(empat ratus dua puluh ribu rupiah);Ditetapkan di : Medan.Pada Tanggal: 3 Mai 2021Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,MEILINUS GANTI P.H. GULO. S.Kom AHMAD SUMARDI,SH.MHUMSURYA DHARMA,SH,SE,MHPanitera Pengganti,VERANITA PURBA,SH.MH.

perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan atas isiputusan perkara aquo, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupunputusannya itu sendiri, karena sangat nyata bahwa Ketua Majelis dan HakimAnggota 1 (satu) dalam pertimbangannya salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku;Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa perkaraa quo putusannya tidak bulat, artinya terdapat seorang Hakim Adhoc

Bahwa dalam putusan Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg yang kamimohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Adhoc (Hakim Anggota 2)bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (dissentingopinion), sebagaimana termuat pada putusan halaman 37 s/d 43.

Bahkandidalam dissentingnya itu, knususnya pada halaman 42 alinea pertamaHakim AdHoc Daryanto, S.H., menyatakan:bahwa putusan perkara a quo diambil belum/tidak melaluipermusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, sebagai buktinya sampaidibacakannya putusan ini hakimhakim dalam Majelis tidak menyampaikanpertimbangan atau pendapat tertulis sehingga tidak adanya ikhtisarpermusyawaratan;Bahwa dengan adanya dissenting opinion yang didalamnya ada pernyataanbahwa putusan tidak melalui permusyawaratan hakim

,M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./ Ttd./Bernard, S.H.,M.M. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Ferry Agustina Budi Utami, S.H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota,penetapantersebut diucapkan pada hari itujuga dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh FONY ULOLI,SH.,sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo,dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;HAKIM KETUA,ttdARIS BAWONO LANGGENG, SH.,MHHAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,ttd ttdBAYU LESMANA TARUNA, SHI.

,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs: HONO SEJATI,S.H,M.Humdan MOHAMMAD MUSLIMIN,S.Ag, masing masing Hakim AdHoc sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor04/ Pdt.SusPHI/ 2015/ PN.Yyk tanggal 23 April 2015 putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terobuka untuk umumoleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu MARIA LUSIATI, S.H.

,masingmasingHakim AdHoc sebagaiditunjukberdasarkanSuratPenetapanKetuaPengadilanHubunganIndustrialbadaPengadilanNegeri TanjungpinangNomorPHV/2017/PNTpgtanggal23Hakim Anggota, yang14/Pdt.SusMaret 2017,Penetapantersebutdi ucapkandalampersidangante rouka untukumumpadaharidantanggalitujugaolehAnggotatersebut,dandihadiriolehnPenggugat, tanpadihadiriolehTergugat.Hakimhakim Anggota,Suhadmadiz, S.E., S.H.,Yasokhi Zalukhu, S.H.

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang NomorHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Padt.SusPHI/20 1 7/PN Pdg21/Pdt.SusPHV2017/PN Pdg tanggal 15 Maret 2017, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantuoleh M.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hariHal 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN.Dps.itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Catra, SH.,Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri olehpihak Tergugat maupun Kuasanya.Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Ir. Ketut Darmaya, SH.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan melakukan pencoretanterhadap perkara tersebut dari register perkara perdata; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.211.000 ( Dua ratussebelas ribu rupiah ) ;Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017oleh kami, Richard Silalahi ,S.H , sebagai Hakim Ketua, Dian Alifya, S.E . dan MingguSaragih, S.H,M.H H , masing masing Hakim Adhoc

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada hari selasa tanggal02 Oktober 2018.

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan HasnuldiMiaz,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;20/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal 5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 textangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri ayPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentan SSO.anansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomo hun 2009tentang Perikanan. NATAUKEDUABahwa terdakwa HUA VAN VIET selak SD KM.

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun ALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaandiket pal tersebut bernama KM.

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Halaman 8 dari 14 Hal PutusanNomor 89/PID.SUS/2017/PT.PBRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 Jo.

di Jakarta terdaftar dalam No. 01/X/ADHOC/2001.

Dalampertimbangan Arbiter No. 0O1/X/ADHOC/2001 hal. 48 dinyatakanMenimbang, bahwa fakta yang terjadi dan tidak disangkal oleh PemohonDalam Konpensi/Termohon dalam Rekonpensi adalah bahwa ia telahterlambat menyelesaikan pembangunan proyek a quo.Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.10.11.12.Dalam pertimbangan Arbiter, hal. 53 (Perbedaan Pendapat Anggota Majelis)dinyatakan :Menimbang bahwa Arbiter Soegiharto, S.H telah mengajukan keberatanatas pertimbangan Majelis Arbitrase AdHoc

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal30 Januari 2002 Jo.

BANI No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 berikut segala akibat hukumnya termasuk segala upaya pihak (Tergugat) untuk melaksanakan sitaeksekusi dan lelang eksekusi Apartemen Rajawali Menara Chrysant.

Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012, :Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan Arbitrase No: 01/X/ADHOC/2001 tenggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannyadijadikan dasar bahwa Pemohon PKPU memelliki tagihan kepadatermohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU tidak bisa disebut kreditur dariTermohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan adHoc No: 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.Menimbang, bahwa sedangkan

., HakimHal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2015Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim AdHoc PHI , Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.

., ...............seseeeeseeeeeeeeeeeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

Irwan effendi, SH., MH,, ..........ccccceeeseececececeeeenee Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ................eseeesseeeseeeeseeeeeeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, SH., .........ccseeessscecsssseeseesseeeeenees Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

Irwan effendi, SH., MH,, .........ccceeeesssccececeeeenes Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ..............s:esseesseeeseeeeseeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari dantanggalitu juga oleh Ketua Majelis didampingi olehHakimHakim Anggota, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;Hakim Hakim Anggota Hakim KetuaTumpak Tinambunan, S.E. Astriwati, S.H.

MH.masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hariKamis tanggal 9 Maret 2017oleh Ketua Majelis didampingioleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh AYU TRISNA NOVRIYANI, SH.Halaman 2 dari 3 Putusan PHI Nomor75/Padt.susPHI/2016/PN. PbrMH,sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa Tergugat tersebutHakimHakim Anggota Hakim KetuaMUHAMMAD FAUZI, SE. MARTIN GINTING, SH. MHELIAS HAMONANGAN PURBA, SE.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H.

., HakimHakim AdHoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari ini SENIN tanggal 12 MEI 2014 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh MASLIMAH,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasaTergugat ;HakimHakim Anggota Ketua Majelistid ttdEKO WAHYUDI, SE, SH, MM SUCIPTO, SH.MHttdHARRIS MANALU, SHPanitera PenggantittdMASLIMAH, SHPERINCIAN BIAYA : Biaya Panggilan Rp. 450.000, Biaya Redaksi

Musyawir, MT Bin Basyaruddin ;Memperhatikan.............33Menimbang, bahwa Hakim AdHoc Drs. H. Rusydi, SH mengajukan pendapat yangberbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa I, Ir.

Said Wazir bin Said Hamzah, dan Terdakwa I, Ir.Musyawir, MT bin Basyaruddin telah didakwa melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalahdakwaan Subsidaritas, maka Hakim AdHoc Drs. H.

Rusydi, SH selanjutnyamempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut;Tentang unsur pertama setiap orang, dan unsur kedua menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hakim AdHoc menyetujui pertimbanganPengadilan Negeri tersebut. Karena itu unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi.Tentang unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.

HARRIS MAKMUR SEJATI telah terlebih dahulu mengerjakan proyek tersebut.Dalam hal ini Hakim AdHoc melihat bahwa peran menentukan PT. HARRIS MAKMURSEJATI sebagai rekanan bukan pada Terdakwa I. Ir. Said Wazir bin Said Hamzah, tetapiada pada atasan Terdakwa I yaitu Akmal Ibrahim Bupati waktu itu. Akmal Ibrahim lahpenentu menjadikan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI sebagai rekanan yang akanmengerjakan proyek.

Said Wazirbin Said Hamzah, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Akmal Ibrahim Bupati waktu itu.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim AdHoc berpendirian, bahwa unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan ataukedudukan oleh Terdakwa I. Ir.

., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;5 Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan:Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pada perkaraperkara PerselisihanHubungan Industrial di luar perkara Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Perselisihan HubunganIndustrial selalu terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim yaitu masingmasing Hakim Karirsebagai Ketua Majelis Hakim dibantu oleh 2 (dua) orang Hakim AdHoc masingmasing sebagai Anggota Majelis Hakim.

., inilah terjadi penyimpangan karenaMajelis Hakim terdiri atas 5 (lima) orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagaiKetua Majelis Hakim dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim yaitu seorang HakimKarir sebagai Anggota Majelis Hakim, 2 (dua) orang Hakim AdHoc dari unsurPengusaha sebagai Anggota Majelis Hakim dan seorang Hakim AdHoc dari unsurSerikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai Anggota Majelis Hakim.

Namun faktadalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraPerselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan :Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang

No. 658 K/Pdt.Sus/201152Hakim Karir berjumlah 2 (dua) orang (termasuk Ketua Pengadilan), Hakim AdHocdari unsur Pengusaha ada 2 (dua) orang, sedangkan Hakim AdHoc dari unsurserikat pekerja/ serikat buruh hanya (satu) orang;Di dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 telah tegastegasmenyatakan : Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).