Efek adalah surat berharga, yaitu. surat pengakuan hutang, suratberharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit PenyertaanKontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiapderivatif dari Efek.dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris,Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukankegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesiNotaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai adalah profesi yangbukan dan

tidak melakukan berprofesi Efek dalamkegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek.Halmana yang sebenarnya profesi dari: Notaris adalah profesi hukum dalam memberikan pengesahan aktaotentik; Penasehat Hukum adalah profesi hukum dalam memberikan nasehathukum; Akuntan Publik adalah profesi pembukuan laporan keuangan laba rugi; Penilai adalah profesi nilai suatu barang;4.

Pungutan bulanan yangdilakukan oleh OJK, dengan perhitungan besarnya persentase dari aset(kekayaan) dll, dan perhitungan besarnya persentasi dari setiap kegiatan usahaatau transaksi dll bagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang yangmelaklukan kegiatan perdagangan Efek, (termasuk Notaris, Penasehat hukum,Akuntan Publik dan Penilai) halmana sangat memberatkan beban keuanganbagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang Perdagangan Efek,seperti: Bidang Usaha Perbankan Dan Jasa Keuangan

Banyak Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai yang terdaftarpada Bapepam (sekarang OJK) yang sesunggunya bukan profesi penunjangmelakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efekdikenakan pungutanpungutan bulanan dan tahunan oleh OJK, dan hanyasegelintir atau sebagian kecil saja dari Notaris, Penasehat Hukum, AkuntanPublik dan Penilai yang mengerjakan kebutuhan perusahaan perdagangan efek;B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.1.

Pasal 1 angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut...dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris, PenasehatHukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukan kegiatan perdaganganEfek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesi Notaris, Penasehat Hukum,Akuntan Pulik dan Penilai adalah profesi yang bukan dan tidak melakukanberprofesi Efek dalam kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau BursaEfek....Bahwa pada posita surat permohonan halaman 5 huruf B angka 4, Pemohontelah

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

sehingga biaya tersebutberhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilanbruto;e berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan, Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya AuditExpenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yangditerima baik oleh kantor akuntan

publik maupun karyawan (auditor) yangmerupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalahbiaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan)atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit,selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkankepada hotel (pihak ketiga);bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:e audit fee tidak

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

Publik yangberpengalaman dibidang Audit Investigasi, dimana integritas dankredibilitasnya sudah sangat dikenal dan jasanya biasa digunakan oleh pihakkepolisian DIY yang terkenal tidak bisa di intervensi, untuk diangkat danditunjuk serta diberikan wewenang lewat permohonan penetapan auditinvestigasi, yaitu: KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI,Hal 4 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt23.24.25.26.27.28.Bahwa PEMOHON akan menanggung biaya yang timbul pada saatmengaudit berjalan;Bahwa menurut pemohon pihak

Menetapkan dan menyatakan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara,Sugeng Pamudji & Rekan, yang beralamat di JI.

Publik Kumalahadi yang akanHal 24 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt11.dibiayai oleh Pemohon justru menimbulkan kerancuan, siapakah Pemohon?

Publik Drs.Inaresjz Kemalawarta terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2012 sampai30 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T30;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dr.Rahardja, M.Si.

CPA terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2013 sampai 30Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T31;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2014sampai 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T32;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2015sampai 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T33;Fotokopi

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

Cahaya Abadi Semesta yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS &DEWI ;Hal.1 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga SbyBahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU wajibmempertanggungjawabkan utangutangnya terhadap Para Kreditormelalui hartanya sesuai Daftar Aset perseroan yang telah diperiksa olehKantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI ;Bahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU, untuk mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dahulutelah mengadakan Rapat

CAHAYA ABADI SEMESTAper tanggal 31Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADESUDARMA, THOMAS & DEWI. (Diberi tanda P6) ;7. Laporan Keuangan PT. CAHAYA ABADI SEMESTA per tanggal 28 April2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA,THOMAS & DEWI, (Diberi tanda P7) ;8. NPWP atas nama PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tandaP8)9. KTP atas nama SASTRO KOMARJONO selaku Direktur PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tanda P9) ;10.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHON dari tahun 2007 s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

dibalas oleh TERMOHONberdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal:"Somasi/Peringatan", yang mana TERMOHON kembali mengelak danberupaya menutupnutupi Laporan Keuangan Tahunanperseroan(TERMOHON) tahun 2007 sampai dengantahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambahdalam kurung) :Sahwa Bapak (Baca: PEMOHON) telah kellru dalam meminta Laporankepada Perseroan, karena selama Ini Laporan Keuangan TahunanPerseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dansudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen sejak tahun 2007sid 2011.Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON di atas, jelas merupakanpengakuan mutlak bahwa TERMOHON tidak pernah membuat LaporanKeuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2007dan Anggaran Dasar perseroan;Halaman 7 dari halaman 21D.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 80 Ayat (3) Undangundang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maks PEMOHONdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk:Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan agendarapat:a)b)Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan

Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHONdari tahun 2007 s/d tahun 2015;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan = sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal

PUTERA DAYA PERKASA, cukupberalasan dan wajar oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabuikannya permohonan Pemohonmaka berdasarkan Pasal 139 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun2007tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dan diangkat untukmelakukan pemeriksaan untuk memdapatkan data atau keteranganyang diperiukan, dan sehubungan dengan itu ditetapkan dan dianggkatKantor Akuntan Publik, untuk memeriksa dan mengaudit PT.

BPR Pancadana (DL).Bahwa sesuai dengan neraca penutupan PT.BPR Pancadana (DL) tanggal 06Februari 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Luthfi Muhammad &Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT.,BPR Pancadana(DL) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :Nama : Heru Agus PramonoNomor Rekening : 9143Kolektibilitas : MacetPokok : Rp.197.000.000,Bunga : Rp. 48.000.000,Denda > Rp.

BPRPancadana (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000, (DuaRatus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)sesuai dengan neraca Penutupan PTBPR Pancadana (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.8.

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan perincian akun piutang usaha dan hutanglainlain pada neraca namun Terbanding tidak dapat mengakui validitas perincian tersebutkarena tidak ada identitas dari akuntan publik selaku pihak yang mengaudit laporan keuanganPemohon Banding pada lembar perincian tersebut,4.

Terbanding keliru melakukan koreksi peredaran usaha karena alasan tidak adanya penjelasanpada laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dan menarik kesimpulan mutasipencatatan akuntansi utangpiutang kepada pihak perusahaan afiliasi yang membuktikanadanya pembayaran pinjaman sebesar Rp2.540.801.817,00 dari pihak peminjam adalahsebagai peredaran usaha yang belum dilaporkan,bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak memadaikarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya danmelanggar

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

(b) hasil audit Kantor akuntan publik Drs. SyamsulBahri TRB, MM, Ak & Rekan tanggal 14 Nopember 2006 menyatakanmenolak seluruh pertanggung jawaban keuangan Ketua STKIP BinaBangsa Getsempena;15.Bahwa tentang pertimbangan Tergugat Il, Ill dengan keputusannya,Terguagt Il, Ill ternyata telah menghakimi sendiri, dimana Tergugat Il,lll telah menuduh Penggugat sebagai seorang Ketua yang tidak jujurdan tidak bertanggung jawab, dengan mendasarkan laporan hasilaudit kantor akuntan publik Drs.

No. 1522 K/Pdt/2008oleh Tergugat Il, lll adalah bohong/tidak benar dengan kenyataannya,mengingat hasil laporan audit Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahaw berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB.MM.AK & Rekan dimana terdapat selisin keuangan baik dalampenerimaan maupun pengeluaran yang tidak sesuai karena buktibukti pendukungyang berkaitan dengan penggunaan dana pembinaan akademik sebesarRp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yangmerupakan kerugian Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh;5. Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB. MM.

publik maka pihak tergugatterkesan sudah melakukan efisiensi ;Bahwa atas permasalahan pemutusan hubungan kerja pihak penggugatsudah seharusnya pihak Tergugat membayar uang pesangon sesuai pasal164 ayat 3, Undangundang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forceHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2019

publik yangmenyatakan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diaturdalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan olehTergugat, karena Tergugat tidak mungkin dapat melakukan haldemikian karena untuk membayar jasa akuntan publik sudah melebihijumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat, jika Tergugat mampumembayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baik Tergugatmembayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasa membayarakuntan publik akan lebih besar dari jumlan tuntutan Penggugat.sehingga

sangat mustahil Tergugat menggunakan dan membayar jasaaudit akuntan publik.25.Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Pekerja sebesar Rp. 31.231.125,(tiga puluh satu juta, dua ratus tiga puluh satu ribu, seratus dua puluhlima rupiah) maka dengan ini kami sampaikan dengan tegas Tergugattidak mampu melakukan pembayaran sebesar jumlah gugatanPenggugat.

Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukanmelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undangundang Ketenagakerjaannomor 13 tahun 2003.Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Pekerja karena Tergugat mengalami kerugiansecara terusmenerus selama 2 (dua) tahun tanpa harus adanya suratdari akuntan publik..

publik yang menyatakanpihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugattidak mungkin dapat melakukan hal demikian karena untuk membayar jasaakuntan publik sudah melebihi jumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat,jika Tergugat mampu membayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baikTergugat membayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasamembayar akuntan publik akan lebih besar dari jumlah tuntutanPenggugat

Nomor 5 PK/Pdt.SusPailit/2018Kantor Akuntan Publik yang independen dan terpercaya untukmelakukan pemeriksaan tentang kebenaran tagihan dari para Kredituryaitu PT BNI, Tbk, Kea Wood Holdings, Pte, Ltd, Kea Meng Kwang(Edmund Kea), Trillium Group Holdings, Ltd, dan Centrillium Holdings,Ltd, dan selanjutnya menetapkan jumlah tagihan yang benar dan sahdari para kreditur tersebut yaitu hanya jumlah tagihan yang benar secarasah masuk dalam kas perusahaan dan memang benar dipergunakanuntuk kepentingan PT

dengan PK 6 tersebut bukan merupakanbukti yang menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya UnderlyngTranscsition terhadap tagihan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali terhadap PT Siak Raya Timber, sehingga tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa tagihan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembalitidak tercantum dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yangtelah diaudit oleh Akuntan

Publik serta tidak didukung oleh bukti yangkuat;Bahwa surat menyurat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PTSiak Raya Timber tidak dapat dijadikan dasar adanya suatu utang piutang;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Il juga tidak dapatmenjelaskan/membuktikan adanya penambahan tagihan yang mencapaiRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), dan juga jumlah tagihan tersebuttidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik tersebut;Bahwa bukti transfer

Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilaikelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran danjuga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diauditkantor akuntan publik;Bahwa angka yang tercantum sebagai nilai persediaan awal pada SPTPPh Badan Tahunan sejatinya adalah biaya HPP yang dapat dijadikanpengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPhyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih

Biayatransportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biayaangkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai Kelompok HPPsecara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkandalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran dan juga sebagaimanaLaporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karenatelah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPhBadan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporankeuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikiankoreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehinggamenurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;.

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan,SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yangbelum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi ataspersediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majeliskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:a.

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan.Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPhBadan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh7akuntan publik......

Publik, sehingga demi jelasnyakepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil auditperlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik, sehingga demi jelasnya kepastianhasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor :(KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik (KAP) Drs.Abdulrahman Hasan Salipu, transaksitransaksi yang telahdilakukan oleh Terggugat Rekonvensi tidak tercatat dan ataubelum dipertanggungjawabkan.Bahwa Terggugat Rekonvensi belum malakukanpertanggungjawaban penggunaan uang KPPD tersebu,berdarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Abdulranhman Hasan Salipu, tercatat untuk penyedian tanah tanpapenjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yangdigunakan sebesar Rp.952.818.000.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yangmendalilkan Transaksitransaksi yang disengketakan terkaitPembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan(HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalamlaporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. AbdulrahmanHasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.1.4.

Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilHal 91 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpkaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.