Ditemukan 1384 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terdapat terdapata terrdapat tempat tepat temapat terapan ternpat tewarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 9 Januari 2012 — MARJUNI Bin ISMAIL
159 — 31
  • terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Nunukan ;Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 622 Tahun 2010 tanggal 18Agustus 2010 yang telah di perbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 781 Tahun2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri SipilDaerah Kab Nunukan Tahun Anggaran 2010 telah ditentukan guru penerima TunjaganProfesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 119 orang darijumlah tersebut tedapat
    selaku bendahara pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Nunukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 622 Tahun 2010tanggal 18 Agustus 2010 yang telah di perbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 781Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai NegeriSipil Daerah Kab Nunukan Tahun Anggaran 2010 telah ditentukan guru penerima TunjaganProfesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 119 orang dari jumlahtersebut tedapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 29 Januari 2013 — SOLIKIN vs KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
69 — 35
  • KecamatanBalongbendo Kabupaten Sidoarjo yaitu. apakah masa jabatan Penggugat sebagaiPerangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun tetap 10 (sepuluh) tahun sebagaimanasurat keputusan pengesahan dan pengangkatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 36ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 sehinggaPenggugat dapat diberhentikan pada tahun 2012 setelah habis masa jabatannya atauapakah masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusundisesuaikan dengan ketentuan yang tedapat
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MUBALEQ BUDIWIYONO
2.ENDANG WIDATI
Tergugat:
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH JAWA TENGAH CQ PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK SENTRA KREDIT KECIL SOLOJAWA TENGAH
42 — 8
  • Atas ciderajanjinya tersebut TERGUGAT telah mengirimkan Surat Teguransebagaimana disebutkan di atas ;14.Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 Akta Pembebanan Hak Tanggunganyang tedapat dalam masingmasing Sertipikat Hak Tanggungan yang telahdibuat, TERGUGAT berwenang untuk melakukan pelelangan atas obyekHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2019/PN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. HEROTAMA INDONUSA diwakili oleh : Wisnu Wisaksono (Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
234 — 125
  • Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluhdua) P3MI setelah dilakukan verifikasi, tedapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu)P3MI yang telah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, danterdapat 111 (seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian,termasuk Penggugat. P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian tersebuttelah dilakukan tindakan yang sama yaitu Pencabutan SIP3MI;Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi dasar gugatanPenggugat adalah:1.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 302/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : T. CHANDRA KURNIAWAN Diwakili Oleh : Dr. Solehoddin,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat I : Bupati Tulungagung
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tulungagung
Terbanding/Tergugat III : PT. Prima Nugraha Agung
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY JUANDA
Turut Terbanding/Penggugat III : HARTONO HALIM
Turut Terbanding/Penggugat IV : WONG LIE ING
Turut Terbanding/Penggugat V : ANDRIAS HADI KRISDIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : LEXY KUSWIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : KO LOK EK garis miring EKO LUKITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANDIK WIJAYA
Turut Terbanding/Penggugat IX : LIOE PIK LAN
Turut Terbanding/Penggugat X : NIKEN KARTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat XI : Musa
Turut Terbanding/Penggugat XII : LOENI WATI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ELISA SWIYANI,ONG
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SOFIA CHRITIANA
Turut Terbanding/Penggugat XV : DANIEAL PINGARDI YOEWONO
Turut Terbandin
167 — 69
  • Lilik rahayu, Dkk;4.12.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur diSidoarjo tanggal 15 Mei 2015 dalam rangka PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenTulungagung tahun 2014, tedapat temuan yang perlumendapatkan perhatian dan penyelesaian, yaitu : PemerintahKabupaten Tulungagung belum meperoleh kontribusipemakaian kekayaan daerah atas pemanfaatan tanah danHal. 30 dari 59 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
149 — 80
  • Termohon);Berita Acara Penyitaan Tanggal 29 Maret 2018 (P4, berupa fotokopi, asliSurat ini ada pada Termohon);Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Tanggal 29 Maret 2018, Nomor :STPBB/542/DIK.01.05/23/03/2018 (P5, berupa fotokopi, asli Surat ini adapada Termohon).Seluruh barang dimaksud (ada pada Termohon), sebagai berikut:A.Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 20181) 1 (satu) Bundel dokumen print out REKAPITULASI RESUMEKONTRAK SKPD PER 31 DESEMBER 2016;2) 1 (satu) lembar dokumen print out yang tedapat
    Sel.Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Tanggal 23 Maret 2019Nomor:STPBB/502/DIK.01.05/23/03/20181)2)3)4)))6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)1 (satu) Bundel dokumen print out REKAPITULASI RESUMEKONTRAK SKPD PER 31 DESEMBER 2016;1 (satu) lembar dokumen print out yang tedapat tulisan tanganDaftar Pekerjaan: Pembangunan Kantor Bappeda (Kaspul Anwar),Ruang Perawatan Kelas Ill (Kaspul Anwar), PengadaanPerlengkapan/Penunjang Ruang Perawatan Kelas III;1 (Satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Keuangan;1
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 293/Pid.Sus/2015/PN.Plk
Tanggal 29 September 2015 — KARDINAL PAPUTUNGAN Bin SULAIMAN PAPUTUNGAN, DK
36 — 4
  • ASEPUDIN dari Kalbar 2(dua) kali masingmasing sebanyak 10 (sepuluh) kantong seharga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dan pada waktu ditangkap tedapat barang bukti berupa (satu) paket Shabu, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru dengan nomor GSM081258172755, 1 (satu) lembar aluminium foil pembungkus Shabu dan sobekanplastik hitam pembungkus Shabu serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomorGSM 0815350304441 dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89PK/TUN/2008
Tanggal 12 Maret 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dkk. ;. NY. SUSUNA DEWI
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikiantidak tedapat kesalahan prosedur penerbitan SuratSurat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara in casu penerbitan Sertifikat HakHal. 41 dari 49 hal. Put. No. 89 PK/TUN/2008Pengelolaan No. 1/Kuningan Barat atas nama Pemohon Peninjauankembali IV) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya putusanMahkamah Agung No. 75 K/TUN/2008 tertanggal 4 Juni 2008 untukdibatalkan ;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 24 April 2015 — HERI SUSANTO KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
41 — 14
  • Saksi SUTAJI HADI WINOTO, pada pokoknya menerangkan: Bahwa didesa Kesamben tedapat kekayaan desa sumber pendapatan desasebagai berikut :Tanah Kas Desa /bengkok Kesamben;Bangunan untukTerminal Desa kesamben ; Bangunan ruko untuk pasar tradisional DesaKesamben : Kios Desa :Bahwa pada saat Saksi akan menjabat sebagai Kepala Desa KesambenKecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dilakukan pelantikan oleh BupatiBlitar pada tanggal 13 Desember 2013 ;Bahwa dalam memori serah terima tersebut ada tanah kas desa
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Waris Islam
Register : 15-12-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PA SITUBONDO Nomor 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit
Tanggal 2 Oktober 2012 — PENGGUGAT & TERGUGAT
124 — 26
  • Oleh karena tedapat cacat formil dan tidak tergambarnominal yang di jadikan tuntutan menjadikan uang bengkel sebesar Rp. 130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah) harus ditolak;58 Menimbang,bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayarpenebusan dirinya kepada Penggugat Rekonpensi, tuntutan tersebut telah kadaluwarsakarena tuntutan penebusan yang dalam bahasa figih di sebut sebagai khulu adalah suatuperkara khusus yang memeriksa tentang perkara khulu yang sebab dan klausulnyadisebutkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 29 /Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel
Tanggal 31 Juli 2017 — 1. Ir. Budi Indradi Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya G/1135, RT.008/RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Ir. J. Harry Karnali, swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Barat III/48, RT.009/RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Dokter Agus Suryadi Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kosambi No. 15, RT.013/RW.003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. Lanny Julianti Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pala No. 148, RT.003/RW.005, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Henky Gunawan Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pala No. 148 B, RT.004/RW.005, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Oky Kurniawan Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah 18 Blok B 8/12B, RT.009/RW.13, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; 7. Hendra Irawan Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kosambi No. 15, RT.013/RW.003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; 8. Budiman Kamili, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pala No. 148, RT.003/RW.005, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; 9. Henny Julianti Kamili BSC, swasta, bertempat tinggal di Jalan Waru No. 27, Tomang, RT.013/RW.003, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada REINIER MAYAS, SH, ALBERT JOENIO, SH, GERALD AKHTA, SH dan AXEL, SH Advokat-Advokat, berkantor pada Kantor Advokat “REINIER, ALBERT & REKAN”, beralamat di Jalan Boulevard Timur Blok NB I No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2016 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dibawah nomor: 169/SK/HKM/I/2017 tanggal 19 Januari 2017; Selanjutnya sebagai Para Penggugat;
336 — 226
  • terdapatPenggugat maupun Tergugat, turut Tergugat dan Turut Tergugat Il ('merupakan ahli waris dari Tahir Kamili) yang pada intinya bersermenyetujui penjualan tanah dan hotel Koneng sari kepada Teddy Lukmdengan harga yang telah disepakati;Menimbang, bahwa dalalm adat Tionghoa juga terdapat kebia:kalau anak tertua lakilaki akan mendapat tanggung jawab yang demikian ksehingga hampir seluruh harta milik orang tua nya akan diberikan/ dnamakan anak lakilaki tertua hal ini dimaksudkan agar anak lakilaki tedapat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 8 April 2015 — ROSMALIA S.Pdi Pgl LIA
49 — 9
  • Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Terdakwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) ExamplarLaporan Pelaksanaan Program Kompensasi PenguranganSubsidi (PKPS) BBMBantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan April s/d Juni 2009 Nama SekolahMTsN Balai Selasa.
    Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) ExamplarLaporan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)137BBM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan Juli s/d September 2009Nama Sekolah MTsN Balai Selasa.
    Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti aturan yang tedapat dalam BukuPanduan BOS yang memperbolehkan bahwa Dana BOS dapat dipergunakanuntuk pembayaran Guru Tidak Tetap. Bahwa pada barang bukti berupa 1 (Satu) Examplar Laporan PelaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Bantuan OperasionalSekolah (BOS) Bulan Juli s/d September 2009 Nama Sekolah MTsN BalaiSelasa, terdapat kwitansi pembayaran dari Kepala MTsN Balai Selasabanyaknya uang Rp. 5.940.000.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama Wakaf
Putus : 27-08-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM
Tanggal 27 Agustus 2013 — Penggugat - H. LALU ACHMAD, SH. - LALU DARWISAH, S.Pd. digantikan oleh LALU ZAMRONI HAMDI, SP Tergugat - HAMID ALWI ALKAF - ANHAR - HASIBUAN ABDELLAH HUSEN - SURIADI - HAJI HUSNI - HAJI ALI ALKAF
217 — 138
  • Dan Lalu Darwisah, S.Pd. tidak benar karena sejarah1811.yang mereka ceritakan pada Surat Gugatan tersebut pada lembar ke4 poin 8, 9, 10.2 menjelaskan kebohongan atau palsu.Dalam surat gugatan tersebut tedapat banyak sekali kejanggalankejanggalan yang kami dapati antara lain :Saudara Penggugat Haji Lalu Achmad, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-10-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 26 Oktober 2010 — Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc.Eng Bin KARSONO, DKK ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,;Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwalll tedapat kerugian Negara sebesar Rp 994.750.000, (sembilan ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutJaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalahmerupakan pembebasan yang tidak murni;mengenaialasanalasandari Pemohon Kasasi: TerdakwaIll danJaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Il dan Ill: Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa Ill : Rita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-06-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Februari 2017 — YAYASAN KARYA DHARMA DAERAH MAKASSAR (YKDDM);1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (MENRISTEKDIKTI), 2. YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR
58 — 29
  • Padapasal 18 ayat 2 yang berbunyi pemimpin PTS menyampaikan alasanperubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS kepada Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.Bertentangan dengan AzasAzas umum Pemerintahan yang baik (benar)karena tedapat beberapa alasan dan fakta bahwa dalam mengeluarkan SuratKeputusan Tergugat samasekali tidak memperhatikan AzasAzas umum Pemerintahan, termasuk AzazPencapaian Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang UndangDasar 1945 sebagai berikut
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 27-03-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 8/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 12 Nopember 2013 — MANENG Dg. JINNE VS 1. Pr. HAWIYAH DG. NGATI BT. SAMAD. 2. Pr.HANIKA BT SAMAD. 3. Pr. NANNANG BT SAMAD. 4. Lk TONI GUNAWAN. 5. Lk. SAMPARA DG NYAMPA. 6. Lk LIONG BIN SAMPARA. 7. Lk SATTU DG JARRE. 8. Lk BASO DG NGOPA. 9. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.
80 — 12
  • secara jelas dan rinciperbuatan manakah yang dilakukan oleh tergugat IX yang dianggap melawanhukum.Bahwa seandainyapun benar (quad non) telah terjadi perubahan nama wajibpajak dalam SPPT PBB, hal tersebut merupakan kewenangan tergugat IX dalamrangka tugas dan fungsinya yang diamanatkan oleh UU PBB (fiscal kadaster) danHalaman 34 dari 61 halaman Putusan Perdata No. 08/ Pdt.G/ 2013/ PN.TK.tidak akan mengakibatkan berubahnya status kepemilikan atas objek tanah yangdisengketakan (recht kadaser)Dalam hal tedapat
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama
Register : 16-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 3219/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 8
  • Bahwa terhadap gugatan replik Penggugat Rekonvensi posita 4ayang menyewa toko tedapat kekeliruan dalam pengetikan karena yangbenar adalah uang Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) bukan untuk3 (tiga) tahun namun Rp1i1.000.000.00 (Sebelas Juta Rupiah) untukmenyewa selama setahun dan rumah tersebut disewa selama 3(tiga)tahun jadi total di bayar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah),dan Penggugat Rekonvensi sap membuktikannya di dalam sidangpembuktian;b.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-03-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN MALANG Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat:
1.Ny. MERIYATI ditulis juga MERYATI
2.LOEDI HARIANTO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KOTA MALANG
2.EKO BUDI SISWANTO
86 — 36
  • lebih lanjut tentanggugatan rekonvensi tersebut diatas, maka harus diketahui tentang pengertiangugatan rekonvensi yang diatur dalam ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIRyang maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv,gugatan rekonvesi adalah gugatan balik atau gugatan balasan yang diajukanTergugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, gugatanrekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untukdiakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat: Tedapat
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
NORMA OHORELLA
Tergugat:
PT. RAJAWALI
152 — 75
  • menjelaskan ketiga tanda tanganyang mana. dimaksudkan, sehingga menjadi kekaburan dalammenyampaikan sesuatu dan sudah jelas bahwa yang namanya RisalahPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dikeluarkan olehMediator Resmi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku;Bahwa, Tergugat sampaikan dalam perkara nomor 12/PdtSusPHI/2020/PN Amb yang sedang berjalan saat ini tidak terdapat cap DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan Perkara yang telahdicabut nomor 11/PdtSusPHI/2020/PN.Amb tedapat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-11-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL
Tanggal 21 April 2016 — 1. Hj.Noenoen Zainun (Istri almarhum H. Abdul Salim, AS) 2. Sylvie Arizkiany (anak almarhum H. Abdul Salim AS) 3. Zaki Jaya Perkasa (anak almarhum H. Abdul Salim AS) 4. Sukma Rasulina (anak almarhum H. Abdul Salim AS) 5. Andrie Fuad (anak almarhum H. Abdul Salim AS) Lawan 1. Djamal Bisir 2. Widyatmoko SH 3. Agus Madjid 4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administratif Jakarta Selatan
95 — 48
  • Penggugat Rekonpensi tegaskan fakta hukum bahwa PenggugatRekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentukapapun dan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada TergugatRekonpensi, justru Tergugat Rekonpensi lah yang tidak melaksanakankewajibankewajiban hukumnya kepada Penggugat Rekonpensi, karena tidaksegera menyerahkan objek jual beli kepada Penggugat Rekonpensi dan jugaalasanalasan lainnya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;14.Selain itu penting juga untuk kami tegaskan bahwa tedapat