Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 8 Desember 2014 — I WAYAN KAWIADA
4836
  • yang bersumber dari Pemprov Baliantara lain untuk:Tahun 2007 dana bansos sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh JutaRupiah) untuk perbaikan Balai Agung di Pura Puseh dan Pura DalemDesa Pakraman Segah;Tahun 2008 dana bansos sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) untuk pengadaan alatalat upacara di pura Dalem Ds.Pakraman Segah;Tahun 2009 dana bansos sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) untuk pembangunan Bale Pemayasan Pura Dalem dan untukPesraman;Tahun 2010 dana bansos sebesar Rp
    Namun terdakwa telahmenyalahgunakan wewenangnya dengan tidak merealisasikan peruntukandana bansos tersebut dan bahkan terdakwa juga membuat laporan fiktif ataspenggunaan dana bansos tersebut.
    PakramanSegah,Tahun 2009 dana bansos sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas JutaRupiah) untuk pembangunan tempat pesucian khayangan tiga Ds.Pakraman Segah;71Tahun 2010 dana bansos sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas JutaRupiah) untuk perbaikan Pura Raja Pati;Bahwa benar pengelolaan, penarikan/pencairan dana bansos tersebutdilakukan oleh terdakwa;Bahwa benar terdakwa tidak merealisasikan seluruh dana bansos yangberasal dari PemKab Karangasem dan PemProv Bali sesuai denganperuntukannya sebagaimana tercantum
Putus : 04-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Makassar.
Tanggal 4 Mei 2015 — - MUH. NAWIR, SP. BIN PATTA IMAN Vs. _ JPU
9310
  • Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;- 1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
    Bantaeng dengan Kelompok Tani Al Amanah;- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I Kelompok Tani Al Amanah;- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II Kelompok Tani Al Amanah;- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Kelompok Tani Al Amanah;- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Tahap IV Kelompok Tani Al Amanah;- 1 (satu) rangkap foto copy proposal penggunaan dana bansos pekerjaan perluasan areal;-
    Megatama Globalindo;Bahwa ditetapkan lahan berhak menerima bansos yaitu pada bulan Apriltahun 2011 oleh Konsultan yaitu saksi Muhamamad Darwis;Tidak ada SK pengesahan melainkan hanya pengakuan saja dari PPLmendapatkan bansos tersebut;Bahwa setelah diadakan pengukuaran luas lahan oleh Konsultan dansesuai dengan kriterian yang ditentukan penerima bansosyang dilakukanoleh kelompok tani yaitu menunggu informasi dari bidang PLA;Bahwa yang paling berhak menentukan bansos berupa percetakansawah adalah PPTK
    Bantaeng TA.2011; Bahwa Tugas saksi sebagai ketua tim tekniskegiatan Bansos adalah := Mengadakan pembinaan Adminstrasi / keuangan danfisik kegiatan pada kelompok penerima dana bansos;Nur85= Mengadakan monitoring dan evaluasi pada kegiatankelompok tani P3A, UPJA yang sudah ditetapkansebagai penerima pelaksana dana Bansos/danapembantuan APBN TA.2011;Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua timteknis berdasarkan konsep saksi MuhammadDarwis,SP dan arahan dari PPK kegiatan Bansospertanian TA. 2011 yakni saksi
    per hektar yaitu sebesar Rp. 7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa bansos untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah TA 2011 tersebutdiperuntukkan bagi 12 (dua belas) kelompok tani di Bantaeng;Bahwa mekanisme penerimaan bansos bagi kelompok tani adalah parakelompok tani mengajukan proposal bantuan untuk mendapatkan danabansos, kemudian Tim Teknis turun melakukan survei dan investigasikelompok tani calon penerima bansos, kemudian membuat laporan hasilsurvei, membuat usulan penetapan kepada
    Mengadakan Pembinaan Administrasi / Keuangan dan Fisik Kegiatanpada Kelompok Penerima Dana Bansos.2.
    Mengadakan Pembinaan Administrasi / Keuangan dan Fisik Kegiatanpada Kelompok Penerima Dana Bansos..
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 12 Nopember 2015 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., MM bin SUMADI;
12837
  • Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopylegalisir)44. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopylegalisir)45. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010(fotocopy legailisir)46. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopylegalisir)47. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2011(fotocopy legalisir)48.
    Besaran nilai bansos kurang lebih Rp.2,8 Milyar.
    jumlah anggaran bansos dan hibah yang ditetapkan sesuai denganAPBD Kabupaten Cirebon dari tahun 2009 s/d tahun 2012 sebagai berikut :e Tahun 2009 > Rp.61.609.038.750, (Bansos)e Tahun 2010 > Rp.83.076.005.250, (Bansos)9338.
    Tahun 2011 > Rp.35.972.345.000, (Bansos) danRp.28.136.068.000, (Hibah) Tahun 2012 >Rp.4.643.000.000, (Bansos) danRp.64.459.654.950, (Hibah)Untuk dana bansos dan hibah melalui dana aspirasi anggota DPRDKabupaten Cirebon dari tahun 2009 s/d tahun 2012 khususnya di PPKDsebagai berikut :e Tahun 2009 > Rp.13.220.500.000, (Bansos)e Tahun 2010 > Rp.21.575.500.000, (Bansos)e Tahun 2011 > Rp.455.000.000, (Bansos)e Tahun 2012 > Rp.26.121.250.000, (Hibah)Bahwa mekanisme anggaran yang tidak melalui Muslembangdiperbolehkan
    Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopylegalisir)44. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopylegalisir)45. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010(fotocopy legalisir)46. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopylegalisir)47. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2011(fotocopy legalisir)48.
Register : 07-02-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 20-02-2019
Putusan PN AMLAPURA Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amp
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN,SH
Terdakwa:
I NENGAH RUMANA, SH
10953
  • ITU JUGA TIYANGJUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOSDPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAHTENGAH SATU SETENGAHM, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN.ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANGDIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA....
    Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita, Kepalakewilayahan/Kadus Kampung Sindu yang bernama Pak MAHSUNmemberitahukan warga yang berada di masjid agar para jemaahjangan pulang dulu karena setelah solat jumat Perbekel Desa Sinduwati NENGAH RUMANA, S.H. akan ada pengarahan terkait bansos,selanjutnya saksi melihat dan mendengar saat NENGAH RUMANA,S.H. dalam memberikan pengarahan terkait bansos yang kemudiansaksi ada mendengar terkait ajakan untuk memilih calon /egislatif.
    Sidemen, Kab.Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan sekira pukul14.00 wita setelah selesai solat jumat, terdakwa melakukan sosialisasidan klarifikasi terkait dana bansos sekitar lima belas menit;Bahwa Terdakwa mensosialisasikan terkait bansos tersebut karenaingin meluruskan jumlah dana CSR yang masuk untuk pembangunanmasjid, dimana dana bansos tersebut bisa cair karena terdakwa pernahmengantar warga/panitia pembangunan masjid Jami AlAbror Br. DinasKampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec.
    Karangasemyang bernama SAHRIM mengajukan proposal bansos ke posko GEDESUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP di Denpasar, bersama denganPanitia pembangunan mesjid yang bernama SAHRIM, TOHA, MA RIF,HAIRIL,Bahwa pada bulan September 2018 dengan menggunakan mobilpribadi milik terdakwa, panitia pembangunan Masjid diterima oleh PakKadafi (anak buah dari GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP) danterdakwa tidak ketemu dengan GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E,M.AP, karena tidak bertemu maka proposal bansos di titip kepada anakbuah
    adalah suatutindakan yang dapat menguntungkan calon legislatif tersebut sebagai salah satupeserta pemilu;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan dan pembelaannya telahmenyatakan bahwa tindakan tersebut adalah spontanitas karena Terdakwamerasa berkewajiban untuk mengklarifikasi dana bansos yang masuk, dimanaada kesimpangsiuran, apalagi Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyaitanggung jawab dan beban moral sebab sejak awal mengetahui dan ikutmemperjuangkan dana bansos tersebut bagi pembangunan masjid
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg
Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
225121
  • NURHAYAT dan ketikamendampingi para terdakwa perkara Bansos, saksi mendapatfee/pembayaran atas jasa saksi dari HERRY NURHAYAT;Bahwa , saksi pernah bertemu dengan DADA ROSADA di rumahdinasnya, kemudian DADA ROSADA menceritakan proseshukum dan meminta saksi agar menjadi Tim Penasihat Hukumpara terdakwa perkara Bansos, saat itu perkaranya masih tahappenyidikan;Bahwa , pada saat penyidikan yang mendampingi para terdakwaperkara Bansos adalah saksi khususnya untuk masalahpengembalian kerugian keuangan
    diputus;Bahwa , dalam menjatuhkan putusan perkara Bansos tidak adaperbedaan pendapat di antara hakim (dissenting opinion) dandalam pertimbangan hukum maupun amar putusan tidakmencantumkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADIdan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos tersebut;Bahwa , maksud kata satu pintu yang sering diucapkan dalampercakapan antara saksi dengan TOTO HUTAGALUNG adalahagar dalam pengurusan banding perkara Bansos hanya melaluiTOTO HUTAGALUNG dan SETYABUDI TEJOCAHYONO saja;Bahwa ,
    atas namaROCHMAN dkk diputus di PN Bandung dan saat itu SAREHWIYONO sempat berpesan agar putusan perkara Bansos dapatsesuai dengan tulisan tangan tersebut;e Bahwa , ketika menangani perkara Bansos saksi sering dihubungioleh SAREH WIYONO yang sering menelepon saksimenanyakan tentang perkara Bansos dan terkadang SAREHWIYONO menghubungi EDI SISWADI yang saksi tidak ketahuimaksudnya;e Bahwa , saksi kemudian meneruskan arahan SAREH WIYONOterkait perkara Bansos tersebut secara tertulis kepada terdakwadan
    ;Bahwa , saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang dariRINA PERTIWI maupun dari SETYABUDI TEJOCAHYONOterkait penetapan Majelis Hakim yang akan ditunjuk untukmenangani perkara Bansos;Bahwa , saksi tidak pernah menerima uang ataupun janjijanji dariSETYABUDI TEJOCAHYONO untuk penetapan pengalihanstatus penahanan para terdakwa perkara Bansos dan sampeiperkara Bansos diputus saksi juga tidak pernah menerima uangmaupun janjijanji dari Majelis Hakim perkara Bansos maupundari DADA ROSADA, EDI SISWADI
    Bansos pada saatsidang pembacaan surat dakwaan, demikian juga permohonanpengalihan status penahanan 2 (dua) orang terdakwa perkaraBansos lainnya diajukan pada saat sidang pembacaan suratdakwaan, selanjutnya penetapan pengalihan status tahananuntuk 5 (lima) orang terdakwa perkara Bansos dikeluarkanterlebih dahulu, baru kKemudian penetapan untuk yang 2 (dua)orang terdakwa, saat itu selisih waktunya sekitar 2 (dua) bulan;Bahwa , ketika proses persidangan perkara Bansos sudahberjalan, para terdakwa
Register : 19-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 14/PDT.G/2016/PN Kla
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat:
JANURI M NASIR
Tergugat:
Kuswandi Bin Tohir, Dkk
16360
  • didalam orasinya telah menuduh Penggugatmenggelapkan sapi BANSOS adalah sebagai bentuk dari sebuah kebohongankarena berdasarankan surat jawaban dari Kepala Desa Sekecamatan Sragi, yangtelah Penggugat kirimkan kepada Camat Kecamatan Sragi Kabupaten LampungSelatan dan seluruh Kepala Desa Sekecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanpada tanggal 9 februari 2016 dengan perihal Mohon penjelasan tentang adanyadugaan penggelapan sapi BANSOS dan jual masjid dan oleh para Kepala Desadijawab bahwa selama ini
    Memberikan keterangan bahwa di Desa BaktirasaTIDAK ADA penjualan masjid dan sapi Bansos; Kepala Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatandengan nomor surat: 141/07/VI.10.01/2016. Memberikan keterangan bahwa diDesa Kuala Sekampung TIDAKPERNAH ADA BANTUAN SAPI BANSOS YANGDIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA KUALA SEKAMPUNG dan TIDAK ADAYANG MENJUAL MASJID;Kepala Desa Mandalasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan nomorsurat: 140/17/VI.10.03/2016.
    Memberikan keterangan bahwa di DesaMandalasari di mana Penggugat bertempat tingal, bahwa di Desa Mandalasari Belum pernah menerima bantuan sapi Bansos atau tidak ada sapi Bansos dan tidak ada yang menjual masjid;Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanmemberikan keterangan bahwa di Desa Margasari TIDAK ADA yang menjual sapi bansos dan menjual masjid;15.16.Kepala Desa Kedaung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengannomor surat: 460/036/VI.10.10/2016.
    Memberikan keterangan bahwa di DesaKedaung TIDAK ADA/TIDAK PERNAH ADA penggelapan sapi Bansos danpenjualan masjid;Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengannomor surat: 17/VI.10.07/02/2016.
    Memberikan keterangan bahwa di DesaSumbersari TIDAK ADA Penjualan sapi Bansos dan Masjid;Kepala Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanmemberikan keterangan bahwa di Desa Margajasa TIDAK ADA penjualan sapi Bansos dan Masjid;Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatandengan nomor surat: 460/VI.10.05/2016. Menerangakan bahwa di Desa SumberAgung Tidak Ada yang menjual sapi Bansos dan Masjid.
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
4214
  • Buku Kas Keuangan Dana Bansos Anggaran 2013 Pembangunan SMAN 1 Paleleh Kabupaten Buol.Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Paleleh.240. Uang Sebesar Rp. 73.612.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara8. Membebankan kepada Terdakwa HAMKA, S.Pd untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);
    Bahwa pada tanggal 17 pebruari 2014 terdakwa Hamka, Spd. meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara Bansos Hartati Us. Djamari,Spd. Dengan alasan diluar dari penggunaan kegiatan penggunaan dana bansos kemudianHartatai Us.
    Bahwa benar hubungan terdakwa dengan dana bansos tersebut adalah sebagaipenanggung jawab.
    terdakwa dandipergunakan diluar daripada kegiatan dana bansos;Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 pernah meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara bansos HARTATI US.DJAMARI, Spd.
    sebesar Rp.25.000.000,00 dengan alasan dipergunakan untuk diluardaripada kegiatan dana bansos.
Putus : 18-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — I WAYAN RANUH
7741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap TandaTerima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos GST. GD. PUTU TUSAN,Hal. 20 dari 35 hal. Put.
    ;1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah KabupatenKarangasem Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran 2010 belanjatidak langsung;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.900/421/LS/KEU/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasemkepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos IDA BAGUS ANTARIKSA, SE.;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/154/LS/BTL/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada DesaPekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani
    WAYANSUDARSANA;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.931/01721/LS/BNP/2010 untuk belanja Bansos BupatiKarangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan SidemenTahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Bendahara umumDaerah Drs. WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap TandaTerima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.
    WAYAN SUDARSANAyang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman, KecamatanSidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.
    WAYAN SUDARSANA;31.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01721/LS/BNP/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepadaDesa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2010 yangditandatangani Bendahara Umum Daerah Drs. WAYAN SUDARSANAyang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.Hal. 28 dari 35 hal. Put.
Register : 21-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 26 Maret 2013 — - AMINUDDIN, SH.,MM
5145
  • Untuk Terdakwa Aminuddin Rp. 800 juta lebih;Bahwa dana bansos yang masuk periode bulan Januari s/d Juni 2011 sebesar Rp.1.250.000.000. ;Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 saya ada menerima pengembalian dati saksiNasaruddin sebesar Rp. 1.700.000, ;Bahwa dari uang bansos Rp. 1.250.000.000, hanya disalurkan untuk penerima bansossebesar Rp. 287.650.000, ;Bahwa setahu saksi, H.
    Ashari Siregar, S.H ;Bahwa dana bansos dan hibah yang ditarik oleh saksi Subandi beberapa kali menggunakan cektersebut dilakukan atas perintah 4H.
    MM. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantuuntuk anggaran rutin Biro Umum Setda Provsu yang telah meminjam dana bansos bukan untukperuntukannya pada tahun 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bansos atasperintah H.
    bukan untuk peruntukannya pada tahun 2011 kepada BendaharaPengeluaran Pembantu Dana Bansos atas perintah H.
    Nursyamsiah, saksiNeman Sitepu dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa peminjamanpeminjaman dana bansos atas perintah Kepala Biro Umum H.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
8423
  • .107/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.3. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2011 nomor: BS 135/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.4. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa
    Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2011 nomor: BS 160/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.5. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2011 nomor: BS 187/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan
    Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.8. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.9. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro
    Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011 nomor: BS 319/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.10. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2011 nomor : BS 363/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.11. 1(satu) bendel
    Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.24. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Desember 2011 nomor: BS806/Kesos&PB/K/XII/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 20125.
    Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima bansos sebelum direkomendasikankepada Gubernur.Bahwa, dalam rangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima
    kepada Gubernur untuk diberikankepada calon penerima bansos.
    Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuan sosial kepadapenerima bansos.
    Kemasyarakatan berkaitan dengan pelaporanpertanggungjawaban penggunaaan dana bansos yang antara lain memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan, rekening apa yang digunakansebagai sarana pencairan bansos dan penggunaan dana.Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa, saksi tidak tahu apakah Biro Bina Sosial selaku SKPD PengampuBansos Kemasyarakatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untukmengetahui penggunaan dana bansos kemasyarakatan;Bahwa, saksi tidak
    seluruh permohonan dan proposal Bansos KemasyarakatanTahun 2011 dari Kepala Biro Bina Sosial setelah didisposisi.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
162384
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
    Gubernur No. 071 Tahun 2009Tentang Juknis Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Bansos.
    , selain dana bansos untukkemasyarakatan harus ada persetujuan dari kesbanglinmas.
    BKU 597 s/d 618 28.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 59624 berkasLengkap 29.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 57422 berkasLengkap 30.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 55222 berkasLengkap 31.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No.
    BKU 9281 berkasLengkap 19.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Juli 2010No. BKU 6321 berkasLengkap 20.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan September 2010No. BKU 4411 berkasLengkap 21.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan November 2010No. BKU 8331 berkasLengkap 22.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan April 2010No.
    BKU663 26.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 66121 berkasLengkap 27Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 61822 berkasLengkap 28.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 59624 berkasLengkap 29.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2015 — - KAHAR GANI, S.Sos.,Msi. Vs. - JPU
7035
  • seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan BPK dari yayasan dan LSMyang saksi bayarkan terdapat 202 Lembaga dan LSM yang dianggapbermasalah dengan pembayaran seluruhnya Rp.8.867.500.000,Saksi tidak tahu mekanismenya, saksi hanya tahu ada pos anggarannya ;Tidak ada rincian peruntukan dana Bansos didalam DPA ;Peruntukannya adalah
    bertambahsehingga dana bansos sebesar Rp.151 milyar ;Syarat permohonan Bansos harus ada Proposal yang didalamnya adarencana kegiatan, Besarnya dana yang dibutuhkan dan Tempat kegiatan.Pengajuan permohonan bansos bisa diajukan secara perorangan,dimana pengajuan ini biasanya untuk penyelesaian studi baik S1, S2, dan$3;Sebelum membuat Nota Pertimbangan, kita menverifikasi yaitu kitamelihat kegiatan apa yang akan dilakukan;Setia penerima bantuan social harus melapor ke Gubernur, tetapi adapenerima bansos
    , dimana dana bansos tersebut telahditetaopkan dalam pembahasan anggaran antara DPRD bersama PemerintahProvinsi sebagai anggaran yang disiapkan peruntukan kegiatan Ormas/LSM.Dimana terdakwa secara sadar menandatangani proposal permohonan untukmendapatkan dana bansos, begitupula terhadap penandatangan kwitansipenerimaan dana bansos yang terdakwa tindak lanjuti dengan menerima cekyang dicairkan melalui Bank BPD SulselBar, bahkan juga terdakwa menerimabeberapa cek untuk pencairan dana Bansos dari LSM
    Disamping itu bahwa berdasarkan ketentuanSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220/1980.DIII, Perihal : Tata CaraPemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, tanggal 27 November 2007; harusterdaftar dikesbangpol sehingga dianggap sebagai Ormas/LSM, sehinggadengan demikian lembaga/organisasi yang digunakan terdakwa tidak sah untukmemperoleh bantuan dana Bansos dari pemerintah.Bahwa terdakwa menerima dana bansos sejumlah Rp720.000.000.dari permohonan bantuan dana Bansos yang sebelumnya diajukan dan satupermohonan
    Terdakwa selaku penerima dana Bansos;2. Saksi Andi Mualim selaku Pengguna Anggaran yang menyetujuipembayaran;3. Saksi Anwar Beddu selaku bendahara yang membayarkan;4.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Nopember 2015 — AJI HENDRA GAUTAMA
9356
  • ;Bahwa cara penentuan nominal bantuan bansos tersebut denganmelihat jenis kegiatan apakah bersifat lokal atau regional, dilihat dariRAB nya kemudian rapat menentukan besar bantuannya, tidak adastandar bakunya;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairanbantuan sosial kepada penerima bansos;Bahwa mengenai ada tidaknya instrumen pelaporan ataupemberitahuan yang memuat nama penerima bansos, jumlah bansosyang diserahkan dan rekening apa yang digunakan sebagai saranapencairan bansos kepada
    oleh Saya, Mas Arif atau yanglain, setelah lengkap semua, lalu proposal bersama dengankelengkapan administrasinya dikirim ke Biro Keuanganmelalui TU, kemudian setelah diterima oleh Biro Keuangan dibagian TU, setelah itu diproses oleh Biro Keuangan.Bahwa tidak ada pelaporan atau pemberitahuan yang memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apayang digunakan sebagai sarana pencairan bansos kepada Biro BinaSosial selaku SKPD Pengampu Bansos Kemasyarakatan dari BiroKeuangan
    membuatpertanggungjawaban penggunaan Bansos dan kenapa ada yang tidakHalaman 86 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgmembuat pertanggungjawaban Saksi tidak tahu hal tersebut seharusnyatugas dari Biro Binsos yang meminta pertanggungjawaban Bansoskepada penerima Bansos; Bahwa Biro Binsos tidak melakukan monitoring ataupun evaluasi daripemberian Bansos kepada para penerima Bansos; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya bantuan sosialkemasyarakatan yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatanyang
    Kemudian dari Biro Bina SosialSetda Provinsi Jawa Tengah diteruskan ke Biro KeuanganSetda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Bansos Kemasyarakatandicairkan oleh Biro Keuangan kepada penerima bansos, ada semacaminstrtumen pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos dari Biro Keuangan
    Bahwa setelah itu bagian yang mengampu bansos bersamastaf merumuskan Keputusan Gubernur mengenai penetapanpenerima bansos..
Register : 14-08-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 3 Februari 2016 — Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd
11041
  • dan untukRehab 25 Lokal sebagai Ketua.Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SuratKeputusan Panitia kegiatan dana Bansos olehTerdakwa.Bahwa saksi ada melakukan cek ke lapangan untukkegiatan tersebut dan kegiatan selesai dilaksanakan.e Bahwa dana Bansos diserahkan saksi kepadaterdakwa dan dipegang oleh Terdakwa.e Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa (satu)rangkap tanda terima uang dan rincian pengeluarandana BANSOS dan Komite SMA 9 Padang dansaksi membenarkan isinya.e Bahwa untuk 2 kegiatan tersebut
    Bahwa dalam kegiatan Bansos tersebut adapermasalahan yakni untuk kegiatan pembangunanruang kelas baru pajak dan Moubiler belum dibayar,untuk pembangunan Labor alat alatnya belum ada,untuk Kegiatan rehab Lokal pajak belum dibayar.Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.PdgBahwa dana Bansos cukup untuk kegiatan fisik dandana Komite digunakan untuk pembayaran pajakdan Moubiler pada saat Kepala Sekolah yang baruyakni ISHAKAWI.Bahwa dana Bansos digunakan untuk kegiatantersendiri dan dana
    .34.000.000,e Bahwa setahu saksi, dana bansos tidak ada danapendampingnya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan ada yang benar ada yangtidak.12.
    Kota Padang berwenang melakukanpemeriksaan terhadap dana bansos yang berasal dari APBN;Menimbang, Terdakwa menghadirkan ahli ad charge yakni ;Dr.
    oleh dana bansos;Bahwa dana bansos untuk kegiatan rehab lokal sebesarRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah);Bahwaa dana bansos untuk kegiatan RKB sebesarRp.280.000.000, (dua ratus delapan juta rupiah);Bhwa dana bansos untuk pembangunan labor biologi sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan alat laborsebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);Bahwaa terdakwa ada membentuk tim untuk 3 kegiatanpembangunan tersebut namun tidak ingat lagi namanya;Bhwa kegiatan fisik pembangunan telah
Putus : 27-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2811 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si
3931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari:1.Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sadr. Imanuel E. Olin;Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab.
    tanggal 30 Januari 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik tanggal 30 Januari 2010.Hal. 40 dari 182 hal.
    Menetapkan barang bukti berupa:1.Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
    tanggal 30 Januari 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik tanggal 30 Januari 2010.
    Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;2. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;3. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 11/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — WELHELMUS TAHALELE, SE
15068
  • Malut.Halaman 10 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan PemerintahKabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota
    : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000
    Malut.Halaman 14 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah KabupatenHalmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada
    anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah
    );SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar
Register : 14-03-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Juli 2013 — - RAJA ANITA ELISYA, SE
6432
  • Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa Raja Anita Elisya, SE selaku staf pada Biro KeuanganSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, sama sekali tidak ada terkait dan berhubungan denganpenyaluran Dana Hibah / Bansos tahun anggaran 2010, namun pada kenyataannya terdakwa RajaAnita Elisya, SE telah berperan aktif selaku calo yang menawarkan jasa kepada para calonpenerima Hibah/Bansos untuk mengurus pencairanDana Hibah/Bansos dari Kantor GubemurSumatera Utara dengan syarat jika Dana Hibah/Bansos telah
    ditransfer ke rekening masingmasingpara penerima , maka para penerima Dana Hibah/Bansos tersebut akan menyetorkan sebagiandana (banyaknya sekitar antara 30 s/d 60 %) kepada terdakwa Raja Anita Elisya, SE sebagaiimbalanjasa pengurusan pencairan Dana Hibah/Bansos.
    Hibah/Bansos tidak bisa diwakilkan.
    Bahwa Yayasan Perguruan MDA Al Washliyah pemah mendapatkan dana BANSOS sebanyak 3 (tiga ) kali.
    ke Pempropsu.Bahwa saksi menerima dana BANSOS melalui rekening sebanyak Rp. 50.000.000.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
7416
  • Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Rohman untuk mendampingiAhmad Rikza (Kasubag) tetapi yang jelas terdakwa bersama AhmadRikza yang selalu menemui saksi untuk berkonsultasi mengenaimasalah Bansos tersebut;123Bahwa, kenapa ada perbedaan antara konsep lampiran yangdiperlihatkan kuasa hukum terdakwa Romelah dalam kolom lampiranSK bupati untuk Bansos APBD Perubahan (tahap Il) tahun 20010dimana dalam kolom lampiran SK Bupati untuk Bansos APBDPerubahan (tahap Il) tahun 20010 kolom keterangan masih kosongsementara dalam lampiran Surat Keputusan
    buktipenyerahan/penerimaan Bansos ternyata uang bansos tersebut sudahada yang diserahkan dengan bukti kwitansi bukti penyerahan/penerimaan Bansos bulan Januari dan Pebruari 2010 sebelum APBD2010 kabupaten Kendal disahkan;Bahwa, menurut saksi bila dilinat dari fakta yang ada Surat KeputusanBupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 besertaLampirannya, dan secara prosedural yang ada maka riil nya SuratKeputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 seharusnya mulai berlaku 1Juli 2010 karena pada tanggal
    Sub Bag tersebut;e Bahwa, Bansos kegamaan mulai diberikan pada 10 Januari 2010, uang dari ajudanBupati dan uang tersebut diganti setelah uang Bansos 2010 dicairkan;e Bahwa, APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 disahkan oleh DPRD Kendal padatanggal 17 Pebruari 2010.130Bahwa, dalam kegiatan Bansos keagamaan 2010, kapasitas saksi sebenarnyasebagai apa saksi sendiri tidak memahami dan saksi baru tahu setelah saksidiperiksa di Kejaksaan Kendal bahwa kapasitas saksi selain sebagai Kabag.saksijuga ternyata
    ;132Bahwa, tata cara penyaluran Bansos tersebut dalam pelaksanaannya diatur denganPeraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 baru saksiketahui setelah pelaksanaan kegiatan terlaksana;Bahwa, mekanismenya dalam pemberian Bansos 2010 memang tidak sesuaidengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008;Bahwa, dalam kegiatan Bansos Keagamaan tersebut terdakwa mendapatkan honordan saksi juga pernah memerintahkan bendahara pembantu terdakwa Siti Romelahuntuk mencairkan
    Hum., memerintahkanterdakwa dan menandatangi surat permohonan pencairan serta dokumen lainnya, demikianjuga saksi AHMAD REKZA yang menerima penyerahan dana Bansos dari terdakwakemudian menyerahkan dana itu kepada penerima Bansos Keagamaan.
Putus : 02-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — IRMANTO, S.Pd., M.M. bin MAT SERAK
10258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahap Terdakwa Il menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah) danHal. 14 dari 93 hal.
    Mayarto dari saksi Adi Muklis, S.H. sebesarRp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atausetidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa III menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTA 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:I.II.IIL.Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci;Tahap II Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos
    Tahap Ill Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis, S.H. sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus riburupiah) bertempat di ruang utama DPRD Kabupaten Kerinci pada bulanJanuari 2009;Sehingga jumlah keseluruhan uang dari dana Bansos Setda KabupatenKerinci TA 2008 yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Adi Mukhlis, S.H.sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),atau setidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos
    Tahap Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah) danHal. 43 dari 93 hal.
    Mayarto dari saksi Adi Muklis, S.H. sebesarRp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atausetidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa III menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTA 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:I.II.Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci;Tahap II Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN
Tanggal 23 Januari 2018 — Nama Lengkap : ROHMAN Bin ARJAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 September 1973; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; II. Nama Lengkap : ELVIE SUKAESIH, S.Pd Binti H. SANTAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Juli 1976; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;
13248
  • ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV! SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingmasing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.
    ELVSUKAESIH mengikutimenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanpara penerima dana bansos tersebut denganoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari BankROHMAN danTerdakwa II. ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa Il.sambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .
    ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV!
    SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingHalaman 20 dari 76 Putusan Nomor : 2/PID.SUSTPK/2017/PT BTN masing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.
    ELVISUKAESIH mengikuti para penerima dana bansos tersebut denganmenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari Banksambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa .ROHMAN danTerdakwa II.ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .