MENGADILI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Persetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Isi pasal tersebut menunjukan bahwa perjanjian antara PENGGUGAT danTERGUGAT adalah sah dan mengikat sebagai undangundang (pacta suntservanda);Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 118 HIR sebagaidasar asas actor sequitor forum rei, maka haruslah dinyatakan PengadilanNegeri Kudus tidak berwenang

Majelis Hakim PengadilanNegeri Kudus yang memeriksa perkara a quo agar Penggugat dinyatakansebagai Debitur yang beritikad baik untuk tetap melakukan pembayaran/pelunasan hutang pokok atas pinjaman kredit kepada Tergugat dan menyatakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengambil paksa satu unit MobilToyota All New Avanza Warna Putih dengan Nomer Kendaraan K 8839 WAadalah tindakan melawan hukum;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Pengadilan Negeri Kudus tidak

disebut juga sebagai asaskepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian merupakan asas bahwahakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuatoleh Para Pihak, sebagaimanalayaknya sebuah undangundang, mereka tidakboleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh parapihak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat Eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkandengan demikian Pengadilan Negeri Kudus tidak

berwenang memeriksa danmemutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, makaPenggugatdihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1.

Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empatribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami,Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.

Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang mengadili perkara tersebut.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

permohonannya pada Pengadilan Agama Watansoppeng.Menimbang, bahwa jawaban Pemohon menolak eksepsi Termohon, Termohontetap pula pada pendiriannya dan tetap pada dalil eksepsinya.Bahwa ikhwal selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sepertidiuraikan tersebut diatas.Menimbang, bahwa didepan sidang, Termohon mengajukan Eksepsi bahwaPengadilan Agama Watansoppeng tidak

berwenang untuk memeriksa/mengadilipermohonan cerai talak Pemohon tersebut, dan yang berhak/berwenang memeriksaadalah Pengadilan Agama Palopo.Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon selama ini adalah di Palopo,tepatnya di JIn.

Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang mengadili perkaratersebut.2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaWatansoppeng pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi, bertepatandengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijeriah, oleh Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H.,selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., danDrs. H.Moh.

Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamanbersama tanpa izin Tergugat;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi SumateraBarat namun berdasarkan pengakuan Penggugat di muka sidang ternyatapenggugat berdomisili di MANDAHILING NATAL, Provinsi Sumatera Utara,oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi kewenangan PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pengadilan AgamaPadang menyatakan tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Padang tidakberwenang mengadili perkara ini maka dalildalil gugatan Penggugat yang laintidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (8) UU No50 Tahun 2009 Tentang

Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadiliperkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis PengadilanAgama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal20 Jumadilakhir 1434 H oleh Dra. HJ. ERMIATI N Ketua Majelis dihadiri olehDrs. MIATRIS dan Drs. H. M.

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari 6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak

berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan

Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a

menurut Penggugat dilakukandengan caracara yang bertentangan dengan prosedur penjualan lelang.Bahwa sebagai pemahaman bersama perlu Tergugat III Sampaikan bahwaposisi hukum dari Tergugat Il dalam melaksanakan lelang adalah sebagaiperantara lelang sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat Illsebagaimana yang digariskan pasal 7 UndangUndang Lelang VenduReglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad171941:3 berbunyi, Juru lelang tidak

berwenang menolak permintaanakan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umun didaerahnya. 4.

yangtelah dilaksanakan berdasarkan risalah lelang No. 125/2010 pada tanggal 29Oktober 2010 adalah tidak sah/melawan hukum karena tidak procedural.Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan Keputusan untukmelaksanakan Lelang adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga untuk menilai sah atau tidaknya dan procedural atau tidakpelaksanaan lelang itu. merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Pengadilan Negeri tidak

berwenang untuk menilai sah atau tidakdan procedural atau tidak suatu keputusan lelang, tetapi apabila alas hak dariperubahan status Barang Agunan Kredit menjadi Barang Lelang adalah tidaksah, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang sebatas memutus denganamar : Menyatakan Keputusan Lelang tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk dilaksanakan.Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah menyangkutKompetensi absolute bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, makaterhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan

Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacathukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadiliperkara aquo;3. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat bertanggal 16 Juni 2011 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah registerperkara perdata gugatan Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 24 Juni2011 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);4.

Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkaraini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000, (tigaratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal30 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis,Suraida, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.Il. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu H.

Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ).

Kadr.Pemohon saat ini berdomisili di Malang, sedangkan Termohon berdomisili diBanyuwangi, serta keduanya tidak pernah tinggal bersama di wilayahKabupaten Kediri, sekalioun Pemohon secara dejure adalah penduduk wilayahKabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya;Bahwa, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten KediriMenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa, Hal ihwal sebagaimana termuat di dalam berita acara sidangpeemeriksaan perkara

,Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan perUndangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;Him. 5 dari 7 hlm.Put. No: 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kadr.MENGADILI1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili gugatan penggugat tersebut;2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3. Membebankan biaya perkara karena prodeo kepada Negara.

Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili gugatan penggugattersebut;2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

Menyatakan Pengadilan Agama Sampang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah );

Putusan No.0253/Pdt.G/2017/PA.SpgMenimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon justru Pemohonyang pergi meninggalkan kediaman bersama di Surabaya dan pulang ke rumahorang tuanya di Madura (posita angka 3);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Pengadilan Agama Sampang tidak berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun

Menyatakan Pengadilan Agama Sampang tidak berwenang untuk mengadiliperkara tersebut;2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00(tiga ratus sebelas ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan PengadilanAgama Sampang pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Aisah, MH. sebagaiKetua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Muhammad Azhar, S.Ag.

Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadiliperkara ini;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikian Putusan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. ROSMIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. SOFINARMUKHTAR, M.H. dan Dra.

Menyatakan Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Rt. 022 Rw. 017, KelurahanPanjaringan, Kecamatan Panjarinngan Kota Jakarta Utara;Bahwa Penggugat meskipun mengakui masih berpenduduk danberdomisili sebagaimana disebutkan oleh Tergugat namun tetap memohonkepada Majelis Hakim supaya perkaranya tetap di sidangkan di PengadilanAgama Sragen;Bahwa Majelis setelah mengadakan musyawarah danmempertimbangakan berdasarkan fakta tersebut diatas menetapkanPengadilan Agama Sragen menyatakan tidak berwenang mememeriksa danmengadili perkara karena perkara a quo

Rt. 022 Rw. 017, Kelurahan Panjaringan,Kecamatan Panjarinngan Kota Jakarta Utara;Menimbang bahwa Penggugat mengakui masih berpenduduk danberdomisili sebagaimana disebutkan oleh Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makamajelis hakim berdasarkan Pasal 73 huruf 1 UndangUndang No. 7 Tahun1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, PengadilanAgama Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Menyatakan Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadili perkaraini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan di Sragen dalam musyaswarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syakban1438 H., oleh kami Drs. H. Muh. Mahfudz, sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDrs. H. Sanwar, S.H., M.Hum, dan Drs. H.

Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri malang tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000.00.- (satu juta seribu rupiah) ;

MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut

tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

berwenang secara absolut untukmemeriksa, mengadili danmenjatuhkan putusan dalam perkara a quo11.

Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal136 HIR :*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang halhakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama denganpokok perkara.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secaraabsolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);d.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolutmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.DALAM POKOK PERKARA1.

Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.54Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan PengadilanNegeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo, maka pada bagian Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatantersebut tidak termasuk perkara dalam kompetensi absolut pengadilan agama untukmemeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapatdipertahankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengingat asasperadilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwaPengadilan Agama Sungguminasa tidak

berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 192 R.Bg yang menegaskantentang biaya perkara, dan oleh karena Pengadilan Agama Sungguminasa tidakberwenang mengadili gugatan Penggugat, maka Penggugat disebut sebagai pihakyang kalah dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat patut dihukumuntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnyayang terkait dengan perkara ini:MENGADILI1.

Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadiliperkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaSungguminasa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 M., bertepatandengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 H., olen: Ahmad Jamil, S.Ag., sebagaiKetua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI.

Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili ;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000, 00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Oleh karena itu PengadilanAgama Makassar menyatakan tidak berwenang untuk mengadili ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;Mengingat, Pasal 142 RBg. serta semua pasal dalam peraturan perundangundangan

lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili ;2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 191.000, 00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan denganPage 5 of 7tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUTPengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo1. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada point 1 dalam positanyayang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah ex karyawan PT. GAJAHIZUMI MAS PERKASA... dan pada point 2 yang menjelaskan bahwa ...padatanggal 21 Februari 2013 sampai 20 Mei 2013 PENGGUGAT mulai bekerja diPT.

Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/Serikut buruh dalam satu perusahaan.Oleh sebab itu, berangkat dari dasar hukum tersebut diatas TELAH SANGATJELAS DAN TERANG bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang dantidak berkuasa untuk memeriksa dan mengadili perkara hubungan industrialini karena permasalahan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGATmerupakan perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antaraPENGGUGAT sebagai pengusaha dan TERGUGAT sebagai pekerja

berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugatdengan alasanalasan sebagai berikut :1.

berwenang memeriksa dan memutusperkara tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan, maka biayaperkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara mengingatperkara ini adalah perkara prodeo ;Menimbang pasal 136 HIR/ 162 RBg dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1.

Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami : HeraPolosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Redite Ika Septina, SH.Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pdt. G /2018/PN.

Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);;

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (Satu juta seribu rupiah);

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini karena :Didalam Gugatan Penggugat yang telah dibacakan dan di serahkan diPengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Juni 2018 di Jelaskan bahwatanah tersebut milik dari Alm.

Abdullah Madina sebagaimana yangdijelaskan di dalam Gugatan.Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormatagar Majelis Hakim berkenaan memutuskan ;PRIMAIR:DALAM EKSEPSI1.2.Menerima dan mengabulkan semua eksepsi TergugatMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadiliGugatan perkara ini.Menghukum Penggugat untuk membayar semua

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi Mohon putusan yang seadiladilnya (Et Aequo et Bono);Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telahmengemukakan bahwa : Mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan NegeriGorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenadidalam Gugatan Penggugat yang telah dibacakan dan di serahkan di PengadilanNegeri Gorontalo pada tanggal 07 Juni 2018 di Jelaskan bahwa tanah tersebut milikdari Alm.

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3.