Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.Halaman 28 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melaluimarketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 9 butir21.21 dan butir 22 serta butir 24 juga harus dikesampingkan karena bertolakbelakang dengan alat bukti Pembanding bertanda P49 dan alat buktilawan Terbanding bertanda T4 jo T27 serta alat bukti lawan TurutTerbanding bertanda TT1, di samping itu ketentuan Surat EdaranMenteri Kehutanan No.SE.

. : 2049002301, tanggalRek. 31/01/2011 s/d 30/12/2011.Disita dari CEVY SATRIADY N, SH Bank Bukopin Cab.Tegal (SP.Sita /145/X/2012)1)10)Foto copy Salinan Surat Keputusan No.SKEP/296DIR/08/2007, tanggal 08 Agustus 2007 tentang Pengangkatankaryawan PT.Bank Bukopin, Tbk. (2 lembar)Foto copy Pedoman Kegiatan Operasi GIRO EDISI O03(12/2003) (4 lembar)Print out MEMORANDUM No. 465/MEMO/DSDM/IV/2011(DO1) (5 lembar)Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tgl 17Nopember 2003 (1 bundel)Foto copy Aplikasi

Rek. : 2049002301, tanggalRek. 31/01/2011 s/d 30/12/2011.Foto copy Salinan Surat Keputusan No.SKEP/296IR/08/2007,tanggal 08 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Karyawan PT.Bank Bukopin, Tbk. (2 lembar);Foto copy Pedoman Kegiatan Operasi GIRO EDISI 03(12/2003) (4 lembar);Print out MEMORANDUM No. 465/MEMO/DSDM/IV/2011(DO1) (5 lembar);Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tanggal17 Nopember 2003 (1 bundel);Foto copy Aplikasi pembukaan rekening nasabah peroranganBank Bukopin an.

Pos Indonesia (Persero) No.SE 41/Dirop/0303,tanggal 20 Maret 2003, merupakan Pelaksanaan dari UndangUndangBUMN dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Kepmen BUMN No.

persidangan tanggal 26 Oktober2009, dan atas tanggapan (Replik ) Jaksa Penuntut Umumtersebut Penasehat Hukum terdakwa juga telahmenyampaikan tanggapan (Duplik) secara tertulis dipersidangan tanggal 28 Oktober 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan saksisaksi termasuk saksi ahli maupun keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti dan lampiranberkas surat surat yang diajukan ke persidangan,diperoleh fakta fakta sebagai berikutBahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat JenderalAnggaran No.SE

kecermatan dalam hukumadministrasi Negara yang dikenal dengan asas asas umumpemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan materiil(kecermatan substantif ) yang tujuannya untuk tidakmenimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untukmelindungi kepentingan Negara dan = masyarakat yanglebih luas, meskipun kerugian akan dialami Negarasecara adequate ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum= yangterungkap di persidangan, terdapat perubahan atastariff PPH sesuai dengan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No.SE

. : 2049002301, tanggalRek. 31/01/2011 s/d 30/12/2011.Disita dari CEVY SATRIADY N, SH Bank Bukopin Cab.Tegal(SP.Sita /145/X/2012)1)2)3)4)5)6)7)8)9)Foto copy Salinan Surat Keputusan No.SKEP/296DIR/08/2007, tanggal 08 Agustus 2007 tentang Pengangkatankaryawan PT.Bank Bukopin, Tbk. (2 lembar)Foto copy Pedoman Kegiatan Operasi GIRO EDISI 03(12/2003) (4 lembar)Print out MEMORANDUM No. 465/MEMO/DSDM/IV/2011(DO1) (5 lembar)Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tgl 17Nopember 2003 (1 bundel)Foto

Rek. : 2049002301, tanggalRek. 31/01/2011 s/d 30/12/2011.Foto copy Salinan Surat Keputusan No.SKEP/296IR/08/2007,tanggal 08 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Karyawan PT.Bank Bukopin, Tbk. (2 lembar);Foto copy Pedoman Kegiatan Operasi GIRO EDISI 03(12/2003) (4 lembar);Print out MEMORANDUM No. 465/MEMO/DSDM/IV/2011(DO1) (5 lembar);Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tanggal17 Nopember 2003 (1 bundel);Foto copy Aplikasi pembukaan rekening nasabah peroranganBank Bukopin an.

Kemudian Manager Seles Marketing Hotel Bintang GriyawisataJakarta saksi Rusli WP menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidakpernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan ProsedurPenatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Revieuw AtasLaporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran

Jakartatidak pernah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP pada tanggal 09Desember 2009 s/d tanggal 11 Desember 2009; Bahwa Dari hasil konfirmasi terhadap perjalanan A, Masbait, Musa Lesilawangdan Bega Mirtha ke Jakarta dengan menggunakan 11 SPPD dapat dikatakanbahwa ketiga orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan ke Jakartadan tidak pernah ada kegiatan PelatinanSistem & Prosedur Penatausahaan &Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SesuaiPermendagri No.59/2007, SE Mendagri No.SE

Dengan mengingat akan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.SE.907/MENPHIPPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang PencegahanPemutusan Hubungan Kerja Massal, sehingga atas kesepakatan bipartit antaraTergugat (dalam hal ini PT. Henrison Iriana) bersamasama dengan Pengurus SerikatPekerja (dalam hal int PUKSPSI dan PUKSBSI PT.

PENGGUGAT dianggap telah melakukan pelanggaran pasal 61 Perjanjian Kerja BersamaPT.Daelim Indonesia (PKB TERGUGAT REKOPENSI) dan dikategorikan masuk dalam pelanggaranberat; Bahwa PHK dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dilakukan olehTERGUGAT REKOPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI telah melanggar putusanMahkamah Konsitusi Nomor 012/PPU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Uji Materlil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Surat Edaran Menakertrans No.SE

Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Prov/Kab/Kotamemberi pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatmaupun Daerah Prov/Kab/Kota dalam pengangkatan, pemindahan danpemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon Il ke Bahwa dasar perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS yangmenduduki jabatan struktural Eselon dan Eselon II Berdasarkan SuratEdaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/04/M.PAN/03 /2006Perihal perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan

Tergugat dan Para TurutTergugat harus ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa dalil Para Penggugat pada pokoknya adalahTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagaipenjaimin tidak membayar simpanan Para Penggugat karena setelah Tergugatmelakukan rekonsiliasi dan verifikasi secara sepihak, simpann para Penggugatdinyatakan tidak layak bayar karena suku bunga dan cashback yang telahditerima Para Penggugat melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS sebesar8,25 % (SE LPS no.SE

MNA/DR/387/Ao03/2015tanggal 27 April 2015, yang diberi tanda bukti T11;12.Foto copy Surat Edaran Direksi No.SE/DF/01/I/2014, tanggal 21 Januari 2014tentang Kompensasi Denda Keterlambatan Pembayaran gaji, yang diberi tandabukti T12;13.Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU/NB) PT.Merpati Nusantara Airlines, yang diberi tanda bukti T13;14.Foto copy Surat Edaran Nomor SE/03/II/2016 tentang Penjelasan atas Progresdan Tahapan Penawaran Program Paket Penyelesaian Hak Pegawai DalamRangka

Internationalalliance food indonesia dapat berpedoman pada surat edaranmenteri tenga kerja Rl NO.SE.05/M/BW/1978 tentang upahpekerja yang dirumahkan bukan kearah pemutusan hubungankerja berdasarkan musyawarah dan mufakat sehingga tidakterjadinya Pemutusan hubungan kerja9.

nomor rangkadan nomor mesin yang terdapat pada kendaraan berbeda dengan nomorrangka dan nomor mesin yang terdapat pada Surat Tanda NomorKendaraan truk container tersebut, selain itu terhadap truk tersebut jugatidak tidak ditemukan nomor uji kendaraan;Bahwa menurut pendapat ahliDhika Prasetyo Jati, berdasarkanperhitungan jumlah berat kombinasi yang diizinkan, kendaraan trukcontainer yang diperiksa tersebut tidak memenuhi aturan sebagaimanadiatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat no.SE

Dengan demikian posisi kebijakan yang diambil olehpemerintah berdasarkan Surat Edaran No.SE 03/PJ.101/1996,dimana pembayaran jasa (berbeda dengan knowhow) dikecualikandari pemotongan, akan menjadi tidak berarti.Adalah suatu hal yang adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agungtidak setuju dengan posisi Termohon PK (dahulu Terbanding) danmembatalkan Putusan PP.

Setiabudi 213Semarang ;Surat Edaran Kakudam IV/Dip No.SE/155/X/2000 Tgl10 Oktober 2000, membuktikan bahwa KakudamIV/Dip telah mencabut surat Kakudam IV/DipNo.Sprin/ 44/VI/2000 Tgl 6 Juni 2000 ;Surat Kakudam IV/Dip No.K/47/ X/2000 Tgl 10Oktober 2000 tentang pencabutan/pembatalan suratperintah kakudam IV/Diponegoro ;Surat Telegram Pangdam IV/Dip No.

Fotocopy dari Fotocopy Surat tertanggal 15 Juni 2016 No.Se.008/NasDemKota Semarang/VV2016, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan DaerahPartai NasDem Kota Semarang. ( Bukti P4 ) ;5. Fotocopy dari Asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiNasDem, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2013 oleh DewanPimpinan Pusat Parta Nasdem. (Bukti P5 ) ;6. Fotocopy dari Asli Buku Saku Anggota Partai Golkar 20042009 dari DPDPropinsi Jawa Tengah Partai Golongan Karya. (Bukti P6 ) ;7.

., dan Surat Edaran No.SE/S2PDPPJ/I/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dan No. SE/63PDPPJAV/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 serta Edaran Nomor : SE/71PDPPJAV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal pengelolaan jatuh kepada PD.halaman 57 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDGFaktanya, PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor mengirimkan Suratpemberitahuan tersebut kepada seluruh konsumen/pedagang dan PimpinanRamayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept.

No.102/PUU1/2003 tertanggal 28Oktober 2004; Bahwa seandainya ada buruh yang terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimanadiatur dalam pasal 158 maka buruh tersebut tidak bias langsung di PHK dengan alas an/tuduhan telah,melakukan pelanggaran berat untuk melakukan PHK terhadap buruhyang melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 harus ditempuhupaya hukum pidana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam surat edaran mentri dantenaga kerja dan transmigrasi republic indonesia No.SE

Menerbitkan Surat Edaran No.SE.02/MenhutVVBIKPHH/2012 tanggal 10Agustus 2012.d).2. Putusan MA RI No. 62 P/HUM/2013 tanggal 18November 2013:Halaman 56 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKT Tergugat telan menerbitkan PeraturanMenteri Kehutanan No.