Ditemukan 901 data
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
S1001/PJ.5.1/1989 Tanggal 12 Juli 1989:Bahwa sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasaground handling diserahkan kepada Perusahaan PenerbanganAsing untuk pelayanan Penerbangan Internasional tidak dikenakanpajak pertambahan nilai sepanjang Negara tempat kedudukanperusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasan jenispajak yang sama atas Perusahaan Penerbangan Indonesia (azaspembebasan timbal batik);i. 081/PJ.631/1989 Tanggal 3 April 1989:Bahwa atas penyerahan jasa pendaratan, penempatan
Sesuai dengan petunjukpada butir 2 diatas, maka:1) Apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebutjuga memberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling olehkontraktor kepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutangpajak pertambahan nilai;2) Sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan pajak pertambahan' nilai terhadapperusahaan penerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasaground handling dimaksud
jasa ground handling, jasa pendaratan,penempatan dan penyimpanan pesawat udara PenerbanganIntemasional serta jasa pelayanan penerbangan lintas udaraHalaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 1819/B/PK/PJK/2016(over flying) untuk Penerbangan Internasional yang diserahkankepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkena pajakpertambahan nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebutdiatas dinyatakan jasa ground handling tidak terutang pajakpertambahan nilai karena alasan pemberlakuan azas timbal balik.Dengan
integral antara jasa pelabuhan denganjasa angkutan laut yang dibebaskan dari pajakpertambahan nilai;2) Adanya suatu kelaziman didunia internasional bahwa jasapelabuhan bagi pelayaran internasional dikecualikan daripengenaan pajak pertambahan nilai;3) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaranIndonesia oleh Negara yang mempunyai perjanjianbilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan diatas sudah seharusnyaperlakuan yang sama terhadap jasa penunjang untukpenerbangan internasional (seperti jasa ground handling
charges, catering handling charges, passenger securityHalaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 1819/B/PK/PJK/201628.29.charges dan jasajasa tersebut di atas bila di Indonesia dengan namaPelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara(PUP4U), Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP), Garbarata (Aviobridge)dan Ground Handling;Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasionalterutang PPN maka tindakan Pemohon Peninjauan
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 475/B/PK/PJK/20157. bahwa Pemohon Banding adalah gudang berikat dan tidaknnelaksanakan kegiatan jasa handling;Bahwa nilai tagihan atas selurun biaya pengiriman barang yangditaginkan kembali kepada customer sama dengan jumlah yang PemohonBanding bayarkan kepada supplier, nilai tagihan dalam seluruh invoice tersebuttidak ada markup, artinya tidak ada keuntungan (profit) yang Pemohon Bandingperoleh dan bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;Bbahwa berdasarkan uraian diatas, dapat
Quotation For Handling Charge (Translate bahasa Indonesia) yangtelah dilegalisir; Laporan Auditor Independen tahun 2009 yang telah dilegalisir. Contoh proses penagihan dan pembayaran serta rekening koranBank: Buktibukti lain telah Kami siapkan namun tidak diminta oleh MajelisHakim karena substansi masalah dianggap sama dengan masa pajaksebelumnya;ll. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkanQuotation For Handling Charge yang telah disetujui olehpihak customer;7.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat,laut maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan;5. Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biayaHalaman 10 dari 19 halaman.
yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditagihkan kepada Customer,Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handlingdan selisih lebih biaya yang ditagihkan;Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihatketimpangan, karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatanyang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling
transaksitersebut bukan merupakan obyek PPN;14.9.Bahwa atas dokumen yang ditunjukkan sebesar Rp5.275.100,00Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:14.9.1.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan yang bergerak dibidang freightforwarding yaitu melakukan pengelolaan distribusi barangbaik lewat darat, laut maupun udara;14.9.2.Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp5.275.100,00merupakan dokumen yang terkait dengan TerminalHandling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling
109 — 31
Application Detail tanggal 15 Desember 2011 sebesar USD 49,280.00;Fotokopi Payment/Accounting Voucher Nomor: PV14/12/11 BASF tanggal 14 Desembesebesar USD 49,280.00;Fotokopi Sea Import Invoice Nomor: SI 17051723 tanggal 30 Januari 2012;Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000340 tanggal 30 Januari 2012;Fotokopi Official Receipt Nomor: 120104270 tanggal 10 Januari 2012;Fotokopi Sea Import Invoice Nomor: SI 17051722 tanggal 30 Desember 2011;Fotokopi Invoice Nomor: 99009 tanggal 10 Januari 2012 (Handling
Cost);Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000063 tanggal 10 Januari 2012;Fotokopi Invoice Nomor: 99014 tanggal 11 Januari 2012 (Handling Cost);Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000068 tanggal 11 Januari 2012;Fotokopi Faktur Penjualan/Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00003332 tanggal 12 Januari 2'Fotokopi Faktur Penjualan/Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00003210 tanggal 12 Januari 21Fotokopi Statement of Account PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Rekening 1097440102 (USD) periode Desember 2011
Pembanding/Terdakwa III : PT. SBI INDONESIA (Dahulu bernama PT. BANK INDO MONEX)
Terbanding/Terdakwa I : Desi Arryani
Terbanding/Terdakwa II : Fathor Rachman
Terbanding/Terdakwa III : Jarot Subana
Terbanding/Terdakwa IV : Fakih Usman
Terbanding/Terdakwa V : Yuly Ariandi Siregar
Terbanding/Penuntut Umum : DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIRJEN DAGLU DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa I : DIREKTUR IMPOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa II : Tommy Rishi
Terbanding/Terdakwa V : Anita Santoso
Turut Terbanding/Terdakwa IV : Otoritas Jasa Keuangan
296 — 191
Penggunaan dana tersebut diberikankepada Terdakwa IV FAKIH USMAN sebesar Rp114.656.000,00 (seratusempat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkansisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PTWASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasistock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak033/SPPP/WK/D.II/NKP 1/2012, tanggal 18 Juli 2012 SenilalRp976.140.000,00
Penggunaan dana tersebut diberikan kepadaWAGIMIN untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITAKARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasistock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak036/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 9 Agustus 2012 SenilalRp639.540.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empatpuluh ribu rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANASEJAHTERA, dengan
Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasistock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak019/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 25 Februari 2012, SenilaiRp920.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, denganrincian sebagai berikut:> Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV FAKIH USMAN selakuKepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANASEJAHTERA.
Kedua / lunas dari tagihan1113 OSrip aunt pakenine a handling da ramgh shestiele sesyalemby. No: ......... /BAPPP co ANP O12,904 Bahverted Siege. i1114 B89 SAAAGDPaldeniGwat Peribeiiaraerpbevorgenan Panjieine atey (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyekalba1115 GRBPAaNi/ibal/NaP MBG No. Tatty faba TeneeinkKecmatan PanjiRabel?
46 — 436 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat, lautHalaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/201610.maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan.Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yangdimintakan oleh penyedia jasa Freight forwarding.Bahwa
dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenamya, karena didalamnyatermasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biayabiaya yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditaginkan kepada Customer.Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling
dan selisih lebihbiaya yang ditagihkan.Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan,karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masukdalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling fee, mark up biaya atas namacustomer, dan biaya bukan atas nama customer).Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya reimbursement yaitupenggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasaatas nama penerima
Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp22.936.535,00merupakan dokumen yang terkait dengan Terminal HandlingCharge.Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2016Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukan olehpihak vendor, untuk selanjutnya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menagihkan TerminalHandling Charge kepada customer.14.9.3.
9 — 0
eaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PENGGUGAT, tanggal lahir XXXXXX, NIK 3173035108780001, agama Islam,pendidikan D3, pekerjaan karyawati swasta (PT.Suryaputra Adi Pradana), alamat di Kota Jakarta Barat,untuk selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaankaryawan swasta (handling
6 — 0
$da ra ill bedee eoPraetorian DCading 4;headingJumlah z5;heading 6;heading 7; handling 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;TableGrid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;MediumShading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;MediumGrid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;LightShading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent
217 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas tercantum didalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang ditandatangani olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa koreksi positif atas BTLHandling Charge sebesarRp/7.693.909,00 yang merupakan causa prima atas Nilai BTL Handling Charge berdasarkan General Ledger No.5208090000 adalahsebesar Rp12.163.553.870,00 tanpa pendalaman, tanpa bukti,tanpa pembuktian padahal menurut pembukuan dan LaporanKeuangan Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2012 yang telahdiaudit Akuntan Publik dengan
opini wajar membuktikan bahwaLaporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali telah dijaminkeabsahannya dan kebenarannya bahwa biaya Handling tersebutadalan merupakan biaya yang seharusnya dapat dibiayakansecara fiskal (vide Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh);Bahwa Koreksi Positif atas Biaya Lainnya sebesarRp247.830.565.530,00 yang didasarkan karena TermohonPeninjauan Kembali tidak menerima mapping Biaya Lainnyasesuai dengan Lampiran Il SPT 1771 Tahun 2012 dan LaporanAudited dengan opini wajar dan merujuk
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;Bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepadapemeriksa atas cara gross up PPh pasal 22 Impor dan atas pernyataanpemeriksa bahwa bukti tidak memadai, pemeriksa mengakul bahwa dalamtahun 2009 kegiatan usaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakillperusahaan lain untuk melakukan impor (Handling Impor) dan PemohonBanding mendapatkan sejumlah
Kedua : Pemohon Banding telah menjelaskandalam pembahasan keberatan atas SKPKB PPh Badan mengenai hal inidiantara bulanbulan pada tahun 2009 ada perubahan peraturan yang tidakmembolehkan penggunaan QQ, ~ sehingga untuk mempertahankankelangsungan usaha, Pemohon Banding harus dan terpaksa menggunakannama sendiri dalam beberapa penyetoran PPh pasal 22 Impor meskipun padafaktanya usaha Pemohon Banding tetap merupakan jasa handling impor.Karena saling keterkaitan dengan SKPKB PPN maka sewajarnya Tim penelaahmempertimbangkan
yang terutang PPN yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali pada SPT Masa PPN;Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa terdapat penyerahan yang terutang PPNyang belum dilaporkan tersebut diperolenh dengan cara menggross up penyetoran PPh Pasal 22 impor tahun 2009 denganalasan tidak adanya buktibukti memadai dan terdapat indikasiadanya transaksi impor yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali sendiri sedangkan Termohon PeninjauanKembali menyatakan hanya handling
220 — 34
Dalam lampiranKMK RI Nomor 370/KMK.03/2003 peralatan cargotercantum dalam angka IV Cargo Part yang dibagi lagimenjadi 2 jenis yaitu Cargo Handling Machinery dan CargoControl and Instrumentation.(Terlampir gambar Crane Barge PT Antar Sarana Rekasa)bahwa berikut ini kami cantumkan lampiran I KMK RINomor 370/KMK.03/2003, definisi Crane Barge dari internet,dan informasi lainnya yang terkait, sebagai berikut :I.
Nomor 370/KMK.03/2003 tentang aan PPN yang Dibebaskan atas Impordan/atau Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.DAFTAR SUKU CADANG SERTA ALATKESELAMATANPELAYARAN ATAU KESELAMATAN MANUSIA No Kelompok Nama BarangI HULL PART1 Hull Equipment Hatch and ManholeMastPost RiggingAnchoring and MooringLife Saving Equipment And Boat DavitAwning and Canvas WorkRailStanchion and DavitSkylight and Removable PlateGate HoleRamp Door2 Deck Machinery Parts for WindlassMooring WinchCapstanBoat WinchSteering gearLift Handling
HoistHandling CraneDerrickBow ThrusterHydraulic Pump UnitRefrigerating Plant Dst IVCARGO PART 24CargoHandlingMachineryParts For Cargo Handling Machinery,Such asCargo HoseCargo PumpCargo HeaterCargo Measuring EquipmentsInert Gas Generator PlantTank Cleaning EquipmentsButter Worth HeaterSelf Unloading 2a Cargo ControlandInstrumentation Pressure and TemperatureMeasurementCargo Tank Liquid Level Indicatorand Alarm SystemPortable Cargo Measurement System II.
187 — 107
Suherimanto bersamasamadengan saksi Aria Odman bin Idris, berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara atas pengadaan 2 (dua) unit kapal Anchor Handling Tugand Supply (AHTS) pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun2012, Nomor : 6/LHP/XXVAUI/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. telahmengakibatkan kerugian negara sebesar USD2,651,270.47 atauekuivalen Rp.35.317.573.930,87.
Satu bundle Odner Putih berisikan dokumen, huruf a s.d huruf r.Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding Contract No.(2011) HY2195S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X2575BHP.6. Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding Contract No.(2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X2575BHP7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d hurufg.8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
Original 1 Set Dokumen jilid Putin Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2195S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP.6. Original 1 Set Dokumen jilid Putin Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.dhuruf g.8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2195S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP.6. Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.dhuruf g.8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
119 — 26
laporan keuangantahun 2008, Pemohon Banding memperoleh keuntungan atas tagihan biaya angkuttersebut karena nilai tagihan biaya angkut ke Astra lebih besar dari biaya angkutyang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;bahwa sengketa ini adalah mengenai masalah yuridis yaitu apakah biaya angkutpupuk yang dipisah dari harga pupuk merupakan penyerahan jasa yang dikenakanPPN atau tidak;bahwa dalam laporan laba rugi dan buku besar terdapat pengeluaran biayaPemohon Banding berupa freight kapal, transport truck dan handling
M. IKBAL HADJARATI, SH
Terdakwa:
AHMAD ARMANSYAH ALS ARMAN BIN MULYADI
38 — 3
lobster keSingapura pada tanggal 17 April 2018 sebanyak 1 (satu) Kardus/koli dan tanggal11 Mei 2018 sebanyak1 (satu) kardus/kali.Bahwa kemudian saksi Bayu Indra Lesmana (Petugas Lion Air) pada hari Rabutanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendapatkan informasi bahwa adadua box bagasi yang berisikan benih lobster yang tanpa dilengkapi dengandokumen kelengkapan berangkat dari JakartaSingapura menggunakanpenerbangan Lion Air JT 152 dan kemudian saksi Bayu Indra Lesmana selaku( Supervisor ) Ground handling
lobster keSingapura pada tanggal 17 April 2018 sebanyak 1 (satu) Kardus/koli dan tanggal11 Mei 2018 sebanyak1 (satu) Kardus/kali.Bahwa kemudian saksi Bayu Indra Lesmana (Petugas Lion Air) pada hari Rabutanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendapatkan informasi bahwa adadua box bagasi yang berisikan benih lobster yang tanpa dilengkapi dengandokumen kelengkapan berangkat dari JakartaSingapura menggunakanpenerbangan Lion Air JT 152 dan kemudian saksi Bayu Indra Lesmana selaku( Supervisor ) Ground handling
Kemudian sdr BAYU (Supervisor) Ground handling PT.Lion Air Bandara Soekarno Hatta memerintahkan agar pihak Lion airSingapura memulangkan 2 (dua) bagasi tersebut berikut penumpangnya keBandara Soekarno Hatta, namun penumpang yang membawa barangbagasi yang berisi benin lobster tersebut yaitu sdr MARDI ANGGARKUSUMA tidak mau pulang ke Bandara Soekarno Hatta namun akanpulang ke Batam, akhirnya 2 (dua) koli bagasi tersebut dengan dipulangkanke Bandara Soekarno hatta dengan JT 157 tiba di Bandara Soekarno
Kemudian saksi yangsedang bekerja ( Supervisor ) Ground handling PT.
33 — 10
Supervisor Importoperasional yaitu saksi RONI TRIYOSO berisi surat antara lain adalah Bill of Landing,lalu terdakwa SAHRONI membuat Surat kuasa, surat tugas dan surat pinjamankontainer, kemudian terdakwa mengambil Advance yaitu surat untuk mengambil uanguntuk biaya pembayaran DO, kemudian terdakwa kebagian finance untuk mengambiluang tersebut secara cash, setelah terdakwa mendapatkan uang cash kemudian terdakwajalan mengambil DO pelayaran, namun berdasarkan Standard Operasional Cost ForCustoms Clearance Handling
terdakwamendapatkan uang cash kemudian terdakwa jalan mengambil DO pelayaran.Bahwa benar kemudian setelah saksi LENA HENDRAWATI selaku atasanterdakwa melakukan pengecekan dan penelitian lagi, maka ditemukanbuktibuktJ lagi sehingga jumlah kerugian tersebut bertambah menjadiRp. 43.155.000, dan berupa uang + 8.968 US DoJar, kemudian pada hariSabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 08.05 Wib terdakwa diamankan.Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa berdasarkan Standard OperasionalCost For Customs Clearance Handling
terdakwamendapatkan uang cash kemudian terdakwa jalan mengambil DO pelayaran.Bahwa benar kemudian setelah saksi LENA HENDRAWATI selaku atasanterdakwamelakukanpengecekan danpenelitian lagi, maka ditemukan buktibuktilagi sehingga jumlah kerugian tersebut bertambah menjadi+ Rp. 43.155.000, dan berupa uang + 8.968 US Dolar, kemudian pada hari Sabtutanggai 05 April 2014 sekitar pukul 08.05 Wib terdakwa diamankan.Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa berdasarkan Standard Operasional CostFor Customs Clearance Handling
Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa berdasarkan Standard Operasional Cost ForCustoms Clearance Handling 2009, uang yang terdakwa terima dari kasir yangdimaksudkan untuk pembayaran DO, yaitu sesuai nomor JO (Job Order)13120003017675 atas nama Custumer PT. UNIVENUS tertanggal nomorAdvancenya yaitu tertanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib di PT. BSA(Bina Sinar Amity) di JI.
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
masihterdapatnya penghasilan yang kurang dilaporkan dengan rincian koreksisebagai berikut:Peredaran Usaha:Penjualan Batubara Rp371.122.729.237,00Harga Pokok Penjualan:Biaya Mobilisasi alat berat untuk tahun 2006 Rp 3.249.178,00Biaya kendaraan yang diperhitungkan 50%Biaya sewa untuk tahun 2006Biaya overburden terlalu besar sesuai data GLBiaya coal hauling terlalu besar sesuai data GLBiaya pemeliharaan kendaraan untuk tahun 2006Biaya analisa batubara untuk tahun 2006Biaya jasa peledakan untuk tahun 2006Biaya handling
Biaya handling fee yang tidak diperkenankan0.Biaya lainnya untuk tahun 2006Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1087/B/PK/PJK/2014RpRpRp371.122.729.237,003.249.178,006.000.000,0023456.
Biaya handling fee yang tidak diperkenankan Rp 74.435.200,0010.Biaya lainnya untuk tahun 2006 Rp 10.641.656.985,00Total Koreksi Rp39.147.749.716,00Biaya Usaha11.Biaya perjalanan dinas bukan kepentingan usaha Rp 138.190.757,0012.Biaya kendaraan yg diperhitungkan 50% Rp 348.249.427,0013.Biaya sewa apartemen yg tidak diperkenankan Rp 3.563.430,0014.Biaya telepon dan komunikasi dikoreksi 50% Rp 85.282.450,0015.Biaya keperluan kantor Jakarta Rp3.155.000.000,0016.Biaya keperluan kantor Balikpapan Rp1.700.000.000,0017
(Fotokopi Bukti terlampir dalamLampiran 14);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Handling Fee (AccountNomor 0181117000 dan Account No.01821170601) sebesarRp74.435.200,00 (poin 9) yang diasumsikan tidak diperkenankan.
158 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
unit (145CZ001/145CZ002) di areasmelter,8) CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter,9) Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter,10) Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter,11) Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter,12) Ship Unloader (210LD001) di area jetty,13) Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty,14) Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling
smelter,Cslag cooling tower 2 unit (145CZ001/145CZ002) di areasmelter,CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter,Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter,Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter,Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter,Ship Unloader (210LD001) di area jetty,Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty,Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling
177 — 51
kembali maupun pemasukan barang bongkarandari pelabuhan ke gudang, jadi adanya perubahan anggaran dan kelebihanpemasukan oleh Pemeriksa dianggap ada tranksaksi yang berbeda, perludisampaikan bahwa setiap pekerjaan selesai Pemohon Banding membuat FakturPajak Standar + Nota Debet + Kuitansi sebagai bukti penagihan kepada pemberikerja, sedangkan Anggaran/Pra Kalkulasi sebagai bukti tranksaksi lawan dari FakturPajak (Perhitungan LabaRugi atas pekerjaan tersebut) terlampir RekapitulasiRealisasi Jasa Handling
Kontrak Kerjasama Jasa Handling Raw Sugar Impor antara PT. Sentra Usahatama Jayadengan PT. Surya Wisnu Kencana dan PT. Mutiara Hitam Tunggal Prakasa Tanggal 5Januari 2004,i. Perjanjian Pengangkutan dengan Perum Bulog,j. Invoice dan bukti pembayaran PAM, PLN dan Telkom,k. Kuitansi dari pihak ketiga,. Laporan Akhir Project (Angkutan),m. Laporan LabaRugi Inang Darat,n. Laporan LabaRugi Luang Laut,o. Nota Debet,p.
81 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan kontrol terhadap pekerjaan kontraktor yang terkait denganDomestic (Office) Cleaning di lokasilokasi Administration Building,Service Bay Building Unit 3 dan Unit 7/8, Warehouse, Machine Shop,Coal Handling Building, Garage dan lokasi lain sesuai LingkupPekerjaannya (Scope of Work);b.
Melakukan kontrol terhadap pekerjaan kontraktor yang terkait overalllaundry yang pengambilannya dan supervisinya dilaksanakan di lokasilokasi Administration Building, Service Bay Building Unit 3 dan Unit 7/8,Warehouse, Machine Shop, Coal Handling Building, Garage dan di areapencucian di luar site;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta Lingkup Pekerjaan (Scope ofWork) yang ada dapat disimpulkan bahwa tugas yang dilaksanakanTergugat 95 % berada di site atau lokasilokasi yang memiliki Access Controluntuk
Melakukan kontrol terhadap pekerjaan kontraktor yang terkait denganDomestic (Office) Cleaning di lokasilokasi Administration Building,Service Bay Building Unit 3 dan Unit 7/8, Warehouse, Machine Shop,Coal Handling Building, Garage dan lokasi lain sesuai LingkupPekerjaannya (Scope of Work).b.
Melakukan kontrol terhadap pekerjaan kontraktor yang terkait OverallLaundry yang pengambilannya dan supervisinya dilaksanakan di lokasilokasi Administration Building, Service Bay Building Unit 3 dan Unit 7/8,Warehouse, Machine Shop, Coal Handling Building, Garage dan di areapencucian di luar site.Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta Lingkup Pekerjaan (Scopeof Work) yang ada dapat disimpulkan bahwa tugas yang dilaksanakanTermohon Kasasi 95% berada di site atau lokasilokasi yang memilikiAcces
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Pusaka Bahari adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasaperantara/handling agent, yang menjalankan usahanya meliputi sebagaiperantara dalam mengurus izin dan sebagai perantara dalam penyediaankebutuhan logistik, PT Pusaka Bahari tidak melakukantransaksipenjualan barang tetapi hanya menerima penghasilan atas jasa perantarapengurusan izin, perantara dalam penyediaan kebutuhan logistik :2.
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (G6emula Pemohon Banding)adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perantara(handling agent) yang menjalankan usahanya meliputi sebagaiperantara dalam mengurus izin dan sebagai perantara dalampenyediaan kebutuhan logistik;7.3.
Ltd;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18997/PP/M.IX/16/2009tanggal 17 Juli 2009, Halaman 21 Alinea ke3);10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidaksetuju dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam memutus sengketa ini dengan alasan :10.1.10.2.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasaperantara (handling agent) yang menjalankan usahanya meliputisebagai perantara dalam mengurus izin dan