jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugatdengan dalildalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Bahwa obyek sengketa yaitu bagian sisi keliling (sisi bagian luar) DanauTappareng Nusae bagian sebelah barat seluas + 12,50 Ha yang satu kesatuandengan bagian sebelah timur seluas + 12,50 Ha sehingga keseluruhannyaberbentuk lingkaran seluas + 25 Ha adalah kawasan danau milik negara/pemerintah yang tidak menentu luasnya pada setiap tahunnya sebab tergantungpada pasang surutnya

Hal tersebut bertolak belakang dengan eksepsi Tergugat yangmenyatakan bahwa luas obyek sengketa tidak menentu setiap tahunnya sebabtergantung pada pasang surutnya air, sehingga eksepsi Tergugat mengenai luasobyek sengketa tidak menentu setiap tahunnya sebab tergantung pada pasangsurutnya air tersebut juga harus ditolak;Menimbang, bahwa Tergugat lalu mendalilkan bahwa pada tahun 2014Tergugat tidak sendirian mengambil hasil obyek sengketa melainkan bersamasama dengan masyarakat setempat diantaranya

Kadangkala ada pasang surutnya kadang rami kadang jugasepi. Yang namanya jualan pasti tidak bias ditentukan hasil penjualannya.Dulu saya pernah bilang, berapa hasil penjualan kita harus menerima danmensyukur berapapun itu;5.

Bunyi keputusan ini telahmengadaada dan tanpa didasari ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku mengenai sifat berlaku surutnya suatu keputusan, apalagi jika dihitungdari satu bulan sejak keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukumtetap tanggal 14 Mei 2013 (Nomor: 517.k/Pid.Sus/2013) hingga dikeluarkannyakeputusan pemberhentian tanggal 17 Nopember 2016 maka keputusan a quoberlaku surut selama lebih dari 3 (tiga) tahun.

Bahwa pada Point 8 Penggugat mendalikan bahwa bunyi dalam diktum kesatuKeputusan TUN in litis mengenai Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 16 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2017/PTUNPLGterhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah mengadaada dan tanpa didasariketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai sifat berlaku surutnya suatukeputusan, apalagi jika dihitung dari 1 (satu) bulan sejak

Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undanganpada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ PemberhentianSementara Pegawai Negeri; Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanPemohon dengan L**** bin G**** atas asas tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanpemohon dengan #namaatas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/permikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun

Tidak benar karna Tergugat punya tanggu jawab biaya anak di ponpes dansekolah, kebutuhan seharihari masalah hasil laut aja ada pasang surutnya. Sayaberusaha bangkit bermacam usaha Tergugat jalani. Modal usaha Budi Daya JamurTiram tapi belum berhasil . Saya terbelit hutang untuk menutup hutang Tergugatusaha Tergugat bermacammacam cara akhimya yang nagih pun nagih ke istriTergugat.

Bahwa tidak benar sejak 2012 hubungan antara Tergugat dan Penggugatdalamkondisi berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan akanhidup rukun lagi,menurut Tergugat pada sekitar akhir tahun 2012 memangada terjadi gangguan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ,tetapi halini menurut Tergugat masih merupakan hal yang wajar terjadi yang manaada pasang surutnya perjalanan kehidupan dalam kehidupan berumahtangga,menurut Tergugat kehidupan yang rukun masih sangat bisa terciptabila Tergugat dan

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

dengan penggugat dantergugat ;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,yakni ibu kandung dan paman penggugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkanmateri keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebihdahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan pemohon dengan XXatas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, makamenurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangatterkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya(dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Quran Surat AnNisa

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum,karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaitusepupu Penggugat yang dianggap lebin mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak berperkara serta pasang surutnya perjalananbahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami ister!

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telan mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya