Ditemukan 1246 data
80 — 20
., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Para PenggugatRekonvensi/Kuasa Hukum.Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI., M.HHakim Anggota Hakim AnggotaSaid Nurul Hadi, S.HI., M.E.I Wafa, S.HI., MHPanitera PenggantiHal. 104 dari 105 Hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.LskMusmuliadi, S.HI., M.HPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 3.675.000,4.
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp40.000.000,00 dan Biaya Consultant Servicesand Fee kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 yang dikoreksiTerbanding, maka dapat disimpulkan bahwapembukuan yang diselenggarakan PemohonBanding terkait pencatatan akun BiayaConsultant Services and Fees ini tidak memenuhiketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, karenatidak mencerminkan keadaan/kegiatan usahayang sebenarnya;Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermatdalam melakukan penilaian pembuktianmengingat pendapat dan simpulan Majelisa
348 — 129
memointernal Direktur Bina Teknik No. 150/MD/ Bt/2011 tanggal1 Agustus 2011) sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 (videsurat CSE kepada PPK).Bahwa kemudian, dalam Putusan BANI No. 718/VV ARBBANV2015 angka 3 halaman 230 231, Majelis Arbitermenyatakan bahwa karena gangguan' pekerjaan danpenangguhan pekerjaan yang menimbulkan overhead adalahterjadinva pada periode Amandemen No. 3 tanggal11. desember 2011 (Bukti P14) sampai dengan tanggal14 Januari 2013 (bukti P15) yaitu selama 400 hari kalender.Sehingga Majelisa
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
I Made Wijaya, S.E. Als Yonda
118 — 57
.> Perarem pengele adalah perarem yang dibuat untuk mengasur halhal yangbelum diatur dalam awigawig, baik untuk memenuhi kebutuhan hukumdalam menghadapi persoalanpersoalan yang sedang terjadi tetapi belumduatur dalam awigawig, atau unjtuk mengantisipasi kebutuhnan hukumdimasa depan.Posisi Bendesa Adat bisa sah melakukan perbuatan hukum apabila sudahditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelisa Madya Desa Pakraman, lalu tugas danwewenang Bendesa Pakraman dilaksanakan berdasarkan program kerja desayang diputuskan
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
164 — 97
atas nama Tergugat (Andreas) semua terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi.17.Bahwa gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V tolak dengan tegas karena tidakberdasarkan pada fakta hukum yang jelas ;Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 815/Pdt.G/2019/PN DpsBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelisa
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
121 — 41
Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelisa Hakim yangmemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quotidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat Plurium LitisConsortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapatditerima.6.