Tentang Penetapan NamaPenerima dan Besaran Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1683/SP2DLS/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Agustus 2016;1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :270/SPMLS/BTL/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Agustus 2016;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran Surat Pengantar Nomor : 270/SPPLS/BTL/1.20.05.2/2016Tahun

BAST HIBAH/DPPKAD/2016 tanggal 4 Agustus 2016;Halaman 3 dari 438 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN AMB13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/SP2DLS/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Nopember 2016;1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :730/SPMLS/BTL/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Nopember 2016;1 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran Surat Pengantar Nomor : 730/SPPLS/BTL/1.20.05.2/2016Tahun

Tentang Penetapan Nama Penerima danBesaran Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1683/SP2DLS/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Agustus 2016;1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 270/SPMLS/BTL/1.20.05.2/2016 tanggal 4 Agustus 2016;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran Surat Pengantar Nomor : 270/SPPLS/BTL/1.20.05.2/2016Tahun

Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016Tahun sampai 21 Juni 2004. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSemarang M.Thirig SH.Sp.NS.Sos.Mks. Nip.010082712 :;11.4.

ChiForm02/SOP/06. 8/2016tahun 2008 telah dijual kepada PENGGUGAT, oleh karenaitu pada tahun 2015 Turut TERGUGAT II menjadi sangatterkejut setelah mengetahui diatas tanah hak miliknya telahterbit Sertipikat HGB sampai dengan tahun 2008 TurutTERGUGAT I! masih memiliki tanah dan bangunan diatastanah tersebut:c. Turut TERGUGAT VI (Jasmin Ahmad) tidak pernah menjualtanah kepadaTERGUGAT /, letapi dalam SPHNo.593.2/1143/Gunungputri/95 seakan akan telah menjualtanah kepada TERGUGAT I seluas 880 m?:d.

No. 1396 K/Pid.Sus/2016Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan NotuenRapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, tidak tertera adanyapemberiaan kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahuntahuntersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yangmemberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukanpinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Drs.

No. 1147 K/Pid.Sus/2016Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RINomor 80 Tahun 2003.Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA UrumukaIll, tidak melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalamSurat Perjanjian Kerja dan selanjutnya guna keperluan pencairananggaran pekerjaan tersebut, Terdakwa bersepakat dengan JannesJohan Karubaba membuat laporan perkembangan pekerjaanperencanaan teknis DED PLTA Urumuka Ill yang isinya hanyamenyalin Laporan Perkembangan Pekerjaan

No. 1147 K/Pid.Sus/2016Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang penggantisejumlah Rp5.017.934.976,00 (lima miliar tujuh belas juta sembilan ratustiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang

Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Dengan demikian, perbuatan

No. 1992 K/PID.SUS/2016Tahun 2013 adalah bertentangan dengan Pasal 6 huruf b, huruf e dan hurufg Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo.

No. 2698 K/PID.SUS/2016tahun jamak yaitu kontrak dimulai tanggal 30 Juli 2009 dan berakhirpada tanggal 23 Oktober 2010 sehingga saat tender pekerjaan tersebutbelum selesai dan data pengalaman ini adalah sub bidang/bidangyang berbeda;Bahwa seharusnya Panitia Pengadaan tidak dapat meluluskan PT BimaPutra Bangsa KSO PT Citra Bangun Adigraha karena dalam dokumenkualifikasi dijelaskan dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dariperusahaan yang mewakili kemitraan (/ead firm) sedangkan PT Citra

No.1437 K/Pid.Sus/2016Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Handoko Lie selaku Direktur Utama PT. Arga CitraKharisma (PT. ACK) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum pemegangSaham tahun 2007, dan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. (diajukanpenuntutan secara terpisah) selaku Pj.

No. 1609 K/Pid.Sus/2016Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan SusunanKeanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBengkalis selanjutnya dirubah kembali dengan Keputusan Ketua DPRDKabupaten Bengkalis Nomor : 14 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Anggaran DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan dirubah kembaliberdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 22Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012

Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/2016Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana diaturdidalamnya Hak Fundamental, harus dihormati, tertib, damaidan apa alasan yang menjadi mogok, juga akibat gagalnyaperundingan hingga terjadi mogok;Baris strip kedua (vide halaman 391 putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN.Plk, tanggal 15 Maret 2016) berbunyi: Bahwa menurut Ahli inti dari mogok kerja adalah perjuanganburuh untuk menuntut haknya;Baris strip kedua

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah serta Lampiran II Huruf A angka 10 C sub.2a & 2q point 2d, 2f.

No. 2458 K/Pid.Sus/2016tahun anggaran sehingga tidak diperkenankan adanya Serah TerimaPekerjaan (PHO) dan masa pemiliharaan pekerjaan.

Nomor 2505 K/Pid.Sus/2016Tahun Anggaran 2013.

No. 2659 K/PID.SUS/2016tahun, dan lainlain yang kemudian memo/disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.M.Si denganmenandatangi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang seluruhnyadiambil dari penunjang penyelenggaraan tugastugas pemerintahanobjek belanja bantuan sosial organisasi sosial kemasyarakatan ;Bahwa belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yangdiperuntukkan untuk bantuan penunjang penyelenggaraan tugastugaspemerintahan tersebut, sebagian besar untuk

No. 59 PK/PID.SUS/2016tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,sebagaimana termuat dalam point 1 dan 2 dalam surat tersebut yaitu:1.

kegiatan iniadalah sebagai acuan dariPPK.Bahwa syaratsyarat umum kontrak diatur KAK diatur dalam Kepres80 Tahun 2003 beserta perubahannya, RAB diatur dalam SuratEdaran bersama antara Bappenas dan Menteri Keuangan.Bahwa di dalam kontrak ada biaya personil dan nonpersonil, halhalyang harus dipenuhi pada saat pembayaran ada di dalam RKS ataudi dalam syaratsyarat umum kontrak yang diatur oleh PPK.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh POLDA untuk memberikanketerangan ahli mengenai Master Plan Kota Medan tahun 2016Tahun

SAKSI pada tahun 2007(belum Balik Nama) yangdiperoleh tahun 2007 (objek 27)30 FotoCopy sertifikat Hak Guna Bahwa objek Diberi tanda P.30Bangunan No. 20173/Mangasa tersebut dibeli oleh(dilegalisir), yang terletak Jalan ALMARHUMmallengkeri , atas nama dengan PenggugatALMARHUM yang diperoleh pada tahun 2016tahun 2016 (objek 28)31 Foto lokasi yang terletak di jalan Bahwa objek Diberi tanda P.31Toddopuli 2 Perumahan tersebut dibeli olehMillenium Village No. 8, ALMARHUM Kelurahan Pandang, KecamatanPanakkukang

No. 173 K/Pid.Sus/2016Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Selanjutnya disebut "UndangUndang Koperasi") dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Selanjutnya disebut "PPModal Penyertaan");Majelis Hakim Agung Yang Mulia,Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 46 Ayat(1) UndangUndang Perbankan dalam perkara a quo karena KoperasiCipaganti Karya Guna Persada adalah berbadan hukum Koperasi, sehinggaterhadap Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

BAHANA PRIMA NUSANTARA. tanggal 10 Agustus2016.g) SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016tahun 2016 tanggal 6 September 2016.h) Kwitansi pembayaran sebesar Rp 3.245.971.800 tanggal 6September 2016.Halaman 45 dari 255 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbri) Ringkasan Surat Perjanjian /Kontrak tanggal 6 September 2016.j) Surat pernyataan Penggunaan Dana tanggal 6 September 2016.k) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen tanggal tanggal 6September 2016.!)