Ditemukan 146 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-03-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL Tanggal 9 April 2019 — 1.Tuan M. HAMDANI
2.Nyonya NURMANIH
3.Hajjah NANI ASMANI
lawan
1.PEMDA DKI Jakarta cq Gubernur DKI Jakarta cq BPAD DKI Jakarta BPKAD
2.LURAH CIGANJUR
348 — 1513
348 — 1513
penguasaan fisik selama 20tahun apakah harus 20 tahun menjaga tanah tersebut ataumelanjutkan kepemilikan sebelumnya penguasaan fisik pada pasal 24penguasaan fisik sejak kapan dia menguasai tanah tersebutbisa sajaprosesnya dari pihak lain yang jelas ada satu jangka waktu setelahmendapatkan dari pihak lain terhitung dari sejak itulah kemudian diamenguasai secara fisik ;Bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat telah diterbitkannyapermohonan hak yang asalusulnya berasal dari girik ;Bahwa girik atau pethuk
Putus : 06-01-2011 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 6 Januari 2011 — Ir. H. HARUN AL RASJID Bin M.MAKSUM. T1; ASIKIN Bin TALAN. T2;
93 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
IVitu ada karena merupakan gabungan beberapa pethuk atau sekitar 6(enam) letter C dengan nama pemegang hak yang berbeda disatukansendiri oleh Terdakwa II dan diatasnamakan satu orang yaitu SIRDJA,padahal SIRDJA sendiri tidak pernah memiliki bidang tanah denganbukti hak No. C 1572......dst";Bahwa buku tanah yang tercantum C 1572 P.I.S.IV dengan luas 9.836M?
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
86 — 59
86 — 59
dan diadili oleh oknum hakimhakim yangberpikiran sempit dan kerdil tersebut.Bagaimana dengan nasib suratsurat tanah yang dimiliki oleh sebagianbesar Penduduk atau Rakyat Indonesia, kami ulangi sebagian besarpenduduk dan rakyat Indonesia yang belum didaftarkan atau dibukukanhaknya namun dalam faktanya eksis dan berlaku di seluruh Negarakesatuan Republik Indonesia sepertihalnya suratsurat sebagai berikut:1) Surat Tanda Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan peraturanSwapraja yang bersangkutan.2) PETHUK
Register : 18-06-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Cbi Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ABDUL FATAH MADHURI mewakili Ahli Waris ASNAWI Bin ABDURAHMAN
Tergugat:
1.MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM
2.IMAN SETIADI
3.LIE SIE MIN SUNARYO
4.WOE KOEN SEN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKAMANAH
2.KEPALA DESA SUKAMAJU
3.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN JONGGOL
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
124 — 83
ABDUL FATAH MADHURI mewakili Ahli Waris ASNAWI Bin ABDURAHMAN
Tergugat:
1.MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM
2.IMAN SETIADI
3.LIE SIE MIN SUNARYO
4.WOE KOEN SEN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKAMANAH
2.KEPALA DESA SUKAMAJU
3.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN JONGGOL
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
124 — 83
baikmaka dia dapat mengajukan permohonan Tanda Bukti Hak yang kuatpada instansi pemerintah yang berwenang/BPN maka akan dibentuk TimAdjudikasi;Bahwa pengusaan Tanah secara terus menerus tidak terputus atas Tanahpertanian maka dapat diberikan tanda bukti hak yang kuat sebagaimanaPasal 24 ayat 2 yang dipertegas Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun1997;Hal. 134 dari 151 halaman Putusan Nomor 156/Padt.G/2019/PN.CbiBahwa girik, ketitir, gogolan, pethuk
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I
2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II
melawan
1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT
2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
160 — 59
160 — 59
dapat dinyatakantanah tersebut tidak dimanfaatkan dan BPN menetapkan tanah tersebutsebagai tanah terlantar;Bahwa ahli tidak tahu apakah hak prioritas tersebut ada atau tidak karenadidalam disiplin ilmu agraria hak prioritas tidak ada, akan tetapi prakteknyaada;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah di pasal 24 beserta penjelasan, ada alas hak awal untukmelakukan pengsertifikatan, kita ambil contoh misal di Jogjakarta untuk alashak awalnya ada istilah Letter C, Pethuk
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Januari 2012 — HAMID SE Bin SEGEIR (TERDAKWA)
108 — 30
108 — 30
Kejelasan alas hak/status tanah yang dimiliki oleh masyarakat(Sertipikat/Pethuk/Aktaakta/Sege/SPPT maupun dokumen yang berkaitandengan kepemilikan tanah yang akan dibeli tersebut)g. Berapa harga NJOP atau harga pasaran setempath. Untuk kepastian luasnya maka dilakukan pengukuran bidang tanah dan/ataubangunan;Bahwa prinsipprinsip pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan negara /kepentingan umum ataupun pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintahlainnya, prinsipnya adalah :a.