Ditemukan 4328 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0045/Pdt.P/2019/PA.Gsg
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
178
  • of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Register : 02-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 25 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
121
  • Senyatanyadalam perkara permohonan Para Pemohon penyebab tidak tercatatnyapernikahan Para Pemohon ialah karena berkas Para Pemohon belumlengkap, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikankewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat
Register : 23-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 519/Pdt.G/2019/PA.Bkt
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
156
  • Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita laintanpa izin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon ini diterima dandikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengah masyarakat,karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapat seenaknyamenikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan,kemudian
Putus : 14-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2528 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Agung Nugroho Susanto, S.H. lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA CONSUMER DAN RETAIL LOAN CENTER YOGYAKARTA
4735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah pencairan dana tersebut Penggugat telah melaksanakankewajibannya sebagai Kreditur dengan melakukan Etika baik yaitumengangsur hutang pokok beserta bunganya, selama kurang lebih 19 Xcicilan, Rp26.676.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) x 19 ialah Rp506.844.00 (lima ratus juta enam ribudelapan puluh empat rupiah) tetapi dalam jalanya waktu, Penggugatmengalami preseden buruk dalam Usahanya Jadi, Penggugat mengalamikesulitan dana;5.
    Bahwa dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor YGK/004.2010/061/GRIYA,guna Fasilitas Pembelian Rumah Baru tersebut terjadi perubahan yang tidakmemenuhi syarat sah covenant perjanjian kredit & teknik pengikatanjaminan tidak signifikan Karena terkait dalam proses lelang, disaatPenggugat mengalami preseden buruk dalam Usahanya, hingga kiniPenggugat mengalami kesulitan dana sehingga mengalami keterlambatandalam pemenuhan cicilan angka kredit. Tergugat justru menggunakan BalaiHalaman 3 dari 14 hal.Put.
Register : 03-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 455/Pdt.P/2015/PA.Mpw
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Rohman bin Bidin 2. Marideh binti Limon
142
  • Seharusnya untuk melindungi hakhak anak dari pernikahansebelumnya Pemohon Il harus melegalkan perkawinan dan perceraiannyadengan mengajukan itsbat cerai ke Pengadilan, namun hal tersebut tidakdilakukannya;Menimbang, bahwa hal yang demikian tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagimasyarakat dan akan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, sehinggamasyarakat akan dengan sengaja
Register : 04-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 149/Pdt.P/2015/PA.Mpw
Tanggal 28 Mei 2015 — Samsul Akbar bin Parija dan Diana binti Bujang
142
  • P/2015/PA Mpw.pemohon yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calonmempelai lakilaki yaitu 19 tahun dan syarat tersebut bukanlah hal yang sulituntuk dipenuhi oleh para pemohon, namun para pemohon terbukti dengansengaja melalaikannya.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka permohonanpara pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih
Register : 20-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Ktbm
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
91
  • dengansengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandungunsur kesengajaan melanggar undangundang perkawinan dan peraturan terkait,perbuatan mana telah nyatanyata bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusanPengadilan sebagai alat rekayasa social (too/ of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden
Register : 22-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.
Tanggal 17 Mei 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
5612
  • No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.undangundang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yangnyatanyata telah menikah dengan istri kKeduanya tersebut justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat denganmudah melanggar aturan;Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istrikeduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah denganmendudukkan istri keduanya bersamasama dengannya sebagai para pemohonmelawan Termohon;Menimbang, bahwa di sisi
Register : 16-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 91/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.Ali Saputra bin Bujang 2.Selvi Rahmawati binti Wahab
223
  • pernikahannya di KUA meskipunPara Pemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat ditambah Pemohon adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PDT.SUS/2010
YANO PETRA ALBERTO; PT. LESTARI JAYA RAYA
2423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Judex Facti akan menimbulkan preseden yangtidak baik, dimana seorang pekerja / buruh dapat di PHK sewaktuwaktudengan alasan tidak memiliki Nubungan kerja dengan perusahaanpemberi kerja karena perusahaan pemberi kerja hanya memilikihubungan kerja dengan perorangan yang tidak berbadan hukum yangmempekerjakan pekerja tersebut, tanpa memperhatikan Pasal 65 UUNo. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 482/Pdt.G/2015/PA.Mpw.
Tanggal 1 September 2015 — Imam MUhadi vs Utik Susiani
7411
  • of social engineering), maka pembiaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yangnyatanyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat denganmudah melanggar aturan;Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istrikeduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah denganmendudukkan istri keduanya bersamasama
Register : 05-12-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 30-01-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 944/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Tanggal 10 Januari 2017 — 1.Muhammad Yamin bin Jaotin 2.Devi Astuti binti Ahmad Machturi
191
  • Pemohon ialah karena Para Pemohonberanggapaan bahwasannya saat itu Pemohon Il yang telah berusia 17tahun 3 bulan belum memenuhi syarat batasan umur untuk menikah,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 19-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1.Hasbi bin Hasan U 2.Purnama Yanti binti Fauzi
302
  • lakilaki lain;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Il masih terikat perkawinandengan lakilaki lain maka pernikahan para Pemohon dapat dikategorikansebagai pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (too/ ofsocial engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidakdapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halanganperkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, karena hal itu akanHal. 5 dari 7 Penetapan No. 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw.menjadi preseden
Register : 11-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
171
  • Para Pemohontidak sempat mendaftarkan pernikahannya ke KUA disebabkan sudahmendekati Idul Fitri 1440 Hijriyah padahal Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 04-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pembanding/Oditur : SAHRONI HIDAYAT, SH
Terbanding/Terdakwa : Dwi Partono
22373
  • Bahwamenurut Oditur Militer demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagipembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agarputusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuaidengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjaraselama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat daridinas TNI AD atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapatlain, maka mohon putusan seadiladilnya.Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, PenasihatHukum
    Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menaggapi keberatanKeempat yang menguraikan menurut Oditur Militer selakupenuntut umum demi tidak terulangnya perbuatan tersebut danSupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajuritTNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditurmiliter yakni Pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulandan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabilaMajelis Hakim Banding berpendapat lain
Putus : 30-11-2006 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946K/PDT/2002
Tanggal 30 Nopember 2006 — SURES KUMAR,; NANGARI SEMBIRING GK.,PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq WALIKOTA KDH TK. II MEDAN DI MEDANCq KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTAMADYA MEDAN,
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nilainilai kKeadilan sehingga terkesan bersikap diskriminatif dalam menilaiperkara a quo dengan menghukum TergugatTergugat membayar gantirugi kepada Penggugat, sedangkan yang menabrak mobil TergugatTergugat/Pemohon Kasasi adalah Penggugat asal ;Bahwa selain itu) dalam perkara a quo bukan sematamatamempersalahkan tentang perselisihan jumlah biaya perbaikan kendaraanmilik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan NegeriMedan halaman 10 alinea 6 ;Bahwa putusan judex facti akan memberikan preseden
Register : 16-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Blcn
Tanggal 11 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
1713
  • ., Penetapan Nomor 262/Pat.P/2019/PA.Bicnseharusnya sebelum menikah Pemohon dan Pemohon II harus ada izindari pengadilan sebagaimana ketentuan hukum yang disebutkan di atas,selain itu jika dikabulkan maka akan menimbulkan preseden yang salahbagi masyarakat sehingga terjadi penyimpangan hukum, oleh karena itudengan tidak terpenuhinya hal dimaksud maka pernikahan Pemohon danPemohon II telah melanggar hukum sehingga Pemohon dan Pemohon IIitu harus melakukan pernikahan ulang (tajdid nikah) dan dicatatkan
Register : 22-06-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SAMBAS Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Sbs
Tanggal 14 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
112
  • Penetapan No. 520/Pdt.P/2021/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 24-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Mpw
Tanggal 25 September 2018 — 1. Rusman bin Sura'i 2. Dahmiyati binti Hamid
213
  • Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena Para Pemohonsibuk bekerja meskipun Para Pemohon mengetahui perihal kewajibanpencatatan tersebut, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbatnikah di pengadilan
Register : 10-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 5 September 2017 — 1.Kuat Sujatmiko bin Sumar Priyono 2.Leni Marlinati binti Ade Saputra
182
  • No. 132/Pdt.P/2017/PA Mpw.pernikahannya di KUA meskipun Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, sementara Para Pemohon sendiri tidakpernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasi pernikahan keKUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang