Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whiwhi wich winch
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 549/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Penggugat I : Prof. Usman Pelly MA
Terbanding/Penggugat II : Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
Terbanding/Penggugat III : Miduk Hutabarat
Terbanding/Penggugat IV : Rizanul
Terbanding/Penggugat V : Ir. Burhan Batubara
Terbanding/Penggugat VI : Dadang Darmawan, M.Si
134 — 93
  • Definedas an invasion of a legally protected interest, which is (a) concreteand particularized: and (b) actual or imminent, not conjectural orhypothetical. The injury must also be fairly tracable to thedefendant's challenged action and not the result of the independentaction of some third party not before the court, and be likely, asOpposed to merely speculative, that the injury will be redressed bya favorable decision.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
113 — 218
  • Deklarasi Milenium Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 20052025 didukung oleh World Economic Forum(WEF)/Forum Ekonomi DuniaD.I.C.Sustainable Development Goals (SDGs) Pembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common Future Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpamengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanHalaman 3 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmereka Development which meets the needs of present withoutcompromising the ability
    lebih dari 5 %PADA RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN2005 2025 AraAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG pencapaian sasaranPendapatan perkapita tahun 2025 mencapai sekitar USS 6000D.I.C.Sustainable Development Goals (SDGsPembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common FuturePembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpaHalaman 45 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanmereka (Development which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd VS TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO
396 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mark maybe transliterated asXI NIU and translated into English as RHINOCEROS;Di New Zealand Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal13 September 2004 dengan NamaPendaftar Tjioe Budi Yuwono(PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek theapplicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the markis XI NIU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 27-02-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JASA ANSKASA SEMESTA, Tbk., diwakili oleh MARIANNE LUDWINA HASJI
162 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penting.Selanjutnya, transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatanatas perkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdaganganinternasional yang juga tercakup dalam ICAO;Bahwa dalam Doe. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut:As considered by the Council, a charge is a levy that is designed andapplied specifically to recover the costs of providing facilities andservices for civil aviation and a tax is levy is designed to raise nationalor local government revenues which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarnyamerupakan variant dari jenis sedan, dengan atapdiperpanjang kebelakang melampaui ruangpenumpang dan kargo/barang, dengan akses dibelakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintuekor/tailgate), bukan dari bagasi.Sedangkan definisi station wagon menurut TheAmerican Heritage Dictionary adalah :The American Heritage Dictionary defines a stationwagonas "an automobile with one or more rows offolding or removable seats behind the driver and noluggage compartment but an area behind the seatsinto which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1433/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Section 6.2.62 Perlamina and the Contractors shall agree with tho Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payable to the Liqaefaction Company purswt te Section G1, mmthal mvise Ge Trostes of sech posclares whitch elit inedocke wrequitcepent that the Liquefselion Caenpuny furnish the Posteo wilh aestkuowledenmenl thuk each poyerewh bey tle Trier lorewelor fullysatisfies tho linkililies of Mertanina or the Contractors, os tho casemay bo, wilh respect to the. invoies to which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2015 — MERCK KGaA >< PT. PHAPROS TBK
548 — 283
  • Pasal 6 ayat huruf b UU Merek:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.Pasal 6 bis Konvensi Paris :The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, orat the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, andto prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-03-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 27 Maret 2015 — 1. PT HARTIKA GEMILANG, DKK VS PT SUMATERA PERSADA ENERGI
336 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan dengan cicilan pembayaran hutang(yang telah diakui hasil verifikasi) selama 10 tahun yang dimulai di tahun2015 dan berakhir di tahun 2024; Menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BankIndonesia pada saat ditetapbkannya PKPU yaitu Ro11.710,00; Referring to clause 273 point 2 jo. clause 139 point 1 Undang UndangNomor 37 year 2004, the calculations of the loan in this composition plan arein Indonesian rupiah, using Bank Indonesia published exchange rate at thetime of PKPU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — EDY CHANDRA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. IR. HENDRA CHOLIL AZIZ;
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 20 April 2015 dengan pertimbangan yang tepat dandidasari oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Yurisprudensi merupakan putusan yang diambil mengandungpertimbangan yang mendasar yang disebut ratio decidenti atau basicreason, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yangdiambil (the principle of law which the decision is based) oleh karenaitu sesuai dengan prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferioriyaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebihrendah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 12-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 462/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 Maret 2014 — PT. Lotte Logistics Indonesia Vs 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2. PT. DHL Exel Supply Chain Indonesia
576 — 290
  • Terkait hal itu, ada baiknya kita melihatdefinisi "set off" berdasarkan kamus besar hukum internasional yangtelah diakui, yaitu Black Law Dictionary, sebagai berikut:Set off is a counter claim or cross demand; a claim or demand which the defendant in action sets offagainst the claim of the plaintiff, as being due, where he may extinguish the plaintiffs demand either inwhole or in part according the amount of the set off.Terjemahan bebas:Set off merupakan tuntutan balasan atau permintaan balik; suatu
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
142 — 74
  • (page 2Part 1 The Auditing Profession)In deciding which audit procedures to use, there are sevenbroad categories of evidence from which the aduitor canchoose.
    These categories, referred to as types of evidence, arelisted below and defined and discussed in this section.e Physical examinatione Confirmatione Documentatione Observatione Inquiries of the cliente ReperformanceAnalytical proceduresBefore beginning the study of types of evidence, it is useful toshow the relationships among auditing standars, which werestudied in chapter 1, types of evidence, and the four evidencedecisions discussed earlier in this chapter.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
7127 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia:An Englishindonesian Dictionary, Op.cit, hal 223.tertulis yang memuat klausulaklausula yang telahditetapkan sebelumnya, digunakan berulangkalidalam suatu kegiatan usaha atau dalam kegiatanindustri tertentu dengan sedikit penambahan atauperubahan yang disesuaikan dengan situasitertentu. 31 Sementara itu, klausula eksemsi atau exemptionclause didefinisikan sebagai a contractual provisionproviding that a party will not be liable for damagesfor which
    Metode pengurangan atau bahkanpenghapusan kewajibankewajiban 2632 Kalimat asli dari paragraf diatas adalah an exemption clausemay take many forms, but all such clauses have one thing incommon in that they exempt a party from a liability which hewould have borne had it not been for the clause.
    Most person have difficult remaining the lasttime they contracted other than standard form".Demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh W.Friedmann bahwa "most contract which govern ourdaily lives are standard contracts".5Latar belakang yang mendasari lahirnya klausulabaku adalah efisiensi dan efektifitas dalamberkontrak.>8 Soedjono Dirdjosisworo>?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
253 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah. sistem hukum = yang jelas (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /ega/ certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah
    Selanjutnya dalam Article 15 mengenai "No general obligation to monitordiatur:1) Member States shall not impose a general obligation on providers, whenproviding the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor theinformation which they transmit or store, nor a general obligation activelyto seek facts or circumstances indicating illegal activity.2) Member States may establish obligations for information society serviceproviders promptly to inform the competent public authorities of allegedillegal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-06-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS,
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/2012b)Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companiesconcludes that a conduit company cannot normally be regarded asthe Beneficial Owner if, though the formal owner, it has, as apractical matter, very narrow powers which render it, in relation tothe income concerned, a mere fiduciary or administrator acting onaccount of the interested parties.Mengacu pada isi paragraf 10 tersebut, dapat disimpulkan sebagaiberikut:(1) Bahwa pengertian istilah Beneficial Owner
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Diwakili Oleh : Ramos Apriyanto Hasudungan Hutabarat, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. PESONA BELANTARA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : PT. PUTRADUTA INDAH WOOD
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROVINSI JAMBI
846 — 479
  • Second, each generation should be required to maintain thequality of the planet so that it is passed on in no worsecondition than that in which it was received, and should also beentitled to planetary quality comparable to that enjoyed byprevious generations. This is the principle of "conservation ofquality."Third, each generation should provide its members. withequitable rights of access to the legacy of past generations andshould conserve this access for future generations.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The lawand reglations of each country lay down theforms of invoice, the time limit for its issue, charges ininvoices, and the use of credit notes;To prevent a possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government,tantamount to printing money and the classic way to evadeVAT), requirement to give the name and address andreference of both seller and buyer, as well as the otherstatutory details should be strictly enforcea,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135/B/PK/PJK/2011
Tanggal 3 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.,
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya,transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatan atasperkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdagangan internasionalyang juga tercakup dalam ICAO ;Bahwa dalam Doc. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut :"As considered by the Council, a charge is a levy that is designed andapplied specifically to recover the costs of providing facilities and services10for civil aviation and a tax Is levy is designed to raise national or localgovernment revenues which
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
6368 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia:An Englishindonesian Dictionary, Op.cit, hal 223.tertulis yang memuat klausulaklausula yang telahditetapkan sebelumnya, digunakan berulangkalidalam suatu kegiatan usaha atau dalam kegiatanindustri tertentu dengan sedikit penambahan atauperubahan yang disesuaikan dengan situasitertentu. 31 Sementara itu, klausula eksemsi atau exemptionclause didefinisikan sebagai a contractual provisionproviding that a party will not be liable for damagesfor which
    Metode pengurangan atau bahkanpenghapusan kewajibankewajiban 2632 Kalimat asli dari paragraf diatas adalah an exemption clausemay take many forms, but all such clauses have one thing incommon in that they exempt a party from a liability which hewould have borne had it not been for the clause.
    Most person have difficult remaining the lasttime they contracted other than standard form".Demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh W.Friedmann bahwa "most contract which govern ourdaily lives are standard contracts".5Latar belakang yang mendasari lahirnya klausulabaku adalah efisiensi dan efektifitas dalamberkontrak.>8 Soedjono Dirdjosisworo>?
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
95 — 50
  • Due process of law pada dasarnya bukansematasemata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yangessensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa iamerupakan ...a law which hears before it condemns , which procceds uponinguiry, and renders judgement only after trial...;Bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakasasi individu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DARMA HENWA, Tbk
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1251/B/PK/PJK/201 7The American Heritage Dictionary defines a stationwagon as "an automobile with one or more rows offolding or removable seats behind the driver and noluggage compartment but an area behind the seatsinto which suitcases, parcels, etc., can be loadedthrough a tailgate."