Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015karena perkara ini adalah perkara korupsi maka haruslah ditinggalkanfaham yang formalistig legal thingking dan mengutamakan kebenaransubstantial dari perbuatan yang di dakwa kan sebagai suatu tindak pidana,dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, adanya kekurangan formal(apabila ada) dalam penanganan perkaraharuslah ditinggalkan denganlebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara;Bahwa pendapat Majelis Hakim Tinggi yang sependapat dengan Hakimtingkat pertama

Oleh karena itu dalammemutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahansecara Formalistic Legal Thingking sehingga Judex Facti dalammemberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak sajadidapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan rasiorasio yang berkembang dan mengurangi pikiranpikiran irasionil, hal ini harusdilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksiperkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan padaUnlaw

karenanya pendapatpendapat tersebut tidak akan dipertimbangkansecara sendirisendiri kecuali apabila terhadap halhal yang dipandang perlu untukdipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimanatersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatanyang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

tahuntahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembalipembayaran premi asuransi yang diikutinya ;e Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dantahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluargaterdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking

pendapatpendapat tersebut tidak akandipertimbangkan secara sendirisendiri kecuali apabila terhadap halhal yangdipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akandipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga53haruslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

karenanya pendapatpendapat tersebut tidak akan dipertimbangkansecara sendirisendiri kecuali apabila terhadap halhal yang dipandang perlu untukdipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimanatersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatanyang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

karenanya pendapatpendapat tersebut tidak akan dipertimbangkansecara sendirisendiri kecuali apabila terhadap halhal yang dipandang perlu untukdipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimanatersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatanyang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

tahuntahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembalipembayaran premi asuransi yang diikutinya ;e Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dantahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluargaterdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking

ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum.Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undangundang yangHalaman 21 dari 81 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN.KInmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

Tihurua agar dapat menguasai rumahtersebut; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking danmengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakansebagai suatu tindak pidana,dan oleh karenanya menurut Majelis Hakimadanya kekurangan formal (apabila ada) dalam penanganan perkaraharuslah

tahuntahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembalipembayaran premi asuransi yang diikutinya ;e Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dantahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluargaterdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking

sekwan DPRD KabupatenBuru Selatan sdr ABBAS LESNUSSA,SH,MH sebesar Rp. 30.000.000.00 (tigapuluh juta rupiah) sementara kalau sdr PATTI MARA SELLA, setiap datang keAmbon terdakwa kasih 2 ( dua ) kali yaitu Rp 500.000,00, jadi totalnyaRp, 10,000,000 ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan tindakanyang luar biasa (extra ordinary measures) haruslah ditinggalkan paham yangformalistislegal thingking

berikutnya terdakwa tidak melanjutkankembali pembayaran premi asuransi yang diikutinya ;e Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima padatahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluankesehatan dan keperluan keluarga terdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

dari 71 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2015/PN Pti.bebas dari masalah tersebut dan kasusnya tidak di BAP serta memintauang tebusan sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ; Bahwa mendengar hal tersebut saksi sempat mengingatkan danberdebat dengan saksi ATMINAH binti TUWARGI agar tidak mudahpercaya dan mengirim uang sebanyak itu karena menurut saksi adakejanggalan, tetapi saksi ATMINAH binti TUWARGI tidak maumendengarkan dan mengatakan jangan mbingungi (jangan membuatbingung) aku, positif thingking

korupsi ; Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionarybahwa kata korupsi berarti kebusukan , keburukan, kebejatan,ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan darikesucian, katakata atau ucapan yang menghina ataumemfitnah ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsiadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinarycrime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking

korupsi ; Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionary bahwa kata korupsiberarti kebusukan , keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidakbermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina ataumemfitnah ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukanextra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan pahamyang formalistis legal thingking

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAPpenyidikan dan penuntutan edisi kedua tahun 200 terbitan Sinar Grafika,halaman 338339 tentang makna Pasal 56 KUHAP dari segi pendekatanstrict law atau formalistic legal thingking mengandung berbagai aspekpermasalahan hukum:(1) Mengandung aspek nilai HAM;Setiap Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi PenasihatHukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernahmenerima uang pungutan prona dari Hairudin dan beberapa warganamun terdakwa lupa jumlahnya yang mana uang tersebut olehterdakwa digunakan untukmembeli makan minum dan rokok untukkegiatan Prona ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luarbiasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

yaitukorupsi ; Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionary bahwa kata korupsiberarti kebusukan , keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina atau memfitnah ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking

duapuluhlimaribu rupiah) Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa)haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking