Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Padahal posisi hukum Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 atastanah terpekara ini, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, dan/atauKabupaten Muaro Jambi, dan/atau Kecamatan Sakernan dan/atau DesaBukit Baling juga tidak ditarik sebagai Pihak yang telah mengeluarkan izinPrinsip/izin Lokasi, keterangan tanah Sporadik dan sebagainya;C.Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya

Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saparudin Mek; Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Belukar; Sebelah Timur berbatas dengan Jani Siamid Paeci; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hicing;Padahal PT Bukit Barisan Indah Prima telah menanam Kelapa Sawitsekurangkurangnya pada tahun 1985 dan PT Bukit Barisan Indah Primatelah mengurus Pendaftaran Hak Guna Usaha sekurangkurangnya padatahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03

Bahwa adapun yang diterapkan dalam surat pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014,dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi,padahal merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT Bukit BarisanIndah Prima, yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03/Bukit Baling, Sakeman, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.6.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 22 Februari 2008, yang dicatat PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPucuk, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 43/10/11/2008 tertanggal 22 Februari 2008,sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah nomor03/01/1I1/2011, tanggal 04 Maret 2011 ;.

Nafkah anak bernama (ANAK KANDUNG ) setiap bulansebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), hinggaanak tersebut dewasa :Bahwa atas tuntutan yang diajukan Termohon tersebut,Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan Nomor03/01/1T1/2011 tanggal 04 Maret 2011 :Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan denganaslinya,

secara CumaCuma (Prodeo)telah ditolak oleh majelis hakim, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjarbiaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten MalangNomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Februari 2013 ternyata Pemohon tidakmembayar panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 81 A Ayat (3) UndangUndang Nomor03

Pidana Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi: Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluhribu rupiah) bukti T.1.3;Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat di bawah Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V mengajukanmemori kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 1 Desember 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg tanggal 25Februari 2013 dengan alasan sebagai berikut:1.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V telahmenerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri TinggiBandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg juncto Nomor 03/Pdt.G/2011/PNCbd pada tanggal 10 Februari 2014

melalui delegasi PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat;1.2.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor WBN/7.4/0307/R tanggal 21 Februari 2014,telah menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 24 Februari 2014 sehingga sesuaidengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, maka pernyataan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V patut diterima

Buktibukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkandalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak pada halaman 72 alinea 3 tidaklah tepat dan kabur karenadi samping mempertimbangkan alat bukti berupa Akta Nomor 10,11, 12 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1174, 1175, 1176, nyatanyatamempertimbangkan alat bukti AJB Nomor 11/2004, AJB Nomor12/2004 dan AJB Nomor 13/2004, tetapi tidak

Nomor 1392 K/Pdt/20152.9.Bukti pembayaran PBB dianggap sebagai bukti kepemilikan tanahdijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri CibadakNomor 03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Hakim salah penerapan hukum dimana bukti pembayaran PBBdianggap sebagai bukti kepemilikan tanah dijadikan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak pada

A263480 senilai Rp6.750.000.000,00P 17 : Draft Kwitansi Pembayaran; Bahwa Tergugat I atau Tergugat II ternyata tidak datang di hadapan TurutTergugat guna menerima pembayaran dari Penggugat atau kuasanya tersebut,yang hadir saat itu hanyalah kuasa Tergugat I (vide P13) dan keluargaTergugat I yang justru meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 (vide bukti1) secara sepihak dan akan mengembalikan semua pembayaranPenggugat beserta kompensasinya; Oleh karena itu agenda pembayaran tanggal 12

secara sepihak batalnya AktaPengikatan Untuk Jual Beli Nomor 03 (vide bukti1) serta akanmengembalikan dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) di tambah kompensasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Bukti : P 18 : Surat Pembatalan Sepihak Pengikatan Jual Beli Nomor 03 (videbukti1) dari Tergugat I tanggal 14 Juni 2012;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, senyatanya dan terbuktibahwa Penggugat I telah (mengingkari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Sertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi, seluas 27000 Untuk Jual Beli Nomor03 (vide buktil1) a quo Surat Ukur tanggal 15052008 Nomor 23/Cileungsi/2008, NIB: 10.10.14.14.01081;3. Tanda Terima sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor88194/2011 seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluhmeter persegi);4.

tanggal 28 Mei 2012Nomor 87/Cileungsi/2012;Semuanya terletak dan setempat di kenal di Kampung Pasar, RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;ViIlMenghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar denda kepadaPenggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugatsebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2.3 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II mentaati danatau melanjutkan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03 tanggal 12 Maret 2012;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untukmenandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat atas objek gugatan aquo dihadapan Pejabat yang berwenang;6.

Khusus tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;MelawanZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,Kabupaten Kuansing;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukumyag lengkap;Bahwa Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap,dan terindikasi hanya mengambil over begitu sajapertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10alinea 2: ....

berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Februari2010, yang selanjutnya disebutsebagai c rrr e TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha NegaraTSPSGDUL fq wn mr en re ee rr eenTelah = membaca surat gugatan Penggugattertanggal 15 Januari 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 03/G.TUN/2010/P.TUN.Mks,tanggal 15 Januari 2010 dan diperbaiki pada tanggal17 FebruariTelah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03

Balimau, Rt/Rw. 003/002, Desa Balimau,Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, AgamaIslam, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebutSCL elects eee cece emcee enter nme eneromaonnnenn PEMOHON:nomen Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kandangan pada tanggal yang sama pula dalam Register Nomor03/Pdt.P/2016/PN.Kgn. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknyaSebagal Deriul eeenee essen neers

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terletakdi Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil Satu, Lingkungan IV, KecamatanSingkil, Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Singkil tanggal 17 Maret1971, Surat Ukur Nomor 40 tanggal 24 Oktober 1917, Warkah Nomor2954, didaftarkan kembali dan dialinkan menjadi Sertifikat Hak MilikTanah Penggugat Nomor 320 NIB.00309 Singkil Satu, Surat Ukur Nomor03 tanggal 3 Februari 2012 dengan luas 1.950 m?

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terletakdi Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil I, Lingkungan IV, KecamatanSingkil Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Singkil tanggal 17 Maret1971, Surat Ukur Nomor 40 tanggal 24 Oktober 1917, Warkah Nomor2094, didaftarkan kembali dan dialinkan menjadi Sertifikat Hak MilikTanah Penggugat bernomor 320 NIB.00309 Singkil Surat Ukur Nomor03 tanggal 3 Februari 2012 dengan luas 1.950 m?

Tentang penunjukan Hakim Tunggal yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;o Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Januari 2017 Nomor03/Pdt.P/2017/PN Sgn, tentang Penetapan hari sidang .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah diPakistan pada tanggal 17 Mei 2004, dan telah didaftarkan di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudussebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.11.1.06/PW.01/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 dan sesudahakad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai danTergugat berstatus Jejaka;3.

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor03/Kua.11.19.06/PW.01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, Bukti surattersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokan sesuai dengan aslinya,oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan buktiP.2:3. Surat Keterangan Pergi Nomor 23.09.01/2019, tanggal 7 Januari 2019,Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kds. Hal. 4 dari 9yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piji Kec.

berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohon di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya tanggal 19 Desember 2011 yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalamregister gugatan Nomor : 0409/Pdt.G/2011/PA.AGMtanggal 19 Desember 2011 dengan mengajukan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 16 Desember 2008,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor03

untukrukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebuttidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnyasemula untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layakdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadirmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon,;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnyaPemohon di persidangan telah mengajukan bukti suratberupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor03

Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255Inspekot tanggal06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaAmbon berjumlah Rp249.681.000,00;Hal. 7 dari 77 hal. Put.

Al Kudrat)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/SP/DKP/KA/APBD2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaranuang muka Nomor 01/BAPUM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlahRp57.040.500,00; Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Ambon Kepada Hi.

Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Hal. 41 dari 77 hal.

Al Kudrat (foto copy);Amandeman Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/APBDP2/VII/2012tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor03/SP/DKP/APBDP2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan TamanKota Desa Halong Tahap , nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)Pelaksana CV.

Bina Graha) untuk pembayaran langsungbelanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan danpengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor03/SPK/APBDII.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlahRp29.106.000,00;1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM:0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 DinasKebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry AMatahurila, ST (CV.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor03/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja membayarbiaya perkara sejumlah Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) (Bukti P6 dan P7);B. Para Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon sesuaidengan perjanjian perdamaian;4.

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.0347 tanggal 22 Maret 2017;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (ParaTermohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar PerjanjianPerdamaian tertanggal 9 September 2015;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor03

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PNNiaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 03/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (ParaTermohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar PerjanjianPerdamaian tertanggal 9 September 2015;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor03

pembatalan perjanjian perdamaian yangdiajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat Pasal 170 ayat (1) junctoPasal 171 juncto Pasal 172 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004, maka perjanjian perdamaian dinyatakan batal dan dengan demikianTermohon dan Termohon II pailit dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;6.

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;5.

karenakejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/PidB/2017/PN SmnBahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

YENISETIYOWATI tertanggal 03 September 2016;1 (satu) buku tabungan mandiri dengan nomor rekening 1370010380034atas nama YENI SETYOWATI;1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor : 4097 6624 4256 8997;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari pihak Paradise Resto;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Accounting adalah :1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan di ParadiseResto;2.

orang laintelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkanmengenai apakah uang hasil penjualan Paradise Resto sejumlah Rp.356.605.750, (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu tujuhratus lima puluh rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukankarena kejahatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

Jangka waktu antara berbagaibagai perbuatan itutidak boleh berlangsung lama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akanpertimbangkan apakah perbuatanperbuatan yang dilakukan olehterdakwa tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap

Pemohon telah mengajukanpembetulan nama dalam akta nikah seperti dalam permohonannya ; Setelan mendengar pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon dimuka persidangan hari Senin tanggal 08 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjukpada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan