Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah dengandana bantuan rabat jalan didesa Karangkulon Desa Gedompol.Bahwa saksi dinas di Biro Administrasi Pembangunan SetdaPropinsi Jawa Timur sejak 1987 sebagai Kepala Sub bagian tata Bahwa saksi mempunyai tugaS dan Tanggung jawab selaku Kepala Subbagian tata usaha adalah mengendalikan seluruh pesonil pada BiroSetda Propinsi Jawa Timur , terkait dengan bantuan hibah yangditerima pokmas Karangkulon, juga sebagai verivikator terhadapkebenaran lokasi

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Taman Surya No. 1 Surabaya Email :bankum.sby@gmail.com.

,M.Si: Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala SubBagian Produk Hukum Daerah SetdaKabupaten Banyuasin; 6. Rahmat Permata, SH : Pekerjaan PNS, Jabatan Staf padaBagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Banyuasin; Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yang beralamatdi JI.

Bpk Rudi Agung Pribadi Kepala SubBagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen;Bukti P5 berupa foto copy Slip setoran yang merupakan bukti setoranangsuran yang diambil atau di pick up oleh sdr.

XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar;5)1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV/2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian

SHOLIKHIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dibuat BAP, ditandatangani dansaksi membenarkan isi BAP tersebut; Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan para terdakwa;halaman 21 Putusan Nomor : : 90/Pid.SusTPK/2016 PN.Sby Bahwa saksi bekerja pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timursebagai Bendahara pada subbagian keuangan pada Dinas PeternakanPropinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai

Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara pada subbagian keuangan padaDinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah : menyiapkan suratpembayaran yang ditujukan pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timuruntuk dikirim ke KKPN Surabaya II dan uangnya langsung ditransfer kekelompok kelompok program ; Bahwa saksi mengetahui terkait dalam perkara ini adalah mengenaiadanya dugaan penyimpangan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) ProgramPenyelamatan Sapi Betina Produktif di Dinas Peternakan PemerintahProvinsi Jawa Timur

mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuaiketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan KepalaBPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Kepala BiroHukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris Daerah ProvinsiGorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov), KepalaBagian Administarsi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) danKepala Subbagian

sosialisasi mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanahsesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah ProvinsiGorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakillSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian

Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumHal 98 dari 277 halaman, No. 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor. Yk.Setda Pemerintah DaerahKabupaten KulonProgo; 3.

Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulonProgo; = 3.

Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulonProgo; = 3. Anggota : Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kulon Progo;Hal 142 dari 277 halaman, No. 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.

Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo ; 3.

Guna Bangunan Induk dantidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian

Guna Bangunan Induk dantidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H., bin Yunalis KadinsebagaiKasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian

tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H. bin Yunalis KadinsebagaiKasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakHalaman 63 dari 114 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT PDGmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian

pada tahun 2018 terdapat anggaran sejumlah 55 Miliar untuk BiroHumas dan Protokol, sedangkan dana humas tahun 2018 sebesar 46 Miliar,tahun 2019 sebesar 37 Miliar;Bahwa postingan tersebut yang menyangkut dengan anggaran humas 46Miliar tahun anggaran 2019 sebesar Rp46.867.169.881 perlu Saksi luruskanyakni peruntukkan dana tersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapatdua Kabag (Kepala Bagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan KabagProtokol kemudian masingmasing Kabag membawahi 4 (Empat) Subbag(Subbagian

menginformasikan kepadamasyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yangmenyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan danaHalaman 85 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjstersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (KepalaBagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudianmasingmasing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian

danproses mempublikasikan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepadamasyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yangmenyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan danatersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (KepalaBagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudianmasingmasing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian

Saksi Naning Sunarsih Binti Kosim, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan NgunutSejak Bulan Pebruari 2014 dan jabatan saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha adalah Membawahi pelayanan kepadaMasyarakat, administrasi Kepegawaian Khusus Pegawai KecamatanNgunut, Surat Menyurat ; Bahwa Untuk penerimaan pegawai dikecamatan Ngunut yang menangani (berwenang) adalah BadanKepegawaian Daerah

Kemudian ditambah dengan 3 subbagian lagi dengan alasan yang baru, yaitu Termohon tidak cukup buktidalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dan Termohon dalamHalaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pblmenghitung nilai kerugian tidak menggunakan lembaga yang sah sesuaidalam peraturan perundangan, serta Penetapan pemohon sebagaitersangka merupakan tindakan kewenanganwenangan danbertentangan dengan asas kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa

., Kepala Subbagian LayananInformasi Publik Biro Hubungan Masyarakat;5. Seri Maharani Br. Karo, S.H., M.H., Penata PertanahanMuda;6. Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H., Penata PertanahanMuda;7.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa TengahIl;2 Anggara Edi Pamungkas, SE., Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ;3 Junaedi Purnomo, SST.

Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan;KEPALA KANTOR4. Hj. YATIMAH, S.H.

sebagai berikut :Sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Program;Sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum;Sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data.4 Bahwa saksi mempertanggungjawabkan atas pekerjaannyakepada atasan saksi yaitu :Him. 49 Putusan No. 385/Pid.Sus/2016/PN.Sby50Pak Cahyo Widodo sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Program saatsaya sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Program;Pak Junaedi sebagai Kepala Bagian Teknis dan Hukum saat saya sebagai Kepala SubBagian

2009.Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran pajak yang dilakukanoleh BENDAHARA BELANJA HIBAH KPU PROVINSIJAWA TIMUR tahun 2008 dan 2009.Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan untuk melakukanpembayaran pajak.Bahwa saksi mengenal staf dari BENDAHARA BELANJAHIBAH KPU PROVINSI JAWA TIMUR tahun 2008 dan 2009yaitu ibu) SINTA, saudara ADE AGUNG dan ARIFSETYAWAN.Bahwa saksi kenal dengan ADE AGUNG, tetapi saksi lupa sejakkapan saksi kenal dengan ADE AGUNG.Bahwa saksi kenal SUBANDI saat samasama tugas pada SubBagian

., Jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat JenderalMinyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia;Dr. Mirza Mahendra, S.T.,M.T., Jabatan Kepala SubDirektorat Keselamatan Hulu Migas DirektoratJenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian EnergiDan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Ir. Wijayanto, M.K.K.K.

Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat mengenaiKepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo (vide angka15 16 halaman 6 7 Gugatan);vide angka 4 halaman 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan:Bahwa Selain itu, Penggugat sebagaimana yang akan diuraikanpada subbagian di bawah ini kepentingannya secara nyata puntelah dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugatsehingga dapat mengajukan gugatan.vide angka 15 halaman 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan:Adapun alasan yang menjadi dasar

;Ayat (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerahkabupaten/kota, kepala unit teknis pada dinas dan badandaerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B,serta kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabataneselon IVa atau pengawas.

;Ayat (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerahkabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unitpelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagianpada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksipada kelurahan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatanDENQAWAS. j nnn nnn nena nnn nen n nnn nnn nnn ene n cece nceeBahwa kemudian, ketentuan Pasal 108 ayat (3) Pasal 115 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,De@rDUNY : 22 nne nnn nn nnn nnn

., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, MUHAMMAD, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;Berdasarkan

;aNIP : 19751005200903 1004 ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak AsasiHalaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMGManuasia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKendal ;5. Nam: Y. TEKAT UTOMO, S.H. ;aNIP : 197907072009003 1 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi PemerintahanUmum dan Desa pada Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kendal;6. Nam : DEFIS KAUTSAR,a S.H.;NIP : 19810115201001 1 025 ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten7.