Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Pidana Korupsi - SRI ASTUTI
150 — 54
  • Artinya,tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. (Drs. AdamiChazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Edisi Pertama,Cetakan ketiga , Mei 2010, Bayu Media Publishing, Malang halaman 58, 59, 60dan 61) ;S.R.
    Tindak pidana korupsi suap padabentuk yang kedua ini baru dapat terwujud apabila pegawai negeri itu telahberbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya. Yang penting disini adalah sesuatu yang diberikan kepada pegawainegeri itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya sipegawai negeri yang disuap oleh si pembuat (Drs. Adami Chazawi, S.H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa I : PRIYADI KARDONO. Diwakili Oleh : PRIYADI KARDONO.
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
430 — 168
  • Menurut Pembanding/Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dengan inimenyatakan bahwa tidak ada pada diri Pembanding/Terdakwa yang layakterbukti patut dihukum sebagai sebuah tindak pidana apalagi tindak pidanakorupsi yang menyangkut Suatu kerugian negara, Tidak ada bukti Suap dantidak ada bukti gratifikasi.12.
    Dalam perkara terhadap Pembanding/Terdakwa II tidak ditemukan adanyasuap (TIDAK ADA SUAP) dan gratifikasi (TIDAK ADA GRATIFIKASI)apalagi perbuatan operasi tangkap tangan (OTT).Akhir kata, berdasarkan berbagai Faktafakta Hukum, FaktafaktaPersidangan, Keterangan Para Ahli, Paparan penjelasan melalui diagramdiagram dan Dalildalil yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, bersamaini kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenanmemutuskan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 1 Nopember 2021 — Pemohon:
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
142 — 92
  • maka proses hukumpidana sebagai ultimum remedium bisa diterapkan dan Jaksa PenuntutUmum baru bisa melakukan proses tindak lanjut melalui jalur Pidana, inipunbaru bisa dilakukan manakala Tim Auditor Badan Pemeriksa KeuanganRIsudah menyatakan FINAL dengan memberikan rekomendasi kepadaPenyidik untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut melalui jalur pidanadisertai dengan menentukan besarnya kerugian negara serta menentukanSiapa pelakunya, namun untuk pasal 5 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi tentang suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — IRMANTO, S.Pd., M.M. bin MAT SERAK
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juns tersebuttidak jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya antarapenerimaan uang dengan kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasisebagai wakil rakyat, bila penerimaan uang tambahan diaggapsebagai korupsi, quod non, maka semestinya Para Terdaka dituduhmelakukan tindak pidana menerima suap bukan pelanggaran Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;7.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. MOHD. ROEM ZEIN, M.Pdi
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tutuarimadengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalam kasussuap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan Pemilihan DeputiGubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 019/Pid.B/TIPIKOR/201 1/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2011 atas nama Panda Nababan denganamar putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulansebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalamkasus suap
    SedangkanTerdakwaTerdakwa lain sesama Anggota DPR RI seperti Putusan AgusCondro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan dan Williem MaxTutuarima sebagai anggota Komisi IX DPR RI tahun 19992004 dan jugaTerdakwa Panda Nababan dengan amar putusan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RIperiode 19992004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga adakaitannya dengan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia(DGSBI) serta Terdakwa Sofyan Usman dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI DARMAWANSYAH
373 — 235
  • uangtersebut;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, EKO SUSILO HADI kena OTTKPK dan tanggal 15 Desember 2016 ruangan saksi digeledah oleh KPK,saksi ada memberikan penjelasan bahwa saksi ada menerima uang dansaksi mau menerima uang tersebut karena ada perintah dari Kabakamla;Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2016melalui POM TNI, pada tanggal 17 Desember 2016 saksi ada menghadapke Kabakamla dan menyampaikan bahwa saksi keberatan uang yangdiberikan kepada saksi tersebut adalah uang suap
    Pst.MUHAMMAD ADAMI OKTABahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan PenyidikKPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf padasetiap lembarnya;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa;Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap;Bahwa saksi memberikan uang kepada EKO SUSILO HADI, NOFELHASAN, BAMBANG UDOYO serta TRI NANDA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.Sus,TPK/2014/PN.SMG.
Tanggal 29 April 2015 — H. ALI SAFUAN BIN ROHMAD (TERDAKWA)
100 — 39
  • Dalam hal ini timbul karena:(1) Paksaan atau suap; dan (2) tipuan yang bersifat muslihat,yaitu kerugiaannegara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan suratberharga direkayasa sedemikian rupa atau seolaholah telah sesuai denganketentuan yang ada atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangandengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.Berdasarkan pengertian keuangan negara dan kerugian keuangan negara tersebut,menurutpendapat Ahli :1)2)Kekayaan desa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HarmawanKaeni adalah anggota Perumus Kepres Nomor 80 Tahun 2003;Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpidana menolak dengan kerasuang rasuah/suap sebesar USD 5000 (lima ribu dolar Amerika) yangdiberikan oleh Bayu Widjokongko sebagai perwakilan pihak PermaiGroup kepada Pemohon PK/Terpidana;Hal. 274 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menerimauang suap turut didukung oleh keterangan saksi Yulianis selakuBendahara Permai Group, diterangkan didalam persidangan
    Affandi MochtarMA, Sidik Sisdiyanto, Herry Zakaria Anshary dan Ida Bagus Jayamartha;Tidak pernah menerima segala pemberian apapun dari pihak manapun apalagimenerima uang suap satu sen pun dari pihak Permai Group maupun pihak yanglainnya;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalamMemori Peninjauan Kembali Angka II huruf A, B, C butir 1, 2
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PID.SUS./TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 30 Januari 2012 — Drs. ODIH JUANDA, SE.
114 — 57
  • Onamba Indonesia adalah terdakwa dan saksitidak pernah bertemu dengan Imas Dianasari ;Bahwa nilai dana dalam kasus suap ini adalah Rp.200 juta , dana untuk tahapberikutnya karena Perusahaan sudah dimenangkan di PHI Bandung ;Bahwa Perusahaan keseluruhan sudah mengeluarkan dana sekitar 300400 jutaan ,mulai dari level Karawang hingga PHI Bandung ;Bahwa dana yang dikeluarkan itu untuk konsultasi , pengamanan dan menurutlaporan terdakwa di Indonesia untuk menyelesaikan beberapa prosedur itu disetiap20tahapnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Maret 2017 — ANIS ALWAINY
200 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seperti suap, penipuan, Intimidasi dan sebagainya, ternyata tidak ada;Hal 71 dari 87 hal. Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016Bahwa dengan demikian unsur penyertaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tidak terbukti menuruthukum dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi aquo;MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA:Apa yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini?.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
135 — 134
  • Syamsurijal selaku Kasi Klinik Balai Laboratorium Klinikdan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SuratKeputusan Gebernur Sumatera Barat Nomor : 821/3971/BKD2014 tanggal 15Desember 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan keduaprimar.Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap, berupa menerima uang sejumlah hasil biaya pengobatan hewan yangtarifnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
140 — 533
  • jawab terbitnya SKtentunya yang dalam hal ini adalah siapa yangmenanda tangani SK dialah yang harus bertanggungjawab karena ahli katakan bahwa sepanjang SK inibelum dicabut maka SK tersebut adalah suatu SKyang sah, jadi siapa yang tertera tanda tangan disitudialah yang harus bertanggung jawab ;Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahandalam proses SK menurut ahli harus dibuktikanterlebih dahulu bahwa apakah didalam penyusunankonsep tersebut dilatar belakangi misalnya ada suatutindak pidana suap
    barulah si pembuat konsep itudapat dimintai pertanggung jawaban pidananya,tetapi kalau misalnya itu belum bisa dibuktikan adaperbuatan misalnya menerima suap, menurut ahliproses itu adalah suatu yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan Undangundang Pajak di Undangundang No. 16 Tahun 2000 pasal 36 A dikatakanayat 2nya pegawai pajak yang dalam melakukantugasnya dengan sengaja bertindak diluarkewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperpajakan dapat diadukan ke unit internaldepartemen keuangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2014/PN.PTK
Tanggal 26 Nopember 2014 — HADRIANUS LUKAS, S.SOS;
82 — 20
  • hari dan tanggal sudah tidakingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktulain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa TapangSemadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau SintangKabupaten Sekadau atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
440 — 296
  • Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Hal 150 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.
    SelBahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat diselesaikan dengan administrasimaka didalam UU 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidakmenghilangkan pidananya maksudnya ketika memperoleh jabatankemudian saya gunakan jabatan untuk menerima sesuatu yang tidaksah, maka administrasi mundur karena tidak mungkin itu urusanadministrasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 21 Mei 2019 — 1. KAMJUDIN 2. AHMADIN bin SUDIRMAN
89 — 37
  • Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisih sebagaiberikut:PT. AlfiralndahMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 21 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SARWOTO, SH., MH
Terbanding/Terdakwa I : KAMJUDIN
Terbanding/Terdakwa II : AHMADIN bin SUDIRMAN
198 — 166
  • Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisin sebagaiberikut:PT. AlfiralndahnMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
AHLIZAN Bin Alm. M. SALEH.
69 — 23
  • Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 7/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NASRUL, ST Diwakili Oleh : BURHANUDDIN LM, SH
57 — 38
  • mencermati proses hukum baik dariketerangan saksi bukti surat, keterangan ahlidansaksiade charge, saudara SyamsulBachri ST dan Edwar Sianipar, dan berita acara persidangan perkara ini.Bahwa selain keyakinan tidak bersalah tersebut, maka berangkat dari visipemberantasan tindak pidana korupsi, mungkin sudah saatnyamenampilkankeberanian dalam arti positif, dalam hal ini untuk melawan kezaliman danpenzaliman yang justru merupakan perbuatan korupsi juga, Semacam pemerasan,penyelesaian delapan enam, suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 17 Nopember 2014 — AGUS SUKAMTO BIN SASTRO SUDIRO KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
41 — 9
  • 2008 sampai dengan bulan Desembertahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampaiHalaman 13 dari 120Putusan No. 145/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.14dengan tahun 2010, bertempat di jalan Kutilang Desa BeranKecamatan/Kabupaten Kabupaten Ngawi, atau pada tempat lain termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, turut sertamelakukan telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
71 — 35
  • Semua ini disiasatidengan cacatnya pertimbangan yuridis Pengumuman tahun2011 dibandingkan dengan Pengumuman tahun 2007 dalihRevitalisasi dengan pola kerjasama pengelolaan/BOT denganMitra Tergugat tanpa lelang (tanpa negosiasi teknis dan harga)perbuatan hukum publik bersegi dua, pada hal bedrog(penipuan), paksaan (dwang), salah kira (dwaling) atau suap(omkoping) revitalisasi/oeremajaan dalam PublicPrivatePartnership(PPP)/joint operation yang sebenarnya sulitdipertanggungjawabkan secara teknis dan