Ditemukan 208 data
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum tetap sampai para Tergugat/paraTerbanding melaksanakan isi putusannya perkara ini dengan baik;e Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, ;20.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam permohonan bandinga quo pada intinya menyatakan bahwa luas tanah yang dikuasaiPenggugat lebih kurang 455,05 Ha sesuai rekomendasi Bupati Bogortanggal 13 Juli 2004 Nomor 593.4
ALFRIDA KALA'SUSO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
251 — 361
Mks.Bahwa adanya Surat Perintah Tugas Bupati Toraja UtaraNomor:094.412/ST/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 yang menjadi Objekdalam gugatan perkara a quo tentunya tidak serta merta terbit begitusaja, olen karena secara administratif, tergugat telah melaksanakanprosedurprosedur administratif berdasarkan peraturanperundangundangan yang dimulai dari pendekatan secara persuasif kepadapenggugat yang dilakukan pada Tingkat kelurahan melalui undanganLurah Batan Nomor 593.4/118/KB/VII/2020 Tangal 28 Juli 2020perihal
99 — 72
Reg.593.4/07/433.401.5/2011, tanggal 14 November 2011 atas nama PTBangkalan Hulu Energi dikeluarkan oleh Rr. EVY AISYA ANDRIYANI, SHselaku Lurah Kraton2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Nomor 541.12/1983/433. 115/2011,tanggal November 2011 (dengan cap basah Bupati Bangkalan) dikeluarkanoleh RKH.
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
226 — 203
Bukti T 10 : Fotokopi sesuai asli, Surat dariKantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kodya SurabayaNomor : Km.11.12/02.03/W.2/01/1999 tanggal O5 Januari1999, Hal: Pendaftaran Tanah Fakaf, terlampir fotokopi: 1).Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan TanahMilik Nomor : 593.4/1/402.92.02.01/1998 tanggal 04 Pebruari1998, 2). Surat Pengesahan Nadzir Nomor : Km.11.12/w.5/01Tahun 1999 tanggal 5 Januari 1999;11.
30 — 12
Inti Palm Sumatera (TergugatI), telah meminta Tergugat IV dalam perkara ini agar menelitipermasalahan tersebut;37.Bahwa selain dari pada itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Asahan dengan Suratnya No. 593.4/1139 tertanggal 4 Juni2010, secara tegas meminta agar menunda penerbitan Sertifikat HakGuna Usaha atas Objek perkara yang dimohonkan Tergugat ;38.
1.MAMO SUWATMO
2.SUKIRNO
3.DAMILI
4.BASIR BABAS
5.BASUNI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
PT. PABRIK GULA RAJAWALI II
152 — 96
RNI (fotocopy dari fotocopy) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Indramayu tanggal 8 Mel2003 Nomor 593.4/967 Huk perihal Rekomendasi PerpanjanganHGU PG Jatitujuh (Fotocopy darifOtOCOpy) ;menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telahbukti berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan buktibukti surat tersebut telahdiberi tanda T.1I Int1 sampai dengan T.II Int15, sebagai berikut :1. Bukti T ll Int1.AAnggaran Dasar PT.
530 — 149
Pada Tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGUatas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkatdan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas arealperkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan KeputusanNomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor :593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentukPanitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.IL dan penyelesaianmasalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II
123 — 60
XI merupakan ahli warisdari Sopawiro Parman (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan WarisanNo. 253/X1/2013 tanggal 21 November 2013 Kelurahan Kedungrejo yangditandatangani Lurah/Kepala Desa Kedungrejo, serta No.593.4/16/55/2013.Kemusu tanggal 21 November 2013 KecamatanKemusu yang ditandangani Camat Kemusu.3. Bahwa Penggugat No. XII s/d Penggugat No.
Nama : PARMAN SOPAWIRO (Alm.), alias SOPAWIRO PARMAN yangmeninggal pada tanggal 18 Mei 2010 adalah pemilik sah yangberdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 253/XI/2013 tanggal 21November 2013 Kelurahan Kedungrejo yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa Kedungrejo, serta No. 593.4/16/55/2013.Kemusu tanggal 21November 2013 Kecamatan Kemusu yang ditandangani Camat Kemusudiwakili ahli waris antara lain:b.Juminem (Penggugat V1);Bejo (Penggugat VII);Sugiri (Penggugat XI);Sarto (Penggugat VIII);Yamti (Penggugat
834 — 654
Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh.2 (dua) lembar 15.
Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh. 2 (dua) lembar Halaman 307 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo. 15.
Nomor :AHU55321.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Daerah Istimewa AcehNomor 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 perihal : IzinPencadangan Lahan ; : Surat Menteri Pertanian R.I. Cq. Direktur Jenderal PerkebunanNomor : HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 perihal: Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Untuk KomoditasKelapa Sawit Seluas + 6.000 Ha Diatas Areal Seluas 8.000 Ha;: Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I.
Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh. 2 (dua) lembar Halaman 408 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo. 15.
Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh. 2 (dua) lembar Halaman 419 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo. 15.
265 — 15
rekomendasi dari TPTGAIX bersih darigarapan yang dilindungi Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undangundang No.1 Tahun 1956 ; 11.Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanahyang terletak di kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat dan Kota Binjai,karenabanyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur SumateraUtara menerbitkan Keputusan Nomor: 593.4.065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Pebruari2000 Jo Nomor :593.4
49 — 13
rekomendasi dari TPTGAIX bersih darigarapan yang dilindungi Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undangundang No.1 Tahun 1956; 11.Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanahyang terletak di kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat dan Kota Binjai,karenabanyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur SumateraUtara menerbitkan Keputusan Nomor: 593.4.065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Pebruari2000 Jo Nomor :593.4
892 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 2 (dua)September 1990 Hal Permohonan lembarPencadangan Lahan. 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 PerihalPerpanjangan Persetujuan Prinsip 2 (dua)Usaha Perkebunan yang ke II Tahun Ill lembaruntuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec.Darul Makmur Kabupaten Aceh BaratPropinsi Daerah Istimewa Aceh. 15.
Agra Para Citra.5 (lima)lembar 13.Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua)lembar 14.Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 /10.94 tanggal 14 Oktober 1994 PerihalPerpanjangan Persetujuan Prinsip UsahaPerkebunan yang ke II Tahun Ill untukKelapa Sawit 6.000 Ha di Kecamatan DarulMakmur Kabupaten Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh.2 (dua)lembar 15.Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 /
Surat Gubernur Kepala DaerahIstimewa Aceh Nomor : 593.4/24886tanggal 29 September 1990 HalPermohonan Pencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian Republik 2 (dua) lembarIndonesia Nomor : HK. 350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994Perihal Perpanjangan PersetujuanPrinsip Usaha Perkebunan yang keIl Tahun Ill untuk Kelapa Sawit6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Hal. 292 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 Kab. Aceh Barat Propinsi DaerahIstimewa Aceh. 15.
475 — 2266
Hal ini dapat diketahui melalui Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak diKabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara (dahuluKalimantan Timur), pada bagian Menimbang poin d dikatakan :Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timurdengan suratnya tanggal 16 April 2002 Nomor 522.0110/1441/DKI/2002 dan Kepala Dinas Kehutanan KabupatenNunukan tanggal 7 Pebruari 2003 Nomor 593.4/020/DKBHalaman 21 dari 232 halaman, Putusan
Tanggal 5 Maret 2003 Nomor 593.4/34/DkKBIIIV2003 menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan HakGuna Usaha merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutananbekas HPHTI! atas nama PT. Adindo Hutan lestari yang telahdicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan tanggal 24 Oktober 2002 Nomor 9872/KPTSlII/2002 dan mendukung diberikan Hak Guna Usaha KepadaPT.
166 — 85
Bahwa kepada Tergugat IV (BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA) dan Tergugat V (KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA) serta Tergugat VI (KANTORPERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN), sehubungan dengan banyaknyapermasalahan/sengketa antara masyarakat dengan perkebunan yang disampaikankepada Komisi A DPRD Kabupaten Asahan, maka pada tanggal 04 Juni 2010oleh DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHANdengan Suratnya Nomor: 593.4/1139 telah secara tegas meminta agar MenundaPenerbitan
Foto copy Surat DRPD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) KabupatenAsahan Nomor : 593.4/1139 bertanggal 04 Juni 2010 kepada Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional di Jakarta, Prihal : Penundaan Perpanjangan danPenerbitan HGU Perkebunan, antara lain tidak menerbitkan HGU PT.IntiPalem Sumatera di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, yang telahdinazegelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan Aslinya diberi Tanda P 1.533.Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P141, P145, P220,P222
terbitnya Sertifikat HGU nomor 21 dan nomor 22 danmengenai pertimbangan ditolaknya gugatan intervensi tersebut telah termuat dalampertimbangan pada Putusan Sela Intervensi dalam perkara aquo sebagaimana terlampirdalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka keterangan dari saksiRidwansyah Sitorus haruslah Majelis Hakim kesampingkan ;Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P1533 yakni foto copy SuratDRPD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Asahan Nomor : 593.4
setelah terbitnya Sertifikat HGU nomor 21 dan nomor 22 danmengenai pertimbangan ditolaknya gugatan intervensi tersebut telah termuat dalampertimbangan pada Putusan Sela Intervensi dalam perkara aquo sebagaimana terlampirdalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka keterangan dari RidwansyahSitorus haruslah Majelis Hakim kesampingkan ;457Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P1533 yakni foto copy SuratDRPD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Asahan Nomor : 593.4
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PertanahanNasional Propinsi Sumatera Utara tentang peruntukan penggunaan tanahyang dikuasai oleh PTPNIl di Desa Sena Kecamatan Batang KuisKabupaten Deli Serdang, yang mana inti dari surat tersebut agar dalammemberikan persetujuan perpanjangan HGU PTPN Il khususnyadikecamatan Batang Kuis hendaknya mempertimbangkan status tanah danRUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) Kecamatan Batang Kuis;10.Bahwa berdasarkan Hasil Kerja PANITIA B PLUS yang dibentuk olehGubernur Sumatera Utara berdasarkan SK No. 593.4
Terbanding/Tergugat VI : AHMAD FAUZI BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI,
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL LATIEF BIN SARBIN
Terbanding/Tergugat II : KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
Terbanding/Tergugat VII : MUJAHID BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI
Terbanding/Tergugat V : USMAN BIN SARBINI
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD AMRIN,
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH NURUL HUDA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SUHANDA BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUAIB BIN SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMA ANI BINTI SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat VII : TOPIK HIDAYATULLAH BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat V : DEWI SARTIWI BINTI USUP
Turut Terbanding/Penggugat III : SITI NURHAYATI, S.Ag BINTI SAMAN,
50 — 33
(delapan ratus empat puluh lima meterpersegi) kedalam keterangan Laporan Pajak TERGUGAT tanpapengalihan hak yang sah;Bahwa benar, pada Tanggal dan 28 Maret 2016 dan 05 Desember2016, PENGGUGAT mengirimkan Permohonan Penjelasanterjadinya Perubahan Vide Bukti P35 kepada TERGUGAT Il,dimana TERGUGAT II menjawab melalui Surat JawabanPermohonan Keterangan Tanah ALMARHUM SAMAN BIN NIIHNomor 593.4/19/III/2016, pada Tanggal 31 Maret 2016 (Vide BuktiP77) dan Nomor 593/64/XII/2016, pada Tanggal 09 Desember 2016
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat IIIdengan suratnya Nomor 94160018/VII/2010 tentang Permasalahan/Sengketa Tanah di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, antaramasyarakat dengan PT Inti Palm Sumatera (Tergugat ), telah memintaTergugat IV dalam perkara ini agar meneliti permasalahan tersebut;Bahwa selain dari pada itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Asahan dengan Suratnya Nomor 593.4/1139 tertanggal 4 Juni2010, secara tegas meminta agar menunda penerbitan Sertifikat Hak
60 — 209
11 April 1988, atas namaPT.PD.Paya Pinang (Tergugat ) tersebut diterbitkan secara melawanhukum yang sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, sebab sertifikatHGU No.1/Desa SeiBuluh tersebut diterbitkan berdasarkan prosedurdan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa dasar terbitnya sertifikat HGU No.1/Desa SeiBuluh tersebutadalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cqDirektur Jenderal Agraria No.22/HGU/DA/88, bertanggal 16 Februari1988 Jo surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.593.4
234 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 227 alinea 4,5, 6 bersambung ke halaman 228 yang menyatakan:Menimbang, bahwa Bukti T.Il4 adalah Surat Sekretaris DaerahNomor 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011 yang isinya adalahpernyataan bahwa pejabat pemerintah yang memimpin KabupatenDeli dan Serdang sampai berubah menjadi Kabupaten Deli Serdangadalah: 1. Moenar S. Hamidjojo (tahun 1946 sampai dengan 1947).....sampai dengan 15 Drs. H.
Provinsi Sumatera Utara maka tugas, kewenanganmenerbitkan suratsurat bukti Para Penggugat tersebut berada padaGubernur sehingga bukti ini tidak secara langsung membantah buktiBukti P1 sampai dengan 238 yang diterbitkan pada tahun 1953, olehkarena itu bukti ini akan dikesampingkan;Yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi di Medan dan putusanJudex Juris/Majelis Kasasi merupakan kekhilafan/kekeliruan yangnyata berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:e Bahwa Surat Sekretaris Daerah Nomor 593.4
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
206 — 167
Tanah Absentie (Fotokopisesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Peta Tanah Keluarga Leonard Tomboy(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 48 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPG10.11.12.13.14.15,16.17.18.19.Bukti P.10Bukti P.11Bukti P.12Bukti P.13Bukti P.14Bukti P.15Bukti P.16Bukti P.17Bukti P.18Bukti P.19Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.4 / VII /1993 tanggal 15 Juli 1993 (Fotokopi darifotokopi) ;Fotokopi Surat Keterangan Lurah Fatululi Nomor :10 / 593 / IX / 2000 tanggal 16 September 2000