Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.RAP
Tanggal 15 Juni 2016 — Pemohon:
NURDINNUR HASIBUAN Bin MU'ALIM DAUD HASIBUAN
296
  • Adinda Putri Hasibuan perempuan lahir tanggal 30 Juli 2005;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebutuntuk kepestian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak paraPemohon;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan mahramma upun susuan dan sejak dilangsungka perkawinan sampai sekaraangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untruk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) UndangundangNomor
Register : 02-01-2013 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 8/PDT.P/2013/PN.KLT
Tanggal 10 Januari 2013 — SUGIYANTO
222
  • Bahwa guna tertip administrasi aktaakta pada Kantor Catatan Sipilkhususnya akta kelahiran, maka pemohon bermaksud mengajukanpermohonan pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;5.
Register : 27-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2012/PTUN – PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — -dr. H. ASRIL ZAHARI, Sp.B,KBD -DIREKTUR UTAMA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG
11353
  • PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat). tersebut, adalah batal atau tidaksah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundang yangberlaku dan bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnyaadalah asas kepastian hukum, tertip
Register : 06-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 13/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
146
  • hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
Register : 07-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0077/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 28 Mei 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
289
  • Anak.Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentangperubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka Para Pemohon akan melapor Penetapan Mahkamah1.Syariyah
Putus : 21-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 277/Pid.B/2014/PN Kdr
Tanggal 21 Nopember 2014 — SUMARSONO ALS SONY BIN SUKIMIN
494
  • Hukum korlap dalam rangka demo masyarakat Kaliboto diKantor Kabupaten Kediri ;Bahwa saksi sebagai Penasihat Hukum dalam bidang yang memberikan nasehatnasehat kepada korlap agar pada waktu demo bisa menjaga ketertipan janganmelakukan anarkis dan mematuhi aturan, pada waktu demo pada tanggal 26 Mei2014 saya sebagai Penasihat Hukum mendampingi terdakwa dari Kaliboto sampaidi halaman Kantor Kabupaten Kediri ;Bahwa pada saat demo korlapnya terdakwa Sumarsono dan yang dilakukanterdakwa mengarahkan agar tertip
    Muhtarbukan dari terdakwa ;e Bahwa tujuan sholat Istigozah agar pada saat demo tertip dijalan dan jangananarkis dan pengarahan tersebut dari Pak H.
    Muhtar terdakwa juga menyantakanagar tertip dijalan dan jangan anarkis;e Bahwa pada waktu Istigozah seingat saksi yang namanya Ayik, Zaenuri juga ikutnamun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan terdakwa dengan Ayik ;e Bahwa terdakwa pernah mencalonkan Kepala Desa Kaliboto namun tidak terpilihyang terpilih menjadi Kepala Desa Kaliboto saudara WOKO ;e Bahwa yang menjadi permasalahan sampai masyarakat ingin menurunkan KepalaDesa Kaliboto dari jabatannya karena tingkahlaku kepala Desanya sudah tidakdisenangi
    CHOIRUL FUAD dibawahsumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi ikut dalam demo di Kabupaten namun masalah massa yang melakukanpengrusakan dirumah Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, KabupatenKediri saksi tidak ikutan ;Bahwa pada saat demo terdakwa sebagai korlapnya tetapi selain terdakwa jugamasih ada korlap yang lain ;Bahwa terdakwa dalam orasinya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkandiri dari korlap, mengajak warga pulang, dijalan supaya tertip, patuhi aturan danjangan
    Muhtar ;Bahwa ada arahanarahan dari terdakwa sebelum melakukan demo dan terdakwapernah datang kerumah minta dibantu untuk menenangkan para pemuda yang akandemo, supaya tertip, mematuhi aturan dijalan dan jangan sampai berbuat anarkis,karena para pemuda masih ada rasa sungkan dengan sampean Gus ;Bahwa permintaan terdakwa tersebut sudah saksi sampaikan kepada para pemudayang akan ikut demo melalui korlapnya yang bernama Pak Agung ;Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencalonkan Kepala Desa Kaliboto namuntidak
Putus : 31-10-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 638/Pid.Sus/2013/PN.PBR
Tanggal 31 Oktober 2013 — WAHYUDI SUBRATA Als YUDI Bin SUPRIDI.
406
  • YANG MEMBERATKAN :Bahwa Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa pada saatpemerintah sedang giatgiatnya memberantas peredaranNarkoba ;HALHAL YANG MERINGANKAN :Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan ;Bahwa Terdakwa menyesali perbuMenimbang, bahwa falsafah pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    HALHAL YANG MERINGANKAN : Para terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.Para terdakwa menyesali perbuatannya.Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaianMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan
    Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum
    Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
Register : 08-07-2013 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 589/Pid.B/2013/PN.PBR
Tanggal 5 Oktober 2011 — EKO SUGIATMAN Als EKO
614
  • telah merugikan saksi korbane Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannyadan terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan sertaterdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.HALHAL YANG MERINGANKAN :Para terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.Para terdakwa menyesali perbuatannya.Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaianMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    meringankan:= Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi;=> Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki istri dananak yang harus dinafkahi;= Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan:;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    tidak mendukung Program Pemerintahyang sedang gjatnyagiatnya memberantas peredaranNarkotika.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.56Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip
    Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.72e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum
Register : 14-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — H SUPRAN. S.Pd.M.Si
7455
  • Panwaslu Provinsi atau KetuaPanwaslu Kabupaten/Kota masing masing menetapkan Bendahara danSekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara.2 Pasal 21 Ayat (1), menegaskan bahwa: Bendahara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:a Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.b Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertip
    menegaskan bahwa: Tata cara pengadaan barang dan jasa untukpelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman padaperaturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansipemerintah.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yangmenyatakan:1 Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: Keuangan Daerah dikelola secara tertip
    , taatpada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat , dan Ayat (2) menegaskan: Secara tertip sebagaimana dimaksud padaAyat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunayang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.2 Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan
    menegaskan bahwa: Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk1pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman padaperaturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansipemerintah.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yangmenyatakan :Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: Keuangan Daerah dikelola secara tertip
    , taatpada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat , dan Ayat (2) menegaskan: Secara tertip sebagaimana dimaksud padaAyat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunayang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan
Register : 25-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 838/Pid.Sus/2013/PN.PBR
Tanggal 9 Januari 2014 — AFRIZON BIN ABD RAHMAN
454
  • selama proses persidangan tidak ditemukanalas an pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya,karenanya Terdakwa haruslah dijatuhkan pemidanaan yang setimpaldengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahyang sedang giatnya memberantas Narkotika ; HALHAL YANG MERINGANKAN : 60e Bahwa terdakwa menyeasli perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagiMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    meringankan:=> Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi;= Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki istri dananak yang harus dinafkahi;= Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.117e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip
    Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 11/Pdt.G/2015/PN.Bek
Tanggal 1 Januari 1970 —
6236
  • Kemudian PutusanMahkamah Agung tersaebut dipertegas lagi dalam Putusan MahkamahAgung Nomor: 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, yangmenjelaskan penggabungan gugatan perobuatan melawan hukum dengangugatan wanprestasi dalam saatu gugatan melanggar tata tertip beracarakarena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Untuk itu gugatanPenggugat haruslah dinyatakan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;d.
    Kemudian PutusanMahkamah Agung tersaebut dipertegas lagi dalam Putusan MahkamahAgung Nomor: 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, yangmenjelaskan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengangugatan wanprestasi dalam saatu gugatan melanggar tata tertip beracarakarena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Untuk itu gugatanPenggugat haruslah dinyatakan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;d.
Register : 21-10-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 903/Pid/B/Sus/2013/PN.PBR
Tanggal 19 Desember 2013 — NOVRIADI ALS ADI TAMSIL BIN TAMSIL RASYID
432
  • sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahyang sedang giatnya memberantas Narkotika ; HALHAL YANG MERINGANKAN :e Bahwa terdakwa menyeasli perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagiMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    HALHAL YANG MERINGANKAN :Para terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.Para terdakwa menyesali perbuatannya.Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaianMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan
    Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum
    Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 804/Pdt.P/2017/PN.Sby
Tanggal 14 Nopember 2017 — RACHEL OLIVIA
336
  • Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama dalam AktaKelahirannya agar tertip Admmistrasi Kependudukan, dan terkait adanyaperbedaan nama di suratsurat atau dokumen yang berhubungan dengan dirPemohon, agar menjadi sama seperti nama yang tertera di Surat PernikahanGereja milk Pemohon demi kepentingan, kebaikan, kelancaran, dalampengurusan dokumen ataupun surat surat lamnya dikemudian hari ; 9.
Register : 04-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MS CALANG Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.Cag
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6713
  • Harun bin Hasan) tersebut sampai beliau meninggaldunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;12.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud dalam UndangUndang nomor 24 tahun 2013 tentangperubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan mahkamahsyariyah atas perkara ini kepada kantor urusan agama kecamatan Jaya.
Register : 04-07-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 122/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 26 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
185
  • Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif
Register : 06-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0136/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
319
  • Sedangkan Buku Nikahtersebut sangat perlu sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaibukti nikah serta untuk keperluan Akta Kelahiran dan keperluanadministrasi lainnya oleh sebab itu Pemohon mohon kepada bapakmahkamah Syariyah Calang pernikahan antara Pemohon I dan pemohon IIuntuk diistbatkan;e Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon
Register : 22-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 126/Pdt.P/2020/PN Skh
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Sukidi
2.Giyati
5511
  • permohonan tersebut adalah Para Pemohonmemohon penetapan untuk menyatakan bahwa nama anak Para Pemohonyaitu nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Tertulis Alivia Mauda Dwi Astutidan di dalam ljazah SD dan Ijazah SMP tertulis Alivia Manda Dwi Astuti adalahorang yang sama, karena nama anak Para Pemohon di dalam dokumendokumen tercatat dengan nama yang berbedabeda padahal sebenarnya namaAlivia Mauda Dwi Astuti dan Alivia Manda Dwi Astuti adalah satu orang yangsama yakni anak Para Pemohon, maka guna tertip
Register : 03-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
RIDHWAN BILAL NITIYUDO
13671
  • Utr.Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohondidalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran dengan nama Pemohon didalam KartuTanda Penuduk dan Kartu Keluarga, maka untuk terciptanya tertip administrasikependudukan, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon didalamTanda Bukti Laporan Kelahiran nomor 388/Kel.LN/03/2019, yang semula tertulisRidhwan Bilal Wachjo, diganti menjadi Ridhwan Bilal Nitiyudo, sesuai denganKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;Menimbang, bahwa
Register : 26-02-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 189/Pid/B/2014/PN.PBR
Tanggal 25 Maret 2014 — RISMASROL ALS HARIS ALS RIS BIN (ALM) SUMAN
4211
  • berikut ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalamikerugian sebesar lebih kurang Rp. 180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah) ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalm rangka memberantas tindak pidanaNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangane Terdakwa mengakui perbuatannnya serta menyesali ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa berlamu sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    lebih kurang sebesar RP.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ;e Terdakwa telah menkmat hasil dari Penggelapan yangdilakukannya ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap149Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip
    Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
Register : 14-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan MS CALANG Nomor 0019/Pdt.P/2014/MS.Cag
Tanggal 19 Juni 2014 — PEMOHON I, PEMOHON II
275
  • Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkaraini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten AcehJaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sejumlah yangditentukan;9.