BANK PAPUA

Bank Papua Cabang SorongTeminabuan yang bekerja sebagai Staf Teller/Kasir PT. Bank Papua KCPTeminabuan Sorong ;Penggugat adalah Pekerja status Permanen (Bukan status kontrakan)sejak 16 Juli 2000 dan ditetapkan sebagai pegawai tetap sejak tanggal 16 Juli2002 ;Penggugat berlokasi kerja (Job Sit) di area PT. Bank Papua CabangSorong KCP Teminabuan ;Tergugat PT. Bank Papua Jayapura yang berada di Jayapura sebagaiKantor Pusat PT. Bank Papua;Tergugat berada pada manajemen PT.

Bank Papua denganAmbersius Adriher Anderi yang dilakukan dua kali pada tanggal 22 Februari dantanggal 18 Maret 2010 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanPropinsi Papua sangat tidak memberikan kepuasan atau jawaban yang kamimaksudkan bagi kami Ambersius Adriher Anderi, dengan ini kami dengansepenuh hati mengajukan tuntutan gugatan kepada PT. Bank Papua. Agar kamidapat dipekerjakan kembali sebab semua ini hanya tindakan emosional daripimpinan cabang PT.

Bank Papua;Penggugat dinyatakan 2,5 bulan meninggalkan kantor yang dimaksudsangat keliru. Bahwa selama kami bekerja di PT. Bank Papua KCPTeminabuan, kami tidak punya rencana untuk datang ke Bank Papua CabangSorong waktu itu. Namun semua itu atas dasar perintah Kepala Cabang BapakHal. 3 dari 13 hal. Put.

Bank Papua. Direksi Bank Papua boleh pensiun tapi PT. Bank Papua tidakpernah pensiun. Alasan yang bagaimana jJangan menjadi kebiasaan memecatdan menjadi tradisi di PT. Bank Papua, sehingga semua keputusan dianggapsama ;Tergugat tidak pernah memberi Surat Keterangan tentangpenandatanganan surat pemutusan kerja. Perlu diketahui bahwa kami sampaisaat ini belum menanda tangani surat pemutusan kerja/kesepakatan yangdibuat secara bersama dari SP (Serikat Pekerja) Bank Papua dan kami sebagaipekerja.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pekerjadengan sengaja mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Direksi denganPemutusan Tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Hubungan IndustrialPropinsi Papua, begitu juga dengan surat keterangan/tembusan yangdisampaikan kepada SP Papua (Serikat Pekerja Papua) dan SP (SerikatPekerja) PT. Bank Papua bahkan Pengadilan Hubungan Industrial bahwaSdr. Ambersius Adriher Anderi diberhentikan karena telah melakukan sutaupelanggaran yang merugikan PT.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940,NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili oleh ClementinoEnrico Navito Lamury selaku Direktur,;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua, yang diwakili oleh Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E.

,M.M, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah Provinsi Papua dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11520/SET,tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/

PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/66/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Agustus2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/66/ Tahun2015 tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Rp369.619.200.000,00; SKPD PAP tersebutditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan padaketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR PROVINSI PAPUA tersebut;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs FRENGKY AYOMI, S.Sos;

Putusan Nomor 345 K/TUN/2012a Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.22702, tanggal 5 September 2001tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. FRENGKY AYOMI, S.Sos darijabatan lama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan KabupatenKepulauan Yapen di Serui ke Jabatan Baru : Staf Ahli Bidang Hukum danPolitik Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;b Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.21619, tanggal 16 Juni 2011,khusus pada lampiran No. Urut I tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr.Ir.

Tergugat juga telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 124 ayat(2) dan Pasal 133 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:SK.821.22702, Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Sdr.

FRENGKY AYOMI, S.Sos dari Jabatan Lama; KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui keJabatan Baru: staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapendi Serui dan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.21619, Tanggal 16Juni 2011, khusus pada lampiran No.Urut I Tentang Pemberhentian danPengangkatan Sdr. Ir.

(Karateker Gubernur Papua).

Atas dasar usulan ini, maka Penjabat GubernurPapua atau Karateker Gubernur Papua menerbitkan objek sengketa tersebut,bukan diusulkan oleh Bupati definitif dan yang menerbitkan objek sengketaHalaman 9 dari 13 halaman.

HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION; PT. HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION

HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION, beralamat di Jin. CikiniRaya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakilioleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. HardayaSawit Papua Plantation, beralamat di Jln.

HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION, beralamat di Jin. CikiniRaya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili2010 ..../oleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. HardayaSugar Papua Plantation, beralamat di Jln. LembangTerusan D51 Menteng, Jakarta Pusat;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IRSANPARDOSI, S.H.

Hardaya Sawit Papua Plantation dan mendudukannyasebagai Tergugat II Intervensi 1; Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPRtanggal 27 Mei 2010 tentang masuknya Pihak Ketiga atas namPT.

HardayaSawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit DiDistrik Jagebob Kabupaten Merauke;Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin LokasiTanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. HardayaSugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan TebuDi Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;DASAR GUGATAN;1.

Untuk ituPenggugat harus mengadakan pengurusanpelepasan kawasan hutan tersebut kepadaDepartemen Kehutanan dengan terlebihdahulu berkoordinasi dengan DinasKehutanan Propinsi Papua;124.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, JakartaSelatan, 12940, yang diwakili olen Clementino Enrico NavitoLamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanSoa Siu Dok 2, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaHalaman 1 dari 7 halaman.

Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Februari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun 2015 tanggal 7Mei 2015; dan4.

2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta

TANDAN SAWITA PAPUA

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, JakartaSelatan, 12940, yang diwakili olen Clementino Enrico NavitoLamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanSoa Siu Dok 2, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2389, dan oleh karenaHalaman 1 dari 7 halaman.

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Desember 2013 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/226/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015; dan4.

28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

Rasuna Kavling X7 Nomor 6, Jakarta 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, Direktur PTFREEPORT INDONESIA;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. M.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/2224, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2224tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/68/Tahun

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/2224 tanggal 12 November 2014 untuk Masa PajakNovember 2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015; dan4.

(Termohon PeninjauanKembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa PajakMasa Pajak November 2014 sejumlah Rp357.696.000.000,00; SKPDPAP tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor :28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UUPDRD"), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011(Perdasi 4/2011) dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarifPajak Air Permukaan (Pergub) dapat dibenarkan,

Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik fasilitas olahraga Aro-M yang beralamat di Kompleks Bumi Marina Asri, Amban, Manokwari, Papua Barat;3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan fasilitas ARO-M sebagai Pusat Pelatihan Derah (PUSLATDA) dan tempat penampungan atlet sehubungan dengan even Pra-PON XX menuju PON XX 2020 Papua;4.

Menyatakan bahwa cabang-cabang olahraga yang dipersiapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti even Pra-PON XX yang menggunakan ARO-M milik Penggugat sebagai Pusat Pelatihan Derah (PUSLATDA) dan tempat penampungan atlet adalah Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Papua Barat, Persatuan Olahraga Bilyard (POBSI) Papua Barat, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat cabang Putra dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat cabang Putri;5.

Menyatakan bahwa PERPANI Papua Barat dan POBSI Papua Barat yang menggunakan fasilitas ARO-M untuk persiapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengikuti even Pra-PON XX oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Hutang Piutang antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;6.

Menyatakan bahwa jumlah biaya pemusatan latihan atlet untuk PSSI Papua Barat cabang olahraga Sepakbola Putra dan Putri yang menggunakan fasilitas ARO-M dan belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.179.550.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);7.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayarkan biaya pemusatan latihan atlet untuk PSSI Papua Barat cabang olahraga Sepakbola Putra dan Putri yang menggunakan fasilitas ARO-M sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materil jumlah sebesar Rp1.179.550.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;8.

- Penggugat : AGNES TANDARI- Tergugat : KONI Papua Barat

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, Jakarta Selatan (12940),yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatanDirektur:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. M.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/11529/SET, tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1272/Dispenda tanggal 1 Juni 2015 untuk Masa Pajak Mei2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/225/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan;4.

Putusan Nomor 334 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Penetapan Pajak Air Permukaan (SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan atau SKPD PAP)yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (TermohonPeninjauan Kembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untukMasa Pajak Mei 2015 sebesar Rp.369.619.200.000; SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang

Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan

PAPUA PERKASA

Papua Perkasa oleh karena di dalam Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan tersebut Direktur Utama adalah saudara RonaldLouis.

Papua Perkasa ;Bukti T7: Foto copy Surat CV. Papua Perkasa kepada PT. Bagus JayaAbadi, Nomor : 04/PPSRG/II/2013, tanggal 13 Pebruari 2012, Perihal : SuratPermohonan Pembayaran Tahap Kedua dan sebesar 25% ;Bukti T8: Foto copy Faktur Invoice dari CV.

Papua Perkasauntuk tanggung jawab terhadap kerusakan talud ;Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atas tahapantahapan pekerjaan talud ;Bahwa saat robohnya talud yang kedua kalinya, tindakan PT. Bagus Jaya Abadimengundang CV. Papua Perkasa untuk samasama membahas hal tersebutagar pekerjaan dapat dilanjutkan, namun CV. Papua Perkasa mengatakan kasihsaja pekerjaan tersebut kepada pihak lain ;Bahwa benar saat itu pekerjaan sudah rampung ;Bahwa sebanyak 2(dua) kali CV.

Papua Perkasa ;Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, kami melakukan peninjauan kelapangan pada tanggal 27 Oktober 2012 setelah kontrak ditanda tanganibersamasama dengan Direktur CV. Papua Perkasa dan pihak PT.

Papua Perkasa, Nomor :001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Ronald Louis.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili olehClementino Enrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua,yang diwakili oleh Dr. M.

., M.M,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/11516/SET, tanggal 4Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859

/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ('Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HOTEL PAPUA INTERNASIONAL

IRFANVSKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA

di Jalan Sam Ratulangi, Kota JayapuraProvinsi Papua. ;22222Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :1.

Selanjutnya, sebagaiAnggota Polri, Riwayat pekerjaan Penggugat adalah :(1) Tahun 2003 Sebagai Anggota BA Polres Mimika Polres Timika.(2) Tahun 2005 Sebagai BA Bid Propam Polda Papua.(3) Tahun 2009 Sebagai Denma Polda Papua dan sejak tanggal 01 juli2013 sebagai Anggota Yanma ( pelayanan markas) Polda Papua.Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Februari 2016, Penggugat ditangkapoleh Anggota Sat Narkoba Polda Papua karena diduga menggunakanPsikotropika jenis sabusabu;Bahwa sewaktu diperiksa oleh penyidik

Brigpol IRFAN,Bintara Pelayanan Markas Komando Polda Papua yang menjadi ObjekGugatan, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segiSubstansi, Prosedural, maupun Kewenangan yang dimiliki olehTergugat (Kapolda Papua)..

Program rehabilitasi harus berjalan efektif sehinggarantal penyalahgunaan narkoba bisa betulbetul terputus.Tergugat (Kapolda Papua) selaku pimpinan lembaga KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Papua, adalah sebagaiPenanggungjawab (1) dibidang Pemeliharaan Keamanan danketertiban masyarakat, (2) Menegakan hukum serta (3) Memberikanperlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di seluruhwilayah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian

Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untukpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah dikewilayahan.Karena Penggugat berpangkat Brigadir Polisi dan bertugasdi Satuan kerja (Satker) Pelayanan Markas Polda Papua, makarmasuk dalam kewenangan Tergugat ( Kapolda Papua)menetapkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatantersebut yaitu Skep Kapolda Papua /WNomorKep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HOTEL PAPUA INTERNASIONAL;;

Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy

Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn. Soekarno Hatta No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :201/SKBPD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Tugas Nomor :202/TMN/2019 tanggal 12 Juli 2019, secara besamasama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan DaerahPapua. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANNama : Marthen Flasy ( CV.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan ( Ke satu),b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (Ke dua), danC. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan Ill (Ke tiga).7.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)5) Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)6) Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat di atasPenggugat juga mengajukan saksi dipersidanganyakni :1.

., DK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR DK

SURYATI, bertempat tinggal di Jalan Babussalam II Nomor 14,Makassar;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.Lawan:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 53 DKota Makassar, diwakili oleh Sharly P.

Parrangan dan BasoPajung, masingmasing selaku Direktur Umum danOperasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua danKepala Cabang Makassar PT Bank Pembangunan DaerahPapua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Susanto,S.H.,M.Si., dan kawankawan, Para Pegawai PT BankPembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan AchmadYani Nomor 57, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Juni 2015;.

Nomor 2398 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ParaTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknyaatas dalildalil:1.Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat telah menerima fasilitaskredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Makassar(Tergugat ) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah

ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah), sehingga ditempuhlah upaya hukum ini yaknimengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat,yang kini sementara menjadi agunan di PT Bank Pembangunan DaerahPapua cq PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Cabang Makassar(Tergugat );Menyatakan menurut hukum bahwa penentuan harga limit yang dilakukanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq PT Bank PembangunanDaerah Papua Cabang Makassar (Tergugat ) sebesar Rp1.370.570.000,00(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketayang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Makassar

Amin Sukandar vs Direktur Utama Bank Papua, dkk.

Batu Karang No.67 A Polomak II Jayapura,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; ~~~~~~~~~~LAWAN:DIREKTUR UTAMA BANK PAPUA: Alamat di Jl. Ahmad Yani No. 57Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ Penggugat I; ~~~~~KEPALA BANK PAPUA CABANG SERUI: Alamat: JI.

Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berkantor di JIn.Achmad Yani No.57 Jayapura dan JEMY ARIE JAN ARONGGEAR,S.H, Dkk, Alamat JIn.

M E N G A D I L I Dalam Penundaan; - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 3.

Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 4. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada objek sengketa; 5.

THOMAS TIGI (Penggugat)VSGUBERNUR PAPUA (Tergugat)

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, beralamat di ruko pink JalanPatriot Girimulyo Nabire, Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal, 26 Oktober 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANGUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II Kota JayapuraPrOWINS! PaepUias s2esseeseeserenesensereeeneeenseneenseneeesentensDalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Halaman 1 dari 36 Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPRYANCE SALAMBAUW, S.H.

OBJEK GUGATAN / OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek Gugatan/objek sengketa adalah KeputusanGubernur Papua nomor 180/12039/set. tertanggal 06 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; Il. OBJEK SENGKETA KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL1.

Bahwa Penggugat tidak pernah dikenakan Penahanan sepanjang proseshukum hingga saat ini sejak penyidikan, penuntutan, dan persidangan,dikarenakan Penggugat sangat kooperatif dengan proses hukum yangsedang berjalan, dan juga demi stabilitas jalannya pemerintahan diKabupaten Dogiyai yang letaknya di pedalaman atau pegunungan didaerah Papua bagian Tengah; 20 n0no merce monn nn nn16.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketayaitu Surat Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 OktoberHalaman 11 dari 36 Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR1.2.2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana TugasBupati Dogiyai, selama pemeriksaan sengketa TUN ini berjalan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Papua nomor180/12039/set. tanggal

6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil BupatiDogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut keputusanGubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas BupatiDOQjiyal; 202 n nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn ne ncn nn nnn n cnn nc ncncncneeMewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugatdalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai BupatiDogiyai seperti

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tersebut;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA VS TRIDEKAWANI NAIBAHO

Parrangan yang mengatasnamakanDireksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bank PembangunanDaerah Papua berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor 55/Kepeg/IV/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawaidi Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditandatangani olehEddy R.

Parrangan yang mengatasnamakan Direksi PTBank Pembangunan Daerah Papua;Bahwa didalam pertimbangan surat Tergugat vide Surat Keputusan Direksi Nomor220/Kepeg/X/2013 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PegawaiPT Bank Pembangunan Daerah Papua atas Nama Penggugat Tridekawani Naibahodisebutkan yang menjadi dasar pertimbangan memberhentikan dengan tidakhormat Penggugat adalah didasarkan pada Transaksi pendebetan dan pengkreditanrekening serta memasukan ke rekening pribadi yang tidak sesuai

Magawak, menjelaskan sebagai berikut :Bahwa saksi berada di Bagian Divisi Pengembangan Sumber DayaManusia (SDM) Bank Papua;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bank Papua pernah diundang oleh TimMediator Dinas Ketenegakerjaan Kota Jayapura pada tanggal 11 Juni2014 untuk membicarakan PHK dengan Termohon Kasasi/ sebelumnyaPenggugat dan hakhaknya;Bahwa dalam pertemuan itu saksi menjelaskan intinya Bank Papua siapuntuk memberikan hak Termohon Kasasi/sebelumnya Penggugat sesuaidengan anjuran Disnaker Kota Jayapura

BankHal. 21 dari 31 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.SusPHI/20151Pembangunan Daerah Papua nomor 73.A/DIRBPD/VUI/2013 (bukti T.13)tentang disiplin dan sanksi bagi pegawai PT.