Ditemukan 4027434 data
175 — 58
MENGADILI:
- Menyatakan menolak Kuasa Hukum Para Tergugat dalam eksespsinya sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qou;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 5035/Pdt.G/2022/PA.Sby;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard
42 — 12
Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
Majelis Hakim Militer Tinggiyang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk mempertimbangkansebagai bandingan dalam perkara Sertu Efriansyah, Nrp. 21040063210783, BaKesdam II/Swj, yang telah terbukti melakukan perbuatan pasal 106 ayat (1) KUHPMdan pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang hanya dihukum pidana pokok selama 11(sebelas) bulan, tanpa pidana tambahan pemecatan (periksa : PUT/02K/PM 04/AD /I/2010 tanggal 14 Januari 2009).Berdasarkan halhal tersebut diatas, pembanding / Terdakwa mohon
Memerintahkan Pengadilan Militer 104 Palembang, untuk memeriksa danmengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuanHukum Acara yang berlaku.2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.4.
31 — 5
.Perdata PUJIONO, Lahir di Grobogan, tanggal 13-04-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Pdt.P/2017/PN Pwd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan,pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan :PUJIONO,Lahir di Grobogan, tanggal 13041990, Pekerjaan Karyawan Swasta, AgamaIslam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur,Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca suratsurat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa
Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada padaKartu Keluarga untuk disesuaikan dengan yang ada di Kutipan Akta Nikah, KartuTanda Penduduk dan Surat Tanda Lulus SD;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 242/Pdt.P/2016/PN.Pwd.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan namatersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari PengadilanNegeri Purwodadi;Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa
12 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
63 — 4
.- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
PUTUSANNO. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :DABAT Bin PONTAL (Alm), umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,bertempat tinggal di Desa Rangan RT. 06 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Tanah Grogot Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikanKuasa kepada ACHMAD GAZALI NOOR
berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanBASRI T, umur 64 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa RanganRT 04/Il Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanah Grogot, KalimantanTimur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah GrogotNo.21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
perkara;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penunjukan Mediator;Setelanh membaca Laporan Hakim Mediator tentang pelaksanaanmediasi perkara perdata No. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 15 Desember2014;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan;Hal.1 dari 39 hal.Setelah memeriksa
Bahwa sah menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan perkara ini;Dan apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan inimemberikan Putusan Hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baikpihak Penggugat maupun Tergugat
dan mengadili perkara iniadalah tidak tepat dan tidak beralasan;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;e Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara. e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);DALAM REKONVENSI.HIm. 37 dari 39 Hlm.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
77 — 38
., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
219 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
Hema Sapta Febriyanti
12 — 7
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
103 — 36
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
R. Rudy Haryanto
19 — 10
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
NUR HASANAH
40 — 9
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
72 — 25
M E N G A D I L IDalam KonpensiDalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mumutus perkara ini; - Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;Dalam Rekompensi:- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi dari Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima; Dalam
PUTUSANNomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara:H. Alfian Husin, S.H., Umur 79 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di JalanSultan Agung Blok D No.12, Way Halim, Bandar Lampung, dalam halini diwakili oleh Kuasanya H. Zainuddin K. S.H., H.
Jadi dalam hal ini Pengadilan NegeriKlas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara a quo;Halaman 9 dari 52 halaman, Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.Bahwa oleh karena eksepsi perkara ini menyangkut kewenangan absolutpengadilan, maka seyogyanya diputus terlebih dahulu sebagaimanaketentuan dalam Pasal 136 HIR;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut kiranya ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menyatakan putusan sela sebagai
berikut:Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak.a Penggugat Tidak Lengkap.Bahwa dalam posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatannya Penggugatmenyatakan Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istriBapak Raden Saleh Husin (Alm) dengan Ibu Hj.
, mengadili dan memutuskan perkara a quo.Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Turut Tergugat IV berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang mulia, karenajabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalamPasal 160 R.Bg. dan Pasal 132 Rv.
dan mengadili perkara a quo; Penggugatmenyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan beragama Islam,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;e Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalahsebidang tanah peninggalan Ibu Hj.
13 — 3
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Lj.Zab)agit yoy ' oODEMI KEADILAN emepasaceek KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga,pendidikan terakhir SMP, alamat Kabupaten Lumajang,selanjutnya disebut PENGGUGAT;melawanTERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaLumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi:Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;3.
diajukan oleh isteri ataukuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman Penggugat,kecuali apabila Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan pasal pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan keberadaan Penggugat yang masih bertempat kediaman di wilayahKabupaten Pesuruan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapatditerima, dan Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa
perkara ini.Menimbang, baerdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undangnomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat semua ketntuan perundang undang yang berlaku dan hokum Islam yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menerima eksepsi Tergugat;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3 Menghukum
68 — 10
- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.12 /Pdt.G/2012/PN.Ta.- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah).
PUTUSANSELANomor:12/Pdt.G/2012/PN.Ta.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatanantara:. Nyonya LILY SETIANINGSIH, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I1.3.Atau2.
Bahwa oleh karena Permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan Iharus ditolak, maka beralasan hukum Para Pelawan mohon kepada PengadilanNegeri Tulungagung yang menerima dan memeriksa perkara a quo, berkenanmembatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor10/EKS/2011/PN.Ta dengan segala konsekuensi hukumnya..
Tulungagung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Untukitu wajar bila yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksaperkara ini tidak dapat menerima gugatan Perlawanan Para Pelawan (Kompetensirelative).3. Bahwa ternyata gugatan Perlawanan Para Pelawan kabur.
Majelis hakim yang memeriksa perkara int menolaknya..
sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak memeriksa dan mengadilai perkara iniadalah Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian Eksepsi Terlawan I sudahsepatutnya untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I dikabulkan maka segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan.Mengingat, pasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENGADILI
YASIRUN
78 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
Tri Ngesti Asmaningaju
75 — 1
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
22 — 6
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tigapuluhribu rupiah);
19 — 1
Dalam Eksepsi;- Mengabulkan eksepsi Termohon;- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 401.000,-(Empat ratus satu ribu rupiah)
PUTUSANNomor : 27/Pdt.G/2012/ PA.TTDBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sosiologi, pekerjaanGuru SMAN 4 Tebing Tinggi (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal diKecamatan Padang Hulu, Kota Tebing
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidangguna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagaiberikut :Primair:1 Mengabulkan permohonan Pemohon.2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.Subsidair :Apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang
dapat mengemukakan kepentingannya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikanPemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam mempertahankan keutuhanrumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikanTermohon sedangkan Termohon tetap keberatan dengan permohonan Pemohon denganmengajkan eksepsi yang pada pokoknya keberatan terhadap gugatan perceraian yangdiajukan Pemohon dan menyatakan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tidak berwenanguntuk memeriksa
dan mengadili perkara a quo disebabkan Termohon/Pemohon eksepsibertempat tinggal di Pekan Baru sebagai mana yang dikemukakan Pemohon/Termohoneksepsi dalam surat permohonannya dan semua telah dicatat dalam Berita Acarapersidangan perkara ini.Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.TIDBerdasrkan jawaban tersebut diatas maka Termohon dalam konpensi memohonkepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan
halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan (konpetensirelative ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulusebelum diperiksa pokok perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Termohon dalameksepsinya/tangkisan Termohon adalah bahwa Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidakmempunyai kewenangan untuk memeriksa
SAUL FINA selaku Direktur CV. RAZZY SETIA
Tergugat:
RENTINUS NENOHARAN Selaku Direktur Utama PT KENCANA SAKTI KUPANG
31 — 8
- Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
PUTUSANNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN OlmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Saul Fina selaku Direktur CV.
KerjasamaPLTSPJUTS Indonesia Terang Nomor: D.O.S/29/4/KSK/2020 tanggal 29 April2020 bukanlah pengadilan khusus yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) huruf aPerma Tentang Gugatan Sederhana, akan tetapi sesuai dengan ketentuanPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, ketentuan Pasal 15 ayat (3)Perjanjian Kontrak Kerjasama PLTSPJUTS Indonesia Terang Nomor:D.O.S/29/4/KSK/2020 tanggal 29 April 2020 tersebut tetaplahn mengikat danmenjadi undangundang bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga yangberwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara a quo adalah PengadilanHalaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN OlmNegeri Kupang, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan NegeriOelamasi tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugatberada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan Pasal 1338
Hj. FITHRI DARMAWATI
14 — 0
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratu sempat puluh enam ribu rupiah) ;