Keuangan mengehendaki,dan saksi hanya paraf saja ;Bahwa selain Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan PP No.105 tahun 2000, Surat Mendagri No. 161/3211/SJ Pedomantentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD,juga menjadi dasar hukum penyusunan APBD 2004 ;Bahwa tidak dibenarkan ada dana cair sebelum APBDdisahkan ;Bahwa untuk Pansus , Panggar sudah ada dana tersendiri, dansudah diatur dalam Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003 ;e Bahwa cara pencairan dana anggaran untuk DPRD adalahSekwan

78.000.000, dan Rp. 65.000.000,3 Fraksi Golkar : Rp. 42.000.000, dan Rp. 35.000.000,4 Fraksi TNI/Polri : Rp. 30.000.000, dan Rp. 25.000.000,5 Fraksi AP : Rp. 18.000.000, dan Rp. 15.000.000,semua itu untuk biaya pemrosesan APBD ;= Bahwa benar dana yang Rp. 100.000.000, adalah langsung untuk kegiatanfraksi, masingmasing fraksi mendapat sebesar Rp. 20.000.000, yangditerima oleh Ketua fraksi, masingmasing bentuk biaya perubahan APBD ;Bahwa benar selain Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan PP No. 105 tahun2000, Surat

Mendagri No. 161/3211/SJ Pedoman tentang kedudukanKeuangan Pimpinan dan anggota DPRD, juga menjadi dasar hukumpenyusunan APBD 2004 ;Bahwa benar sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 pasal 55 ayat 2berbunyi Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain darpda yangditetapkan. , maka tidak dibenarkan ada penittipan anggaran, kalaupundititipkan akan ada masalah, semua anggaran harus sesuai dengan satkernya ;Menimbang, bahwa apakah dari

DOMINGGUSAPRILUS HIKU sehagai Wakil Ketua Dewan/Koordinator Komisi Cmelakukan pembahasan konsep RASK DPRD Kabupaten Kupang TahunAnggaran 2004 yang hasilnya menyetujui dan memerintahkan SekretarisDPRD Kabupaten Kupang agar menambah anggaran pada Rekening DanaPenunjang Kegiatan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)disamping itu Para Terdakwa mengetahui bahwa dasar hukum yang telahdiatur dalam surat Mendagri Nomor : 161/32/11/SJ tanggal 29 Desember2002 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan dan

No. 2408 K/Pdt/2013tanah hak milik adat apabila pemilik asal tanah tidak meminta gantikerugian sampai akhir tahun 1953 sesuai dengan Surat Mendagri Nomor40/25/53 tanggal 13 Mei 1953 (Bukti T3 dan T5);Kemudian dalam fakta lokasi, pertimbangan Judex Facti tidak telitidengan mengenyampingkan bahwa tanah terperkara merupakan tanahnegara yang terdaftar dalam bBarang Milik Negara Nomor50303000000035 dan belum dihapus atau dilepas baik sebagian atauseluruhnya oleh Negara cq. Kemhan cq.

Bahwa tanahtanah hak guna usaha asal konversi hak baratyang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tataguna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepatdiperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanianakan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya ; Pasal 5 menetapkan : Bahwa tanahtanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakaiasal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampunganatau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyatyang mendudukinya 52 Butir 5 Surat

Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30Agustus 1979 menetapkan : Mengenai tanahtanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyatakan terkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 Prp Tahun1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petanipenggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnyayang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak AtasHal. 30 dari 155 Putusan No.4/G/2019/PTUNBLTanah di atas Tanah Negara tersebut adalah ahli waris dari(Alm.

Perhatikan dicantum memutuskan dalam surat MENDAGRI tersebut diatassudah terpenuhi (harus batal demi hukum).Sertifikat Bolina NG Nomor 00010 Tahun 1985 dan sertifikat Bolina NG Nomor 00896Tahun 2007 dan Sertifikat Lina Gan nomor 02046 Tahun 2009 dan Sertifikat RaymonGan Nomor 26.01.02.05.1.02047 Tahun .....

DPRD Kota Semarang yang menyebutkan adanyapenganggaran Uang Penunjang Kegiatan (Operasional DPRD)Kode Rekening 2.1.01.1.1.08.03 sebesar Rp. 2.160.000.000,(dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) padaSekretariat DPRD supaya ditinjau kembali' karena sudahdianggarkan pada Kode Rekening 2.1.01.1.1.08 uangPenunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp. 1.115.070.000, (satumilyar seratus lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah)uang Penunjang Kegiatan DPRD, selanjutnya penganggaranBelanja DPRD agar mempedomani Surat

Mendagri tanggal 29Desember 2003 Nomor : 161/3211/SJ perihal Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa terhadap persoalan tersebut pihak DPRD baik itupara Terdakwa yang duduk di Komisi C, Pimpinan DPRD maupunAnggota DPRD Kota Semarang sama sekali tidak ada tanggapandan seolah mengesampingkan persoalan tersebut dan hanyaWalikota Semarang saja yang menjawab Surat Gubernurtersebut dengan Surat Walikota Semarang Nomor : 903/01347tanggal 30 Maret 2004 berisi antara lain : Saran

DPRD Kota Semarang yang menyebutkan adanyaPenganggaran Uang Penunjang Kegiatan (Operasional DPRD)kode Rekening 2.1.01.1.1.08.03 sebesar Rp. 2.160.000.000,(dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) padaSekretariat DPRD supaya ditinjau kembali karena sudahdianggarkan pada kode Rekening 2.1.01.1.1.08 UangPenunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp. 1.115.070.000, (satumilyar seratus lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah)uang Penunjang Kegiatan DPRD, selanjutnya penganggaranBelanja DPRD agar mempedomani Surat

Mendagri tanggal 29Hal. 34 dari 77 hal.

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTABARAT) tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Mendagri No. 181.131/1584/Sj, tanggal10 Juni 1989 tidak mengikat Penggugat;Menyatakan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 118/073.541, tanggal 16 Januari 1996 tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan SK Gubernur KDKI No. 857 Tahun 1995,tanggal 10 Agustus 1995 tidak mengikat Penggugat;Menghukum Turut Tergugat II (ic. PEMDA DKI JAKARTA),Tergugat (ic. WALIKOTA JAKARTA BARAT) danTergugat Il (ic.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Mendagri No. 181.131/1584/Sj, tanggal 10 Juni1989 tidak mengikat Penggugat;Menyatakan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 118/073.541, tanggal16 Januari 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan SK Gubernur KDKI No. 857 Tahun 1995, tanggal 10Agustus 1995 tidak mengikat Penggugat;Menghukum Turut Tergugat II (ic. PEMDA DKI Jakarta), Tergugat (ic.Walikota Jakarta Barat) dan Tergugat II (ic.

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padapokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan UndangUndang No.22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam hurufA sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan

Bahwa tanahtanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudahdiduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dankeselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukimanatau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyatyang mendudukinya; Pasal 5 menetapkan :Bahwa tanahtanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakai asalKonversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau didudukirakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya; Butir 5 Surat

Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979menetapkan : Mengenai tanahtanahn bekas HGU yang sudah didudukirakyat akan terkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untukmemperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, karena itu Para Penggugat mohonkepada Pengadilan perkara ini untuk memberikan Putusan, yang Amar dariPutusannya berbunyi: Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah HakGarapan

Bahwa tanahtanah hak guna usaha asal konversihak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau darisudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hiduplebin tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatanusaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yangmendudukinya; Pasal 5 menetapkan: Bahwa tanahtanah perkampungan bekas HGB danHak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadiperkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritaskepada rakyat yang mendudukinya; Butir 5 Surat

Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979 menetapkan: Mengenai tanahtanah bekas HGUyang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 padadasarnya akan diberikan prioritas kepada petanipenggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanahtersebut;4.

legislasi, ada pembicara dalam Dewan mengatakan ada pasalpasal yangbertentangan dengan UndangUndang yang lebih tinggi kalau tidak salah seperti itu didalam Perdasus; Bahwa Saksi dari Partai Kedaulatan, pada saat Pildasus 2012 dimana sikapPartai tidak menyetujui, dan hanya mendapat 3 kursi dikalahkan oleh suara terbanyak; Bahwa Partai Kedaulatan memiliki calon juga untuk dicalonkan sebagai CalonGubernur mempunyai 3 (tiga) kursi sebagai Calon Gubernur di Papua; Bahwatahapan yang sudah dilakukan dengan Surat

Mendagri tentang Pilgub inisudah berjalan mulai dari letter T pendaftaran, administrasi yang meliputi pendidikan,partai politik termasuk syaratsyarat lain yang menetapkan yang memenuhi syaratverifikasi DPRP kemudian ke MRP untuk mengecek keaslian rakyat Papua dan sampaidengan hari ini sudah ditetapkan yang lolos; Bahwa saksi tidak ikut mencalonkan karena saksi tahu persis yang seharusnya melakukan Pilkada adalah KPU; Bahwa Menteri Dalam Negeri dan DPRP mengetahui Pengadlan Tata Usaha Negaratelah

tersebut, oleh karenannya gugatanPenggugat a quo adalah bersifat premature;Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah surat/keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yangdituju surat tersebut; Menimbang, bahwa dengan diterbitkan dan diterimanya Surat Menteri DalamNegeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 tersebut maka telah menimbulkanakibat hukum, yakni hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan Pemilihan GubernurPapua, dimana berdasarkan Surat

Mendagri tersebut terbukti kemudian oleh DPRPPapua telah dimulai tahapan pemilihan Gubernur Papua; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil Terugat yangmenyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012belum menimbulkan akibat hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka EksepsiTergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akanmemepertimbangkan

Surat Mendagri RI Nomor : 161/3211/S3 tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinandan anggota DPRD huruf B tentang tunjangan kesejahteraanAngka 9 (sembilan):Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRDdisesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah denganmempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan tidak bergayamewah.

Surat Mendagri RI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinandan anggota DPRD huruf B tentang tunjangan kesejahteraanAngka 9 (sembilan) :Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 612 K/Pid.Sus/2009Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRDdisesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah denganmempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan tidak bergayamewah.

2009 tanggal 18 Juni 2009 telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapputusan tersebut pihak KPU tidak melakukan upaya hukum luar biasa, makajelas dengan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13P/HUM/2009 terbukti Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawanhukum.Bahwa jelas Para Termohon Kasasi sengaja melakukan perbuatan melawanhukum, yang dilakukan dengan cara yaitu pengajuan dan pengesahananggota DPRD Propinsi Jambi terpilin tanggal 10 Agustus 2009(sebagaimana yang tertuang dalam Surat

Mendagri Nomor : 161.15 600Tahun 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jambi) sedangkan Surat Ketua KPUkepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 2009, artinya jelasbahwa KPU telah sengaja melakukan perobuatan melawan hukum kemudiansetelah itu baru) meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untukpengesahannya.Hal. 27 dari 29 hal.

Surat Mendagri RI Nomor : 161/8211/S3 tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinandan anggota DPRD huruf B tentang tunjangan kesejahteraanAngka 9 (sembilan):Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRDdisesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah denganmempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan tidak bergayamewah.

Surat Mendagri RI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinandan anggota DPRD huruf B tentang tunjangan kesejahteraanAngka 9 (sembilan) :Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 612 K/Pid.Sus/2009Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRDdisesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah denganmempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan tidak bergayamewah.

padapokoknya mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidakdengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; 222020222 22222 oe eeebahwa relevan dengan Bukti T5, terdapat Surat MendagriNomor: 356/3876/ OTDA, tanggal 16 Mei 2016, Hal: Penjelasanterhadap Surat Bupati Soppeng Nomor: 160/BKD/II/2016,ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (vide Bukti T6),Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2017/PTUN.Mks.yang mana isi surat

Mendagri tersebut pada pokoknya agarGubernur Sulawesi Selatan memfasilitasi permasalahan tersebutdengan Bupati Soppeng dan melaporkan hasilnya kepadaMendagil ;~ nne nnni. bahwa relevan dengan Bukti T7, terdapat Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: F IV.2630/V.575/58, tanggal 7Juni 2016, Perihal: Penjelasan permasalahan PNS yang terlibatkasus tindak pidana korupsi (vide Bukti T8), yang mana isi surattersebut pada angka 2 huruf b menyatakan pada pokoknyaterhadap PNS yang dijatuhi hukuman penjara

Pendaftaran Tanah jo.PERMENDAGRI Nomor 5 tahun 1973 tentang KetentuanKetentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;(V.12)Bahwa berdasarkan fakta tanah Hak Milik Penggugat berdasarkanSurat MENDAGRI Nomor : Btu. 3/ 505/ 380 tanggal 26 Maret 1980perihal/ tentang Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan WayHalim Kabupaten Lampung Selatan pada poin e yang berbunyidiberikan kepada rakyat yang telah menggarap/ menduduki atassebagian dari areal perkebunan way halim seluas + 300 HA, sehinggamerujuk Surat

MENDAGRI aquo sudah jelas bahwa diatas tanahnegara eks HGU PT Way Halim ada HakHak Rakyat seluas 300Hektar yang lokasinya menyebar diatas tanah asal Hak Konversi HakBarat tersebut yang salah satunya Hak Penggugat seluas 4.000 M?

4 dan 5 disebutkan : 200202 2cen nn nenn nn nn neePasal 4: Tanah HGU asal Konversi Hak Barat yang sudah didudukirakyat dari sudut tata guna tanah dan keselamatanlingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untukpemukiman dan atau kegiatan usaha pertanian, kandiberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya ; Pasal5: Tanahtanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakaiasal Konversi Hak Barat yang telah diduduki rakyat akandiberikan prioritasnya kepada rakyat yang mendudukinya ;Kemudian turut dirunut Surat

MENDAGRI Nomor : BTU 8/536/ 8/ 79 tanggal 30 Agustus 1979 pada butir 5 yangmenetapkan tanahtanah bekas HGU yang sudah didudukirakyat akan dikenai pasal 5 UndangUndang Nomor 51 prp1960 yang mana pada dasarnya akan diberikanPrioritasnya kepada petani penggarap untuk memperolehhak milik atas tanah tersebut.

Bersama 3 Menteri yaitu SuratMenpan, Surat Mendagri dan Surat BKD;Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr.

Talam untuk kepentingan pribadi, maka Gubernur Sumatera Utara melaluiSurat Nomor 593/23607 tanggal 30 November 1985 mengusulkan kepada Mendagriuntuk dilakukan penataan peruntukan tanah tersebut dan disetujui oleh Mendagriberdasarkan Surat Mendagri Cq. Dirjen Agraria Nomor 593.41/6841/Agr, tanggal 8Desember 1985;Berdasarkan Persetujuan Mendagri tersebut, Gubemur Sumatera Utara menunjukPT.

milik tersebut harusmenjadi tanah negara terlebin dahulu sebelum dimohonkan menjadi HGU/HGB.Pemilik tanah hak milik harus melepaskannya terlebih dahulu kepada negarasehingga menjadi tanah negara bebas, barulah tanah tersebut dapat dimohonkanHGU/HGB dan terhadap tanah HGU yang habis masa HGUnya, status tanahnyakembali menjadi tanah negara;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama buktiT.1, Majelis memperoleh fakta bahwa bukti T.1 diterbitkan oleh pejabat yangberwenang berdasarkan Surat

Mendagri Nomor 10/HGU/1988 tanggal 13 Juni1988 dan telah dibayarkannya ganti rugi/uang wajib sebesar Rp. 457.950,00(empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) lunas.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar bukti 1.1 dinyatakan sah danberharga;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganDalam Konvensi diatas, kalau bukti T.1 telah diterbitkan oleh pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Mendagri Nomor 10/HGU/1988 tanggal 13 Juni1988 dan telah dibayarkannya ganti rugi/uang wajib

Purwanto, SIP.58bin Abdullah mantan Anggota Dewan yang membenarkan telah menerima danaebesar 25 juta rupiah dari staf Bagian Keuangan Pemda batang yang langungdimasukkan ke rekeningnya ;Menimbang, bahwa menurut ahli dari BPKP Jawa Tengah, anggaraneksekutif tidak dapat digunakan untuk belanja legislatif karena anggaranmasingmasing organisasi telah dibatasi dimana menurut Surat Mendagri No.161/321/SJ tgl. 29 Desember 2003 disebutkan bahwa penghasilan Pimpinandan Anggota DPRD melipui : uang representasi

anggaran Setda;Menimbang, bahwa selaku Kepala Bagian Keuangan yang telahmenjabat lebih dari 3 tahun seharusnya Terdakwa mengetahui dan paham betulbahwa menggunakan dana keuangan eksekutif untuk belanja/nemberikanbantuan kepada legislatif adalah bertentangan daengan Peraturan PemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawabanKeuangan Daerah Pasal 16 ayat(2) yang pada pokoknhya mengatur bahwabelanja daerah diatur dan dirinci berdasarkan organesasi dan fungsinyamasingmasing dan Surat

Mendagri Dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJtanggal 17 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa belanja DPRD danSekretariat DPRD dianggarkan dalam satu Pos tersendiri yaitu Pos DPRD danSekretariat DPRD.

Kepada Gubernur Kepala DaerahTingkat I Bali No. 593/2988/PUOD, perihal pencabutan surat MENDAGRI No.593/1072/PUOD, tanggal 5 April 1994, perihal pelepasan tanah dan bangunan PondokPemuda milik Pemerintah Propinsi Dati I Bali kepada pihak ketiga (PT. Adikarsa BumiHutama) dan pelepasan asset yang sama kepada PT.