Jika Kreditur dalah hal ini TERGUGAT tidakmenyerahkan agunan/jaminan itu maka tindakan TERGUGAT adalahbertentangan dengan sikap yang baik dan sepatutnya dalam masyarakat;Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum,TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1365 KUHPerdata; Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawaKerugian itu) karena kesalahannya untuk menggantikan Kerugiantersebut.

Juncto Pasal 1366 KUH Perdata; Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian ataukurang hatihatinya;Berdasarkan uraian diatas patut dan beralasan hukum jika PENGGUGATmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum ( onrechmatige daad ) yang merugikan PENGGUGAT.Halaman 12 dari 21 halaman Put.

Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat dari PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) TERGUGAT, adalah sebagai berikut :22.1. Kerugian Materiil :22.1.1. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan olehmitra kerja PENGGUGAT dalam hal ini PT.

dapat ditagin secara sekaligus lunas;Bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan dengan mendasarkan pada buktibukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkarainit dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada bantahan/verzet,banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT;3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGATagunan/jaminan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT, yaitu sebagaiberikut :3.1. Sebidang tanah Pekarangan terletak di Jalan Diponegoro, KelurahanBugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NusaTenggara Barat. SHM no. 1163 luas tanah 355 M2 atas nama: RijkiRandani (Direktur PT. Bangun Alam Samawa dan Anak KandungNuraini).3.2.

Penggugat Keliru Menarik Pihak Tergugat HI Dalam Gugatannya ( EkseptioError In Persona )Bahwa tindakan Pihak Penggugat yang menarik Pihak Tergugat III dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )adalah suatu tindakanyang keliru.

Hal ini dikarenakan Pihak Tergugat III sebenarnya tidak terkait samasekali dengan obyek permasalahan berupa Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.Adapun Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) sebagaimana yangdidalilkan oleh Pihak Penggugat tersebut ( quad non ) kiranya hanyalah melibatkanPihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II semata, tanpa ada kaitannya sama sekalidengan Pihak Tergugat III.Sebab berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Hal ini disebabkan karena dalam dunia hukumperdata itu sendiri dikenal adanya perbedaan yang mendasar antara PerbuatanMelawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) dengan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa ( Onrechmatige Overheidsdaad ).

Dalil Penggugat yang menyatakanHalaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor: 64/PDT/2014/PT.SMRbahwa Pihak Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad ) adalah suatu dalil yang keliru dan tidak tepat mengingatkedudukan Pihak Tergugat III adalah sebagai Badan Pemerintah( Penguasa ) dan bukanlah sebagai Subyek Hukum Pribadi.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa Pihak Tergugat III mohon uraian DALAM EKSEPSI dianggap terulangdan termuat kembali secara utuh DALAM POKOK PERKARA ini.

Turut Terbanding , Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan TurutTerbanding IV sependapat dengan Pembanding (dahulu Tergugat) bahwapersidangan tidak dilakukan secara berimbang dan melanggar hukum acaraterutama pada eksepsi Turut Terbanding I,1I, III, dalam jawaban khususnyapada kompetensi Absolut yang pada pokok intinya menyatakan bahwagugatan atas perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan TataUsaha Negara dengan mendasarkan

pada ketentuan pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan KewenanganMengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyatakan sebagaiberikut: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakantidak berwenang mengadili.2

overheiddaad) vide bukti TT IIV.5 dalampasal 1 angkat 4 sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan ataupejabat pemerintahan (onrechmatige overheiddaad) adalah sengketa yang didalam nya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau bataltindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukumHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT SMG.mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah

AgungRepublik Indonesia nomor 2 tahun 2019 perkara Perbuatan Melawan Hukumoleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechma overheiddaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RInomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakanpemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badandan atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) menetapkansebagai berikut perkara Perbuatan Melawan Hukum

oleh badan dan ataupejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) yang sedang di periksa olehPengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dansesuai hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh terbandingsemula penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehpembanding semula tergugat yang mengusulkan denda keterlambatan ataspembangunan jembatan Barong tahap 2 sebesar Rp.735.000.000,00

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara sah bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dalam pasal 1365 BW;
4. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materil yang diderita Para Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) di

berulangkali secara kekeluargaan untuk menemui pihak Tergugat guna memintamengembalikan lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat,namun selalu tidak pernah berhasil dan sama sekali tidak pernah mendapattanggapan dari Tergugat;Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang mengambil alin danmenguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan Pasartanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanopa memberi ganti rugikepada Penggugat adalah Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum(onrechmatige

Manaf Hi.Ambo Aru, adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketauntuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugatdalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih danmenguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan Pasartanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanoa memberi ganti rugikepada Penggugat adalah Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum(onrechmatige

Nomor 3372 K/Pdt/2012 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih danmenguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan Pasar tanpapersetujuan dan izin dari Penggugat serta tanoa memberi ganti rugi kepadaPenggugat adalah Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum(onrechmatige overheidsdaaa); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yangditaksir sejumlah Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu riburupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang membuatkanSertifikat atas tanah objek warisan tidak memiliki buktibukti yang cukupdan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tertanggal 12 November 2007 yang dibuat Penggugat II dan diketahuioleh Lurah Mamunyu lebih dulu dibuat dari pada sertifikat milik Tergugat,maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata;14.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatige daad) maka beralasan hukum untukHal. 4 dari 21 Hal. Put. No.286/Pat.G/2019/PA. Mmjkemudian menghukum~ Tergugat untuk menggantikan kerugianPenggugat , Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku ahliwaris dari Alm. Mustafa dan Alm. H.

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV mengajukan Gugatan Warisan bersamaan denganGugatan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechmatige daad) denganberpedoman pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga cukup alasanhukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untukmengajukan gugatan ini secara bersamaan (menggabungkannya);16.

MmjAdalah perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan hartawarisan sebagaimana dimaksud, yakni berupa sebidang tanah kebunyang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab.Mamuju seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas: Sebelah utara : Tanah milik NAMA danSaluran Air; Sebelah timur : Tanah milik NAMA Sebelah selatan : Tanah milik NAMA Sebelah barat : Perumahan GriyaMasagena;Kepada Ahli Waris NAMA dan alm.

Sebih Bin Kemon denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

SEBIH Bin KEMON denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

Menyatakan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi Ill, TergugatIntervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VII telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 9 dari 14 hal.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankantanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daadq);5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketaHalaman 2 dari & hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalamkeadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perludalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alatNegara (Kepolisian RI);6.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankantanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketaHalaman 3 dari & hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalamkeadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perludalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alatNegara (Kepolisian RI);5.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil,yaitu:a. Kerugian materiil:Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2020Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dariTergugat untuk menyerahkan secara fisik tanah Surat PenyataanKuasa Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah, S.E., M.M. Nomor591.21/148/KASI/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, luas tanah1.131,43 m?

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/20204.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalahperbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya;21.Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI,kerabat atau keluarga TERGUGAT menjadi karyawan tetap,secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalah perbuatanmelawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayarganti kerugian yang timbul akibat tindakannya; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 (Sepuluh)dan pada posita poin 12 (dua belas) serta pada posita poin 20(dua puluh) jelas saling bertentangan, Karena dalil gugatanpada posita poin 10 (Sepuluh) hanya Sdr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa hak tersebutadalah perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya ;21. Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluargaTERGUGAT menjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa haktersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)..dst:Adalah JELAS TELAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI SERTATIDAK DAPAT DIBUKTIKAN dan mohon UNTUK DITOLAK, SehinggaHalaman 27 dari 38 Putusan No. 230/PDT/2020/PT BDGTergugat tidak pantas dihukum untuk membayar kerugian yang timbulbukan dari tindakannya sendiri ;Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut TIDAK TERBUKTI,Maka terhadap

Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada posita poin 24 (Duapuluh empat) yang pada pokoknya menyatakan :24, Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT secara nyata telah mengakibatkanPENGGUGAT menderita kerugian.

Serta dalam hal biaya mengurus permasalahan iniPenggugat , Il, Ill, IV = sudah mengeluarkan biaya sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Sehingga total keseluruhan adalah: Rp 25.698.000,00 Rp750.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rpt50.000.000,00 + Rp935.000.000,00(Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah)Bahwa akibat dari perobuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilakukan Tergugat , Il, Ill dan Turut Tergugat (terurai di atas) maka diHalaman 4 dari 17 hal.Put.

Karto dan atau Sugiono;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat , Il, Ill dan TurutTergugat (sebagaimana terurai di atas) adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), sehingga menyatakan SertifikatNomor 287 yang di kuasai oleh Tergugat yang di terbitkan oleh TurutHalaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum;5.

Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat untuk membayar gantirugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat , Il, Ill, IV atasperbuatn melawan hukum (onrechmatige daad) terurai di atas dengan uangsebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);6.

Menghukum Tergugat I, Il, Ill dan Turut Tergugat untuk membayar kerugianmoril secara tanggung renteng kepada Penggugat , Il, Ill, IV atas perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) terurai di atas sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus dengantanda bukti pembayaran yang sah;7. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan(conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriTanah Grogot adalah sah dan berharga;8.

Sengketatelah berdiri Bangunan Sekolah Dasar Inpres Ujuna I dan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

Wahidin Sudirohusodo No. 48, Kota Cirebon;Bahwa Upaya Lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV tersebutdiatas adalah cacat hukum, juga termasuk upayaupaya lelang lainnyamenyangkut objek tersebut diatas adalah cacat hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum;Bahwa tindakantindakan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan tersebutdiatas, tindakan tersebut dapat di katagorikan sebagai tindakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata yang menyebutkan : Tiap

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), menurut RosaAgustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan PascaSarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatuperbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: (1).

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);Bahwa dengan terbitnya Akta Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, tertanggal 10Januari 2012, Nomor : 14, beserta dokumendokumen turunan lainnya,dan hal ini dapat dikatagorikan TERGUGAT telah melakukan TindakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);Tindakan tersebut diatas adalah tindakantindakan yang bertentangandengan:(1).Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak melakukan

BANK VICTORIA SYARIAH HUB.: 087861382278,085224052284, adalah tindakan Perobuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad);Menyatakan bahwa Akad Wakalah tentang Pembelian Barang DalamRangka Pembiayaan Murabahah dengan No. 00015/AW/KCC/V/2012,tertanggal 10 Januari 2012, Akta tersebut dibuat dengan cara melawanhukum, sehingga dengan terbitnya Akad tersebut adalah tindakanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganyang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, tertanggal 10 Januari

Kerugian Immaterial adalah sebesar Rp. 500,000,000.00 (limaratus juta rupiah) ;Menyatakan bahwa akibat adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, makamengembalikan dan memulihkan dalam keadaan semula antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT seperti sebelum adanya AkadWakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka PembiayaanMurabahah dengan No. 00015/AW/KCC/I/2012, tertanggal 10 Januari2012;Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dengan seketika dansekaligus Sertifikat

Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Sengketa Tindakan Pemerintahan

adalah sengketa yang timbul dalam bidangadministrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabatHalaman 30 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannyatindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) diartikan sebagai berikutSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya megandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan

;Menimbang, bahwa tindakan pemerintahn adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa

Pengalihan Sewa MenyewaPemakaian Tanah Milik Pemerintan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober2016, pihak penyewa tanah pemerintah adalah atas nama Badewy Simanjuntak;Menimbang, bahwa terhadap eksespi Tergugat tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

Sertifikat Hak Milik Nomor 1565 an Raden Hudoyo (Penggugat);Yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah milik Penggugatdengan:a. Sertifikat Hak Milik Nomor 545, 637 an. Raden Hudoyo (Penggugat):b. Sertifikat Hak Milik Nomor 257, 920, 120, 537, 606 an Raden Hudoyo(Penggugat);c.

Indrawati:Yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);3. Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah milik Penggugatdengan :a. Sertifikat Hak Milik Nomor 545, 637 a.n. Raden Hudoyo;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2018b. Sertifikat Hak Milik Nomor 257, 920, 120, 537, 606 a.n. RadenHudoyo;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1565 a.n. Raden Hudoyo;Dibatalkan atau setidaktidaknya ditunda dahulu untuk memberiwaktu diadakan musyawarah;.

Nomor 3087 K/Pdt/2018Primair11011Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Iluntuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, melalui Tergugat Il;Menetapkan sebagai hukum untuk Penggugat membayar sisa hutangsebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0000056/PK/03325/0410 kepadaTergugat ;Menghukum Para Tergugat mengembalikan Surat kepemilikan Tanahbeserta rumah

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Nomor289/PDT/2016/PT SBY, tanggal 27 Juni 2016 dan Putusan Pengadilannegeri Situbondo Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Sit., tanngal 4 November2015 dan mohon untuk mengadili sendiri;Dalam Pokok PerkaraPrimair1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Iluntuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukanperbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daaq);3 Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat , melalui

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019, yangdimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalahsengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakantidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidakHalaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pyamempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Ssesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.f.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad), pada Pasal 11 menyebutkan bahwaPerkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.g.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2019 sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalahsengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidaksah dan/ batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuanperundangundangan.4.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pada saat Peraturan MahkamahAgung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan melawan hukum oleh Badandan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yangdiajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkankepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pya6.

overheidsdaad) yang diajukan ke PengadilanNegeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 menyatakan bahwa Perkara Perbuatan melawan hukum olehBadan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yangsedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus MenyatakanTidak Berwenang Mengadili.2.

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);4. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukumatas Akta Jual Beli Nomor 048/AJB/MGL/2007 a.n. Erni Anggraini luas10.000 m? terhadap tanah yang digugat Penggugat dalam gugatanperkara ini;5.

(tiga puluh tujuhribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor593.2/86/TBT/1997 letak di Dusun Penengahan, Desa Panaragan,Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (padasaat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalahsah milik Penggugat:; Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugatyaitu kerugian materiil sebesar Rp205.200.000,00

Menyatakan bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI menguasai tanpa hakatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan bahwa segala suratsurat, akta dan segala bentuk peralihanlainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama TergugatTergugatadalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengosongkan objek di Jalan H.