan Multiyears Tahun Anggaran 20112013.542. Fotokopi 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) DinasPendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada kegiatanPembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SGMAN 3) UnggulTenggarong Seberang Tahun 2011.543.

/DCKTK-SMD /VII/2012, tanggal 09 Agustus 2012;h. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 600/020/DCKTK-1/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Lelang Merangkap Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012;132. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 635/SEKRT.244-3/DBMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Usulan

perubahanpekerjaan oleh pihak pelaksana pekerjaan (Konsultan Perencana, Konsultan159 Putusan No. 49/Pid.SusTPkK/2017/PN Smr.Pengawas dan Kontraktor Pelaksana) yang mengacu pada usulan perubahanKontrak atau usulan pekerjaan tambah kurang;v Memberikan advis teknis kepada KPA terkait masalah perubahan teknis danadministrasi kontrak; Melakukan pemeriksaan komponen perubahan kontrak disesuaikan denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku;v Memberikan rekomendasi kepada KPA atas usulan perubahan

lapangan) untuk perubahan pekerjaan tersebut.Atas surat tersebut Konsultan Pengawas mengundang PPTK, PengawasLapangan dan Kontraktor pada tanggal 27 Juni 2013 untuk rapat pembahasan danpeninjauan lapangan mengenai usulan' pekerjaan tambah kurang danperpanjangan masa kontrak pada pekerjaan pembanguna SPAM Sungai KapihTahap .

Kemudian KPAmengirim surat Nomor: 04/DCKTKSMD/SPAMSK/VIV2013 tanggal 4 Juli 2013entang Evaluasi Usulan Draft Justek yang ditujukan kepada Panitia PenelitiKontrak untuk mengadakan evaluasi dan pennelitian draft justek yang telahdiajukan.

Kamidiminta oleh PPTK dan Konsultan Pengawas untuk membuat usulan tagihan danprogress 100% terhadap kontrak, dengan alasan Addendum Kontrak akanmembutuhkan wakiu lama;Bahwa Secara fisik, pekerjaan sudah kami kerjakan semua, namun secara kontrakada pekerjaan yang tidak bisa kami kerjakan.

Jika saksi membuat usulan 100% dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan,maka seharusnya PPTK dan Konsultan Pengawas tidak menyetujui/mencoretusulan saksi.

BINTANG TIMUR BARUdinyatakan memenuhi persyaratan tekhnis dan persyaratan hargasehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dancadangan pemenang kepada Pengguna Barang/ Jasa melalui surat Nomor.09/PanPBJ/IX/2007 tanggal 13 September 2007 ; Atas usulan tersebut maka Ir KUKUH PRAMUDJO SATUHUselaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan dan KelautanKota Medan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan surat penetapan calonpemenang dan calon cadangan pemenang Proyek Pengadaan boat besertaalat

BINTANG TIMUR BARUdinyatakan memenuhi persyaratan tekhnis dan persyaratan hargasehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dancadangan pemenang kepada Pengguna Barang/ Jasa melalui suratNomor : 09/PanPBJ/IX/2007. tanggal 13 September 2007 ; Atas usulan tersebut maka Ir.