RASYID selaku Ketua UPK tidak terbuka denganmasyarakat atas Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan SPP, dan Terdakwa ISNADI RASYIDselaku Ketua UPK secara diam diam membuat Kelompok SPP Fiktif tanpa diketahuMasyarakat kemudian banyak Kegiatan SPP yang tidak ias dipertanggungjawabkan yangmana Terdakwa telah memotong Dana Pencairan Kegiatan SPP Masyarakat dan tidakmenyetorkan Setoran Kelompok SPP ke Rekening UPK.Bahwa Berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

namun TerdakwaISNADI RASYID meminjam Dana SPP secara Individu kepada orang lain sesuaidengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADI RASYID yang berjudul DaftarMasyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP dari ISNADI RASYID Tidak MemakaiTanda Terima tanggal 20 Oktober 20112 dan Surat yang berjudul Daftar MasyarakatYang Meminjam Dana PNPM MP Dari ISNADI RASYID Dengan Tanda BuktiMemakai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2012.Bahwa Berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

selaku Ketua UPK meminjam Dana SPPsecara Individu kepada orang lain sesuai dengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADIRASYID yang berjudul Daftar Masyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP dariISNADI RASYID Tidak Memakai Tanda Terima tanggal 20 Oktober 20112 dan Suratyang berjudul Daftar Masyarakat Yang Meminjam Dana PNPM MP Dari ISNADIRASYID Dengan Tanda Bukti Memakai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2012 dan sangatbertentangan dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP pada PenjelasanX Nomor 10.1 Angka 10.1.2

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus memuat halhal sebagaiberikut :2. Tidak diperbolenkan memberikan pinjaman secara individu3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok9.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian KegiatanDana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c :Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan danabergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokKelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapbkan oleh MAD atauBKAD;2.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian KegiatanDana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c :Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan danabergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokHal. 343 dari 719 hal. Put. No. 1167 K/PID.SUS/2017Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapbkan oleh MAD atauBKAD2.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian KegiatanDana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c :Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan danabergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokKelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapbkan oleh MAD atauBKAD2.

Program PengembanganKecamatan (PPK);Bahwa tahapan pengelolaan dana SPP dan UEP mengacu pada ketentuan mekanisme pendanaan dana bergulir dalam Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c sebagai berikut: 1.

.huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c sebagai berikut: 1.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X PelestarianHalaman 336 dari 1090, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN YykKegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Program PengembanganKecamatan (PPk); Bahwa tahapan pengelolaan dana SPP dan UEP mengacu padaketentuan mekanisme pendanaan dana bergulir dalam Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c sebagai berikut: 1.

., 10.1.2, 10.1.3 dan 10.1.4, tidak dilaksanakan oleh Tergugatdalam penegakan aturannya sendiri.Oleh karena itu, tuduhan Tergugat yang masih bersifat persangkaanpersangkaan harus terlebih dahulu dibuktikan sebelum dijatuhkanhukuman atau sanksi.Bahwa dengan demikian, maka harapan satusatunya adalahPENGGUGAT membawa persoalan ini ke depan Hakim PengadilanJakarta Selatan untuk menguji segala bukti dan temuan pelanggaran yangdilakukan oleh PENGGUGAT, agar bisa dinilai kKekuatan pembuktian,disertai dengan

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak mendapat detail perincian pajak masukan yangtidak mendapat jawaban konfirmasi;10.1.2.

MISKAN BIN SIMAN Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir, Banyuwangi5 September 1954, Agama Islam, alamat di RT.04 RW.02 Desa Rejo8.a,10.1.2.Agung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timurselanjutnya disebut Sebagai............ccc eee PENGGUGAT VIENDANG WATIBINTI SIMAN' Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Tempat/tanggal lahir, Banyuwangi 22 Januari 1964, Agama Islam,alamat di RT.011 RW.01 Desa Karya Maju Kecamatan KeluangKabupaten Musi BanyuasinPropinsi Sumatera Selatan, selanjutnyadisebut

BPSK Kabupaten Batu Bara yang berada di wilayahSumatera Utara tidak berwenang untuk menerima danmemeriksa Pengaduan Konsumen yang berdomisili diProvinsi Riau.10.1.2. Tindakan BPSK Kabupaten Batu) Bara dengan tetapmelakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian telahmelampaui kewenangannya yang diatur dalam pasal 52UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen jo. pasal 1 angka 8 dan pasal 3 KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan NomorHalaman 26 dari 36 hal Put.

Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses PelaksanaanBidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulirSPP dan UEP yang diajukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILAmelalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

berlangsung dengan baik.e Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.e Selain itu, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP yang diajukanoleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA melalui Saksi MAHMUDDINBIN SULEMANA juga mengabaikan Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang PengelolaanDana Bergulir angka 10.1.2

Swakarsa Wiramandiri;10.1.2.Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( PT ) Pawl 102 yang berbunyi Direksi wajib merninta persetujuan RUPS untuk : Mengalinkan kekayaan Perseroan atau; Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;Sedangkan didalam Surat Pemindahan Dan Penyerahan HakNo. 193/DIRUT/SWM/II/2014, tanggal 5 Februari 2014 ( 05022014 ), dibuat dan ditandatngani oleh sdr. Nadjks Bahannuzpada tahun 2014 dimana sdr.

A .Sirodjul Arifin, kurang 6 hari kerja @ Rp. 594.000 x6 =Rp. 3.564.000,;10.1.2. Muchsin, kurang 7 hari kerja @ Rp. 594.000 x 7 = Rp 4.158.000,;1510.1.3. Husye Maukhar, 7 hari kerja@ Rp. 594.000 x 7 = Rp 4.158 .000,;10.1.4. Bagas santosa, 7 hari kerja @ Rp. 594.000 x 7 = Rp 4.158.000,;10.1.5. Saul Padaleke, 7 hari kerja @ Rp. 594.000 x 7 = Rp 4.158.000,;10.1.6. Jiem Sirtho Karimang, 7 hari kerja @ Rp.594.000 x 7 = Rp. 4.158.000.

(enam miliarempatpuluh tiga juta rupiah)10.1.2 Bunga6%/ TAHUN x Rp. 6.043.000.000. = Rp. 362.580.000,00,(tiga ratus enampiluh dua juta lima ratus delapanpuluh riburupiah).10.1.3 BiayaUntuk mengurus perkara ini PENGGUGAT telahmengeluarkan biaya operasional dan jasa Advokat sebesarRp.100.000.000.Jadi total kerugian Materiil sebesar Rp.6.043.000.000,00, +Rp.362.580.000,00, + Rp.100.000.000,00, = Rp.6.505.580.000,00,(enam miliar lima ratus lima juta lima ratusdelapanpuluh ribu rupiah);KERUGIAN IMATERIILBahwa

, dalammerumuskan posita atau dalil gugatan :e tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMHdalam gugatan; dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yangterjadi, in kKonkreto secara realistis adalah wanprestasi;Dalam perkara a quo, Penggugat telah menggabungkan wanprestasidengan PMH yang terbukti dari posita butir 17 hal. 4 gugatan a quo yangmenyatakan :"17. ...Bahkan, aturan yang dibuat oleh Tergugat sendiri yakni AturanPerilaku Member Indonesia dalam Bab 10.1, 10:1.1, 10.1.2

sampaikan lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan kelima orang saksi tersebut Termohonmenyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi, dan menyatakan cukup atasketerangan para saksi;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan atas perkara ini telah selesai tahappembuktian, sehingga tahap berikutnya adalah tahap kesimpulan pihakpihak dantahap pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, namunberdasarkanmusyawarah Majelis Hakim bahwa objek terperkara yang disebutkan dalam poin10.1.1 berupa bangunan Rumah dan poin 10.1.2

UndangUndang No. 32 Tahun 192004 Pasal 21 ayat (1), jo PeraturanPemerintah No. 72 tahun 2005, pada Paragraf 2 Pasal 14 ayat (1)tentang tugas, kewenangan Kepala Desa dan Pasal 15 tentangKewajiban Kepala Desa ;10.1.2.

Istri;10.1.2. anak lakilaki (Tergugat) ;10.1.3. anak perempuan (Penggugat ); dan10.1.4. anak perempuan (Penggugat Il) ;10.2 Harta Peninggalan/ Warisan Almarhum Bapak kandung paraPenggugat, dan bagian masingmasing Ahli Waris, sebagai berikut :10.2.1. Satu bidang tanah luas kurang lebih 7.390 m?, atas namaTergugat, dengan batasbatas sebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.

ISNADI RASYID selaku Ketua UPKtidak terbuka dengan masyarakat atas kegiatan pelaksanaan Kegiatan SPP,dan Terdakwa ISNADI RASYID selaku Ketua UPK secara diamdiammembuat Kelompok SPP fiktif tanpa diketahu masyarakat kemudian banyakKegiatan SPP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang mana Terdakwatelah memotong dana pencairan Kegiatan SPP masyarakat dan tidakmenyetorkan setoran Kelompok SPP ke rekening UPK.Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPMMP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

namun Terdakwa ISNADI RASYIDmeminjam Dana SPP secara individu kepada orang lain sesuai dengan suratyang dibuat Terdakwa ISNADI RASYID yang berjudul Daftar Masyarakatyang Meminjam Dana PNPMMP dari Isnadi Rasyid Tidak Memakai TandaTerima tanggal 20 Oktober 20112 dan surat yang berjudul DaftarMasyarakat yang Meminjam Dana PNPMMP dari Isnadi Rasyid denganTanda Bukti Memakai Kuitansi tanggal 20 Oktober 2012.Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPMMP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2huruf b tentang Ketentuan pendanaan Poin 2 yang berbunyi Tidakdiperbolehkan memberikan pinjaman secara individu atau dengan kata lainDana SPP perguliran diberikan pinjaman harus berkelompok dan khususperempuan yang dikategorikan kelompok berkembang.Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID mempergunakan Dana SPP tersebutkepada yang bukan peruntukannya yang mana sangat bertentangan denganaturannya di dalam PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPMMP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2

SUKRON AZIZ padawaktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2011dalam melaksanakan tugasnya mengelola kegiatan ekonomi PNPM MPberupa pengelolaan dana program dan dana perguliran simpan pinjamperempuan (SPP) terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPPtelah menyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 hurufb.2 dan huruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka 11.4.3.aSurat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor414.2/3717/PMD tanggal

SUKRON AZIZpada wakiu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2011dalam melaksanakan tugasnya mengelola kegiatan ekonomi PNPM MPberupa pengelolaan dana program dan dana perguliran simpan pinjamperempuan (SPP) terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPPtelah menyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 hurufb.2 dan huruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka 11.4.3.aSurat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor414.2/3717/PMD tanggal

Adapun penyaluran sebesar Rp70.000.000 (TujuhPuluh Juta Rupiah) tidak tercatat dalam buku kas, sehingga perbuatanyang dilakukan oleh saksi SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTARLANTARA selaku Sekertaris UPK Kec.Kajang dengan memberikanbantuan pinjaman secara individu kepada nama nama tersebut di atassudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan ketentuan yang diatur di dalamPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yakni padapenjelasan X Butir 10.1.2 huruf b (2) yaituUPK tidak diperbolehkan untukmemberikan

tanpa melalui kelompok danterdapat pembayaran Angsuran kelompok SPP yang tidak disetorkanpengurus UPK ke dalam rekening kas UPK melainkan dipergunakan untukkebutuhan pribadi;Ahli menjelaskan bahwa ketentuan yang dilanggar oleh pengurus UPK adalahPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan Xtentang pelestarian kegiatan dana bergulir butir 10.1.1 Kebijakan Umume.Ketentuan dasar No.1 Tentang pelestarian kegiatan dana berguli dan No.2tentang pelestarian kelembagaan serta butir 10.1.2

yangmasuk kedalam lokasi tanah ladang milik Penggugat tanpa jin, kKemudianbeberapa kali melakukan rangkaian pencurian Pohonpohon Kayu lalumenebangnya dengan menggunakan gergaji mesin potong Sensouwdijadikan papan serta mencuri buah kelapa milik Penggugat untukkepentingan para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII merupakanPerbuatan melawan hukum;Bahwa adapun total kerugian yang diderita Penggugat sebagaimanadidalilkan pada angka 5, 7 dan angka 8 tersebut diatas dengan rinciansebagai berikut :10.1.2

nnn nnn nnn10.1.1 BATAS WILAYAH STUDI dari dokumen Amdal telah didasarkanpada 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan dampaklingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu: batas proyek, batasekologis, batas sosial dan batas administratif sehingga telahmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Lingkungan Hidup khususnya pada Lampiran Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuanhalaman 8 (lihat dokumen Andal halaman I39 dan I40). 10.1.2