Foto copy Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan PembayaranIPEDA perdesa, Direktorat luran Pembangunan Daerah DepartemenKeuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tahun 1983. diberi tanda P30;31. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 24/Jatake atas namaPemegang Hak Mirdjan bin Sairah diberi tanda P31 ;32. Foto copy Salinan tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia tanggal 3Agustus 1978 diberi tanda P32;33.

, yangsudah di belli Tergugat IV ;Bahwa perlu digarisbawahi dan untuk diperhatikan oleh Penggugat,apabila menulis atau menyebut nomor sertipkat maka harus disebutdibelakangnya nama Desa atau Kelurahanya, hal ini karenapendaftaran tanah dilakukan perdesa atau perkelurahan, jadi nomorsertipikat bisa sama tetapi yang membedakan adalah Desa atauKelurahannya ;Bahwa benar Tergugat IV adalah pihak yang membeli tanah SHM :769/Simpang Baru dan diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor :679/1991 atas nama WAHONO

Sofwan dan Abuy Hasbullah), Terdakwa hanya memisahkan C1Hologram perdesa saja dan tidak menghitung Jumlahnya tiap Desanyasehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah jumlahnya sama denganjumlah TPS dan Terdakwa pada saat pengambilan C1 Hologramdilakukan pada malam hari Terdakwa telah lelah dan tidak sempatuntuk menghitungnya;Bahwa penyerahan kotak 13 diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi padatanggal 6 Mei 2019, yang menyerahkan adalah Terdakwa dengandibantu oleh ketua PPK dan Sdr Indra Jaya, jumlah kotak

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Perdesa Nomor 03 Tentang APBDes Tahun 2019.
2. Desain dan Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Desa Tahun 2019.
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode Januari s/d Juni 2019.
5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Periode September s/d November 2019.

Badung ada memiliki register wajib lapor di bukupenerima redistribusi perdesa dalam bentuk foto copy dan hal tersebut didapatkan pada Kanwil BPN Propinsi Bali. Bahwa pada dokumen tersebutpipil No. 126, persil 65 b.

NYOMAN WARTANA (Saksi), tanggal 25 September2014, pada hasil penelitian nomor 3 Bahwa permohonan pemohon sepertitersebut diatas layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan danperundang undangan yang berlaku Saksi menjelaskan memilikikeyakinan menandatangani 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknispengaturan dan penataan pertanahan, karena terlebin dahulu sudahdilakukan pengecekan pada register wajib lapor di buku penerimaredistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab.

Badung dalam bentuk fotocopy .saksi tidak langsung melakukan pengecekan pada pada register wajib lapordi buku penerima redistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab.

Apabila mengacu pada juknis Nomor: 08 Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Listrik Perdesa an Tahun Anggaran 2011 dan PetunjukTeknis yang terbaru Nomor: 03 Tahun 2017 tentang PetunjukOperasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik PenugasanBidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2017, untuk jenisturbin yang ditunjukkan dalam foto/dokumentasi tidak termasukjenis turbin karena turbin tersebut adalah jenis turbin Water Wheel/ Kincir Air yang hanya memanfaatkan arus

Budi Sudiarto meminta uang yang untuk menutup kasustersebut disamakan dengan desa yang ada di Kecamatan Bodehkurang lebih perdesa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);> Sdr. Budi Sudiarto meminta saksi untuk menyampaikan opsitersebut kepada 9 Desa yang diduga ada kelebihan prosentase siltaptersebut.Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pml Bahwa saksi mengatakan akan menyampaikan pesan Sdr.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) adalah Daftar himpunanyang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besarserta pembayaran pajak terhutang yang dibuat perdesa/kelurahan.Bahwa ahli membenarkan, Dapat dijelaskan bahwa pendaftaran hak atastanah dapat dilakukan melalui penetapan hak yang berasal dari tanahNegara (dikuasai langsung oleh Negara) dan berdasarkankonversi/pengakuan hak/penegasan hak.

Jateng dan DIY dalam pekerjaanproyek jaringanBahwa pada tahun 2005 ada pengajuan kompensasi SUTET;Bahwa ada pengukuran yang dilakukan terhadap tanah warga yang terkenaproyek SUTETBahwa hargakompensasi yang diberikan 10% dari NJOP;Bahwa untuk tanaman yang dilakukan ganti rugi adalah pohon yang tinggi;Bahwa untuk biaya kompensasi kepada warga saksi tidak ingat tetapi untukjumlah keseluruhan tanah sebesar kurang lebih 1.250.000 m2;23%48Bahwa saksi melakukan pengukuran dan pembayaran yang dikumpulkan perdesa

Peraturan Desa Kutowinangun No 7 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan (APBDesa) tahun 2016;

Desa Kutowinangun No 7 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan (APBDesa) tahun 2016;

Pencatatan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman tidakdilakukan perkelompok melainkan perdesa/secara globalsehingga sulit melakukan lewat batas pinjaman dalam jangkasatu tahun.5. Adanya pinjaman fiktif, hal ini diakui oleh kelompok yangdisebut melakukan peminjaman.6. Meminjamkan dana SPP tidak sesuai prosedur yaitumeminjamkan dana SPP kepada masyarakat diluar kelompokSPP, tidak ada proposal dan tidak melalui Musyawarah AntarDesa (MAD).7.

SuratPenetapan Camat (SPC), antara lain di Desa Kamayahan, DesaPanyaungan, Desa Teluk Daun, Desa Pakacangan, Desa Padang Luar,dan Desa Padang Basar Hulu, namun Terdakwa dan Pengurus UPKlainnya mengetahui penyaluran pinjaman di Desa Panyaungan sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Desa Teluk Daunsebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Pencatatan dalam laporan perkembangan pinjaman, tidak dilakukan perkelompok melainkan perdesa

sikronisasi serta tepatnyasasaran pelaksanaan penyaluran Beras Miskin(Raskin), maka dipandang perlu menetapkanSurat Keputusan Bupati Kupang tentangPenetapan jumlah rumah Tangga Miskin (RIM) danAlokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) diKabupaten Kupang tahun 2008; Bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalahsebagai berikut awalnya berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kupang tentang PenetapanJumlah Rumah Tangga Miskin (RIM) dan AlokasiPagu Raskin di Kabupaten Kupang tahun 2009yang dilampirkan dengan alokasi Raskin perdesa

Maluku Barat Daya dilaksanakan lebihdahulu dalam bulan Mei 2009, realisasi pembayaran secara formaladministrasinya dibuat setelah selesai Kegiatan tersebut dimana secaraotomatis langsung dilakukan pemotongan dana sebesar Rp. 5.000.000, perDesa dan Rp. 2.000.000, per Dusun, disertai pula dengan penandatanganankwitansi pembayaran dan penyerahan uang kepada setiap desa dan dusun ;Bahwa pemotongan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor :412.2427 Tahun 2007 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan

(lima belas juta rupiah).Pencatatan dalam laporan perkembangan pinjaman, tidakdilakukan per kelompok melainkan perdesa / secara globalsehingga sulit melakukan lewat batas pinjaman dalam jangkawaktu satu tahun;Adanya pinjaman fiktif sebesar Rp. 60.850.000, (enam puluh jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah), sepengetahuan saksi antaralain kepada Sdr.

Pencatatan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman tidakdilakukan perkelompok melainkan perdesa/secara globalsehingga sulit melakukan lewat batas pinjaman dalam jangkasatu tahun.5. Adanya pinjaman fiktif, hal ini diakui oleh kelompok yangdisebut melakukan peminjaman.Halaman 166 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.6.

Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG26.27.28.29.30.31.32.33.T26.T27.T28.T29.T30.T31.T32.T33.Dengan Asli).Surat Keputusan Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor 9/VIII/23/63, tanggal 15 Mei 1963 (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat Keputusan Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor55/VIII/23/1963, tanggal 2191963 (Fotokopi dari fotokopi) ;Buku Daftar Hasil Penelitian Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat (Buku B),Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform Direktorat AgrariaPropinsi

Bahwa yang aktif berbicara adalah saudara Paimin; Bahwa saudara Paimin memperlinatkan dan menjelaskanmengenai temuan kelebihan penggunaan siltap di 9 (Sembilan) desayang tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentangPengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Terdakwa memberikanpilihan kepada Kepala Desa untuk mengembalikan kelebihan siltapkepada negara atau menutup kasus agar tidak dilaporkan ke APHdengan menyediakan sejumlah uang; Bahwa Terdakwa juga meminta uang tutup kasus di KecamatanBodeh perdesa

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) adalah Daftar himpunanyang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besarserta pembayaran pajak terhutang yang dibuat perdesa/kelurahan.Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.Bahwa ahli membenarkan, Dapat dijelaskan bahwa pendaftaran hak atastanah dapat dilakukan melalui penetapan hak yang berasal dari tanahNegara (dikuasai langsung oleh Negara) dan berdasarkankonversi/pengakuan hak/penegasan hak.

ALWI memerintahkan kepada terdakwa untuk segera melakukanpencairan Dana Desa untuk kegiatan jeringan air bersih atau atauperpipaan.Dan untuk melakukan pencairan dana Desa tersebut terdakwaterlebih dahalu membuat Perdesa APBDESA tahun 2016 yang manaterdakwa susun berdasarkan RKPD yang telah di sepakati.Dan setelah membuat Perdes APBDEsa desa Atue Tahun 2016,terdakwa melakukan pencairan dengan melengkapi Surat Pengantarcamat dan rekomendasi dari BPMPD Kab.Lutim saat itu ( SekarangDPMD Kab.

mekanisme terhadap agunan bila terjadikemacetan kredit, dan halhal lain yang dianggap perlu.Bahwa benar menurut Pedoman Juknis Program Peradaban tidakdiperbolehkan simpan pinjam tanpa adanya Agunan/ Jaminan, tidakada penerima/penghasilan, tidak ada analisa kredit dan tidak adaangsuran pokok pinjaman ;Bahwa pungutanpungutan yang tidak sesuai dengan aturan tidakada yang ada yaitu Pungutan untuk desadesa untuk kegiatanBimbingan Teknis bulan September 2012 di Hotel Telaga BiruCipanas yang jumlahnya perdesa