hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam sistem peradilan pidanamengacu pada pertanggungjawaban pribadi (personal liability) dalam hal seorangmelakukan tindak pidana, sehingga walaupun barang bukti tersebut bukan milikterdakwa, bukan berarti terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karenadalam ajaran tentang pertanggungjawaban pidana ada salah satu asas yangberbunyi Geen Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalam halini menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan anotasi

Penggugat tersebutcacat formil (plurium litis consortium);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagaipihak Tergugat ataupun Turut.Tergugat adalah orangorang yang secaranyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakandalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendaiilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowuian Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secarasepintas lalu, asas

sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBQ atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanyaPara Penggugat dan Tergugat Serta Turut Tergugat Il, ill dan IV berkewajibanuntuk membuktikan seiuruh daiiidalil dalam gugatannya dan membuktikanseluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Tergugat sertaTurut Tergugat Il, Ill dan IV masingmasing berkewajiban untuk membuktikanhalhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

sebelum meninggal dunia telah menuliskan surat penyarahan atauwasiat yang berkaitan dengan harta kekayaannya dimana surat penyarahanatau wasiat tersebut secara otomatis akan berlaku ketika Onesius Tangkelangi(Si Pemberi Wasiat) telah meninggal dunia, yang didalam surat penyerahanatau wasiat tersebut telah jelas dimana yang telah menjadi hak dari Bulupuangdan dimana yang telah menjadi hak dari Agustina Sondok Langi (Penggugat)sebagaimana bukti surat tertanda P 1;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) plastik transparan besar berwarna putih yang didalamnyaberisikan serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis sabusabu dan 1 (satu)unit Handphone warna putih;Sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawahint;Menimbang, bahwa dari anotasi

Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur libel).Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan I pada pokoknya menyatakan bahwaapakah gugatan ini merupakan gugatan perlawanan atau gugatan perbuatan melawanhukum atau sebuah gugatan pengaduan Konsumen, Majelis Hakim akan berpendapatdan mengambil sikap sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari anotasi Retnowulan Sutantio, SH. dan IskandarOeripkartawinata,SH. dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek,Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995 pada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka peru ditetapkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

Hal ini senada dengan anotasi HMA Kuffal, SH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor6/P/FP/2017/PTUN.BNA tanggal 21 Desember 2017 yang antaralain memuat pertimbangan hokum sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi

yang dilakukan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2015;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut Suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukHalaman 26 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Polmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori

sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat Il, Ill dan IV berkewajibanuntuk membuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya dan membuktikanseluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Tergugat sertaTurut Tergugat Il, Ill dan IV masingmasing berkewajiban untuk membuktikanhalhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

ayat (1) UU KIP menyebutkan:Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiappengguna informasi publik;Dalam ketentuan ayat tersebut didalamnya terkandung asas maximumacces, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifatterbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, maknaterbuka dan dapat dikases adalah bahwa setiap informasi publik dapatdicari, dilinat, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah, disebarluaskan dan dapatdi akses melalui media (Anotasi

rasakeadilan dan mewujudkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa akibat perouatan Terdakwa telah mengakibatkorban mengalami, kehilangan hakhaknya sebagai anak yang harus dilindungi,maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa adalah hukuman pidana penjara ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakuiperbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidakakan menghapuskan unsurunsur tindak pidana yang telah dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, bahwa dari anotasi

pokokperkaranya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengajukantuntutan Provisi agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat , Tergugat ll,Tergugat Ill dan Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanyauntuk tidak melakukan segala bentuk Pembangunan diatas tanah obyeksengketa;Menimbang, berdasarkan tutuntan provisi dari penggugat maka, MajelisHakim akan mempertimbangkannya, yaitu bahwa pengertian putusan provisimenurut anotasi

parang yang isinya terbuat dari besi dengan panjang53 Cm (lima puluh tiga centimeter) dan pegangannya terbuat dari kayu yangpanjangnya 15Cm (lima belas centimeter). 1 (Satu) buah horden (penutup jendela)berwarna merah muda (pink) yang terdapat gambar bungabunga pada bagianbawahnya dan terdapat rendarenda serta bernodakan darah. 1 (Satu) buah taplakmeja berwarna putin dengan motif bungabunga sehingga status barang buktitersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

No.437 K/Pdt.Sus/20102)3)4)kemudian pada tanggal 16 Juli 2009 pertemuan dilanjutkan denganpanggilan terakhir, PPHSM tidak hadir, Termohon tidak hadirsedangkan SPM Hotel Soechi hadir (vide : bukti TT44)" ;Anotasi :Surat Panggilan Terakhir Nomor : 567/758/DSTKM/2009 tertanggal13 Juli 2009 menerangkan : Pihak pengusaha PT.

) buah Plastik transparan warna putin berukuran kecil yangdidalamnya berisi Serbuk Kristal yang diduga shabushabu;2 (dua) buah Plastik transparan warna putin berukuran sedang yangdidalamnya berisi Serbuk Kristal yang diduga shabushabu;1 (Satu) buah Bong (alat penghisap shabushabu);1 (Satu) buah Pirex (kaca);1 (Satu) unit Handphone warna biru dengan merk VIVO.1 (Satu) buah celana jeans pendekSehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Hal tersebut dapat dilihat daridengan mengambil alin pertimoangan Hakim Tingkat Pertama, padahal didalam memori banding sudah dengan jelasjelas menyampaikan faktafaktadan kebenaran yang baru dan menyampaikan kebenaran khususnyaterhadap pertibangan hakim yang secara nyata melakukan pergantian unsurpidana dalam hal ini meskipun hanya perbedaan anotasi yaitu unsurmelakukan usaha pertambangan dan melakukan usaha penambangan sertamelakukan perbuatan tersebut di dalam kawasan Hutan Lindung danperbuatan

Yahya Harahap, SH) serta mengutip anotasi hukum dari beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun setelah memeriksaSurat Kuasa Khusus dari Penggugat dimaksud, Majelis beroendapat bahwaTergugat telah keliru dalam memahami redaksionalnya.

Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untukmenegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikantentang adanya hak atau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acaraperdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu,

untuk membuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya danmembuktikan seluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat ,ll, dan Tergugat Ill masingmasing berkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas,sedangkan untuk Para Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena di dalam jawaban dandupliknya tidak pernah menyangkal akan seluruh dalildalil dari surat gugatan Para Penggugatmaka Majelis Hakim tidak memberikan kewajiban dan beban pembuktian;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap aktaotentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding enbindende bewiskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpabantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktiansepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka statuspenahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif pula, hal initerlihat dari tanda koma sebagai penghubung dan kata "atau", dengan demikian maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsurhukum ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dari anotasi Drs.

. : Staf Pelaksana Sub BagianVerifikasi Dan Anotasi;Pada Kantor Komisi Yudisial R.l, kKesemuanya Warga NegaraIndonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.57, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/SKK/PIM/HK.03.03/11/2017, tanggal 3 Nopember 2017,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKT HARIS MANALU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di Jl.