Untuk menyatakan terdakwa SUBIANTO bin MARTONDO telah terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudisebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judisebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 jo.Ayat (3) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;/ 2. Menjatuhkan.......... 2.

No. 314/Pdt.G/2019/PA.JS.Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi positagugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan tidak harmonis karena

Direct Vision ;Bahwa berdasarkan halhal di atas dihubungkan dengan Pasal 97 ayat 1 Jo. ayat 2 Jo.ayat 3 Jo. ayat 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,yang berbunyi :ayat 1:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 ayat(1) ;ayat 2:Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggotaDireksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;ayat 3:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi

Direct Vision tanpamemperhatikan segi dan wawasan hukum dalam : Ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu Pasal 32 ayat 1huruf a Jo. ayat 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan ; Ketentuan peraturan perundangundangan perusahaan, yaitu Pasal 97 ayat 1 Jo.ayat 2 Jo. ayat 3 Jo. ayat 5 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ; serta ; Ketentuanketentuan internal PT.

No. 19/Pdt.G/2019/PA.JS.dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi positagugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran diantara mereka, sehingga tidak

terhadapanakanaknya yang masih membutuhkan pendidikan untuk itu Tergugatmengembalikan anakanaknya kerumah Mertuanya di Setiabudi;14.Bahwa Tergugat masih sebagai Istri yang sah menurut Agama dan Negarasemestinya Penggugat harus dan mempunyai kewajiban memberi nafkah kepadaTergugat, apalagi Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil harus patuh dan tundukkepada Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 pada pasal 8 ayat (1) jo.Ayat

standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.JSnamun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

Pasal 23 ayat (2) huruf d Jo.Ayat (1) Undangundang Repubik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bum ; BU! ro nnn nnn nn nnn nnn nnn nw nnn nnn nnn nnn nnn nnn ran nin nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn KESATUKETIGA melanggar pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) huruf cJo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

Pst. 22.23.Bahwa dari faktafakta tersebut, maka kewajiban Termohon PKPU terhadap PT Indo Strait, Tok tidak dapat dikategorikan sebagai utang yangtelah jatuh tempo dan dapat ditaginkan sebagaimana dijelaskan dalamPasal 222 Ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang KepailitanDan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan PKPU aquo tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Jo.Ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Adapun nominal pagu tersebut akandibayarkan pada akhir tahun 2019.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan PKPU aquo tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Jo.Ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga mohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agardapat menolak permohonan PKPU aquo.

ini Zheijang Tianshi Shipbuilding Co, Ltdtidak menyelesaikan tahapan pembangunan dan pembuatan Kapal DahliaSamudera Il.Berdasarkan hal tersebut, Termohon PKPU tidak memiliki utang yang jatuhtempo dan dapat ditagihkan dari kreditur lain sebagaimana dijelaskan dalamPasal 222 Ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang KepailitanDan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan PKPU aquo tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Jo.Ayat

ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjangperkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendakiperkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuandari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakanemergency door bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usiaperkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 tahun melalui lembagadispensasi kawin kepada pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo.ayat

untukPenggugat rekonvensi, serta besarnya nafkah yang dituntut PenggugatRekonvensi menurut majelis telah sesuai kebutuhan hidup minimal seorangwanita yang sederhana dan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini seorangwanita dewasa seperti Penggugat rekonvensi membutuhkan makan minimal 2kali sehari dengan makanan pokok dan lauk pauk diluar kebutuhan yanglainnya dan juga Penggugat rekonvensi tidak nusyuz ia pergi dari rumahbersama karena diusir oleh Pemohon konvensi, maka sesuai maksud pasal 80ayat (2) jo.ayat

Menyatakan Terdakwa YUDI NOVIANTO Bin PAULUS WARTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan, tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b,dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasanhutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo.Ayat (2) Jo.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo.Ayat 21 surat Ar Rum;Menimbang, bahwa calon istri telah hamil akibat hubungan seksualantara kedua calon suamiistri maka Majelis Hakim dari aspek kesehatan, calonsuami dan istri telah siap dan mampu untuk menunaikan segala hak dankewajiban yang akan diemban dalam pernikahan kedua calon suami istri;Menimbang, apabila permohonan para Pemohon ditolak, maka hanyaakan membiarkan kehidupan calon suami istri berada dalam kubanganperzinahan terusmenerus, maka Majelis Hakim

ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjangperkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendakiperkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuandari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakanemergency door bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usiaperkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 tahun melalui lembagadispensasi kawin kepada pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo.ayat

ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjangperkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendakiperkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuandari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakanemergency door bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usiaperkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 tahun melalui lembagadispensasi kawin kepada pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo.ayat

Tersangka dari tanggal8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut merupakankelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekatdalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka olehkarenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat (2) Jo.Pasal 26 Kitab UndangUndangHukum Pidana MiliterJo.Pasal 143 Jo.

Terdapat luka lama dibagian belakang;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) jo.ayat (2) KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPidana jo.pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan

GUGATAN YANG DIAJUKAN PREMATURE / BELUM SAATNYADIAJUKANiBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premature atau belumsaatnya diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Jo.Ayat (3), yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 36(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan,terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagiandipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitordapat meminta kepada KURATOR untuk memberikan kepastiantentang kelanjutan pelaksanaan

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo.Ayat (2) Jo.Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MiliterJo.Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo.Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo.Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo.Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.