Ditemukan 2232 data
42 — 2
IKI Bin DUMBAtertangkap tangan oleh timdari jajaran Polsek Gambut dalam membawa dan/atau menguasaisebilah senjata penikam jenis pisau belati; Bahwa benar sebilah senjata penikam jenis pisau belatitersebut tidakmemiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAls IKI Bin DUMBA dan/atau tidak dalam peruntukan tertentu yangdiperbolehkan secara hukum; Bahwa benar maksud daripada Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als IKKIBin DUMBA dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self
Adapunmaksud dantujuan daripada Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als IKIBin DUMBAtersebutadalah guna menjaga diri (self defense)sebagaimana yang telah dilakukansedemikian rupa olehTerdakwa MUHAMMAD RIZKI Als IKIBin DUMBApadawakiu dan di tempat di mana Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als IKIBinDUMBA tersebut ditangkap;nn Menimbang, bahwasebilah senjata penikam jenis pisaubelatidimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan TerdakwaHal.7dari10hal.
67 — 45
Kepada debiturdiingatkan untuk menggunakan KAP yang tercatat diBNI ;e Agar diteliti + dandiinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat dipertanggungjawabkankebenarannya 5e Agar disyaratkansetoran Self Financing berasal dari setoran murni pemegang saham untukkemudian didudukkan sebagai setoran modal dalam akta nota riil perusahaan atauhutang pemegang saham yang diikat oleh aktaaae Agar diteliti dandiverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa Kredit atas performancesusunan pemegang
bertentangan dengan :e Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi danMenengah (IN/023/MAR tgl. 20022006) :e Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :e Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;e Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM/PemimpinKelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive RM kemudian mengumpulkandata yang diperlukan (berkaitan dengan debitur/calon debitur maupun pihake Self
Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam kontrol ataudikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan 5(2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;e Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank wajibmeminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPhTahun Pajak Terakhir dan bertanda terima
Atakana tersebut24telah lunas, setelah pembayaran oleh Pembeli dari dana si Pembeli sendirimaupun dana dari pembiayaan Bank BNI telah direalisasikan untuk pelunasankepada Pembeli ; e Penerima kredit harus menyediakan Self Financing di rekening Penerimakredit dan atau apabila Self Financing tersebut sudah Penerima kredit setor dalambentuk uang muka pembelian maka bukti setoran tersebut harus Penerima kreditserahkan ; e Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukanterdakwa DARUL
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2003 (bukan 6 November 2004)tidak dikaji oleh Majelis Hakim, padahal Penggugat dalam gugatannyatertanggal 28 September 2005 telah memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk menyatakan bahwaperjanjian kredit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Penggugat memohon demikian karena melihat adanya ketidak benarandalam pembuatan perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat Vtertanggal 6 November 2003 dan ketidak benaran dalam menerimaobyek perkara dari Show Room Self
No.293 PK/Pdt/2007.Jadi kalau ada surat yang menyatakan bahwa pada tanggal6 November 2003 Tergugat II menerima obyek perkara dari ShowRoom Self Bina Motor sepoerti yang diterangkan pada angka 2.1.2.tersebut diatas, maka hal ini jelas tidak benar dan mustahil bisa terjadi,kecuali hanya rekayasa saja.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaalasanalasan tersebut tidak termasuk alasan permohonan
556 — 282
kedudukanyapada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohonselaku perusahaan dari negara British Virgin Island yang tidak dan / atau belummenerapkan / mengikatkan / meratifikasi Konvensi New York 1958 sehinggapatut dan layak Termohon tidak dapat dan / atau belum mendapatkan hak dan/ atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing,sebagaimana ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 di tentukan :A Contracting State shall not be entitled to avail it self
of the presentConvention against other Contracting States except to the extent that it is self bound to apply the convention, Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan dan Putusan arbitrase dijatunkanserta dan pada saat hubungan hukum jual beli (penandatanganan kontrak)antara Pemohon dengan Termohon, negara Termohon (BVI) belummenerapkan dan/atau mengikatkan diri (meratifikasi) Konvensi New York 1958,maka Termohon tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri ataskonvensi New York 1958 tentang
14 — 5
Wretavya Kem self memberikan penjelasan secukupnya lalu Penggugat menyatakan mohon agarbahwa Tergugat tidak jelasperkaranya dicabut guna membuat gugatan yang baru;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranyamaka berdasarkan pasal 271272 RV permohonan Penggugat untuk mencabutperkara tersebut patut dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan tidak perlu diteruskan lagi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89
1.TONI SETIAWAN, S.H
2.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
1.EMIRIANO bin INDORENE Alm
2.KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN
23 — 12
oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMAD, S.H., M.Hum
447 — 617
Terhadap RDKUPS yang menyebutkan adanya self financingsebesar20% dari nilai kredit yaitu sebesar Rp.7.507.500.000, (tujuhmiliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidakmempertimbangkan kemampuan KUD Giri Tani dalam membiayaiself financing tersebut, padahal sesuai laporan keuangan yangdisajikan, nilai kas dan setara kas lainnya hanya sejumlahRp.317.405.000, (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima riburupiah) serta nilai piutang usaha Rp.2.015.000.000, (dua miliar limabelas
juta rupiah) yang dimiliki oleh KUD Giri Tani masih tidakmencukupi dana self financing yang harus disediakan sebesarRp.7.507.500.000, (tujuh miliar lima ratus tujuh juta lima ratus riburupiah);7.
tanggal permohonan 20 Februari 2012, tanggal pencairan22 Februari 2012, sebesar Rp.1.079.120.000, (Satu miliar tujuhpuluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudianPutusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 10ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1320011650661 atasnama PEPEN EFFENDI.Bahwa pada permohonan pencairan kredit tersebut, terdakwa bersamaRIZAL ZAINAL tidak meneliti kebenaran dokumen persyaratanpermohonan pencairan kredit, padahal pada kenyataannyabuktipengeluaran self
AGUS WIDIYONO
Terdakwa:
AMIRUDDIN als AMIR ak CEME
382 — 47
P.43/MENHUT11/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN SbwHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan KayuPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a jo.
P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo.
P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/II/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan, hasil hutan yang berasal dari hutan hak,tidak ada ijin kayu untuk kayu yang berasal dar hutan hak dan sudahmemiliki alas titel dan dibebani ha katas tanah, masyarakat wajibmelaporkan ke Dinas
dilakukan didalam kawasan hutan tersebut tidakada ijin penebangan dan tidak ada dokumen pengangkutan;Bahwa Terdakwa melanggar Undang undang nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan pasal 88 ayat (1)huruf a Jo pasal 16, pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo pasal 12 huruf e, Jopasal 82 ayat (1) huruf c, jo pasal 12 huruf c;Bahwa berdasarkan Permen nomor P.43/MenHutII/2015 harus memilikiSKSHHK ( Surat keterangan sah hasil hutan kayu ) ;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit secara Self
P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1
8 — 6
(Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 129/Padt.G/2019/PA. TSe
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
217 — 117
Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.
Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunKantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;.
Self Financing sudah ada ;4.
Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelis syarat Self Finanching telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
ELIYA SELFI
31 — 10
Bahwa seharusnya nama Ayah yang benar yaitu LADAN HAWADI,Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentinganPemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan danmenetapkan sebagai berikut :halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.KphMengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa ELIYA SELF!
Kabupaten Kepahiang meminta agarhalaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Kph Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeritempat domisili Pemohon;Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohonmengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebutdiatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkanmaka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohonsebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon ELIYA SELF
58 — 14
Divisi Self Employed Mas Market Manado Cq. SEMM(Danamon Simpan Pinjam Self Employed Mas Market) pasarBastiong, berkedudukan di Ternate ;Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;6. MENTERI KEUANGAN RI Cqg.Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq.KantorWilayah 16 Manado Cq.Kepala Kantor KPKNL, beralamatdijalan Manonutu Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;Sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;7. Hi.
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
uraian serta penjelasan tersebut diatas dapatdikemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat antara lain : Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengtenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ; Mengajukan permohonan keberatan ; Menyampaikan alasan keberatan ; Mengajukan peninjauankembali ; Mengajukan gugatan dan lainlain ; Mengajukan banding ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self
Print0330/WPJ.08/RP.03/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sedangkanakhir pemeriksaan Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2006 (viafacsimeile) dan panggilan menandatangani berita acara pemeriksaan padatanggal 17 Pebruari 2006 ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self Assesment,Penggugat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadaNegara, undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenanganyang
Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ;Mengajukan permohonan keberatan ;Menyampaikan alasan keberatan ;Mengajukan peninjauankembali ;Mengajukan gugatan dan lainlain ;Oo a9 5Mengajukan banding ;Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, Wajib Pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan
Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, wajib pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yangbesar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibankewajibanperpajakannya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harusdibayar ke Kas Negara.4.
1188 — 486 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis ... [Selengkapnya]
Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan serelahpengeluaran self financing sebesar Rp11,581 juta direalisasikan disertaidengan bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada Bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga denganfasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar dapat dioperasikandengan baik;d.
Masa hakSHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011;Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT.
BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Syahminal,MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Knumas telah memperkaya diri sendirimenyebabkan kerugian keuangan Negara cq. PT.
dandiserahkan kepada Bank;Disposisi faislitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama,dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progresfisik bangunan.
No. 2351 K/Pid.Sus/2016Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa fasilitas kredit yang diebrikan oleh PT.
44 — 16
Komputer Self Acces Student 4 Unit@ Rp. 4.500.000, = Rp. 18.000.000,8. Meja Student 9 Unit @ Rp.750.000. = Rp. 6.750.000,9. Meja Self Acces 2 Unit @ Rp.750.000, =Rp. 1.500.000.10. Meja Master1 Unit @ Rp.1.050.000, = Rp. 1.050.000,11. Kabel Instalasi1 Unit @ Rp. 3.600.000, =Rp. 3.600.000.12. Kursi Guru 1 Unit @ Rp. 1.250.000. =Rp. 1.250.000,13. Kursi Siswa40 Unit @ Rp.200.000, = Rp. 8.000.000.14. Sistem Instalasi Kabel 1 Unit @ =Rp. 2.000.000.Rp.2.000.000,15.
17 — 5
TSe(dua ratus enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPutusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA. TSe
6 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu Pemohon Banding melakukanpembetulan SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 dengan itikad baik dansuka rela serta sebenarbenarnya dengan kesadaran sendiri, sesuai dengansistem self assessment yang dianut oleh perpajakan di Indonesiasebagaimana telah diterangkan pada bagian Penjelasan UndangUndangNegara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan pada Bagian .
Umum Angka 3 yang berbunyi:Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndangUndang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehinggamasyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya dengan lebih baik;Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban PemohonBanding sebagai
64 — 14
Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama;SELF ATURROHMAH binti DIDIK, tanggal lahir 22 April 2004 (umur 16 tahun, 8bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun SumberKokap RT.002 RW. 016 Desa Pringgondani Kecamatan SumberjambeKabupaten Jember;Dengan calon suaminya:hal. 1 dari 10 hal.Salinan Penetapan Nomor 3255/Pdt.P/2020/PA.JrM. ALFIYAN bin MOH.
BAHRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SELF ATURROHMAH binti DIDIK tidak adahubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenalserta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahundianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yangsah;Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya perkawinan anak Para Pemohon bernama SELFI ATURROHMAHbinti
YUNIATI UNDARTI, SH
Terdakwa:
AHMAD TEGUH SANTOSO Bin SUTRISNO
88 — 27
Kemudian Saksi pergi kesanadan memergoki hubungan intim yang dilakukan antara Terdakwa denganSaksi SELF!
KASIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SELF, yangmana Saksi merupakan bude daripada Saksi SELFI dan tinggalbersebelahan rumah dengan Saksi SELFI; Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUMIYATI bahwa padahari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, sekira pukul 15.00 wib, bertempat dibelakang SD Negeri 1 Widang Dusun Mandungan RT.11 RW.03 DesaWidang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban telah terjadi hubunganintim Terdakwa dengan
NAJWA AULIA NILFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi YULIA, namun padaHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN TbnTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!
YULIA DWI SEFIYANA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi NAJWA, namun padaTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!
8 — 5
TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA. TSe