Ditemukan 1575 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
653 — 689 — Berkekuatan Hukum Tetap
653 — 689 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengetahui bahwa yang diterima adalah untuk suap ;Lebih lanjut, dalam tataran ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) derivasi dariunsur kesengajaan atau opzettelijk yaitu :Hal. 167 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/2012a.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (âÂÂESSâÂÂ), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
609 — 1358 — Berkekuatan Hukum Tetap
609 — 1358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkandalam tataran yang lebih luas, hak Pemohon PK tersebut jugadilindungi berdasarkan:a. Pasal 9 Konvensi Jenewa Ketiga tanggal 12 Agustus 1949;b. Pasal 4 jo. Pasal 28 Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention onthe Law and Treaties) yang mengatur perjanjian antar Negara;c.
Register : 26-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
129 — 88
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
129 — 88
1)2)3)4)5)Tahun 2013 selaku Konsultan Pengawas dalam pengawasan pengadaankapal perikanan 6GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengahdengan nilai kontrak jasanya Rp.24.750.000,Tahun 2012 selaku Konsultan Tehnik dalam penyusunan wilayah kerja danpengoperasian pelabuhan perikanan (WKOPP) PelabuhanperikananBinangen Kabupaten Lebak pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenLebak dengan nilai kontrak jasa Rp.149.908.000,Tahun 2011 selaku Konsultan Managemen dalam studi penyusunan danreview tataran
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana :
Penuntut Umum :
- ISWAN NOOR S.H
Terdakwa :
- EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
387 — 114
387 — 114
Ketiga, pidana bersyarat;Bahwa perlu dipahami, bahwa dalam tataran teori, ajaran dariSchaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkan dalam BukuHukum Pidana oleh Sahetapy, mengajarkan bahwa untuk menentukansuatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana ataukahbukan harus berdasarkan syarat minimal untuk suatu perbuatan dapatdipidana, yaitu: Pertama, harus dengan memenuhi secara keseluruhanbestandeel delict (unsurunsur delik).
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 27 Mei 2016 —
55 — 47
55 — 47
Bhawa apbila terdakwa melakukantugas dan kewajiban dalam tataran yang normatif, maka proposal 24 lembagaPKBM tidak diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan, karena keseluruhanproposal tersebut tidak benar (fiktif);Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala seksi Sarana dan prasaranapada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimanamempunyai kewajiban sebagaimana yang diuraikan didalam Buku PanduanPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada BantuanOperasional Penyelenggaraan
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
173 — 176
173 — 176
jugamenyampaikan Eksepsi dengan dalil gugatan penggugat kurangpihak dalam perkara ini karena tidak menarik Sugeng Hariadi SE,selaku penanggung hutang dan Pemerintah Negara RI cq,Menteri Keuangan.Menimbang, bahwa dalam istilan hukum, kurangnya merupakansalah satu genus dari gugatan yang catat karena error in persona;Menimbang, bahwa dalam referensi hukum para ahihukum tidak ada yang membicarakannya secara tuntas,kebanyakan hanya menjelaskan pengertiannyaberdasarkan makna harfiyah (etimologis), sehinggadalam tataran
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
98 — 25
98 — 25
suatu perbuatan bertentangan dengan UndangUndang dapat dikecualikansebagai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum;Menimbang, bahwa suatu tindakan/perbuatan juga dapat dikategorikantelah melawan hukum jika tindakan/perbuatan tersebut telah memenuhi salahsatu kriteria yaitu: Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum (sipelaku) atau: melanggar hak subjektif orang lain,atau; melanggar kaidah tata susila atau; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hatihati;Menimbang, bahwa dalam tataran
Putus : 08-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 Tanggal 8 Maret 2016 — SUYADI SERDA NRP.21120149110792 CS. 9 0RANG
119 — 60
119 — 60
Bahwa ketika Undangundang dalam tataran teksnya, apalagi dalamimplementasinya belum mampu berfungsi sebagai intrumen untuk melakukantransfomasi politik daan hukum, maka sesungguhnya kita masih berharapkepada Hakim (M. Busyro Moqodas).9.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
5138 — 11133
5138 — 11133
Dandalam tataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderungmengkualifikasikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yangtelah diberi anotasi oleh akademisi tersebut. Dalam tulisan tersebut ada salahsatu pendapatnya yang menyatakan tidak sependapat apabila suatu putusanhakim, terutama putusan MA yang menyalahi hukum acara yang berlaku(KUHAP) sebagaimana putusan MA No. 275 K/Pid/1983 dianggap sebagaisuatu yurisprudensi....Pendapat ini juga dikuatkan oleh Prof. Mr.
Register : 12-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 2 Juli 2015 — SILIN Bin LAKENAN, DK
69 — 24
69 — 24
HogeRaad mengartikan perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagaikehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens ataumengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwaperbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;Menimbang, dalam tataran teori untuk mengetahui apakah artidikehendaki dan diketahui, maka terdapat 2 teori yaitu Teori Kehendak(wilstheorie) dan Teori Pengetahuan (voorstellingtheorie).
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3355 — 2293
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Halini perlu dipahami lebih mendalam, karena pada tataran praktik, tidak semuapelapor memiliki resources yang memadai dalam menghimpun dan mencarialat bukti terhadap dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat.Menyadari kondisi faktual tersebut, melalui kewenangan penyelidikan,KPPU dibebankan atau diberikan amanah oleh negara untuk memberikanperlidungan, menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, danmemberikan dukungan maksimal bagi pelapor dalam mencari danmengumpulkan
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
61 — 13
61 — 13
terdakwa Sri Sadono dan kalau hubungannya dengan masalahkeuangan dengan pak Sardjijana ; Bahwa waktu itu disampaikan bahwa ada dana itu untuk menggarap Hadegingdengan music live dengan pemain 20 orang, kemudian saksi setuju danselanjutnya merekrut pemain dan latihan, saksi mendapat informasi tersebutkurang lebih 2 bulan sebelumnya di kantor Terdakwa Sri Sadono dan waktu itusaksi melihat pak Sardjijana ada di dalam ruangan yang berbeda ; Bahwa kalau hitungan secara bisnis professional masih rugi, untuk tataran
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
516 — 239
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
516 — 239
Jadi adaberbagai negara dengan ideologi yang berbedabeda tapi masihmenganut hukuman mati hanya karena ada aspirasi di duniainternasional agar tidak melaksanakan hukuman ini, paling tidakmoratorium in action, maka makin banyak negara yang walaupunhukumnya menerapkan hukuman mati tapi tidak lagi digunakan.Bahwa semacam Pasal 14 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 1Tahun 1946, walaupun dalam tataran hukum positif masih berlaku karenatidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak juga dicabutoleh
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
M E L A W A N :
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
649 — 530
649 — 530
Dan dalam tataran teori, menurutnya paraahli hukum lebih cenderung mengkualifikasikan putusan yang termasukyurisprudensi adalah putusan yang telah diberi anotasi olen akademisi tersebut.Dalam tulisan tersebut ada salah satu pendapatnya yang menyatakantidaksependapat apabila suatu putusan hakim, terutama putusan MA yang menyalahihukum acara yang berlaku (KUHAP) sebagaimana putusan MA No. 275 k/Pid/1983 dianggap sebagai suatu yurisprudensi....Pendapat ini juga dikuatkan oleh Prof. Mr.
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
458 — 300
458 — 300
T Il.Intv195, keterangan saksiWilhelmus Rodin);Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) UUPERATUN, dalam tataran hukum administrasi, kepentingan yang dirugikan salahsatunya dimaknai sebagai kepentingan yang terkait dengan kerugian materiil(materiele schade) yang secara langsung dan nyata/riil dialami oleh pihak yangmengajukan gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,diketahui bahwa pemberian izin lingkungan dan IUP Operasi Produksi kegiatanpertambangan
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2317 — 3666
2317 — 3666
Tataran Asintel lebih tinggi dari DanPomdam Jaya, Kapomdam sebagai pelaksana tingkat Kodam danAsintel menjabat sebagai Dansatgas Intel Laksusdae Bahwa pada tanggal 13 September 1984, pada waktu apel pagiTerdakwa memberikan arahan dan petunjuk dan kebijakankepada seluruh anggota Pomdam V/Jaya bahwa telah terjadibentrok antara aparat dan massa yang dipimpin Amir Biki,Pomdam V/Jaya akan menerima titipan tahanan pelaku peristiwaPriok, yaitu:1) agar seluruh anggota tetap memperhatikan ketentuanketantuanhukum
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1150 — 1804
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1150 — 1804
badanhukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarangitu secara bersamasama.Bahwa Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengikuti perkembangankorporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tiga modelpertanggungjawaban pidana korporasi: Pertama, pengurus korporasi sebagaipembuat dan penguruslan yang bertanggungjawab; Kedua, korporasisebagai pembuat dan penguruslan yang bertanggungjawab; Ketiga,korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.Bahwa Pada tataran
Register : 17-01-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 September 2019 — Penuntut Umum:
1.YUDHA P.S., SH., MH.
2.LUMUMBA TAMBUNAN, SH.
3.ENDANG RAHMAWATI, SH
4.Moh. Januar Ferdian, SH
5.ANDRI S, SH
Terdakwa:
1.ANDRY SURJASA
2.RIDWANTO WIBOWO
675 — 989
675 — 989
Keuangan (OJK) memiliki fungsi Pengaturan TentangPembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.35 tahun 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun2014 yang mengatur penyelenggaraan usaha pembiayaan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 30 tahun 2014 tentang laporan pembiayaanyang prinsipnya agar perusahaan pembiayaan itu menyerahkan laporanperusahannya secara komprehen;Fungsi pengawasan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasisetiap perusahaan pembiayaan dalam tataran
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
122 — 74
122 — 74
produktif, usahausaha koperasi (kioskios), pertanian/perkebunan;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi BI tersebut, didalam suratkeputusan tersebut tidak ada diatur mengenai bentuk KKPA itu dalam halpenjaminannya, tetapi tunduk kepada UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 jo UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 8,misalnya menggunakan lembaga penjamin kredit yang tidak diatur dalamSurat Keputusan Direksi itu sendiri;Bahwa dalam tataran
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
123 — 31
123 — 31
Bruggink dalam satu bukunya berjudul Refleksi TentangHukum, Bab berbicara tentang Hukum dan Bahasa, Bab II berbicaratentang Hukum dan Ilmu Bahasa, konsep jual beli dan konsepPengadaan Tanah untuk kepentingan umum itu sangat berbeda,sehingga takaran konsep itu kita bawa dalam tataran karakteristik yangberbeda, umumnya jual beli itu lahir karna kesepakatan, adapunpembebasan tanah itu ada dua konsep yang bekerja disana, sayamengutip pendapat Prof. .... yang menyebutkan seperti ini harusdipahami perbedaan