Ditemukan 218 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1094/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 11 Desember 2018 — SUHAIRI
9436
  • Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut)Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayek apakahdiijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayaran kapaltersebut.Halaman 7 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDNb. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM.
Register : 09-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 24/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 27 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
5825
  • Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajid
    Putusan No.24/Pid.SusTPK/2016/PT JAPlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;d.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan danmempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasukdidalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukanrekonsiliasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara:a.
Register : 09-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Tanggal 27 Juni 2016 — SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU
67137
  • Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa;d.Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib
    BendaharaPenerima segera disetor ke kas Negara;Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa : Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan Dirjen PerhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yangdi terima dan segera menyetor langsung ke Kas Negara; Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa
Putus : 19-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 896 K/PID/2016
Tanggal 19 Agustus 2016 — Drs. MEILARD SAMAD;
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal30 September 2014 jam 21.26.35;1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 fotoyang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1 foto);1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saatpenyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. foto penerimaanmaterial pada saat bongkar dari truk);1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla
    Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirimtanggal 30 September 2014 jam 21.26.35;9. 1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 fotoyang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);10. 1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1foto);11. 1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saatpenyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. fotopenerimaan material pada saat bongkar dari truk);1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2656 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 29 Juni 2010 — SUMIARSO SONNY , DK
108104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No.201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106 Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihal Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009 perubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
    A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105 Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. 38 201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihalperubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
    A1.01/V/TPKC/2007tanggal 03 Mei 2007, perihal ProgressReport Kontrak Pembangunan Kapal RoRodi China ; 105Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q.Direktur Perkapalan dan Kepelautan No.201/5/9/ASDP07 tanggal 22 Mei 2007,perihal Penggunaan Bendera R.1 ; 106Surat BIK No. 004/LIDIR/ASDP/VIII/07tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihalperubahan keagenan ; 107Surat Pimpro No.
Register : 13-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 719/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — PT. SATYA PERMAI Lawan 1.PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Seribu Sembilan ratus Enam puluh Tujuh 2.PT. Biro Klasifikasi Indonesia Persero cq. Tim Kajian CMC. KM. Idola Nusantara 3.PT. Radita Hutama Internusa cq. Guntur Tampubolon, SH. 4.Otoritas Jasa Keuangan OJK
211352
  • BKI (Persero)maupun aturan yang lebih tinggi, yaitu: SK.DirJen HubLa No.
    DirJen Hubla No. PY.67/1/393 maupun Buku Petunjuk danProsedur Survey, Bab Il. Survey Mempertahankan Kelas, 2.4. SurveyPengedokan, 2.4.4..
Register : 20-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 12 Desember 2013 — MULYADI Melawan Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis
9030
  • Hubla (sdr. Elfi), Kabag Litbang(sdr. Mulyadi/Penggugat) untuk dapat duduk di depan danmemaparkan Business Plan yang telah dieskspos (terpampang)melalui LCD selanjutnya setelah berkumpul Direktur meminta Kabag.Litbang (sdr. Mulyadi/penggugat) untuk mewakili pemaparandan membacaBusiness....Business Plan dengan pertimbangan Kabag.
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 466/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.SATYA PERMAI >< PT.ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA 1967 CS
11174
  • BKI (Persero)Hal 8 dari 53 hal.No.466/Pdt /2017/PT.DKI20.21.22.maupun aturan yang lebih tinggi, yaitu: SK.DirJen HubLa No::PY.67/1/31993 tahun 1993 tentang Jadwal Perlimbungan/PengedokanKapal Indonesia.Bahwa ketidakkonsistenan inilah yang dapat diduga menjadialasan/penyebab timbulnya kesempatan dan/atau peluang bagi oknumoknum surveyor dan oknumoknum pada Divisi Survey untuk melakukantindakan tidak terpuji dengan memperdagangkan halhal sebagaiberikut:> Jumlah titik yang harus diUltrasonic Test/UT
    DirJen Hubla No. PY.67/1/393 maupun Buku Petunjuk danProsedur Survey, Bab ll. Survey Mempertahankan Kelas, 2.4. SurveyPengedokan, 2.4.4..
Register : 05-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Pemohon:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Termohon:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI
2.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI
223167
  • Surat Keputusan KPA Kantor UPP Kelas Ill Wanci NomorPL.103/186/02/UPP.Wci2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang PenetapanPaket Pekerjaan yang Dilakukan Penghematan Anggaran dalam rangkaPenyesuaian Belanja pada Kantor UPP Kelas Ill Wanci TA. 2021,keterangan Berdasarkan Surat Dirjen Hubla tersebut KPA menetapkan paketpekerjaan yang dilakukan penghematan dan pembatalan ;9.
Register : 18-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
RASIDIN
203
  • Asnawi dari Dirjen Hubla, Surat Keterangan Pergantian Mesin No. PK.001/3/1/Ksop.KLGS-18 tanggal 8 November 2018, Foto copy Sertipikat Kalaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.
Register : 05-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IRFANO RUKMANA RACHIM, SH
Terdakwa:
IKSAN SUWITO ADI
21236
  • Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teksHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan
    Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
Putus : 05-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/PID.SUS/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 —
224217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2006tentang persyaratan dan tata cara perijinan pembuangan limbah ke laut,Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatanmanusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yangmenyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan ataufungsinya maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Pencemaran air laut;Bahwa Ahli yaitu Muhammad Syaiful dari Direktorat Perkapalan danKepelautan Ditjen Hubla
Register : 05-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1025/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
RIKI AGUS SURYA ALS RIKI BIN RUKIBAN ALM
9439
  • Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
    Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
Putus : 14-07-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2010
Tanggal 14 Juli 2010 — D. SYARIEF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, BagianHukum Ditjen Hubla, beralamat kantor di Jalan MedanMerdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 14, JakartaPusat;3. Nurdiansyah, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana pada Bagian WHukum Setditjen HublaIndonesia, beralamat kantor di Jalan Medan MerdekaBarat No. 8 Gedung Karya Lantai 14, Jakarta Pusat;berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Mei 2009 (tanggaltidak ada);Hal. 2 dari 25 hal. Put.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 PK/Pdt/2013
Tanggal 27 Februari 2014 —
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengingat telah jelas diatur dalam undangundangkepabeanan dan surat keputusan Dirjen Hubla bahwa jenisangkutan kapal dan lokasi dimana kegiatan bongkar muatdilakukan adalah dasar hukum = yang kuat untukmembedakan tarif itu untuk petikemas antarpulau atauoceangoing. Dokumen PEB bukanlah alasan hukum yangdiperbolehkan untuk menetapkan apakah petikemas tersebutpetikemas antarpulau atau petikemas oceangoing/internasional;.
Putus : 13-03-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1118 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — PT BARATRANS INTERNATIONAL SHIPPING, dk melawan NGULWIYAH
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnya tanggal 8 Juni2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi agar bertanggungjawab atas hilangnya para crew/Awak Kapal TB.Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal inipun tetap diabaikan olehPara Tergugat Rekonvensi;d.
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1662 K/Pid. Sus/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — H. Joha Fajal, SE. bin Pajonga Dg. Ngalle ;
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit TB SSP 878; 1 (satu) unit TK Robbi 124; Suratsurat/dokumen sebagai berikut : Copy surat Departemen Perhubungan Dirjen Hubla Kantor ApelSamarinda Nomor M. 767/1/AAD. SMD08 tanggal 18 Januari 2008hal Surat Izin gerakan , 1 (satu) lembar; Zin gerakan Kapal (Shitting Permit) nomor GM. 766/35/2639/AD.SMD tanggal 05 Maret 2008, 1 (satu) lembar; Surat Keterangan Menggandeng Ponton nomorGM766/13/953/AD.
Register : 23-06-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 464/Pid.B/2014/PN Sgl
Tanggal 3 September 2014 — Abdul Ajis alias Ajis bin. M. Ali
269
  • penyidikaan perkara kecelakaan kapal speed boat RASYDA.Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli sebagai Pelaksana untuk wilayah kerjaSungai Selan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini yaitu mempunyai tugas dantanggung jawab untuk melayani keselamatan berlayar bagi keluar masuknyakapalkapal yang berlayar di wilayah sungai selan.Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian kantor Syahbandar adalah Unitpelaksana teknis dilingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Dirjen Hubla
Register : 05-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
DIKSON TUAGAE ALS DIKSON
11638
  • Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
    Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat,Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
Putus : 21-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2856 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Oktober 2014 — PT BARATRANS INTERNATIONAL SHIPPING, dk vs MUJIRAHAYU
6331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnya tanggal 8Juni 2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada TergugatRekonvensi agar bertanggung jawab atas hilangnya para awak kapalTB. Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal ini pun tetapdiabaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi;d.