Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bel" Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP." Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forensik." Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali TeknisAhli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana KorupsiProyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.

Memang untukpenghitungan nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh JaksaPenuntut Umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuanhalaman 83 dari 98 Putusan Nomor:38/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg84kerugian keuangan negara di Pengadilan, antara kewenangan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) atau instansi pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderaldan atau Inspektorat Daerah;Bahwa dalam

)menyatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan internpemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan,Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP

Jadi pengelolaankeuangan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), kemudianpengelolaan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota ada Inspektoratnyamasingmasing, itu. yang diatur antara lain didalam PeraturanPemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Jadi apabila melihat kapasitas dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku maka tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor

pengendalian kegiatan, terdapatkelemahan pada pihak PPK dan KPA dan jajarannya sampai denganKantor Pusat Kementerian Pertanian selaku atasan dari Kepala BPTPKepulauan Bangka Belitung, yaitu gagal menerapkan manajemen risiko,yang pada pokoknya tidak mengantisipasi kegagalan penyediamenyelesaian pekerjaan dari aspek mutu dan volume, baik karenakecurangan penyedia maupun karena kegagalan usaha yang normal.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Dari sisi sistem pengendalian intern berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), keterangan tersebut adalah masuk akal, karena:a.

Pasal 47 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudian menyatakan,Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT AMBa. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

menempuh jalur pendidikan formal sertamengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan jabatan saksi. saksimemliki sertifikasi dalam bidang Auditor antara lain :1 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Trampil Nomor:STTPP0531/JFATR/O1/I1/2007 tanggal 18 Juni 2007.2 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Ahli Nomor:SERT5710/JFAAI/01/IN/2012 tanggal 18 Juni 2012.3 Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Persero) Tbk merupakan BUMN sesuai dengan UU No. 19Tahun 2003 tentang BUMN, karena Pemerintah RI mempunyaikepemilikan saham mayoritas, yaitu sebesar 57,37 % sesuai Akta NotarisNila Noordjasmani Soeyasa Besar Nomor tanggal 2 Januari 2007 tentangPerubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbksebagaimana telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM sesuainomor W7HT.01.04612 tanggal 15 Januari 2007.e Bahwa sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP

Audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan.e Adapun metode penghitungan kerugian keuangan negara berkaitandengan pemberian kredit di PT BRI (Persero) kepada PT FirstGloves International adalah dengan dengan cara menghitung jumlahdana PT BRI (Persero), Tbk yang telah disalurkan kepada PT FirstGloves International yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.e Bahwa dasar hukum

kewenangan BPKP adalah PP No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), danKeputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapaHalaman 227 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst2281kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64Tahun 2005.Dalam pasal 54 huruf f, Keppres 103 Tahun 2001, BPKP mempunyaikewenangan sebagai

2001menyatakan posisi BPKP merupakan LPND yang bertugas atas permintaanPresiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;3 Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 dinyatakanBPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji,menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;644 Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SystemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001,BPKP dibentuk oleh Presiden untuk bertugas bukan untuk melakukanaudit kerugian kKeuangan negara melainkan sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP) memiliki tugas pokok selaku AparatPengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawablangsung kepada Presiden dengan kewenangan melakukanHal. 73 dari 81 hal. Put.

Yang dalam Pasal 48 menyebutkanpengawasan intern tersebut dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintahyang melakukan pengawasan intern melalui audit;Dalam Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 tahun 2008 menyatakan BPKP adalahaparat pengawas intern pemerintah yang dalam melaksanakan pengawasan interndapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu antara lain Audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP dan audit atas halhal lain di bidang keuangan;Bahwa keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi

Poso sejak 25 Nopember 2014 sampai dengansekarang;Pendidikan atau pelatihan apa saja yang pernah saudara jalani Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) oleh BPKP RI. Audit Kinerja oleh BPKP RI. Audit Penulisan Pelaporan Yang Efektif oleh BPKP RI, Audit Berbasis Resiko oleh BPKP RI. Audit Insvestigasi oleh BPKP RI.Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN.

pekerjaan saksi adalah sebagai berikut;1 PNS sejak tanggal 1 Maret 19932 Auditor Ahli tingkat Ketua Timsejak tahun 19933 Auditor Madya tingkat PengendaliTeknis sejak tahun 2008e Bahwa benar yang menjadi dasar saksi melakukan perhitungan kerugian Negara padapelaksanaan proyek Pembangunan Pasar Tradisional dan Sarana Pendukung lainnya diKecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 adalah:1 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Titik berat tugas BPKP adalah pengawasankeuangan, pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan;Bahwa obyek pengawasan BPKP adalah berdasarkan PeraturanPemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System PengendalianInternal Pemerintah (SPIP).

kepada Presiden;SelanjutnyaPasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan masingmasing;2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;danb. pembinaan penyelenggaraan SPIP

Diklat SPIP. Diklat ForensikBahwa ahli pernah melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan1234.

Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP." Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatinan Forensik." Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali TeknisAhli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana KorupsiProyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.

Laporan KeuanganDaerah Tahun 2011, Pendidikan dan Pelatihnan Penyusunan Kertas Kerja Audit Tahun 2012, Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit yang EfektifTahun 2013, Kursus Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Modul PengelolaanBarang Milik Daerah Tahun 2013, Pendidikan dan Pelatihnan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014, Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan DaerahBerbasis Akrual dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Tahun 2016, Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP

disingkat BPKP, adalahaparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada Presiden, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebutPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk halaman 195 dari 316kemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitasSistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas Keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP

Sedangkan untuk istilah audit khusus Ahli tidak menjumpaireferensinya, yang ada yaitu audit dengan tujuan tertentu, menurut PeraturanPemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah Pasal 50 ayat (3) dan penjelasannya : Audit dengan tujuan tertentuHalaman 88 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sbyantara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atashalhal lain di bidang keuanganMekanisme perbantuan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara, yaitu