Ditemukan 107 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anakota anarota andirkota antaresta antarista anakkota antarata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/TUN/2015
Tanggal 23 September 2015 — GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS SUMADI DAN KAWAN-KAWAN
273 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur keretaapi lintas utaraselatan (pengumpan) Pulau Jawa; danc.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)
111 — 52
  • Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa,Majelis Hakim tetap akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturanperundangundangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasisistematis); Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun2008 Tentang Guru : Pasal 62 menyebutkan : (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerahdapat = dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten = atau antarkota,antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
366 — 266
  • pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringanjalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yangterpadu dengan:a, Jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa,Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas SelatanPulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan LintasSelatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan; Jaringan jalur kereta api antarkota
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1310 — 3964
  • Beberapa faktor yang menentukan dalamketersediaan produk tersebut adalah kebijakan perusahaan,biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturanyang membatasi alu lintas perdagangan antarkota/wilayah.;(Cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dariPemohon Keberatan);Berdasarkan penjelasan tersebut, pasar geografisditentukan berdasarkan ketersediaan produk yang menjadiAnalisa.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Umum
Register : 30-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pga
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ALFIAN,SH
Terdakwa:
M. Rizaldy bin Hasyimi Amin
151 — 115
  • Saudara Feri Agus) dalamkeadaan sehat.Halaman 60 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN PGABahwa Saksi Muktaridi mengecek fungsi pengereman dan secarakeseluruhan, termasuk saat itu Saksi Muktaridi mengganti dudukan mesin.Bahwa tidak ada jadwal tetap untuk keberangkatan armada pada PT.Sriwijaya Pratama Express, namun sebelum berangkat, para sopirditanyakan kesiapannya terlebih dahulu.Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sistem Managemen KeselamatanPerusahaan Angkutan dan Standar Minimal Pelayanan Angkutan AntarKota
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
92 — 26
  • Si serta pengakuan terdakwa Drs.Fikri Hakimi, MAP Bin Mahesta tidak melaksanakan tugas,fungsi dankewenangan dalam kedudukannya sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah yangdirencanakan untuk pembangunan 2 buah terminal tipe C Sub Terminal AntarKota Pemerintah Kab.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3158 — 1641
  • Tentang : Cipta Kerja
  • kemitraan;g. mengoordinasikan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup lintas kabupaten/kota;h. melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan kebijakan tingkatkabupaten /kota;i, melakukan pembinaan dan pengawasanketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;j. mengembangkan dan menerapkan instrumenlingkungan hidup;k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja samadan penyelesaian perselisihanantarkabupaten/antarkota
    bergulir; dan7 Ao oFtanggung jawab sosial perusahaan.Bagian KesepuluhPartisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur PublikPasal 103Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam UndangUndangNomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 53A...SK No 052090 ASK No 052091 A(1)(2)(3)(1) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 588 Pasal 53AJalan Tol antarkota