Ditemukan 124 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 19 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
9133
  • MeraukePeriode 20052010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.81727 Tahun2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati MeraukeProvinsi Papua, NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI selaku Kepala BagianKeuangan Setda Kab.
    Bendahara Umum DaerahKabupaten Merauke.Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP. 15Bahwa pada saat penerbitan SPMLS terdapat dokumen yang tidak dilampirkansebagai kelengkapan SPM LS yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal216 Ayat (5) Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa Berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, NURAINI MUDIA SUTIARSIH
    MH., NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.SosdanKASLANmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 18.490.838.625,00 (delapanbelas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratusdua puluh lima rupiah).Bahwa perbutan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Merauke Periode 20052010berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81727 Tahun 2005 tanggal 23Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua,NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI selaku Kepala Bagian Keuangan SetdaKab.
    MH., NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.SosdanKASLANmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapanbelas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratusdua puluh lima rupiah).Bahwa perbutan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sossebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H - Drs.WARYOTO, M.Si
13672
  • JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes.MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal 14 Januari 2010 danselaku Pengguna Anggaran, saksi NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos selakuKepala Bagian Keuangan Setda Kab.
    sudah lengkap dan mengenai Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak perludilampirkan karena barang berupa souvenir kulit buaya sudah langsungdiberikan kepada tamu pemda dan tidak di atur dalam aturan namun karenaproses tentang pembelian souvenir yang langsung diserahkan kepada penerimaberarti tidak ada pemeriksaan barang sehingga tidak dilampirkan di dalamlampiran SPPLS.e Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani oleh Kaslandan Nuraini Mudia Sutiarsih
    JAP.40lengkap dan mengenai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan BeritaAcaraPemeriksaan Pekerjaan tidak perlu dilampirkan karena barang berupasouvenir kulit buaya sudah langsung diberikan kepada tamu pemda dan tidakdi atur dalam aturan namun karena proses tentang pembelian souvenir yanglangsung diserahkan kepada penerima berarti tidak ada pemeriksaan barangsehingga tidak dilampirkan di dalam lampiran SPPLS.Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani oleh Kaslan danNuraini Mudia Sutiarsih
    Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran pada saatitu SPM (Surat Perintah Membayar) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataantanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran namunNuraini Mudia Sutiarsih dan Kaslan tetap menerbitkan dan menandatanganiSP2D (surat perintah pencairan dana) untuk pembayaran pengadaan souvenirkulit buaya pada TA. 2010 dan tidak pernah mengembalikan dokumen SPM(Surat Perintah Membayar) pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulitbuaya pada Setda Kab.
Register : 12-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 19 Mei 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos.
11831
  • ratus rupiah) atas nama 7pengrajin yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke.Bahwa pada saat penerbitan SPMLS terdapat dokumen yang tidak dilampirkan sebagaikelengkapan SPM LS yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 216 Ayat (5) Hurufa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.Bahwa Berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, NUR AINI MUDIA SUTIARSIH
    MH., NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.SosdanKASLANmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 18.490.838.625,00 (delapan belasmilyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluhlima rupiah).Bahwa perbutan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Merauke Periode 20052010berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81727 Tahun 2005 tanggal 23Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua,NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Merauke, KASLAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke dan juga selakuPejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan masingmasing diajukanpenuntutan secara terpisah, secara bersamasama atau sendirisendiri
    MH., NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.SosdanKASLANmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belasmilyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluhlima rupiah).Bahwa perbutan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
11146
  • JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes.MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal 14 Januari 2010 danselaku Pengguna Anggaran, saksi NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos selakuKepala Bagian Keuangan Setda Kab.
    Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran pada Saat ituSPM (Surat Perintah Membayar) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataantanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran namun NurainiMudia Sutiarsih dan Kaslan tetap menerbitkan dan menandatangani SP2D(Surat perintah pencairan dana) untuk pembayaran pengadaan souvenir kulitbuaya pada TA. 2010 dan tidak pernah mengembalikan dokumen SPM (SuratPerintah Membayar) pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buayapada Setda Kab.