No. 1493 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKPNatuna;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM.

mengganggudan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapanikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumendokumen yang sah yaituTerdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

bahwa kapal tersebut telahmelakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal denganmenggunakan jaring pukat berpasangan (pair traw/s) yang merupakan alatpenangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggudan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

HakimHakim Ad Hocdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Adhoc, dan dibantu olehLANDONG HADAMEAN ,SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasakedua belah pihak.HAKIM HAKIM AD HOC HAKIM KETUAFRANS KANGAE K,SH.MH.MM.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas IA Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tjk, tanggal 7 FebruariHal 2 dari 3 halaman Penetapan No. 4/Pdt.SusPHI/2019/PN. Tjk2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, M.

cara illegal kapal penangkap ikan di wilayah ~ slolaan perikanan RepublikIndonesia, dari hasil rrangtele iketahui bahwa kapal tersebut telahmelakukan kegiatan penang ikan secara illegal dan tanpadilengkapi dokumendoku ang sah yaitu terdakwa tidak memilikiSurat Izin Usaha Perikana UP) serta ditemukan ikan campuran hasiltangkapan ma 400 kg (Seribu empat ratus kilogram).Bahwa a Wa BV 99252 TS yang dinahkodai terdakwa danne 9261 TS yang dinahkodai saksi TRAN CUONGenun niin ) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

BV 9261 TS yang di a saksi TRAN CUONG(penuntutan terpisah) w A dibawa/di ADHOC ke penyidikPPNS PSDKP Natuna.ae Perbuatan terdakwa : diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (2) jo. Pasal 27 UndangUndang RI No.45 Tahun 2009Tentang Perubahan ni angundang Nomor 31 Tahun 2004 TentangUPerikanan Jo. res ndangUndang No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo. Peal ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAU oyKET a terdakwa HYUNH TRO Nakhoda KM. BV 99252 TS bersamasamasaksi TRAN CUONG Nahkoda KM.

BV 9261 TS yang dinahkodai saki TRAN CUONG (p tutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke penyidik P KPNatuna.o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam p dalam Pasal85 jo. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RI No.45 T n 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tae Tentang Perikananjo. Pasal 102 UndangUndang RI No.31 Ta cho 4 Tentang Perikanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

JAMARIS, S.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9 Februari2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh RAJUL AFKAR, S.H.

,sebagai Hakim Hakim Anggota AdHoc dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos.,M.Si., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat danKuasa Terqugal 5

., sebagaiHakim Hakim Anggota AdHoc dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si.,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tersebut dengan dihadiri olen Kuasa Para Penggugat dan Tanpadihadiri Tergugat ; Hakim Anggota, Ketua Majelis,HARI PURNAMA, S.H. M.H.ISJUAEDI, S.H., M.H.SETIA PERMANA, S.T., M.H. Panitera Pengganti ,YOELIATI, S.Sos., M.Si.Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 129/G/2015/PHISby.

JAMARIS, S.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9 Februari2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Majelis Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh RAJUL AFKAR, S.H.

., dan HeriantoSinaga, SH, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Hendra Azwar, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat:Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;Agus Susianto, S.H., M.H Richmond P.B Sitoroes, S.H.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKIkepada Negara sebesar 2.230.000.000 (dua milyard dua ratus tiga puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DK! Jakarta dengan penambahan hukuman,karena itu Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH mengajukan DissentingOpinion dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena dakwaan tidakterbukti dengan sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKIMenurut Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH, terdapat unsur unsur yangtak terpenuhi yaitu,:1.Tentang unsur ke 3, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum, bernama NALOM CHRISTIAN ANDREAS PANGARIBUAN,dari BPKP dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Gunarto bernamaDrs. A.

Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden DuckAsia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000, (delapanmilyar enam ratus tiga belas juta rupiah); Tidak jauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Multi SistemKomunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaransebesar Rp. 8.613.000.000, (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), tidakjauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan penambahan hukuman,karena itu Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH mengajukan DissentingOpinion dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena dakwaan tidakterbukti dengan sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH,Terdakwa Bambang Gunarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden DuckAsia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000, (delapanmilyar enam ratus tiga belas juta rupiah); Tidak jauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H. Rusydi SH,berkesimpulan unsur ke 3, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi.2.

Multi SistemKomunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaransebesar Rp. 8.613.000.000, (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), tidakjauh beda.Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 AdHoc Drs. H.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaNegara ;Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariSelasa, tanggal 3 Oktober 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selakuHakim Ketua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA,SE, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal28 Agustus 2017, Penetapan

., Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RAB U,tanggal 3 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu olehLUKMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan kuasa Tergugat.HAKIMHAKIM ADHOC, KETUA MAJELIS,IMAS DIANASARI, S.H. MAMAN M. AMBARI, S.H. TONI SURYANA, S.H. PANITERA PENGGANTI, 18 L UK MAN,S.H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkanHalaman 2 dari 3 halPutusan Nomor 36/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtopada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, TergugatIII dan Tergugat V dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00001/LS/BR/ADHOC/KES/08 tanggal 23 September 2008; Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 90/SPM/LSBRI/DIKES/2008tanggal 18 September 2008 ;Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00032/LSBR/ADHOC/KES/08 tanggal 19 Desember 2008 ;b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 388/SPM/LSBRIDIKES /2008 tanggal 18 Desember 2008 ;c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI)No. 388/SPM/LSBRIVDIKES/2008 tanggal 18 Desember 2008;d. Ringkasan Kegiatan SPP LSBR Nomor : 388/SPMI/LSBRVDikes/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor. 900/291/Keu.Dikes/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 ;f.

Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00033/LSBR/ADHOC/KES/08 tanggal 19 Desember 2008 ;a. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 389/SPM/LSBRIDIKES/2008tanggal 18 Desember 2008 ;b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI/388/SPM/LSBRVDIKES/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid. Sus/2010c. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 389/SPM/LSBRIDIKES/2008tanggal18 Desember 2008;d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/292/Keu.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00001/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 23 September 2008.b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 90/SPM/LSBRIDIKES/2008,tanggal 18 September 2008.c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBR) No.90/SPM/LSBRVDIKES/2008, tanggal. 18 September 2008.d. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 90/SPM/LSBR/DIKES/2008,tanggal 18 Desember 2008.e. Surat permohonan Pembayaran Uang Muka No. 04/SKA/IX/2008,tanggal 16 September 2008.f.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00032/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 19 Desember 2008.Surat Perintah Membayar (SPM) No. 388/SPM/LSBRIVDIKES/2008,tanggal 18 Desember 2008.Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1451 K/Pid.

., masingmasingHakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKendari Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN Kdi Tanggal 7 September 2020,Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 diucapkan dalampersidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNI, S.H., Panitera Pengganti dandihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan

., masingmasing Hakim Adhoc sebagaiHakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh KetuaMajelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengandidampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh DEDEN PERMANA,Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial tersebut,tanpa hadirnya pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,DR. TOTOH BUCHORI, S.H.,M.H. H. KARTIN HAERUDDIN, S.H.

ARIHARTANTO dan saksi HENDRA, A.Md.Kep untuk melakukan pemeriksaanterhadap KM.KG95366TS/ SIMAO01 yang dinahkodai oleh saksi TRAN VANTHAI, dari hasil pemeriksaan diatas kapal, diketahui terdakwa tidak memilikidokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), ditemukan 1 (satu) unitalat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan + 100 (Seratus) kg ikan cumikering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera indonesia.Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/SIMAO01 dibawa / d(ADHOC

1 (satu) unitalat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan + 100 (Seratus) kg ikan cumkering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera indonesia.Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan karenamenggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut danmenyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/SIMAO01 dibawa / d(ADHOC

No. 108 K/Pdt.Sus/2011g. hari, tanggal putusan, nama hakim AdHoc yang memutus, namapanitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak2.

,MH., Hakimhakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis denganHal. 9 dari 10 hal. Put. No. 108 K/Pdt.Sus/2011dihadiri Anggotaanggota tersebut dan DANDY WILARSO,SH.,MH., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./ JONO SIHONO, SH., Ttd./Ttd./ ARSYAD, SH.,MH., DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.,Panitera PenggantiTtd./DANDY WILARSO,SH.,MH.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutdiatas dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si. Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd,Ttd,Isjuaedi, S.H., M.H.Eko Sukaryanto, S.H.Ttd,Jemain, S.H. Panitera Pengganti ,Ttd,Yoeliati, S.Sos., M.Si.