Ditemukan 1246 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : majelis maelissa maulisa madelina manjalisa masjelita majelisã majelita maelisa majlisa
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 17-01-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 20
  • ., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Para PenggugatRekonvensi/Kuasa Hukum.Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI., M.HHakim Anggota Hakim AnggotaSaid Nurul Hadi, S.HI., M.E.I Wafa, S.HI., MHPanitera PenggantiHal. 104 dari 105 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.LskMusmuliadi, S.HI., M.HPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 3.675.000,4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp40.000.000,00 dan Biaya Consultant Servicesand Fee kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 yang dikoreksiTerbanding, maka dapat disimpulkan bahwapembukuan yang diselenggarakan PemohonBanding terkait pencatatan akun BiayaConsultant Services and Fees ini tidak memenuhiketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, karenatidak mencerminkan keadaan/kegiatan usahayang sebenarnya;Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermatdalam melakukan penilaian pembuktianmengingat pendapat dan simpulan Majelisa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus Arbitrase
Register : 27-05-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.G-ARB/2016/PN Ptk.
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA – TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK – DEVISI REGIONAL TIMUR
348 — 129
  • memointernal Direktur Bina Teknik No. 150/MD/ Bt/2011 tanggal1 Agustus 2011) sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 (videsurat CSE kepada PPK).Bahwa kemudian, dalam Putusan BANI No. 718/VV ARBBANV2015 angka 3 halaman 230 231, Majelis Arbitermenyatakan bahwa karena gangguan' pekerjaan danpenangguhan pekerjaan yang menimbulkan overhead adalahterjadinva pada periode Amandemen No. 3 tanggal11. desember 2011 (Bukti P14) sampai dengan tanggal14 Januari 2013 (bukti P15) yaitu selama 400 hari kalender.Sehingga Majelisa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 415/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
I Made Wijaya, S.E. Als Yonda
118 — 57
  • .> Perarem pengele adalah perarem yang dibuat untuk mengasur halhal yangbelum diatur dalam awigawig, baik untuk memenuhi kebutuhan hukumdalam menghadapi persoalanpersoalan yang sedang terjadi tetapi belumduatur dalam awigawig, atau unjtuk mengantisipasi kebutuhnan hukumdimasa depan.Posisi Bendesa Adat bisa sah melakukan perbuatan hukum apabila sudahditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelisa Madya Desa Pakraman, lalu tugas danwewenang Bendesa Pakraman dilaksanakan berdasarkan program kerja desayang diputuskan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
164 — 97
  • atas nama Tergugat (Andreas) semua terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi.17.Bahwa gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V tolak dengan tegas karena tidakberdasarkan pada fakta hukum yang jelas ;Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN DpsBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelisa
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
121 — 41
  • Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelisa Hakim yangmemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quotidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat Plurium LitisConsortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapatditerima.6.