Meletakan sita jaminan atas saham TERGUGAT berupa 72.350 sahamdengan nominal seluruhnya Rp. 36.175.000.000,(Tiga Puluh Enam MilyarSeratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana termuat PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. United Gramedo yang dibuat dihadapanHal 8 dari 57 hal Put. No. 426/Pdt/2020/PT DKIELIWATY TJITRA, SH.

Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf a Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPTNo. 40 Tahun 2007), antara lain ditentukan bahwa dalam hal pihakyang mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan adalah PemegangSaham, maka diajukan oleh 1 pemegang saham atau lebih (gabungan)yang mewakili paling sedikit 1/10 (10%) bagian dari seluruh sahamdengan hak suara, sedangkan PARA PENGGUGAT hanya PemegangSaham yang memegang antara 1/14 1/15 bagian saham atau dalamHal

Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegangsaham atau pihak ketiga.Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannyake pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh:a. 1 (Satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

No. 426/Pdt/2020/PT DKI1.2.Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf a Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPTNo. 40 Tahun 2007), antara lain ditentukan bahwa dalam hal pihakyang mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan adalah PemegangSaham, maka diajukan oleh 1 pemegang saham atau lebih (gabungan)yang mewakili paling sedikit 1/10 (10 %) bagian dari selurun sahamdengan hak suara, sedangkan PARA PENGGUGAT hanya PemegangSaham yang memegang antara 1/14 1/

SedangkanTERGUGAT , TERGUGAT Il, serta TERGUGAT III masingmasingmemiliki saham sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) sahamdengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.250.000.000,(Dua Ratus Lima Puluh Juta) sehingga total dari saham yang disetoradalah sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah);Bahwa kemudian, dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan NotarisMuhammad Azhari, S.H., Sp.N., M.H.

BDG33% (Tiga Puluh Tuga Persen) saham dengan nilai saham adalahsebanyak 9.265 (Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima)lembar, sedangkan TERGUGAT dan TERGUGAT II masingmasingmemiliki saham sebesar 33% (Tiga Puluh Tuga Persen) sahamdengan nilai saham adalah sebanyak 9.265 (Sembilan Ribu DuaRatus Enam Puluh Lima) lembar. TERGUGAT Ill memiliki sahamsebesar 1% (Satu Persen) dengan nilai saham sebanyak 250 (DuaRatus Lima Puluh) lembar;Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut, Kepengurusan dalamPT.

TERGUGAT II), Notarisdi Batam.Membatalkan kepemilikan saham dari TERGUGAT II sebanyak 250.000(dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnyasebesar US$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar AmerikaSerikat) atau setara dengan Rp.2.852.000.000,00 (dua miliar delapanratus lima puluh dua juta rupiah).Membatalkan dan menyatakan batal terhadap Akta Jual Beli/ Penjualan,Pemindahan Dan Penyerahan Hak Atas Saham Perseroan, milikTERGUGAT sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sahamdengan

rupiah);TERGUGAT I sebanyak 67 (enam puluh tujuh) saham dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.335.000.000, (tiga ratus tiga puluh lima jutarupiah); TERGUGAT II sebanyak 2 (dua) saham dengan nominalseluruhnya Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah); TERGUGAT Illsebanyak 2 (dua) saham dengan nominal seluruhnya Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah); ANDI HAKIM sebanyak 22 (dua puluh dua)saham dengan nominal seluruhnya Rp.110.000.000, (Seratus sepuluhjuta rupiah); dan SUBKHAN AZIZ sebanyak 19 (Sembilan belas) sahamdengan

Penggugat menyatakandidalam gugatannya untuk menjual saham yang dimiliki oleh penggugat.Seharusnya penggugat melakukan proses jual beli saham sesuaiundangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasterlebin dahulu sebelum mengajukan gugatan ini yaitu terdapat dalampasal 57, Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sahamdengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;2) keharusan

dengan mengganti mereka dengan tenaga professional yangdiharapkan akan memberikan penyegaran kepada organisasi Perusahaandan mampu lebih membawa kemajuan bagi Perusahaan ;Untuk mewujudkan keinginan melakukan restrukturisasi tersebut, sesuaiketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan : 2==a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

sejumlah 300 (tigaratus) lembar saham dengan nilai selurunnya sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) ;AJl ERLANGGA, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus)lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ;KARIMA ABDILLAH, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus)lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ; Hal 4 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.Sel ALIVA, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) lembar sahamdengan

Hubungan antara pemegang sahamdengan direksi terefleksi dalam prinsip fiduciary duty , dimana direksiadalah agents dari pemegang saham yang mencarikan keuntunganbagi investasinya.

PPA CONSULTANTS No.03tertanggal 04 Agustus 2017 dengan susunan Dewan Direksi danDewan Komisaris yang baru yang akan ditentukan pada saat RUPSLB yang diselenggarakan, menetapkan ketentuan kuorum kehadiranyaitu paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum pengambilankeputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, memerintahkanagar Direksi dan Dewan Komisaris hadir

tiga puluh juta rupiah);RAFIKA PRIMADESTI/PEMOHONX, sejumlah 300 (tigaratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);AJl ERLANGGA, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus)lembar saham dengan nilai seluruhnnya sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);KARIMA ABDILLAH, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus)lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);ALIVA, sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) lembar sahamdengan

Bumi Konawe Minerina) sebanyak 356.400(tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar sahamdengan nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200. (empat milyar Sembilanbelas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);e Tergugat2 (PT.Sulawesi Resources) sebanyak 356.400 (tigaratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengannilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.

Bumi Konawe Minerina) sebanyak 356.400(tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar sahamdengan nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200. (empat milyar Sembilanbelas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);e Tergugat2 (PT.Sulawesi Resources) sebanyak 356.400 (tigaratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham denganHalaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pat.G/2021/PN JKT.SELnilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.

Bahwa, dari 1.000.000 (satu juta) saham Tergugat dengan total nilai sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut, Penggugat memiliki395.250 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh) sahamdengan nilai nominal sebesar Rp.395.250.000 (tiga ratus sembilan puluhlima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 39,525% dariseluruh saham Tergugat dan dengan demikian Penggugat telah mewakililebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak

karena hal tersebut, maka agenda RUPS II tidak dapat disetujuidalam RUPS, karena menyesuaikan/merubah anggaran dasar diperlukansuara yang menyetujui sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan, sebagaimana yang terkutip dalam Pasal 88Undang Undang Perseroan Terbatas di bawah ini ;Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas :"(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Jika Penggugat membaca Undang UndangPerseroan Terbatas dengan teliti, Undang Undang Perseroan Terbatas tidakpernah sama sekali memberikan hak kepada pemegang saham yangmewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara untuk mengajukan gugatan pembubaran ;Hak pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh)dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sebagaimana diuraikan dalamUndang Undang Perseroan Terbatas antara lain terbatas pada :meminta Direksi

Sebatin) (P3) harus mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili paraPemegang Saham yang memiliki paling sedikit %4 dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah disetujui oleh sedikitnya *4 jumlah suara yangdikeluarkan secara sah dalam rapat, adapun bunyi Pasal 11 ayat 4 Anggaran DasarPT.

suratsurat bukti bertanda khususnya P17A,B,C, bukti bertanda P16 A,B,C dan buktibukti P lainnya, ternyata sudah berulangkali dilakukan undangan rapat pemegang saham dan pengurus, tetapi tidak pernah21berhasil, sehingga atas permintaan Perseroan Ketua Pengadilan Negeri akanmenetapkan kourum ;Menimbang, bahwa tentang besarnya kourum yang akan ditetapkan, sesuaidengan pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dilangsungkan jika dihadiri % bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Menyetujui Peningkatan Modal Dasar dari Rp.1.000.000.000,( satu milyar rupiah ) terbagi dalam 2.000 (dua ribu) saham prioritasdan 2.000 (dua ribu) saham biasa, dengan nominal masingmasingsaham sebesar Rp.250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ),ditingkatkan menjadi sebesar Rp.7.500.000.000, ( tujuh milyar limaratus juta rupiah) terbagi dalam 7.500 ( tujuh ribu lima ratus ) sahamdengan nominal masingmasing saham sebesar Rp.1.000.000, ( satujuta rupiah);SEHARUSNYA:I.

Menyetujui Peningkatan Modal Dasar dari Rp.4.000.000.000,(empat milyar rupiah ) terbagi dalam 2.000 (dua ribu) saham prioritasdan 2.000 (dua ribu) saham biasa, dengan nominal masingmasingsaham sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) ( vide P3 ),ditingkatkan menjadi sebesar Rp.7.500.000.000, ( tujuh milyar limaratus juta rupiah) terbagi dalam 7.500 ( tujuh ribu lima ratus ) sahamdengan nominal masingmasing saham sebesar Rp.1.000.000, ( satujuta rupiah );Bahwa kelalaian administrasi hukum dan ketidaktelitian

Fakta bahwa telah terjadi Persetujuan Tertulis Pemegang Sahamdengan mekanisme sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham telah diabaikan Penggugat, dan dalil yang menyatakan bahwapemberhentian adalah perbuatan Tergugat adalah tidak berdasar,karena yang memberhentikan Penggugat dari jabatan selakuDirektur Utama PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia adalahpara pemegang saham, dan bukan Tergugat selaku KomisarisUtama.24.

Namun faktanya dari waktu yangdiberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tidakdigunakan Penggugat untuk melakukan pembelaan diri.c Fakta bahwa telah terjadi Persetujuan Tertulis Pemegang Sahamdengan mekanisme sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham telah diabaikan Penggugat, dan dalil yang menyatakan bahwapemberhentian ada kaitannya dengan perbuatan Tergugat II adalahtidak berdasar, karena yang memberhentikan Penggugat darijabatan selaku Direktur Utama PT Asuransi Syariah KeluargaPutusan

syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujuisecara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan;Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Bgr halaman 5522.Fakta bahwa telah terjadi Persetujuan Tertulis Pemegang Sahamdengan mekanisme sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham telah diabaikan Penggugat, dan dalil yang menyatakan bahwapemberhentian ada kaitannya dengan perbuatan Tergugat III adalah tidakberdasar, karena yang memberhentikan Penggugat dari jabatan selakuDirektur

syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujuisecara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan;22.Fakta bahwa telah terjadi Persetujuan Tertulis Pemegang Sahamdengan mekanisme sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham telah diabaikan Penggugat, bahwa Pemegang Saham berwenangsepenuhnya sebagai organ perusahaan tertinggi untuk memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Direktur Utama PT Asuransi SyariahKeluarga Indonesia;23.Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 sampai

syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujuisecara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan;22.Fakta bahwa telah terjadi Persetujuan Tertulis Pemegang Sahamdengan mekanisme sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum PemegangPutusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Bgr halaman 86Saham telah diabaikan Penggugat, bahwa Pemegang Saham berwenangsepenuhnya sebagai organ perusahaan tertinggi untuk memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Direktur Utama PT Asuransi SyariahKeluarga Indonesia

No. 569PDT/2019/PT.DKIsah, kecuali undangundang ini dan atau anggaranmenentukan lain, yang menjadi rujukan perubahananggaran dasar dalam Akta PKR Tahun 1998.Akan tetapi senyatanya terhadap jumlah kuorum dalam AktaPKR Tahun 1998 tidak dilakukan perubahan menjadi : lebihdari % (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah, melainkan dalam Akta PKRTahun 1998 tetap mengatur mengenai jumlah kuorum yaituberbunyi : lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) darijumlah seluruh saham

: lebihdari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanPerseroan, sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998menjadi berbunyi : lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham. memberikan materi RUPSLB kepada PENGGUGAT, TURUTTERGUGAT , TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGATIll yang sudah diprint dan terhadap ketentuan kuorum telah diubah dari yang diketahui PENGGUGAT berbunyi lebih dari67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh sahamdengan

Menyatakan kuorum yang berlaku dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam TURUT TERGUGAT IV adalah : lebihdari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk tidak melakukanperbuatan hukum dengan pihak manapun terhitung sejak tanggal 7September 2016.8.

Akantetapi TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada saat itu dengankapasitasnya selaku pimpinan RUPS yang tertera pada Berita AcaraRUPSLB Tahun 2009 tidak melaksanakan kewajibannya untukterlebih dahulu :e tidak menginformasikan terlebih dahulu adanya perubahan terhadap kuorum dari RUPS dari sebelumnya berbunyi : lebihdari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,sebagaimana diatur dalam Akta PKR TAhun 1998 menjadiberbunyi : lebih

No. 569PDT/2019/PT.DKIe memberikan materi RUPSLB kepada PENGGUGAT, TURUTTERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGATIll yang sudah di print dan terhadap ketentuan kuorum telah diubah dari yang diketahui PENGGUGAT berbunyi lebih dari67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadiberbunyi : lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham.4.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratuspersen) atau sejumlah 1.250 (seribu duaratus limapuluh) sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000, (satumilyar duaratus limapuluh juta rupiah) oleh pemegang saham yangtelah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal sahamyang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ;Il.

Lantai 3 (tiga):1 unit mesin cuci merk Daichi;1 buah jemuran besi:2 buah meja belajar;1 meja setrika;1 buah setrika Philips;1 (satu) unit Kendaraan mobil minibus merk Grand Livina 1.5 warnaSilver Metalik, Tahun/CC: 2015/1498, Nomor Polisi: B 1153 EQOH,atas nama: Mariana Sirait:Sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar sahamdengan nilai nominal Ro299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluhsembilan juta rupiah) PT.

Perseroan berdasarkan ketentuanUndangUndang 40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 4, 5 dan 6 dengan inimengajukan permohonan penetapan kuorum melalui Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memberikan ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

INDO TATA GRAHA sebanyak 1000 (seribu) lembar sahamdengan nilai nominal seluruhnya Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, kepemilikansaham Pemohon aquo pada PT.

Kepemilikan saham atas nama Tergugat Il pada PT Gusher Tarakan(Turut Tergugat Ill) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar sahamdengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000,yang dibuat di hadapan Linda Ibhrahim, S.H., Notaris di Jakarta;4.3. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kembang Agung Utama1 Blok F2/5, Kembangan, Jakarta Barat 11610, milik dan/ atau atasnama Tergugat I;4.4.

Tuan PINTARSOADIJANTOberdasarkan pemilikan sebanyak 10 ( sepuluh ) lembar sahamdengan nilai nominal Rp.10.000.000 dan Tuan ADIJANTO berdasarkanpemilikan sebanyak 22 ( dua puluh dua ) lembar saham dengan nilai nominalRp.22.000.000 sampai saat ini belum dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 bahwa PT. AsriPembangunan Catur Karya Cipta menyampaikan belum dapat mengirimkankepada Balai Harta Peninggalan Medan terkait laporan deviden daripemegang saham a.n.

Sentrama Kencana(Tergugat1) yang menyatakan komitmen untuk memenuhi kewajibanberdasarkan perjanjian dan addendum Perjanjian Jual Beli SahamDengan Kewajiban Membeli Kembali yang di tandatangani oleh Direktur PT.Sentra Tama Kencana (Tergugat1) Tertanggal 29 Januari 2020, diberi tandaP5, (Sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup);6.

ini tidak ada tanggapan dan tidak adanya itikad yang baik daripara tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah membantah gugatanKuasa Penggugat dengan dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa TERGUGAT , Il, Ill dengan tegas menolak seluruh dalil dalilPENGGUGAT pada hal 2 butir 2 dalam GUGATANnya yang menyatakan :bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 antara PENGGUGAT denganTERGUGAT telah sepakat menandatangani Perjanjian Jual Beli Sahamdengan

Pembiayaan Artha Negara;Dengan demikian pula, tidaklah berdasar dengan alasan demikiantersebut Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, sedangkanmengenai siapakah yang berhak menuntut pertanggung jawabanDireksi adalah Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Pasal 97ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenentukan, : "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui