: Bahwa tanahtanah hak guna usaha asalkonversi hak barat yang sudah diduduki olehrakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanahdan keselamatan lingkungan hidup lebih tepatdiperuntukan untuk pemukiman atau kegiatanusaha pertanian akan diberikan hak barukepada rakyat yang mendudukinya; Pasal 5 menetapkan:Bahwa tanahtanah perkampungan bekasHGB dan Hak Pakai asal Konversi Hak Baratyang telah menjadi perkampungan ataudiduduki rakyat, akan diberikan prioritaskepada rakyat yang mendudukinya;e Butir 5 Surat

Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979menetapkan : Mengenai tanahtanah bekas HGU yang sudah didudukirakyat akan terkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 Prp Tahun1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarapuntuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;15.

KeputusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 12 Januari 2006,Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor:29/Pid./2014/PT.TIK.sebagaimana uraian poin no.18 diatas, yang dalam perkara tersebutyaitu:Tanahtanah yang diperkarakan merupakan sebagian dari tanahyang dicadangkan untuk proyekproyek pembangunan PemdaTingkat Lampung atas sebagian dari tanah seluas 160 (seratusenam puluh) hektar dan dijelaskan pula oleh Tergugat bahwaberdasarkan Surat Mendagri No.

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Btu.3/505/3.80tanggal 26031980 tentang pelepasan hak guna usaha atas perkebunanWay Halim di Kabupaten Lampung Selatan;Bahwa berdasarkan surat MENDAGRI tersebut Pemda Tingkat LampungMendapat Peruntukan Seluas + 160 HA sedangkan Rakyat Mendapat + 300HA;9. Bahwa PENGGUGAT pada waktu membangun rumah di tanah sengketaPenggugat di laporkan ke kepolisian oleh TERGUGAT :Sesuai dengan Laporan Polisi no.

Surat Mendagri No.8/356/8/1979, PENGGARAP MERASA GARAPANNYA TELAH MENJADIHAK MILIK;Pernyataan Penggugat ini tidak benar, sebab untuk dapat disebutsebagai pemilik atas tanah, apalagi atas tanah bekas hak barat, (sekalipunhak tersebut telah habis masa berlakunya) tidak otomatis menjadi hak miliksi penggarap melainkan tanahnya jatun kepada negara, dan selanjutnyadapat dimohon sesuatu hak melalui prosedur/ketentuan yang berlaku olehpihak yang mengajukan permohonan untuk itu;.

Surat Mendagri No.8/356/8/1979, PENGGARAP MERASA GARAPANNYA TELAH MENJADIHAK MILIK;Pernyataan Penggugat ini tidak benar, sebab untuk dapat disebutsebagai pemilik atas tanah, apalagi atas tanah bekas hak barat, kalaupunhak tersebut telah habis masa berlakunya tidak otomatis menjadi hakmilik masyarakat melainkan tanahnya jatuh kepada negara, danselanjutnya dapat dimohon sesuatu hak melalui prosedur/ketentuan yangberlaku oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk itu;Bahwa pada posita 12 surat gugatannya

Surat Mendagri No. 903/678/SJ. Tgl. 27 Maret 2003 (terlampir);c. Keppres Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 Tentang DanaDukungan APBD Penyelenggaraan Pemilu 2004 (terlampir) ;d. Dana Bantuan kepada KPU Kab. Lumajang sudah dianggarkan dalamAPBD dan sudah mendapat persetujuan DPRD Kab. Lumajang sertasudah di tuangkan dalam PERDA No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari2004 ;Maka sudah merupakan fakta hukum, jika berdasarkan Surat MendagriNo. 903/678/SJ.

Lumajang : Surat Mendagri No. 903/678/SJ. Tanggal 27 Maret 2003, all.menyatakan :a.Mengingat kegiatan Pemilu 2004 merupakan agenda nasionalyang sangat strategis, maka diharapkan para Gubernur / Bupati /Wali Kota untuk segera memproses alokasi dana dari APBD padaprogram / kegiatan APBD dimaksud sesuai dengan agendapenyelengaraan Pemilu Tahun 2004, Tahun Pelaksanaan 2004dan Peraturan Perundangan yang berlaku ;.

/Kota, gedung perkantoran, alat perlengkapan sekretariat,sarana transportasi, personil yang berkualitas ........ dst.Bahwa berdasarkan Keppres dan Surat Mendagri di atas, demikesukesan dan kelancaran Penyelenggaraan / Pelaksanaan PemiluLegislatif Tahun 2004 di Kab. Lumajang, maka dibenarkan KPU Kab.Lumajang menambah alat transportasi / mobil menurut KeppresNo.20 Tahun 2004 termasuk kebutuhan skala prioritas Ad. B.2.Tugas dan kewajiban serta kegiatan KPU Kab.

sudahdinyatakan berhenti dikarenakan pandemi Covid 19 dan dengan diamnyaPanitia Pemilihnan Kepala Desa mengapa tidak menjawab Saksi Ahlimenjelaskan tentang Covid 19 semua tahu bahwa kegiatan belajar,kegiatan keagamaan semuanya terhenti tetapi ada cara pencegahanatau meminimalisir berkurangnya penyakit Covid ini dan apakah dengantidak menjawab ini dibenarkan dan kita lihat ada beberapa aturan yaituPeraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosialberskala besar (PSBB) dan dalam kasus ini ada surat

Mendagri Nomor141/2677 Tahun 2020 tentang saran penundaan pelaksanaan pemilihankepala Desa secara serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktudan kemudian dari saran ditindak lanjuti oleh Keputusan Bupati SidoarjoNomor 188 Tahun 2020 tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa yangmengerucut pada Surat Mendagri yang menyarankan penundaan tentangPilkades dan yang kedua tentang keputusan Bupati menyatakan bahwapelaksanaan Pilkades ditunda sampai penetapan lebih lanjut kemudianselama pelaksanaan Pilkades

2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggotaDPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004,seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karenapimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasianggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangankesehatan dan pengobatan, rumah jabatan danperlengkapanya, kendaraan dinas dan pemeliharaanya, pakaiandinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimanayang diatur dalam surat

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwaanggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDdianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompokbelanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada SatkerSekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

penjelasannyamenentukan : Buktibukti yang dimaksud antara lainkuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjianpengadaan barang dan jasa;Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRDKabupaten Tana Toraja terdapat mata anggaran biayaPemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesarRp360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)yang digunakan untuk mengikuti Diklat PeningkatanPengetahuan dan keterampilan bagi istri Anggota DPRDKabupaten Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagriberdasarkan Surat

Mendagri Nomor 893.3/301/Diklattanggal 25 Februari 2003, tetapi Diklat PeningkatanPengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRDKabupaten Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagritidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapatparipurna Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yangdihadiri dan disepakati pula oleh Para Terdakwa dananggota DPRD Kabupaten Tana Toraja lainnya serta unsurpimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja bahwa biayaPemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukkannya untukmembiayai

Mendagri No. 893.3/301/Diklat tanggal25 Februari 2003 tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena adanyapembatalan kegiatan dari Mendagri, tetapi anggaran tersebut digunakan ataudialihkan untuk membiayai perjalanan istri Para Terdakwa dan istri para AnggotaDPRD lainnya untuk mengikuti studi banding, dengan masingmasing istri ParaTerdakwa dan Anggota DPRD lainnya menerima Biaya PemberdayaanPerempuan tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),Sesuai dengan Bukti kas

Surat Gubernur Jawa Timur nomor 131/25434/011.2/2019, Padatanggal 10 Desember 2019 sebagaimana disebutkan dalam poin ketiga,memiliki substansi yang sama dengan Surat Mendagri Nomor700/12429/SJ perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus tanggal11 November 2019. Dengan kata lain, Surat Gubernur ini meneruskanSurat Mendagri kepada Bupati Jember.

Dikarenakan Surat GubernurJawa Timur tertanggal 10 Desember 2019 tersebut, maka PemerintahDaerah Kabupaten Jember, mengetahui rekomendasi Menteri DalamNegeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2019; (Bukti T38)Berdasarkan isi Surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ perihalRekomendasi atas Pemeriksaan Khusus tanggal 11 November 2019,dinyatakan bahwa Surat Mendagri ini dikeluarkan sebagai tindaklanjutpengaduan dari sdr.

UKPBJ ditetapkan denganperaturan bupati/peraturan wali kota, sehingga jika dikembalikansebagaimana rekomendasi Surat Mendagri dan surat gubernurakan bertentangan dengan Permendagri 112;c.

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatdiambil kesimpulan bahwa Bupati Jember telah melaksanakanrekomendasi Menteri Dalam Negeri tentang Demisioner Jabatandan mencabut 1 (satu) Keputusan Bupati terkait pengangkatankembali pejabat yang dilakukan demisioner sebagaimana tertuangdalam surat Mendagri dan surat Gubernur Jawa Timur.64.

Bupati Jember telah menindaklanjuti Surat Mendagri yangDitandatangani oleh Dirjen Dukcapil KemendagriAdapun terdapat beberapa fakta hukum mengenai tindak lanjut SuratMenteri Dalam Negeri No. 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019dapat diuraikan sebagai berikut:1.

dalampenjelasannya menentukan : Buktibukti yang dimaksud antara lain kuitansi,faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaransebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilanbagi Istri anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yang diselenggarakan olehDepdagri berdasarkan Surat

Mendagri Nomor 893.3 / 301/Diklat tanggal 25Februari 2003, tetapi Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagiistri anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yang diselenggarakan olehDepdagri tidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapat paripurnaanggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yang dihadiri dan disepakati pula olehpara Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja lainnya sertaunsur pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja bahwa biaya PemberdayaanPerempuan dialinkan peruntukannya untuk

Pemberdayaan Perempuan : Bahwa pada tahun 2003 dalam Pos Anggaran DPRD kabupaten TanaToraja telah terdapat Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuandengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh jutarupiah). dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2Tahun 2003 tentang Anggaran Belanja TA 2003 tanggal 21 April 2003kode rekening 2.01 01 1 1 06 2, Bahwa anggaran tersebut untuk mengikutiDiklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri anggotaDewan berdasarkan Surat

Mendagri Nomor 893.3/301/Diklat tanggal 25Februari 2003, tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena adanyapembatalan kegiatan dari Mendagri, tetapi anggaran tersebut digunakanatau dialinkan untuk membiayai perjalanan istri para Terdakwa dan istripara anggota DPRD lainnya untuk mengikuti study banding, denganmasingmasing isteri para Terdakwa dan anggota DPRD lainnyamenerima Biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut sebesarRp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sesuai dengan Buktikas

Yasin ; Bahwa tanah yang bermasalah adalah tanah Verguning No. 14 dan No.28, sedangkan Vergunning yang diterbitkan ada 77 yang dibatalkan 49Verguning ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembatalan tentang Vergunning,akan tetapi penguasaan tanah tersebut adalah orang India dan bisamembuat Sertifikat dengan dasar Vergunning ; Bahwa pada tahun 1977 umur saksi 21 tahun dan saksi mengetahuitentang surat Mendagri, surat dari Bupati dan Surat dari Gubernur yangdibatalkan dengan Surat Mendagri ;Menimbang

intinyapihak Tergugat/Terbanding telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakaiuntuk atas nama Pihak Tergugat Il Intervensi/Terbanding tanpamemperhatikan semua kepentingan yang tersangkut yaitu hak prioritasPenggugat/Pembanding;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan sebagaimana dalambukti seperti terurai dalam pertimbangan hukum eksepsi diatas yaituberupa Bukti P.6 Akta Hibah dan Penyerahan Hak, juga surat KanwilBPN RI Propinsi Jawa Barat perihal permohonan pensertipikatan (Bukti)P.7 dan Bukti P.8), surat

Mendagri perihal permasalahan tanah buktiP.9 dan bukti P.10 sampai dengan bukti P.25 ditambah bukti P.26sampai dengan bukti P.29 tentang peta Tanah yang kesemuanya terbitpada saat sebelum Sertipikat yang menjadi obyek gugatan terbit, makaPengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya terhadapHalaman 30 dari 52 halaman.

terlinat Tidak adanyaKepentingan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang dirugikandisamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam Putusan tanggal 28 Juni 2016 No.26/G/2016/PTUN.Bdg; Bahwa, Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Mei2011 perihal Permohonan Pensertipikatan Tanah tersebut bukti P7; Bahwa, Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Juli2003 (seharusnya 2013) perihal Permohonan Pensertipikatan Tanahtersebut bukti P8: Bahwa, Surat

Mendagri tanggal 27 September 2012, perihalpermasalahan Tanah bukti P9;Bahwa disini Majelis Hakim Tingkat Banding juga salah menerapkanhukumnya, karena ketiga surat tersebut di atas bukanlah merupakanpenegasan Hak Penggugat, tetapi surat yang meminta penjelasan tentangmasalah Pengaduan Penggugat kepada semua instansi dari daerah sampalke pusat dan ketiga surat tersebut diatas telah selesai berdasarkan ex videBukti T17 yaitu Surat dari Ombudsman Republik Indonesia tanggal 20 Mei2015 Nomor.0414/SRT

Putusan Nomor 167 K/TUN/2017telah dicoret dengan Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan (bukti T26, bukti T27, bukti T28 dan bukti T29):Bahwa Surat Kanwil Badan Pertanaha Nasional Provinsi Jawa Barat (bukti P7, dan bukti P8), Surat Mendagri perihal pemasalahan tanah bukti P9adalah berupa tanggapan atas pengaduan Penggugat/Pembanding dan telahselesai/ditutup dengan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor.0414/SRT/0179.2014/MKA.49/Tim.5/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihalPenutupan Laporan Saudara

Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14Januari 2010, diberikan oleh Sekretariat (Bu Jamilah) Subbag Umum pada bulanFebruari atau Maret tahun 2010 untuk dihimpun dalam Perpu khususnya bundelperaturan pemberian insentif.

koordinasi dengan Kanwil pajak Bengkulu Lampung dan KanwilPerbendaharaan.Menghimpun lainlain penerimaan pendapatan asli daerah yang Sah.Tanggung Jawab :Mengkoordinasikan dari kegiatan retribusi dan penerimaan lainlain dengansatuan kerja.79Upaya Koordinasi dengan satuan kerja untuk meningkatkan pendapatan daerahyang sah.Bahwa benar di Dinas Pendapatan Daerah Lampung ada anggaran rutin dananggaran insentif tahun 2010 yang pengelolaan secara detail adalah di bendaharaRutin.Bahwa benar sesuai dengan surat

Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14 Januari2010 mengintruksikan para Gubernur, Bupati / Walikota untuk tidakmelaksanakan pembayaran biaya pungutan (insentif tahun 2010) karena UUPerpajakan yang baru No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusidaerah yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.Benar, saksi mendapatkan uang insentif biaya pungutan pajak daerah yang terdiridari :Uang insentif pajak daerah sebesar Rp. 88.380.000, dipotong + Rp. 76.000.000,yang diterima sebesar Rp. 11.380.000

Adapun data tersebut dibutuhkan oleh bidang perencanaan DispendaProvinsi Lampung.Bahwa benar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdapat danaanggaran insentif yaitu biaya pungutan :Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan (PABT / PAP)Bahwa benar saksi mengetahui surat Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14Januari 2010, saksi dapat dari Kabid PLL dan Retribusi (atasan

Dinas pendapatan Daerah Provinsi Lampung seperti untuk beli airminum, gula, kopi, dan teh, dan untuk Instruktur senam.Atas keterangan saksi di atas terdakwa tidak keberatan.12 Saksi SYAMSURIALSYAH., dipersidangan pada pokoknyasaksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi pada tahun 2006 s/d sekarang sebagai Staf SubbagPerencanaan Dispenda Provinsi Lampung.Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah membaca surat

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan danBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;Pasal 49 ayat (1):Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukansebelum rencana Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkandalam Lembaran Daerah ;Pasal 49 ayat (5) :Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;6 Surat

Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihalPedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD hufuf Btentang Tunjangan Kesejahteraan ;Angka 9 (sembilan) :Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengankemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan prinsip kesederhanaandan tidak bergaya mewah.

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan danBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan PenyusunanPerhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;Pasal 49 ayat (1):Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukansebelum rencana Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkandalam Lembaran Daerah ;Pasal 49 ayat (5) :Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;6 Surat

Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedomantentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD huruf B tentangTunjangan Kesejahteraan ;Angka 9 (sembilan) :Hal. 13 dari 43 hal.

Analisa terhadap PP No. 105 Tahun 2000, KepmendagriNomor 29 Tahun 2002 dan Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Menurut analisaPenasehat Hukum yang menafsirkan bahwa ketentuantersebut adalah hukum administrasi yang merupakandomain eksekutif.b.

Agarperkara aquo menjadi terang, berikut disampaikan analisaterhdap PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun2002 dan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 dimaksud, sehingga terdapat kesatuanpemahaman dalam menafsirkan isi dari peraturan tersebut.10) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000.10)Pasalpasal yang dipakai sebagai dasar penentuanpospos anggaran DPRD, antara lain:1) Pasal 1 angka 4.) Pasal 1 angka6 .3) Pasal 1 angka 20.Pasal 25.Pasal 26.Pasal 27.Pasal 28.)

Hubungan antara PP No. 105 Tahun 2000, KepmendagriNo. 29 Tahun 2002, dan Surat Mendagri No. 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003.a. Di dalam Pemerintahan Daerah, DPRD tidak berdirisendiri dalam pengurusan administrasi umum dankeuangannya, akan tetapi menjadi satu denganKesekretariatan DPRD di bawah Sekretaris DPRD.b.

Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 menjabarkan pedoman tentangkedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDyang didalamnya termasuk pengelola keuangannyasebagaimana huruf E angka 7 yang berbunyiPenyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaanpenggunaan belanja pimpinan dan anggota DPRDdilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku penggunaanggaran..

Dalamperkara ini, berdasarkan Saksi Setyo Basuki dalampersidangan menerangkan ketentuan peraturanperundangan tersebut adalah PP No. 110 tahun 2000dan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 23Desember 2003.Bahwa dari rumusan perbuatan materiil yangdidakwakan jika dihubungkan dengan pengertianmerugikan keuangan negara, ternyata perbuatanTerdakwa tidak cocok, karena perbuatan menerimadan menggunakan anggaran itu jelas berbedadengan mengeluarkan anggaran.

Bahwa benar, saksi tidak tahu kejadian traktor masuk ketanah sengketa ;24Bahwa benar, saksi hanya tahu tentang terdakwa yang sering datang kepada saksiuntuk minta saran tentang keiningannya untuk mengambil alih tanah bengkok yangdikuasai Abdul Hafi ;Bahwa benar, menurut terdakwa is ingin mengambil tanah bengkok atasdasar surat Mendagri ;Bahwa benar, kejadiannya kapan saksi sudah tidak ingat lagi; Bahwa benar, setelah ada kejadian saksi tidak tahu ;Bahwa benar, saksi berteman dengan terdakwa sejak

masalah kerusakan, dan didalam rapat ituSiswanto minta ganti rugi tetapi desa tidak ada uang yang tersedia ;Bahwa benar, dalam rapat tidak ada kesepakatan tentang gantirugi ; Bahwa benar, Sekretaris Desa seharusnya mengembalikanuang pada pihak ke tiga yaitu saksi Siswanto ;Bahwa benar, ganti rugi tidak tercantum dalam hasil rapat tetapi adapernyataan kesanggupan dari Sekretaris Desa untuk gantirugi ; Bahwa benar, tata cara penyerahan dengan PeraturanDesa ;e Bahwa benar, Peraturan Desa sama dengan surat

Mendagri tetapisaksi belum membacanya ;e Bahwa benar, Musyawarah di Kecamatan Tajinan ; Bahwa benar, yang hadir saat itu saksi Siswanto dan dalammusyawarah itu hanya saksi Siswanto yang tidak sepakat ;e Bahwa benar, dalam rapat itu tidak dibahas tentangpengrusakan ; Bahwa benar, saksi tahu kejadian hanyaberdasarkan laporan saja ;31ahwa benar, saksi yang punya inisiatif untuk mengumpulkan dan mengadakan rapat dengan pihakpihak yang terlibatalam sengketa di Kantor Kecamatan ;Bahwa benar, hasil dan

Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14Januari 2010, diberikan oleh Sekretariat (Bu Jamilah) Subbag Umum pada bulanFebruari atau Maret tahun 2010 untuk dihimpun dalam Perpu khususnya bundelperaturan pemberian insentif.

koordinasi dengan Kanwil pajak Bengkulu Lampung dan KanwilPerbendaharaan.Menghimpun lainlain penerimaan pendapatan asli daerah yang Sah.Tanggung Jawab :Mengkoordinasikan dari kegiatan retribusi dan penerimaan lainlain dengansatuan kerja.Upaya Koordinasi dengan satuan kerja untuk meningkatkan pendapatan daerahyang sah.Bahwa benar di Dinas Pendapatan Daerah Lampung ada anggaran rutin dananggaran insentif tahun 2010 yang pengelolaan secara detail adalah di bendaharaRutin.Bahwa benar sesuai dengan surat

Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14 Januari2010 mengintruksikan para Gubernur, Bupati / Walikota untuk tidakmelaksanakan pembayaran biaya pungutan (insentif tahun 2010) karena UUPerpajakan yang baru No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusidaerah yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.Benar, saksi mendapatkan uang insentif biaya pungutan pajak daerah yang terdiridari :Uang insentif pajak daerah sebesar Rp. 88.380.000, dipotong + Rp. 76.000.000,yang diterima sebesar Rp. 11.380.000

Adapun data tersebut dibutuhkan oleh bidang perencanaan DispendaProvinsi Lampung.Bahwa benar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdapat danaanggaran insentif yaitu biaya pungutan :81Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan (PABT / PAP)Bahwa benar saksi mengetahui surat Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14Januari 2010, saksi dapat dari Kabid PLL dan Retribusi

Dinas pendapatan Daerah Provinsi Lampung seperti untuk beli airminum, gula, kopi, dan teh, dan untuk Instruktur senam.Atas keterangan saksi di atas terdakwa tidak keberatan.12 Saksi SYAMSURIALSYAH., dipersidangan pada pokoknyasaksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi pada tahun 2006 s/d sekarang sebagai Staf SubbagPerencanaan Dispenda Provinsi Lampung.Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah membaca surat

H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Mendagri NomorAgr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang penyelesaian tanahtanah yangdahulu. diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Mendagri Nomor Agr.40/25/13tanggal 13 Mei 1953, tanah tersebut merupakan tanah negara. Sehingga untukapa lagi Penggugat mengajukan gugatannya, padahal dirinya sudahmengetahui bahwa obyek sengketa merupakan tanah negara ? Hal. 34 Putusan No. 46/Pdt.G/20 /PN.Jkt. Tim.6.

Tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah adat, tetapi merupakantanah negara berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri No.H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Mendagri Nomor Agr.40/25/13tanggal 13 Mei 1953, yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat ;b. Kesimpulan tersebut tidak jelas karena luas tanah yang dimaksud dimana?

tentangPemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil BupatiPasuruan juga melanggar Asas asas umum pemerintahan yang baikkhususnya Asas kecermatan dan dan Asas profesionalitas, artinya : Asas Kecermatan artinya : Tergugat tidak cermat dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa karena yang tercantum dalamkonsideran/menimbang banyak mengandung cacat yuridis, sepertimencantumkan usulan dari BPD dan mencantumkan surat

MENDAGRI dansurat usulan BPD dalam konsideran Memperhatikan.

empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; Tunjangan penunjang kegiatan sebesar Rp 212.900.000,00 (dua ratusdua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 45.324.720,00 (empat puluhlima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)merupakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang sudahdihapuskan berdasar PP No. 37 Tahun 2001 tentang PenghentianPemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakimdan Pejabat Negara ;Berdasar Surat

Mendagri No. 161/38211/SJ tanggal 29 Desember 2003perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD juga tidak terdapat tunjangan kesejahteraan.

Bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitusuami atau isteri pertama beserta 2 orang anak diberikan tunjangankesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatankepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala daerah ;Penerimaan dan penggunaan biaya jasa kantor sebesar Rp 90.720.000,00(sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh

Bahwa Surat Mendagri yang di tanda tangani Direktur Jenderal BinaAdministrasi Keuangan Daerah Nomor : 188.31/1121/BAKD. Tanggal 20Nopember 2006, perihal penyampaian salinan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2006 yang di tujukan kepadaGubernur dan Para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten se Indonesia.9.

Untuk mengisikekosongan Jabatan Gubernur DKI Jakarta tersebut,Menteri Dalam Negeri menyurati Pimpinan DPRD ProvinsiDKI Jakarta melalui Surat Nomor : 121.31/4438 tanggal28 Oktober 2014 Perihal Mekanisme Pengangkatan WakilGubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta SisaMasa Jabatan Tahun 20122017 (selanjutnya disebutHalaman 55 dari 112 Halaman Putusan Nomor 277/G/2014/PTUNJKT5656Cc)Surat Mendagri Nomor: 121.31/4438 tanggal 28 Oktober2014).Menindaklajuti Surat Mendagri Nomor : 121.31/4438tanggal

Sebagaimana Catatan Singkat RapatGabungan Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan FraksiDPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor : 12/RAPIM/DPRD/X/2014 tertanggal 13 November 2014 Angka 16 padapokoknya dinyatakan bahwa Pimpinan Fraksi PDIPerjuangan, Pimpinan Fraksi Partai Hanura, PimpinanFraksi PKB, dan Pimpinan Fraksi Partai Nasdem telahsepakat terhadap saran dan masukan Menteri DalamNegeri sebagai PembinaDaerah sebagaimana Surat Mendagri Nomor :121.31/4438 tanggal 28 Oktober 2014.