Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama SANIRI;

Pembanding/Tergugat I : Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat II : Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
Terbanding/Penggugat : DOMINGGUS WATTILETE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Mata Rumah de Soysa
Turut Terbanding/Tergugat IV : Walikota Ambon

Negeri, dari jumlahkeseluruhan anggota Saniri Negeri Nusaniwe berdasarkan Surat KeputusanWalikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua)anggota Saniri Negeri.Bahwa dalam proses Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwetentang Mata Rumah Parentah, dari 12 (dua belas) anggota Saniri Negeriyang hadir, terdapat 5 (lima) anggota Saniri Negeri Perwakilan dari 4 (empat)Halaman 7 dari 34 halaman.

darikeseluruhan 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 10(sepuluh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggotaSaniri Negeri Nusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapanPeraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karenakehadiran Anggota Saniri Negeri dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhipersyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri yang hadir sebagaimana diatur dalam,Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri : Pasal 81

ayat (3) Peraturan Negeri ditetapbkan dalam Rapat Saniri Negeriyang dihadiri sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.

Saniri sisa sajaHalaman 25 dari 34 halaman.

(vide Bukti Surat P 1) dan belum ada Surat keputusanbaru yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon untuk rasionalisasi Saniri Negeri,maka secara hukum Saniri Negeri Nusaniwe masih berjumlah 21 (dua puluhsatu) orang, dan oleh karenanya proses penetapan Peraturan Negeri Nomor. 4Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri oleh12 (dua belas) orang Saniri Negeri yakni 7 (tujuh) orang Saniri SegeriHalaman 29 dari 34 halaman.

Tanggal 3Desember 2017 baru saniri melakukan konfirmasi ke raja kemudian rajamengatakan terdakwa diberikan uang pengganti karena terdakwa seringmelaporkan raja ke DPR dan Polda; Bahwa dari pengakuan raja bahwa jumlah uang yang diterimanyasejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) lebih; Bahwa saat itu saniri negeri menyarankan agar uang tersebut masuk kekas desa namun raja mengatakan bahwa semua uang yang diterima sudahhabis terpakai; Bahwa saat itu ada koordinasi antara raja dan badan saniri dan

Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak

Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada

; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat melalui musyawarah Saniri Negeri Tawiri, pada Tahun 2013 Olehdan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri pada Tanggal 21Februari 2013 ,kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikan OlehWalikota Ambon dan untuk No.

Yerry Tuhuleruw (salah satu anggota saniri namun Yang bersangkutanberdiri atas nama pribadi bukan atas nama saniri);2. Joseph Tuhuleruw (Mantan Raja sekitar tahun 90an);3. Feti Alfons (dilibatkan oleh Raja namun yang bersangkutan bukanmasyarakat asli Negeri Tawiri;4. Terdakwa Johana Soplanit (masyarakat).

Ablalim Usemahu (Saniri)2. Ibrahim Marasabessy (Saniri)3. Iksan Tuasamu (Kepala Dusun)4. H. Idris Marasabessy (Kepala Dusun)5. Mansur Marasabessy (Kepala Soa)6. Abla Tuanaya7.

Nama : PITER HIARIEJPekerjaan/Jabatan : Ketua Saniri Negeri Titawaai,Beralamat : Negeri Titawaai, KecamatanNusalaut, Kabupaten Maluku TengahSelanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;3. Nama : DRS.

HENGKY TOMASOA, MA;Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Mengandung CacatFormil (eror in persona), dalam bentuk diskwalifikasi atau pluriumlitis consortium, maka patut dinyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Bahwa, gugatan Penggugat terbukti menggugat PiterHiariej secara pribadi bukan secara kelembagaan Saniri NegeriTitawaal, karena kwalifikasi dalil gugatan tidak dimulai dengankalimat Saniri Negeri Titawaai, tetapi Pieter Hiarie sebagai TurutTergugat I, mengakibatkan

Nomor 147 822 Tahun 2015,tanggal 28 September 2015 Tentang Peresmian Saniri NegeriTitawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, tidakada satupun pasal yang mengatur Ketua Saniri Negeri Titawaaidapat bertindak untuk dan atas nama Saniri Negeri Titawaai diPengadilan Negeri Masohi mengakibatkan Gugatan CacatHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2021/PN MshPlurium Litis Consertium, yang berakibat pada gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeleijk verklaard);Gugatan

Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri. Diundangkan di Masohi padatanggal 13 Juli 2006;6.4.

,Pekerjaan/Jabatan Bupati Maluku Tengah, sebagai Tergugat, PiterHiariej, Pekerjaan/Jabatan Ketua Saniri Negeri Titawaai, sebagai TurutTergugat I, dan Drs.

Agustus 2014 sebagaiberikut;DAKWAAN:PRIMER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik Maluku Selatan(RMS)(dalam berkas terpisah),Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkasterpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAKLEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah)serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

dan pada saatsedang meniup trompet Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga melihat di atas trotoar samping kiri Halte ada Bendera Republik Maluku Selatan(RMS) di dalam kartun dan di dalam tas kresek (tas baribut) dan jumlahnya tidakdiketahui oleh Terdakwa selain itu Terdakwa juga melihat (satu) gulungan spandukberwarna biru yang terletak di dalam selokan air belakang Halte ;Selain itu secara sepintas Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga sempat melihat Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

/Legislatif Pemerintahan RMS maupun Saudara ALEXANDERCARELSZ alias ALEX KAREL, Saudara OSVALDO LABOBAR alias ALDOLABOBAR, dan Saudara MAURIZIO LABOBAR alias OIS LABOBAR yangjumlahnya mencapai 30 (tiga puluh) orang dan mereka berencana melakukan konvoidengan berjalan kaki dari lokasi Gereja Rehoboth menuju GONG PERDAMAIAN dilapangan Merdeka Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan(RMS) dipimpin oleh Saudara SIMON SATYA selaku Saniri/Legislatif PemerintahanRMS, selain mereka membawa bendera

Pasal 55 ayat 1 ke1KUHpPidana ;SUBSIDER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik MalukuSelatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah),Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalamberkas terpisah) serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

Negeridari hasil musyawarah adalah bentuk rekayasa yang sengaja dibuat.Sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Badan Saniri Negeri, NegeriHitumessing.

anggota saniri negeri dan untuk selanjutnya disahkan ;Bahwa, benar pada tahun 2015 Saniri negeri Hitumessing mengadakanrapat saniri negeri untuk menentukan siapa yang akan menjadi matarumah parintah ;Bahwa, rapat itu diadakan karena masa jabatan raja sudah selesai,sehingga perlu di usulkan kembali ;Bahwa, masa jabatan raja adalah selama enam tahun, dan dapat dipilihkemball ;Bahwa, tugas dari mata rumah parentah adalah memilih siapa yang akandiusulkan menjadi raja ;Bahwa, benar dalam rapat Saniri

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium);Bahwa, seharusnya Badan Saniri Negeri Hitumessing yang secarahukum baik hukum adat maupun hukum positif, telah mengeluarkankeputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor03/KBSNHM/VI/2017.

Negeri sebagai pihak yangsecara hukum baik hukum adat maupun hukum positif, Badan Saniri Negeritelah mengeluarkan keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor: 03/KBSNHM/V1/2017.

Hitumessingtersebut yang bermusyawarah dalam Rapat Badan Saniri Negeri setelahmendapat rekomendasi dari hasil musyawarah Mata Rumah ParentahSlamat/Pelu, dan kemudian Badan Saniri Negeri mengajukan surat kepadaBupati Kepala Daerah untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentangpengangkatan Sdr.

Biaya snack saniri negeri 500.000, 250.000,3. Biaya rapat saniri negeri ; =250.000, 750.000,750.000,6 Insentif kKetuaketua RT 750.00 125.000 625.000, 0,7 Biaya Pelaporan 134.65 134.6511, 78 Pengembangan Usaha Mikro 7.157.09: 3. 1.750.0001. Pinjaman modal usaha 1.750.00 icKelompok 0, 1.750.0002. Pinjaman modal usaha 1.750.00 rKelompok Il 0, 1.750.0003. Pinjaman modal usaha 1.750.00 iKelompok Ill 0, 1.750.0004.

NegeriBayar biaya rapat saniri 300.000, 300.000,negeri , terdiri dari gula pasir .2kg, 1 bubuk teh celup, kue100 buah, aqua gelas 1karton rokok surya 5bungkus, amor 5 bungkusdos kue 20 buah8 BOP Saniri NegeriBayar biaya rapat saniri 700.000, 700.000,negeri 9 Insentif kKetuaketua RT 700.00 700.000, 0,10 Biaya Pelaporan 201.00 134.651 66.350,1, 7 11 Pengembangan Usaha Mikro: 1.672.61 1.672.6151.

BOP Saniri Negeri 00,) k. Insentif Saniri Negeri 1.000.000 1.000.0 7. Insentif Kepala SOA f 00, m. Insentif Ketua RT n. Insentiff Kepala Dusun 4.000.000! 4.000.0 o. Pelaporan gg.8.000.000 8.000.0 00,3.000.000 3.000.0 is 00,6.000.000 6.000.07 00,1.250.000 1.250.07 00, Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT AMB 3.000.000 3.000.0 00,1.250.000 1.250.0i 00,1.500.000 1.500.0" 00,Ekonomi a.

Biaya snack saniri negeri 500.000, 250.000,3. Biaya rapat saniri negeri = =250.000, 750.000,750.000, Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT AMB 6 Insentif kKetuaketua RT 750.00 125.000 625.000, 0,7 Biaya Pelaporan 134.65 134.651 1, 78 Pengembangan Usaha Mikro 7.157.09: 3 1.750.0001. Pinjaman modal usaha 1.750.00 rKelompok 0, 1.750.0002. Pinjaman modal usaha 1.750.00 iKelompok Il 0, 1.750.0003. Pinjaman modal usaha 1.750.00 #Kelompok Ill 0, 1.750.0004.

NegeriBayar biaya rapat saniri 300.000, 300.000,negeri , terdiri dari gula pasir 72kg, 1 bubuk teh celup, kue100 buah, aqua gelas 1karton rokok surya 5bungkus, amor 5 bungkusdos kue 20 buah8 BOP Saniri NegeriBayar biaya rapat saniri 700.000, 700.000,negeri = 9 Insentif kKetuaketua RT 700.00 700.000, 0,10 Biaya Pelaporan 201.00 134.651 66.350,1, 11 Pengembangan Usaha Mikro: 1.672.61 1.672.6151.

Badan Saniri Negeri Lilibooi supaya lebih berusaha lagimenelusuri adat Negeri Lilibooi sampai menemukan hanya satu margaparentah di Lilibooi, oleh karena itu Tergugat I bersama Saniri NegeriLilibooi lainnya bekerja lebih keras lagi menulusuri adat di NegeriLilibooi, maka berdasarkan arti dari Teon/mata rumah SialanaLumatita yaitu Sialana yang artinya pelindung sedangkan lumatitayang diri dari dua suku kata yaitu Luma yang artinya Rumah dan Titahyang artinya Parentah sehingga arti dari Sialana Lumatita

No. 37/PDT/2014/PT.AMBrumah dan muale artinya sama, sehingga arti secara utuh dariSialana Lumayela Muale adalah Pelindung satu rumah untuk semua.Bahwa berdasarkan arti dari Teon/mata rumah Sialana LumayelaMuale tersebut, maka Tergugat I bersama Badan Saniri NegeriLilibooi lainnya berkesimpulan dan mengambil berkeputusan bahwaternyata marga Kastanya yang berasal dari Teon Sialana Lumatitayang berhak sebagai mata rumah Parentah ;e Bahwa setelah Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooilainnya

Bahwa arti dari masingmasing matarumah inilah sehingga Badan Saniri Negeri Liliboi berkesimpulan bahwa yangmenjadi Matarumah Parentah adalah Marga Kastanya yang merupakan matarumah Sialana Lumatita yang merupakan keturunan lurus dari mendiangTomasiwa Kastanya, sehingga oleh karena itu Badan Saniri Negeri Liliboimengusulkan rancangan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah tersebutkepada Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Liliboi (Tergugat Intervensi I) untukmengesahkannya menjadi Peraturan Negeri

Justrusebaliknya Saniri Negeri Lilibooi yang telah melakukan proses penjaringan sampaidengan penentuan Matarumah Parentah tidak kapabel, tidak tegas, tidak akuntabel,masa bodoh atas tugas yang diemban, amatiran dan asal asalan ;e Bahwa profesionalisme Saniri Negeri Lilibooi untuk menetapkan MatarumahParentah sangat diragukan, karena sesungguhnya dalam proses sudah valid,mulai tahapan verifikasi administrasi semua Matarumah yang dilibatkan dalamproses seleksi tersebut, wawancara , konsultasi dengan

No. 37/PDT/2014/PT.AMBe Bahwa rapat besar Saniri Negeri Lilibooi yang menetapkan Marga Kastanyasebagai Matarumah Parentah sesuai dengan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor.02 Tahun 2013 (bukti P5, PI17 dan T2).

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI bin TINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Agama Jember Nomor0424/Pdt.P/2014/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin denganalasan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama SOFIYATIbin TINAMAR, tanggal lahir 06 Maret 2000 (umur 14 tahun, 3 bulan), agamaIslam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Andongsari RT.001 RW.008 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;e Bahwa dalam wakiu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohontersebut dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (SOFIYATI bin TINAMAR)untuk menikah dengan calon suaminya TOMAR bin SANIRI;3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya;o Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;ao Menimbang calon istri bernama SOFIYATI bin TINAMAR, telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama TOMARbin SANIRI

karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa sertamampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinanyang sah; Menimbang bahwa calon suami bernama TOMAR bin SANIRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SOFIYATI bin TINAMAR tidak ada hubungankeluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal sertatelah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 16 tahundianggap telah cukup

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI binTINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminyabernama TOMAR bin SANIRI;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);aoe Demikian dijatunkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H, oleh kami MajelisHakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H.

Bahwa adainisiatif untuk melakukan pertemuan Saniri dan PemerintahNegeri secara resmi dan saksi dapat undangan dari Ketua Saniri. Bahwa ada 2 kali pertemuan rapat.

Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2016, Raja sebagai KepalaPemerintahan merangkap Ketua Saniri tidak pernah mempertanggungjawabkan APBS kepada Saniri, pada tahun 2017 barulah ada PERDA baruuntuk Saniri harus menanda tangani barulah kita adakan rapat.

Bahwa Saniri mempersengketakan ini setelah ada pembayaran; Bahwa menurut pengakuan bapak Raja, uang ini dipakai habis untukmencari Surat Surat negeri. Bahwa Saniri tahunya uang suda diberikan pada bulan Desember 2016.itu setelah Saniri konfirmasi kepada Raja.

Bahwa setiap pelepasan hak atas tanah sebenarnya harussepengetahuan Saniri tapi saat itu Saniri tidak ada. Bahwa tidak tanah lain selain tanah tanah Daftar Nominatif itu; Bahwa Pa Yosep dan Pa Yeri tidak dapat dianggap sebagai perwakilanSaniri secara keseluruhan; Bahwa Saat itu jJumlah anggota Saniri 21 orang.

Bahwa iabatan saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri.

NegeriLaha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalamhal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang ataupinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan PerkaraTanah Negeri Laha sehingga Pemerintah Negeri Lana bersama Saniri Negeri Laha patutdiikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Ketua Saniri Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat I) Raja Desa Laha.e Ketua adalah : Alfachry Bin Tahir (Tergugat II) dari Tokoa Msyarakat/Pemuda.e Anggotaadalan : Ahmad Mewar (Tokoh Masyarkat).Abubakar Henaulu ( Tokoh Agama).Amin Bin Tongke (Tokoh Masyarakat).ham Laturua (Saniri Negeri).Azhar Bin Tahir (Tokoh Pemuda).Umar Henaulu ( Saniri Negeri)Bahwa Tim di bentuk pada tahun 2012 namun saksi tidak mengingat lagi tanggal danbulangnya;Bahwa sekarang yang menjadi Raja Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat ) dan dan SaidAlfahri Bin Taher (Tergugat II);Bahwa saksi hadir pada saat pembentukan Tim sebagai Saniri Negeri dan juga karenasaksi diundang;Bahwa pada saat rapat seluruh Saniri Negeri hadir dan diundang oleh Bapak RajaNegeri Laha;Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Laha untuk 2 (dua) periode yaitu tahun2017 dan dilantik oleh Walikota Ambon;Bahwa saksi mengetahui Tim mendapat dana dari Hj.

Negeri Laha, membuat kesepakatan denganPenggugat, untuk kepentingan Negeri Laha dalam rangka proses peradilan masalahkepemilikan hak atas tanan Negeri Laha, (bukti hasil rapat Adat Negeri Laha, tanggal 2Pebruari 2012) maka oleh karenanya sudah sepantasnya Pemerintah Negeri Laha (RajaNegeri Laha) dan Saniri Negeri Laha, yang saat ini, harus diikut sertakan sebagai pihakTergugat dalam gugatan ini.

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Waai (Tergugat I) dan Panitia Pemilihan Pemerintahan Negeri Waai (Tergugat II) adalah Perbuatan melawan hukum; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini diataksir sejumlah Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Badan Saniri Negeri (BSN) Negeri Waai, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT I ;2. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERI WAAI, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT II;3. PITER BAKARBESSY Alias BUGI, Umur 57 Tahun, Beralamat di Sektor Mahalale Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT I;4.

Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telah ditetapkan dandiatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkan telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum ( PMH ).

Saniri Negeri Waai dan Kepala Pemerintah Negerihanya mengikuti sejarah yang telah ditetapbkan dan diatur di dalam PeraturanNegeri Waai.

Negeri Waai KecamatanSalahutu, menurut Majelis Hakim bahwa Saniri Negeri Waai belum melaksanaknFungsi, Wewenang, Hak dan Kewajibam sebagai Badan Saniri Negeri.

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh kedua saniri negeri tersebut telah membuatSurat Keluasan tanggal 7 Maret 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untukmemberikan keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan lbu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yangbernama yang besarnya 600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri danTanah perusahaan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya Masingmasing Waeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono(Kepala soa), Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri danKetua Saniri Negeri Amahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, danAnggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J . Tupamahu,J. Mainassy ( Kepala Soa), Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggotaSaniri), A.

Hal ini disebabkan karena tanah seluas 600 Ha yangdiserahkan oleh Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepadapemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah diberikan secarasukarela dan cumacuma bahkan telah dilakukan pembayaran atastanaman perorangan sebagaimana bukti penyelesaian yang telahdilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal 8 September 1999;Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT AMB9.

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh Kedua Saniri Negeri tersebut telah membuatSURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeripada tanggal 3 dan tanggal 6 Maret 1957, telah mengambilpersetudjuan untuk :Memberi keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat jangbernama jang besarnja 600 (enam ratus) H.A terhitung tanah Negeridan Tanah

SOULISA sebagai Pihak Pertama yangmewakili Pemerintah Daerah Maluku Tengah, dengan Saniri Negeri Amahaidan Saniri Negeri Haruru sebagai pihak Kedua.

Saniri tentang masalah perbuatan tidak menyenangkan ;Bahwa cerita laporaan tersebut atas perintah perusahaanseingat saksi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2013 sayabersama anggota serikat sdr. Toto ingin mencari tahu sejauhmana laporan dari sdri. Saniri maka dari itu saya beserta sdr.Sudarman menemui suami dari sdri. Saniri yaitu Agung AnjaKusumah, pada saat pertemuan itu) suami sdri. Sanirimenceritakan secara detail kepada saya dan sdr. Sudarmantobahwa saya sejak awal sdri.

Saniri tidak ingin melaporkan haltersebut kepada pihak yang berwajib tapi atas dasar permintaandan perintah dari atasannya yaitu sdr. Rudi untuk melpaorkankepada pihak yang berwajib ;Bahwa saksi tidak tahu persis perbuatannya ada atau tidakhanya mendengar secara lisan dari suami sdri. Saniri ;Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta untuk lapor atasanlangsung sdri. Saniri, sdr. Rudi,dari Supervisor Security sdr.Tarigan, sdr. Juarno dan dari HRG sdr. Boyke Soekono;Bahwa seingat saksi suami sdri.

Saniri itu keponakan sdr. Ruditetapi belum pernah konfirmasi kepada sdri. Saniri ;e Bahwa tidak ada upaya dari pengurus untuk memanggil pihakyang dirasakan perlu adanya klarifikasi setahu saksi bersamasdr. Sudarmanto ingin bertemu dengan sdri Saniri tapi suaminyalebih dulu ingin bertemu dengan saksi dan sdr. Sudarmanto ; Bahwa sdri.

Saniri tanggal 17 Pebruari2014, (Bukti T6) ;. Foto copy surat dari Sinta Kundayati tanggal 5 Juli 2013, (BuktiT7) ;. Foto copy surat dari Divia Nurkholipah tanggal 5 Juli 2013, (BuktiT8) ;. Foto copy Foto copy surat dari Mulyati Agustini tanggal 5 Juli2013, (Bukti T9);Foto copy surat permohonan map dari sdr.

Saniri jabatan Cso tertanggal 17 Februari 2914 padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatantidak menyenangkan dan asusila berdasarkan keterangan saksiPenggugat yang bernama Sdr. Muhamad Nastain dan Sdr.

Saksi Julianus Matheis Wattimury: Bahwa sepengetahun saksi Penggugat dan Para Penggugat adamasalah tanah yang terletak di petuanan Halong tetapi terletak didalamkekuasaan Pemerintahan Kelurahan Lateri; Bahwa saksi mengetahui tanah yang merupakan obyek sengketatersebut sejak saksi menjadi Saniri Negeri dari Tahun 2012 sampaidengan Tahun 2018; Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa tapi setahu saksi tanah itudulu disebut dusun parentah, pada Tahun 2005 tanahtanah disekitarobjek sengketa tersebut

Fotocopi surat pernyataan Wakil Ketua Saniri Negeri Halong, tanggal 10November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 4;5. Fotocopi surat pernyataan Kaur Pembangunan Negeri Halong tanggal 16November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 5;6.

Setahu saksipada waktu itu Saniri melakukan pendekatan di rumah Penggugat,karena Pemerintah Negeri telah serahkan kepada Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa tanah objek sengketa ini sebelumnya adalah milik PemerintahNegeri, Saksi mengetahuinya pada awal tahun 2016;Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan tanah objek sengketa adalahpada waktu Tergugat 2 ART SAHETAPY pensiun, Tergugat 2 mengatakanada tanag di Lateri yang merupakan pemberian Negeri bagi jasanya,akan tetapi Tergugat 2 sudah lupa dimana, kemudian

Saniri Negeri mintaHalaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Padt.G/2020/PN AmbKewang tinjau lokasi tersebut, dan menentukan disitulah tanah Tergugat2, dan kemudian dilaporkan kepada Saniri Negeri, dan Saniri Negerikemudian siapkan suratsurat untuk serahkan ke Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa bentuk surat penyerahan tersebut adalah surat pelepasan hak;Bahwa Tergugat 2 pernah buat surat pernyataan, dan Kewang membawasurat tersebut kepada Ibu Raja Halong yaitu Ibu STELA, tapi lbu STELAtidak

;Bahwa setahu saksi Saniri sudah putuskan sudah terjadi kesalahan dariLMD dan Pejabat dalam menentukan lokasi pembagian tanah, karenatanpa persetujuan Saniri Negeri;Bahwa saksi pernah melihat bukti P.3 dan P.1 saksi pernah lihat ketika diDPRD Kota dan pada waktu itu saksi diundang selaku Saniri Negeriterkait masalah pembagian tanah ini;Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa itu milik Terguagt 2 dari tahun2016 ;Bahwa Tergugat 2 yang datang duluan ke Kantor Negeri.

dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:Dengan Objek Sengketa adalah Pelantikan Kepala Pemerintah NegeriLaimu atas nama: ABDULLAH KUMKELO, S.Pd oleh Tergugat tertanggal23 Maret 2015, berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141430 Tahun 2015, tertanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku TengahProvinsi Maluku dan keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor : 14102 Tahun2014,

Negeri atau BPN membentuk PanitiaPemilihan.Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dariAnggota Saniri Negeri atau BPN, Kepala Kampung dan TokohMasyarakat.Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon KepalaPemerintah Negeri/Negeri Administratif.Panitia Pemilihan ditetapbkan dengan Keputusan Saniri Negeri atauBPN dan disahkan oleh Bupati.Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dariKetua, Sekretaris, dan Anggota.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri

Negeri atau BPN berdasarkanLaporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.Penetapan Keputusan Saniri Negeri atau BPN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelahpemilihan.Pasal 37Keputusan Saniri Negeri atau BPN tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaporkan kepada Bupatimelalui Camat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.1)2)BAB XIVPENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAHNEGERI/NEGERI ADMINISTRATIFPasal 38Calon

Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Saniri Negeri LaimuNomor 14102 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang PenetapanKepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutin Kabupaten MalukuTengah tersebut;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IItelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi dari Terqugat I: 1.

/In casuKeputusan Saniri Negeri Laimu, Kecamatan Telutih. Nomor 14102 Tahun2014 Tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan KepalaHalaman 16 dari 21 halaman.

Bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahanoleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai Ketentuan Perundangundangan yang berlaku, yang diakui dan dihormati dalam SistemPemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia ; .

Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale danPanitia Pencalonan Dan Pemilihan Raja Negeri Seilale dilakukan tidaksesuai prosedur atau cacat hukum. Dikatakan demikian karena :a.

Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale tidakdilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlaku diNegeri Seilale dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakan utusanwakilwakil dari soasoa yang ada dalam Negeri Adat Seilale,melaluimusyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adat NegeriSeilale jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkap dilakukanberdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal inidilakukan penjabat Negeri Seilale Bok. Gustaf A.

Kailola tanpamengkomodir hakhak adat anakanak soa oleh Penjabat Raja NegeriSeilale sesuai Surat Tugas dari Camat Nusaniwe Kota Ambon.Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebut tidaksah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku =;b. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan DanPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan Bahwa PanitiaPemilihan Raja Dibentuk Oleh Badan Saniri Lengkap.

SeilaleBersama Calon Raja Usulan MatarumahParenta Loppies SeilanaPattinai, tanggal 22 Pebruari 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Nomor : 14/MRPLSP/2013, Perihal : MohonTindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf PemerintahanBersama Saniri Neg.

Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I- Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II- Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat

Karena Atas dasar pengetahuanPara Anggota Saniri Tersebut sesuai Pernyataan bahwa NegeriTelutin Baru hanya terdapat satu mata rumah perintah yaitu matarumah Perintah Tehuayo. Dan bukan dua matarumah perintah. Danpara Saniri tersebut tidak pernah menandatangani Baik DaftarHadir maupun berita Acara Rapat dimaksud.b.

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalil diatas adapula indikasi terjadikonspirasi/kolusi dalam Tahapan proses sehingga terbit Peraturan NegeriTelutin Baru Nomor : 1 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugatdilakukan dengan cara inisiatif oleh Ketua Saniri Negeri ISMAIL ILIHELUdan HASAN KELIHU dengan membujuk anggota Saniri Negeri Walalayoyaitu saudara M.

Dengan demikian maka KetuaSaniri Negeri ISMAIL ILIHELU dan HASAN KELIHU sebagai anggotasaniri telah melanggar pasal 23 ayat (c), (d) dan (e) Perda No. 4 Tahun2006 tentang Pedoman penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri (anggota Saniri Negeri di larang meresahkanHalaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN.

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dijadikan alasangugatan penggugat tesebut, karena Keputusan Saniri yang telah kamiterima telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuaiketentuan Perundangundangan..

MALUKU No. 14 Th 2005, dan PERDA KAB.MALUKU TENGAH No. 01 Th. 2006), selanjutnya tentang ,MateriGugatan yaitu Mata Rumah Keturunan Parentah adalah menjadikewenangan Negeri dalam hal ini Saniri Negeri yang menentukan..

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Syaiful bin Arsyad Ashari) dengan Pemohon II ( Yanariyah binti Saniri ) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010, di Jalan Trutura Gang Agkat III Dalam Nomo 14 RT.004 RW.010 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
4.

ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Syaifullah Bin Arsyad Ashari, lahir 7 September 1985, agama Islam,pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Kapal,tempat tinggal di Jalan Teritura Gang Angkat III DalamNomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir,Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaiPemohon ;Yanariyah binti Saniri

mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak denganRegister Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk. tanggal 25 Juni 2018, mengemukakanhalhal sebagai berikut:Hal. ke 1 dari 11/Pen No. 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tuaPemohon II yang bernama bapak Saniri

di Jalan Teritura Gang Angkat IIIDalam Nomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, KecamatanPontianak Timur, Kota Pontianak;Bahwa yang bertindak selaku penghulu nikah adalah bapak Satuki BinSardirman yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung yang bernama bapak Saniri, sedangkan yang bertindak sebagaisaksi adalah bapak M.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dihadiri oleh saksi dankeluarga para Pemohon, namun keduanya menikah tidak secara resmi,tetapi secara di bawah tangan sehingga pernikahan tersebut tidakdicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan paraPemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan ; Bahwa ketika Pemohon dan Pemohon II menikah, Penghulunyaadalah bapak Satuki, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Saniri; Bahwa yang menjadi saksi penikahan

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Syaifullah Bin ArsyadAshari) dengan Pemohon II (Yanariyah binti Saniri), yang dilaksanakanpada tanggal 23 Maret 2010 di Jalan Teritura Gang Angkat III Dalam Nomor14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak ;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, KotaPontianak ;3.