Ditemukan 1773 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 69/Pdt.P/2016/PN.Bks
Tanggal 30 Agustus 2016 — 1. Tn. BAHASILI PAPAN sebagai Pemohon I 2. Tn. GUNARKO PAPAN sebagai Pemohon II Melawan PT. KERTAS BEKASI TEGUH sebagai Termohon
14242
  • Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON menginginkan agarTERMOHON melaksanakan RUPSLB untuk membahas LaporanKeuangan dari Tahun 2008 s/d 2015;5. Bahwa PARA PEMOHON telah memperingatkan TERMOHON untuksegera melaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 02Desember 2015 dan Surat tanggal 18 Januari 2016;6. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25Januari 2016.
    Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagianbesar pemegang saham TERMOHON dengan para pengurusTERMOHON telah mengatur jalannya RUPSLB sehingga usulanPARA PEMOHON agar TERMOHON membuat Laporan Keuangantidak mendapatkan tanggapan di dalam RUPSLB tersebut Adapunusulan PARA PEMOHON agar TERMOHON membuat LaporanKeuangan sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 adalah dicatatsebagaimana Notulen Rapat;7.
    Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunijuk sendiriNotaris untuk mencapat RUPSLB;3. Menunjuk PARA PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;5.
    DanTermohon pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti T4) telahmengirimkan undangan RUPSLB Perseroan yang diadakan padatanggal 25 Januari 2016. Didalam RUPSLB tersebut Termohonsudah menjelaskan halhal sebagai berikut:"Bahva sebagai Direktur saya MENOLAK permintaan Sdr. BahasiliPapan dan Sdr. Gunarko Papan perihal permintaan laporankeuangan PERSEROAN tahun 2008 s/d 2014, karena Pemohonsebagai ahli waris Bapak Aim.
    PBB , laporan keuangan;Bahwa hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Kedua masih membicarakan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama, karena dalam Rapat UmumPemegang Saham Biasa (RUPSLB) Pertama tidak ada realisasi;Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Ketiga terjadi keributan yang dilakukan oleh Gunarko Papan(Pemohon Il), Karena Para Pemohon tidak mau menyetor uang untukpembayaran PBB dan biaya pengurusan perpanjangan SHGB atasnama PT,
Register : 20-03-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 134/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : H. JANUAR PRIMADI, S.Sos, DKK
Terbanding/Penggugat : H. PERDANA ALAMSYAH
180143
  • Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.
    TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.
    TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.
    TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.
    Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.
Register : 31-05-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Blb
Tanggal 31 Agustus 2023 — Pemohon:
1.PT.Selaras Dua Tiga
2.Fendy Arifin
Termohon:
PT. PAN BROTHERS, Tbk.
9177
  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;
    3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
    4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT.
    Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:
  • Bentuk RUPS

    RUPSLB

    Mata Acara

    Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT.

    Register : 29-03-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 22-02-2022
    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
    Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
    1.HOWARD LITYO
    2.DAVY LITYO
    Tergugat:
    2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
    3.DAVID ISRAEL SUPARDI
    4.SAMAN TEDJA
    5.TOTO BAGIYO
    6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
    7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
    8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    567291
    • strong>Dalam Eksepsi

      • Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;

      Dalam Pokok Perkara

      1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
      2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
      Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:

      1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

      2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;

      3.

      Bahwa unsur Perbuatan itu harus melawan hukum dalam perkaraa quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yangberisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksidan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham ) nomor02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAKSAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan ketentuan sahnya penyelenggaraan RUPSLB yang telahdisyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN,khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruhpemegang
      Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap,Khususnya Mengenai Sahnya RUPSLB dan Akta PernyataanKeputusan RUPSLB Tergugat Pasca RUPSLB dan Akta AktaPernyataan Keputusan RUPSLB Tergugat yang dipersoalkandalam Surat Gugatan, Hal Mana MenimbulkanPertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan13. AktaAkta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC (Tergugat I) yangtelah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:a.
      (Eksepsi Litis Pendentis)Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalahuntuk menyatakan tidak sahnya RUPSLB PT SSC sebagaimanadituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 02 / Mei2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 / Mei 2020; dan (iil)Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 08 / Juni 2020; kami mohon agarYang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermatipokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR.
      Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalampenyusunan dokumen dokumen RUPSLB PT SSC.> Bahwa sebelum membuatkan akta atas RUPSLB saksimenerangkan kepada Terdakwa (i.c.
      SSC, SementaraHadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPSLB Sama Sekali Tidakakan Mempengaruhi Keputusan RUPSLB PT. SSC;Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPSLB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.
    Putus : 30-08-2017 — Upload : 28-12-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt/2017
    Tanggal 30 Agustus 2017 — ADI PURNAWARMAN VS Ir. SAPTO BUDI MULYONO, DKK
    262186 Berkekuatan Hukum Tetap
    • 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan
      Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku
      , Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.
      Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.
      )Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.
    Register : 14-02-2017 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 03-07-2017
    Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Bdg
    Tanggal 17 Februari 2017 — SUKUN NATAWIJAYA
    142194
    • Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.
      terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan
      Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.
      untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.
      Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.
    Register : 23-05-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 04-09-2023
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 555/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt
    Tanggal 28 Agustus 2023 — Pemohon:
    LIM LIE IE
    Termohon:
    1.HENDRA SUSILO
    2.GIMIN PRAMANTO CONG
    6056
    • M E N E T A P K A N :

      1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
      2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

      1).

      Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

      1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
      2. Melakukan perubahan Direksi;
      3. Melakukan Perubahan atas saham;
      1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;
      1. Menghukum Pemohon untuk
    Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318 K/Pdt/2015
    Tanggal 23 Maret 2016 — ZAKARIA, dk VS PT ABDI MAKBUL
    253157 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor
      Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan
      Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.
      (vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)
      Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.
    Register : 26-10-2023 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 03-04-2024
    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 511/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst
    Tanggal 2 April 2024 — Pemohon:
    PT PERKASA ENERGY
    Termohon:
    1.INDIRATI TANU TANTO
    2.PT. WIRA KENCANA
    6259
    • MENETAPAKAN

      1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
      2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
      3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:
      1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.
      Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;
    1. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perkasa Energy adalah paling sedikit (satu perdua) atau setengah dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
    2. Menolak permohonan Pemohon selain dan
    Putus : 16-01-2012 — Upload : 03-01-2013
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2038 K/Pdt/2011
    Tanggal 16 Januari 2012 — Nyonya ANIKA AYU CHANDRA, dk vs. Nyonya NIDIA RAHMAWATI
    404384 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.
      PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.
      tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB
      (RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat
      No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.
    Putus : 19-07-2011 — Upload : 18-11-2011
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/Pdt/2011
    Tanggal 19 Juli 2011 — SARIATY PARDEDE vs RUDOLF MAZUOKA PARDEDE
    9477 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.
      Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.
      No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.
      No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
      tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.
    Register : 24-06-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 20-08-2021
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 473/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
    Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
    Arie Ismail Warsodoedi,
    Tergugat:
    PT. Borobudur Menara Indonesia Pertama,
    12276
    • Bahwa dalam Akta 12 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham.6. Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borobudur Menara IndonesiaPertama (Minutes Of Extraordinary General Meeting Of Shareholders PT.Borobudur Menara Indonesia Pertama) (untuk selanjutnya disebut sebagaiBerita Acara RUPSLB) yang memuat juga Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.
      Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil Surat KuasaMemberikan Kuasa yang digunakan kuasa Penggugat untuk hadirdalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.
      Bahwa hasil RUPSLB telah dituangkan dalam Akta oleh ViniSuhastini, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuangdalam Akta RUPSLB No.12/2019;27. Akta RUPSLB No. 12/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
      Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, Notaris di Bekasi, sebagai pihak pembuatAkta RUPSLB No.12/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No.12/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.
      RUPSLB No. 12/2019 (quad non);46.
    Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-11-2011
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2009
    Tanggal 19 Nopember 2010 — 1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, dkk vs SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG a.n BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DARMAWATI, TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI,
    14089 Berkekuatan Hukum Tetap
    • DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG,ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI danDIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTGoOo oa FF W PPtersebut;Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDIDARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT.
      DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYOserta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SBPERTMWI dan DIAH BUD! DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG,maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kKedudukan hukum untukmengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalamAkta Risalah Rapat PT.
      No. 2967 K/Pdt/2009TRIDASA WULAN SB PERTMI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadirsecara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanyamemberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT.
      No. 2967 K/Pdt/2009I/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT.
      , pengumuman surat kabar bukanlahsebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT.
    Register : 15-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
    Putusan PN SRAGEN Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Sgn
    Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
    PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
    Termohon:
    PT Patra Power Nusantara
    25955
    • Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara dengan mata acara rapat sebagai berikut :
      • Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
      • Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka.
      1. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :
      • Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
      • Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak
      1. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Patra Power Nusantara berdasarkan penetapan ini;
      2. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Patra Power Nusantara untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;
      3. Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
        Faktanya, RUPSLB PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.
        RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitan izinpenyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.
        Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT.
        dari Pemohon kepada Direksi danKomisaris Termohon untuk diselenggarakannya RUPSLB.
        Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27Juli 2018 dan RUPSLB PT.
    Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-11-2011
    Putusan PN BOGOR Nomor 25/PDT.G/2010/PN.Bgr.
    Tanggal 21 September 2010 — Ir. ARIEF SYAHRIZAL, MBA; HAERUL BESTARI BENGARDI; PT. AGRICULTURE CONSTRUCTION (AGRICON); Nyonya LANNY HARTONO, SH.
    13328
    • Agricon (RUPSLB 28 September 2001), Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001 danTentang Surat Peryataan Alm H. Mustafa Madjidi tertanggal 25 April 2002 ;22.
      Agriconmengirimkan Surat Undangan RUPSLB denganNomor : 068/PS/VI/ O09dj tertanggal 10 Juni 2009, yangpada pokoknya dalam Surat Undangan tersebut untukmenghadiri RUPSLB tanggal 25 Juni 2009, pembahasanmengenai permohonan usulan surat dari Pemegang Sahamtertanggal 8 Juni 2009 tersebut tentang penggantian danpengangkatan susunan Direksi PT.
      Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ) PT.
      Agricon dan Pemanggilan untukmenghadiri RUPSLB tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu lebih dari 14 harisejak diterbitkannya surat Nomor070/PS/VII/09 dj i tertanggal 17 Juli 2009tentang Undangan RUPSLB tertanggal 6 Agustus2009, selain itu RUPSLB tanggal 6 Agustus2009 juga telah dihadiri oleh seluruhPemegang Saham PT.
      Bahwa dengan dituangkannya RUPSLB PT.Agricon tanggal 06 Agustus 2009 dalamberita acara RUPSLB yang ditandatangani olehHaerul Bestari Bengardi dan ChristcianoTandramihardja serta selanjutnya dituangkanSL100dalam Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Agricon No 03 tanggal 7 Agustus 2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4Undang Undang No 40 Tahun 2007, maupunkemudian pemberitahuan RUPSLB tersebut telahditerima oleh Mentri HUKUM dan HAM RI,melalui Surat No AHUAHA.01.10/12966 Tanggal13 Agustus 2009
    Register : 06-01-2022 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 25-01-2022
    Putusan PN BANJARMASIN Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm
    Tanggal 19 Januari 2022 — Pemohon:
    1.SUHARMI
    2.ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA
    3.ARRIZQINA ALFIANINGRUM (diwakili oleh sdri Suharmi)
    4.SUPRIYADI
    Termohon:
    MUHAMAD BASIR
    8551
      1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
      2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
      3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.
    • Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
    • Perubahan Modal Dasar Perseroan
    • Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
    1. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB;
    2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
    Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
    287250
    • 29 November2006 dan setelah RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohonlinat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai Nominal Rp. 1000, Rp. 1000,per lembarsahamNilai total Rp. 16.200.000 Rp. 16.200.000nominal 5.
      Tergugat Ill tidak mempunyai peran apapundalam RUPSLB 29 November 2006 karena Tergugat III memang baru eksis setelahdilaksanakannya RUPSLB 29 November 2006 tersebut;c.
      Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2005,Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Anmad Hakim SafariMalangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut.
      tanggal 29 November 2006 dan setelah RUPSLB tertanggal 29November 2006 tetap sama.c.
      penegasanUndangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006 dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Undangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006.
    Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/Pdt/2014
    Tanggal 28 Mei 2014 — ROBERT HUTAPEA, Dkk VS AMIR HAMZAH DILAGA
    12188 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Bahwa karena Penggugat menolak melakukan RUPSLB yang diminta olehTergugat Il, maka Tergugat Il bersurat kepada Tergugat untukmenyelenggarakan RUPSLB dengan agenda perubahan pengurus PT.Patra Drilling Contractor sesuai surat tanggal 18 Juni 2012 NomorBO000/SRT/V1I/2012/137 perihnal RUPSLB PT. Patra Drilling Contractor;6. Bahwa tanggal 19 Juni 2012 Tergugat mengundang Penggugat untukmenghadiri RUPSLB PT.
      Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengundang dan akanmenyelenggarakan RUPSLB PT.
      jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.
      Jadi jelaslah tindakan ParaTergugat untuk melakukan RUPSLB adalah tindakan melawan hukum(onrechtmatige daad);13. Bahwa rencana RUPSLB baru Penggugat ketahui akan dilakukan tanggal4 Juli 2012 sesuai dengan undangan yang Penggugat terima, makaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusansela sambil menunggu putusan akhir, sehingga Tergugat menunda ataumembatalkan rencana RUPSLB yang dilaksanakan tersebut;14.
      danTergugat untuk menyelengarakan RUPSLB adalah merupakanhak dan kewenangan yang dilindungi oleh UndangUndang (Pasal79 UndangUndang PT);Bahwa perbuatan Tergugat II selaku mayoritas pemegang sahammeminta diadakan RUPSLB dan perbuatan Tergugat menyelengarakan RUPSLB adalah perbuatan hukum yangdilindungi oleh UndangUndang, sehingga tidak dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara jelas perbuatan mana dariTergugat I, Il dan Ill yang merupakan perbuatan
    Register : 05-06-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 17-06-2015
    Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 36/Pdt.P/2015/PN Unr
    Tanggal 16 Juni 2015 — PEMOHON : PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
    25894
    • Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohon Penetapan yaitu :- Hendro Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)- Surya Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)dari Rp. 45.350.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.
      Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 13.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.
      Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, olehkarenanya Direksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke IIHalaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr111213dan memanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke IItersebut.Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidakmemenuhi kuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan, maka Direksi PT Poliplas Indah Sejahtera mengundang
      Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.
      40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (7) UU Nomor 40 tahun 2007, disebutkanjika :Penetapan Ketua Pengadilan
      Elly Ninaningsih, SH No.45tanggal 29 Nopember 2015;P 2 :Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PTPoliplas Indah Sejahtera Nomor 95 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat olehDamar Susilowati, SH., Notaris di Semarang;P 3 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Nasional Suara Karyatanggal 11 Mei 2015 halaman 6 (enam);P 4 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Lokal Wawasan tanggal11 Mei 2015 halaman 23 (dua puluh tiga),;P 5 :Foto copy Risalah RUPSLB pertama No. 31 tanggal 25
      Poliplas Indah Sejahtera telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pertamadilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 4Juni 2015 ;Bahwa saksi tahu dalam RUPSLB tersebut dihadiri dari PT. PoliplasIndah Sejahtera adalah Hendro Supeno, Suryo Supeno dan dari Notarisyang hadir Ny.
    Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/Pdt/2015
    Tanggal 28 Mei 2015 — Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., vs PT DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Dkk
    10697 Berkekuatan Hukum Tetap
    • dengan agenda rapat pada RUPSLB (pertama) tanggal21 November 2013, yakni:a.
      (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, RUPSLB II (kedua) PT DnarmakaryaDhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi sebagaimana halnyapada waktu RUPSLB tetap hanya dihadiri oleh Tn.
      yang sama dengan agenda rapat padaRUPSLB (pertama) dan RUPSLB II (kedua), yakni:Hal. 7 dari 37 hal.
      Rencana Penutupan Perseroan;39.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh Termohon Kasasi I namun dalam RUPSLB tersebutTermohon Kasasi II selaku pemegang saham mayoritas Walked Out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan peputupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen RapatNomor 16, tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H.
      Sehingga RUPSLB tanggal 13 Maret 2013adalah batal demi hukum, demikian juga turunannya yang berupapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama;47.Bahwa dengan batalnya RUPSLB tanggal 13 Maret 2013, maka posisikepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana.