Ditemukan 178 data
58 — 67
Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdat di Indonesia,syarat untuk menggugat suatu subjek Hukum ke Pengadilanmerupakan suatu conditio sine quo non diantara para pihak yangberperkara dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat harus adasuatu hubungan Hukum..
94 — 45
(enam) yang menyatakan bahwaTergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 224 DesaPenyaring Luas 8000 m2 (delapan ribu meter persegi) yang diterbitkantanggal 22 Juli 2006 atas nama Drs Muhammad Jan adalah tanpa dasardan alas hak yang tidak jelas sehingga data yuridis obyek sengketa tidakmemiliki dasar hukum yang jelas ;Maka Para Penggugat telah keliru untuk melakukan gugatan terhadapTergugat, karena tidak memenuhi syarat perobuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud pasal 1365 KHU Perdat
Terbanding/Penggugat : PT. DONGGI SENORO LNG
245 — 128
Apabila dalam masa ikatan dinas tersebut TERGUGAT mengundurkandiri maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi biaya pelatihan;Bahwa pada Pasal 1234 Kitab UndangUndang Hukum Perdat menentukansebagai berikut:"Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.";Bahwa menurut R. Subekti :Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macamyaitu:a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;b.
889 — 18
YahyaHalaman 8 dari 46 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2010/PNLPHarahap, SH didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdat, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Halaman 53 dan halaman 54);e Bahwa sebagaimana disyaratkan secara juridis para pihak yang berperkara harusmempunyai hubungan hukum (recht betrekking) sama sekali tidak terpenuhi dalamgugatan PARA PENGGUGAT; Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan bagi PARA PENGGUGAT untukmenggugat TERGUGATTERGUGAT secara pribadi di hadapan persidangan pengadilanyang
HERMAN HERRY DAWIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
193 — 74
Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi obyek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdat
MUHAMMAD HILAL
Tergugat:
1.PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Makassar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Makassar
3.OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL VI
83 — 22
Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat daamperkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, gugatanPenggugat dengan pihak dan materi pokok perkara yang sama yakniperkara perdat nomor 267/Pdt.Bth/2019/PN.MKS tanggat 29 Juli 2019climana persidangannya masih berjalan sehingga belum ada putusanyang berkekuatan hukum tetap;b.
91 — 34
SALEH HATALAH tahun 1994sampai upaya pencarian bukti baru (novum) dalam perkara perdat tahun 2009barulah peti tersebut dibuka dan ditemukan suratsurat termasuk yang dipakaidalam Peninjauan Kembali (PK).Bahwa terdakwa menerangkan surat Register dati yang dipergunakan sebagai Kbukti baru (novum) dalam peninjauan kembali perkara perdata merupakan salinandari Surat register dati induk milik Desa Batu Merah.Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkarasebagai bukti baru yang
96 — 22
Penggugat Asal/TERGUGATINTERVENSI yang berlawanan dengan Tergugat Asal/TERGUGAT INTERVENSI IIdalam Perkara Perdata Nomor : 22/PDT.G/2011/PN.PDG adalah sama denganObjek Perkara dalam gugatan INTERVENSI;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi poin 3 ini,dimana Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk melihatobjek perkara, ternyata objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat Asal /Tergugat Intervensi berlawan dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi IIdalam perkara perdat
163 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun dalamperkara perdat a quo alasan pemutusan perjanjianperjanjian bukanlahkarena Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak menerima hasilpekerjaan dari Termohon Kasasi melainkan karena Termohon Kasasitelah gagal untuk memenuhi kualitas konstruksi sebagaimanadiharapbkan dan Termohon Kasasi tidak mampu menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;3) Bahwa selain itu, sebelum melakukan pemutusan PerjanjianPerjanjian,Pemohon Kasasi telah pula memberitahukan dan menginstruksikanTermohon
Terbanding/Tergugat III : SRI ENDAH SULISTYANI
Terbanding/Tergugat I : LANNY LAYADI
Terbanding/Tergugat IV : PT. INTER MEDIKA UTAMA
Terbanding/Tergugat II : FRANSISCA LAYADI alias TINNEKE LAYADI
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
361 — 213
Bahwa karena tidak ada jawaban Penggugat merasa paraTergugat tidak punya itikad baik maka agar Penggugat tidak dirugikanlebin jauh serta untuk mempertahankan hak haknya kemudianPenggugat mengajukan gugatan perdat ini ke Pengadilan NegeriTanggerang agar para Tergugat melaksanakan kewajibannyamengembalikan sertifikat milik Penggugat berupa SHMNo.282/Bendungan di Kampung Seuseupan RT.003 Rw.08Kel.Bendungan Kec.Ciawi Kab.Bogor dan SHM No.291/Bendungan diKampung Seuseupan RT.003 Rw.08 Kel.Bendungan Kec.Ciawi
70 — 25
Penggugat Asal/TERGUGATINTERVENSI yang berlawanan dengan Tergugat Asal/TERGUGAT INTERVENSI IIdalam Perkara Perdata Nomor : 22/PDT.G/2011/PN.PDG adalah sama denganObjek Perkara dalam gugatan INTERVENSI;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi poin 3 ini,dimana Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk melihatobjek perkara, ternyata objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat Asal /Tergugat Intervensi berlawan dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi IIdalam perkara perdat
KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
Terdakwa:
NOVI POLUAN
68 — 0
.- tanda terima penyerahan uang kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado
- 2 (dua) lemabar Rekening Koran Bank BRI atas nama CIPTA CITRA MULTIMEDIA Nomor Rekening 12201001674305 periode 01-09-2020 s.d 30-09-2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Perkara Perdat Nomor : 112/Pdt.G/2003/PN.Mdo antara NOVI POLUAN dan LIONG BAWOLE
- 2 (dua) lembar asli surat somasi Nomor : 016/MSPLAW-A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar Rekening Koran
107 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
menemukan bahwa justruTergugat yang melakukan rekayasa pada temuan dan tuduhan yangdiberikan Tergugat atau dengan kata lain berdasarkan buktibukti yang akanPenggugat buktikan didalam dalildalil berikutnya pada gugatan a quo ini,sehingga oleh karenannya dihadapan hukum bilamana kesepakatanterhadap suatu hal timbul karena tipu muslihat dan atau rekayasa, makasecara hukum perjanjian atau suratsurat dimaksud otomatis batal demihukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Perdat
80 — 30
dalam perkaraDien Lisaholet (kepala Dati Lisaholet) melawan Tunggul ManaorTampubolon, Dkk di atas ;Bahwa bahkan Terbanding I, IJ dan II mempertegas kembali, bahwa dalammempelajari secara seksama gugatan mulai dari posita butir 1 s/d butir 14maupun petitum butir s/d butir 9 maupun memori banding dari Pemohonbanding/Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapatditerima, sebab gugatan dari Pembanding/Penggugat sama sekali tidakmemenuhi syarat formil maupun materiil menurut hukum acara perdat
69 — 11
dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.18/2013 Eks jo No.146/2013 tentang aanmaning Pengosongan tersebut ;6 Bahwa hemat kami sehubungan dengan hal tersebut, maka secara hukumuntuk melakukan eksekusi/pengosongan terhadap Para Pem bantah selakupihak ketiga dari tanah dan rumah tersebut, seharus nya Pemohon Eksekusi/Terbantah V terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata kepada ParaPembantah karena sesuai dengan prinsip partai kontrak (contract party) yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdat
I GEDE KAR
Tergugat:
1.I NYOMAN DIANA
2.I WAYAN TELABAH
3.I GUSTI AYU MAS ADNYANI
4.PUTU AMBARA
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGASEM
2.5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM,
162 — 93
kahyangan desa) tugas dankewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ".Dalam ketentuan jika di hubungkan dengan Desa Adat Tista, yang merupakanbagian dari subyek hukum memiliki wilayah kewenangan untuk mengatur rumahtangganya sendiri termasuk harta kekayaan sendiri dalam hal ini termasukTanah AYDS (Tanah Ayahan Desa).Menimbang, bahwa Kedudukan Desa Adat sebagai subjek Hukum telahHalaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ampdiatur dalam ketentuan Pasal 5 Perdat
93 — 12
yang menguasai seluruh harta pusaka tinggi kaumPenghulu Ranyang baik rumahnya maupun tanah kering dan tanahsawah, pada waktu Perkara Perdata No.71/G/1979.PN.PDG, tidak dapatberbuat banyak karena alatalat bukti kaum Sapar belum ditemukanwaktu itu, terutama Ranji Keturunan Penghulu Ranyang, maka dengankelihaian Midun Sutan Marajo maka dibuat ranji keturunan Midun SutanMarajo dengan mengambil jurai Penghulu Ranyang dimasukan kedalamRanji tersebut, maka oleh sebab itu Alat bukti Perkara Perdat No.71/
Pembanding/Penggugat II : Ny Lilis Cahyareni, M.Psi Diwakili Oleh : Tn Herdyan Vandra Widyanggara
Terbanding/Tergugat I : PT. BPR Surya Yudha Kantor Cabang Ngadirejo
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN TEMANGGUNG
40 — 31
Surat pernyataan dari Kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyabertanggungakanjawab apabila terjadi gugatan perdat dan/atautuntutan pidana; dang. salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumenringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggalpenilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atauh. salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit palingsedikit
162 — 128
TENTANG EKSEPSIBahwa yang menjadi dasar dari para Penggugat untuk mengajukangugatan ini adalah surat No. 644/544 tertanggal 13 Mei 2008 tentang30Permohonan Membongkar dan Membangun Kembali Komplek Kanjengan,hal mans berkaitan dengan kompetensi sudah seharusnya gugatan paraPenggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa surat gugatan dari Penggugat sangat kacau karena tidak mengikutiketentuanketentuan Hukum Acara Perdat yang berlaku di PengadilanNegeri.Bahwa para Penggugat yang terdiri
86 — 39
assertie)dan Perbuatan Melawan Hukum.11.Bahwa perbuatan yang sewenangwenang dan tidak beralasan (gratuitueassertie) dari Tergugat dikarenakan ketidak hadiran Penggugat dalamAcara Klarifikasi, sehingga Penggugat menerima sanksi tindakan berupadilakukan Black List atas perusahaan Penggugat.PERBUATAN TERGUGAT II DALAM MENAYANGKAN PENGGUGAT DALAMDAFTAR HITAM DALAM PORTAL PENGADAAN NASIONAL ADALAH SUATUPERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHTSMATIGEDAAD)SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANGHUKUM PERDAT