RPS sertamembuat perjanjian kerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa BudayaPampang), yang tumpang tindin dengan lokasinya Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI.

RPS serta membuat perjanjiankerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa Budaya Pampang), yangtumpang tindin dengan lokasinya Terbanding semula Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI;Bahwa dengan demikian, dalam surat perjanjian kerja sama tanggal 12 April 2013tersebut, obyek perjanjiannya tidak jelas.

para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di petamaupun di lapangan karena tidak ditetapkan dengan jelas padapersil bekas hak erfpacht mana yang dimaksudkan dalam acarapengeluaran tersebut, dan sementara itu 1551 KK petani belummenguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagian tertentu yang diberikan HGU, tumpang tindih dengan arealobyek landreform yang telah lebih dahulu ditegaskannya (tahun 1981),begitu pula tumpang tindin

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dstBahwa dalam posita gugatan no. 12 s/d 15 ..dst, Para penggugat telahmendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437,204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18101980 No.DA/218/SK/HM/1980dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981dan merasa terhadapsertipikatsertipikat tersebut masuk/tumpang tindin

Putusan Nomor 225 K/TUN/2014Tbk. yang dihidupkan tersebut tumpang tindin dengan kuasakuasapertambangan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya;Bahwa yang pasti secara faktual Pemohon Kasasi telah menempuhsesuai prosedur hukum dan tidak tergesagesa dalam mengambil suatutindakan hukum dalam menerbitkan surat keputusan pembatalan danpencabutan (quod noun) objek gugatan sesuai putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga keputusan tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuri libeli) :Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindin antara bentuk GugatPerwakilan Kelompok (Class Actiori) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002dengan Gugatan Konvensional yang juga kacau dan tumpang tindih antarabentuk gugat individual dengan bentuk kumulasi (Samenvoeging) sepertidijelaskan dibawah ini:1.

Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun1991) bagian V angka 3;Walaupun pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa adalah PT.Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yangkepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum daridiberlakukannya / dikeluarkannya objek sengketa, karena area ataulokasi atau wilayah Hak Operasi Produksi yang tercantum dalam objeksengketa seluruhnya tepat berada di dalam atau di atas ataumenumpang tindin

Halini membuktikan bahwa ketidakcermatan dan pengabaian obyektifitasoleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengakibatkanketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara, dalam hal initerjadinya tumpang tindin antara objek sengketa dengan IUPEksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga secara hukum (mutatis mutandis) objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat juga

Maka salah satu cara adalah memintabukti Sertipikat dari para pihak lalu direkam kembali dengan bukti fisik danlapangan, jika ada masalah tumpang tindin atau sebagainya itu masalah laindiluar pengukuran;Bahwa jika terjadi sertipikat tumpang tindih yang pertama kita lakukan adalahpenelitian, dari kedua sertipikat mana yang sertipikat yang lebih dahulu, yangkedua kami akan meneliti proses penerbitan 2 sertipikat tersebut Sesuai apatidak, itulah yang akan kami rekomendasikan kepada pimpinan, dan sepanjangpara

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebagian bidangtanah sebelah selatan di atas lokasi tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1287milik Tergugat II Intervensi ternyata diterbitkan sertipikat hak milik nomor 2701atas nama Penggugat sehingga diatas lokasi tanah milik Tergugat II Intervensiterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat yangditerbitkan Sertipikat Hak Milik 2701 tersebut overlapping seluas 605 M2 diatastanah milik Tergugat II Intervensi (vide Berita Acara

Bahwa pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan yangditerbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat II Intervensi, tidak adatumpang tindin dengan peta WIUP PT. Benliz Pacific Mustika5. Bahwa berikut ini koordinat dan Peta WIUP PT.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Tergugat menerbitkan objekgugatan dan pada tanggal 14 Juli 2017 Penggugat II Intervensimemperoleh objek gugatan dan ternyata ada tumpang tindin WIUP objekgugatan terhadap WIUP Penggugat IIntervensi ;7. Bahwa Penggugat II Intervensi memetakan WIUP yang tumpangtindin sehingga diperoleh peta dan koordinat yang adalah sebagai berikut: oegi2Wapoga*@Napan (1a 1~ Poronai 2NA1i,i~glaharewau ,0 5Moawhaw oUsihee Koordinat Tumpang Tindih1. S3 02 28.0/E136 15 00.02.

PTUN.SBY.Halaman 33 dari 56 Halaman. kesalanan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;. kesalahnan dalam proses/prosedur penerbitan Sertipikat HakTanggungan;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;. kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;i. tumpang tindih hak atas tanah;j. tumpang tindin

tidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak PakaiNomor 01109/Pousu jaya an. Pemerintah Republik indonesia Cq KepolisianNegara Republik indonesia seluas 125.000 m2? .

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat menyangkutadanya sertifikat hak milik yang di dalilkan oleh Penggugatadanya tumpang tindin antara sertipikat hak milik No. 156/Bailang dan Sertipikat Hak Milik No. 1206/ Kelurahan bailang,dimana dalam dalil gugatanya Penggugat memperolehsertipikat hak milik No. 156/ bailang tersebut diperoleh dengancara menang lelang dari PT.

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGuntuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutanpengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datangbersama anaknya yang

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGLUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untukmembicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksiMARJONI Bin Usman datang bersama

Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yangtidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangantertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi DaerahBener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3)berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener MeriahNomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebin dahulumenempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindin

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017yang lain, yakni asas kepastian hukum (Legal Certainty);Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguandan tidak terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanperpajakan bagi Wajib Pajak;bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG PROJECTmemiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalamketentuan

libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin

PN.Klaanyang di jawab saksi Anita Sari enggaklah bang saya gak mau, karenasaksi Anita Sari tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan saksi AnitaSari lalu terdakwa ajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa ajak nontonFilm BF lalu terdakwa kasih Pil KB warna kuning dan terdakwa suruh minumdengan air setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Anita Sarisehingga telanjang bulat lalu terdakwa rebahkan di atas kasur dankemudian terdakwa cium seluruh tubuh saksi Anita Sari dan terdakwacumbu lalu terdakwa tindin

Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin sebagaimana dimaksud :Di atas Sebidang Tanah seluas 7.123 m2 dengan batasbatas Tanah: Sebelah Utara : 110 m dengan Kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah Masyumi Sebelah Selatan :93m Bandar Sebelah Barat : 32/35 m dengan Kawasan perlindungan mangroveDi atas Sebidang Tanah seluas 20.000 m?

Kalman Bora sehingga memicu terjadinyatumpang tindin kepemilikan dan rawan terjadinya pertengkaran/perselisihan;j. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005 terbit Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 71 a.n. Ferany Yohana Kelurahan Karang Joang yangditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor PertanahanBalikpapan yang tidak menggunakan alas hak yang sah dan tanggal 28April 2006 diterbitkan sertifikat a.n. Inara, M.

halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan instansipemerintahan (pihak BPN) yang menerbitkan Sertifikat yang diajukan olehPembanding/Tergugat sebagai bukti dipersidangan tidak pernah dihadirkanbaik sebagai saksi untuk melakukan klarifikasi terkait penerbitan alas hak yangdiajukan Pembanding/Tergugat, yang mana hal tersebut sangatlah pentinguntuk mengetahui fakta hukum tentang pertimbangan judex factie terkait alashak yang dinyatakan tumpang tindin

;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT

JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.