Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUK EENAM :Bahwa ia Terdakwa Irvan Latief ST MM baik bertindak secara sendirisendirimaupun secara bersamasama dengan orang lain yakni terpidana Ir.

Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;ATAUK E TUJUH :Bahwa ia Terdakwa Irvan Latief ST MM baik bertindak secara sendirisendirimaupun secara bersamasama dengan orang lain yakni Ir.

Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahansebagian tahap pekerjaan; atauk. saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikantagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagaiPemungut Pajak Pertambahan Nilai.. Bahwa pengenaan STP Pasal 14 ayat (4) kepada Penggugatdidasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1a) UU PPNjo. KMK Nomor 563/KMK.03/2003 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf dPerDirjen Nomor 13/Pj/2010, dengan uraian di bawah ini:Halaman 21 dari 27 halaman.

10950 / NNF / 2016 tanggal 30November 2016 dengan kesimpulanbahwa barang bukti Nomor : 022" "2""e 14197 / 2016 / NNF : satu kantong plastic berupa kristal warnaputin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika; 2+ 20 200 200 son nnn enn een anePerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAUK

Keadaan memaksa (force majeur)/ kahar;I: Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganttanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan

Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet ;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa(force majeur)/kahar;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olh Penjual/PemilikBarang ; atauk

Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk.

prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yangsalah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk

Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang. Pasal 31 berbunyi Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapatdilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :a. Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

Saat penerimaan pembayaran termin dalam halpenyerahan sebagian tahap pekerjaan; atauk. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikantagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagaiPemungut Pajak Pertambahan Nilai;f. Bahwa pengenaan STP Pasal14 ayat (4)kepadaPenggugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13ayat (1a) UU PPN jo.

Nilai Limit yang dicantumkan delam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penatapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.

Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.7. Bahwa meskipun dalam pelaksanaan lelang terhadap obek sengketa padatanggal 22 Mei 2014 ada keberatan dari Penggugat, namun oleh karenatidak memenuhi ketentuan pada Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangJo.

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PenanjianPenghindaran Pajak Berganda;Halaman 27 dari 32 halaman.

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan

., M.Si dan LULUK MULJANI selakupemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengankesimpulan barang bukti nomor 14504/2015/NNF s/d 14565/2015/NNF adalahbenar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 ; wen nen ene nee nen nen nee eee nee nee ATAUK EDU A nnnnnnnnnnnnnnnenen nen nnnnnecnnnanecnnnennnennnnnenennen

yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukkan atau pembelian kaueling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk

yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukkan atau pembelian kaueling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk

aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g) Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet ;halaman 5 Putusan Nomor : 1057/Pdt.G.BTH/2018/PN.Sbyh) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan ;i) keadaan memaksa ( force majeur )/kahar ;j) Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olh Penjual/Pemilik Barang ;atauk

Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;6. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;7.