sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;3) Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebutdiatas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atausuatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal253 Ayat (1) huruf a KUHAP);Bahwa Pemohon oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa melanggarketentuan sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

: Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika:Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapanmiliar rupiah);Bahwa dapat Pemohon simpulkan dakwaan dan tuntutan

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah ketentuanyang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang tanpahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membell,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I; atau2. dakwaan alternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1) UU Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah ketentuan yangmengatur mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;Dengan memperhatikan faktafakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimanadiatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan yang tepatuntuk diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa unsurunsur

Bahwa hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Narkotika, serta hakim (Judex Facti) tingkat pertama tidakmempertimbangkan berita acara pemeriksaan laboratoris badanNarkotika Nasional Nomor:340 E/V/2014/BALAILABNARKOBA tanggal23 Mei 2014 di mana diketahui PEMOHON KASASI merupakanpengguna narkotika. unsur kepemiilikan, pengusaan dan penyimpananberkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika.

2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakankepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan,bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuaan danteknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secaraserampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuanketentuan tersebut.Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Fact)diketahui Pemohon Kasasi bukanlah pengguna Narkotika yangdikuatkan dengan hasil laboratorium tes urine negatif berdasarkanpermintaan Penyidik serta keterangan saksisaksi dari Kepolisian yaituanggota Polres Kotim menyatakan narkoba jenis sabu yang terdapat didalam saviteng rumah saya.

pidana(disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang berbeda terhadaptindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yangsifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparableseriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.Bahwa terkait dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangsenantiasa menjatuhkan putusan di bawah minimum mengakibatkan putusantersebut terjadi Inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasakepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, disamping itu pulabahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undangundang.

selamaproses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telahmenimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuaidengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun 2009tentang narkotika

, Pasal 112 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI:1.

Selanjutnya akandipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua kesalahan terdakwa atassemua Dakwaan ;Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan maka terdakwa telahdidakwa; Pertama : Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (2) Undangundang RI No. 35Tahun 2009Menimbang bahwa oleh karena Dakwan bersifat Alternatif maka Majelisakan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati kenyataan

Bahwa seorangpenyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulumembeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, setelah itu barulahTerdakwa menggunakannya;Bahwa m enurut Majelis Hakim kasasi apabila penyalanguna ditangkappada rangkaian perbuatan menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksuddalam perkara aquo maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuantentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor335 Tahun 2009 atau Pasal114 Ayat(1) UndangUndang

Soetomo Surabaya; menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatantersebut diatas diperhitungan sebagai menjalani hukuman;HILMAN CITRA TRIANGGARA Bin POERNAWARMAN.No. 1691/Pid.B/2014/PN.SBY;dakwaan Jaksa /Penuntut Umum kesatu : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 112 ayat (1) UU RI.

Sedangkan kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1)adalah lebih banyak dengan tujuan untuk diedarkan secara melawan hukum;Bahwa, seorang penyalahguna Narkotika ketika ditangkap sedangmembeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tidak sertamerta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1)sebab bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotikaterlebin dahulu membeli, kemudian menguasal, memiliki, menyimpan sabu,setelah itu baru kemudian

sabu dengan berat 1,32 (satu koma tigapuluh dua) gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip Kosong, 1 (Satu)potong jaket jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika

, Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotikadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini :MENGADILI1.

perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevanmenurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatanTerdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umumadalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasainarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa secara expressis verbis Pasal 8 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat (1)menyatakan, Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.

moral masyarakat,khususnya generasi muda; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberatasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencargencarnya dilaksanakan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perouatannya dan tidak berbelitbelit,sehingga memperlancar jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya yang melanggar hukum;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:1.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) hurufa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa penggunaan Pasal 114 ayat (1) Jo.

tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yangmenyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebeaskan daripembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadaterdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnyaditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1) UU No.385 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan:MENGADILI.

sejumlah Rp.29.900.000, ( dua puluhsembilan juta sembilan ratus ribu rupiah ), TV LCD 24 inchi merk Sanyo,seperangkat sofa warna merah, 1 (satu ) unit HP merk Nokia C203;Dikembalikan pada saksi Edwan Hadinata ;e 1 (satu ) buah cincin warna perak, sebuah batu bentuk diamond, sebotolminyak asfatulja sebotol minyak malaikat subuh, lempengan Ikogam warnakuning gambar bung karno dan garudaDirampas untuk dimusnahkan;Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat ( 1) UU No 35 tahun 2009tentang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga PasalPasal dari Peraturan Perundangundangan lain bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa HERI RUSDIYANTO als.MEMED telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatanjahat untuk tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkannarkotika Golongan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg; DanMelakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak menyimpan, menguasai

tunai sejumlah Rp.29.900.000, ( dua puluhsembilan juta sembilan ratus ribu rupiah ), TV LCD 24 inchi merk Sanyo,seperangkat sofa warna merah, 1 (Satu ) unit HP merk Nokia C203;Dikembalikan pada saksi Edwan Hadinata ;e 1 (satu ) buah cincin warna perak, sebuah batu bentuk diamond, sebotolminyak asfatulja sebotol minyak malaikat subuh, lempengan lkogam warnakuning gambar bung karno dan garudaDirampas untuk dimusnahkan;Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009tentang Narkotika

Ayat (2) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 26KUHPM serta perundangundangan lainnya yang berkaitan, kami mohon agarTerdakwa dijatuhi :1. PidanaPokok: Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selamaTerdakwa menjalani penahanan sementara.2.

jual beli, menyimpan dan memiliki narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanamantelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalamHalaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika

).Pasal 112 ayat (1) Undangundang R.I.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah daripejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya; Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas, maka Majelis Hakim langsung memilin dakwaan Subsidair danmempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa2.