Tanpa Uji Konsekuensi danTanpa Uji Kepentingan Publik terlebin dahulu, apakah ada Kepentinganpublik yang lebih besar untuk membuka informasi dari pada menutupnyasebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 &3) Perki Nomor 01 Tahun2013 juncto Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukan Informasi;Kronologi, bahwa Tepatnya pada hari kamis tanggal 10 November 2016.Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan Telah hadir Sekitar Pukul8.45 untuk sidang putusan Pukul 10:00 Namun Faktanya

Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalahtidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasanhukum sebagai berikut :a.Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (Obscuur Libel )karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan

Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalahtidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasanhukum sebagai berikut :a.Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (Obscuur Libel )karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan

Surattersebut tidak ditanggapi olen Pemerintah Kota Tanjungpinang;Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Penggugat mengajukanpermohonan informasi ditujunkan kepada Pejabat pengelola informasidan Dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang, dari tahapan danmekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2008dan Perki Nomor 1 tahun 2010.

dan digunakan terdakwa itu,akan dikembalikan lagioleh terdakwa dalam Waktu yang tidak lama.bahwa mendegar perkataan terdakwatersebut,dan dikarenakan saksi koraban sudah mengenal dekat terdakwa danmempercayai perkataannya,maka saksi koraban kemudian menyerahkan kendaraan rodaempat tersebut diatas kepala terdakwa,yang saat itu disaksikan oleh istri saksi korbanyakni VICKTORINA LOINGBahwasetelah beberapa kemudian,dikarenakan terdakwa belum jugamengembalikan mobil/kendaraannyaymaka saksi korban lal perki

Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner bahwa jangka waktupermohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukanmemenuhi jangka waktusesuaidengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto PERKI No.1 Tahun 2013tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesain Sengketa InformasiPublik..

EkoHeru Santoso adalah termasuk informasi/ dokumen yang dikecualikan;Bahwa Sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentangPengklasifikasian Informasi publik dijelaskan bahwa informasi publikyang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndangkepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentangkonsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepadamasyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwamenutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebihbesar

Bahwa upaya untuk mendapatkan data salinan berupa hardcopy dan/ atau softcopy pada tanggal 17 Nopember 2016 saya mengajukanpermohonan informasi yang saya tujukan kepada Pejabat pengelolainformasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau, daritahapan mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 14Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2010.

Berdasarkan Bukti PKI (file ke4)menit ke 12.45 s.d. menit ke 12.50, Ketua Majelis Komisionermenyatakan bahwa maksimal 3 hari kerja dari tanggal dibacakannyaputusan, para pihak akan menerima salinan putusan;Petikan transkrip rekaman ajudikasi pada file ke4 menit ke12.45sampai dengan menit ke12.50, sebagai berikut:Ketua Majelis Komisioner:beeen sesuai Perki maka salinan putusan ini maksimal 3 hari daridibacakannya sekarang. Masing masing pihak akan menerima salinanputusan ... ;b.

Pasal 11 Perki No. 1 tahun 2010 tentang SLIP.Kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :1) Bahwa Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional dalam halini PPID, telah melakukan uji konsekuensi terhadappermintaan Dokumen/Peta HGU PT. Agri Andalas BengkuluTengah dari Sdr. Marwandi ST dan Melyan Sori, dan benarbahwa informasi yang diminta (dokumen HGU PT.

Dasar Hukum:Pasal 1 angka 5 UU KIP jo Pasal 1 angka 3 Perki PPSIPmenyatakan bahwa : Sengketa Informasi Publik adalah sengketayang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publikdan/ atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan/ atau menggunakan Informasi Publik berdasarkanperaturan perundangundangan.Halaman. 16 dari 35 Halaman,Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBRPasal 6 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik :(1) Badan Publik berhak

Segitiga Emas ditunjukdan diperintahkan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan BendungSayap dan Bangunan Penangkap dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh limahari) kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.196.110.000, (seratus sembilanpuluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian Rencana AnggaranBiaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki sat Harga Sat Jumlahraan (Rp ) (Rp )1 PersiapanPapan

Duku Ilir ditunjuk dandiperintahkan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan SaluranPembawa dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari) kalender terhitungsejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengananggaran sebesar Rp.193.000.000, (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah),dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki sat Harga satuanJumlahraan (Rp )(Rp )1 PersiapanPapan Nama Proyek Ls 1.00 Ls 300.000,00 300.000,00a

Jaya Karya ditunjukdan diperintahkan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Bak Pengendap, Penenang,Rumah Pembangkit dan Pipa Pesat dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh limahari) kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.132.895.000, (seratus tiga puluhdua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian RencanaAnggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki /sat Harga jJumlahraan satuan (Rp)

Dengan demikian, Pemohon keberatan telahmemenuhi kewajiban jawab kepada Termohon Keberatan;3) Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menolakpertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 32, yang menyatakanMajelis berpendapat bahwa sebagaimana yang diatur dalam UU KIP, PP61/2010 dan Perki SLIP pada pokoknya, Termohon memiliki kewajibanuntuk memberikan jawaban ataupun tanggapan atas setiap permohonaninformasi publik sebagai Badan Publik yang dalam pelaksanaan tugasdan fungsinya dilakukan

melaksanakan tugas tertentu, tidak relevan dan sepatutnya ditolak;Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.5) Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menolakpertimbangan Majelis Komisioner pada poin 4.45 halaman 36, yangmenyatakan Majelis berpendapat bahvea informasi a quo termasukkeputusan Badan Publik serta tergolong sebagai informasi yang vwajibtersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf bUU KIP jo Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf h Perki

; Bahwa pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian YARA adalah SAFARUDDIN,SH, artinya yang berwenang dan berhak mengatas namakan YARA adalahSAFARUDDIN, SH ; 22722 nn nnn nnn nnn nnn cenceBahwa jika ada orang lain yang mengatas namakan YARA harus ada SURATKUASA (bukan Surat Tugas) dari pengurus YARA yang tercantum dalam AktaPendiriannya (dalam hal ini Surat Kuasa dari Safaruddin, SH), hal ini sesuai denganhukum acara yang lazim berlaku dipersidangan dan selaras dengan yang dimaksudoleh lampiran PERKI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Sengketa Informasi Publik,dan, Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Nomor : 188/11/SK/KIProv.Jatim/X1I/2015, tentang Buku Pedoman Standar Layanan InformasiPublik di Pemerintah Desa. 4. Bahwa, Pemohon Keberatan adalah merupakan Badan Publik sebagaimanayang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUdnangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik jo.

.), hal ini sesuaidengan hukum acara yang lazim berlaku di persidangan dan selaras dengan yangdimaksud oleh Lampiran PERKI Nomor : 1 Tahun 2013 mengenai formulirRegistrasi perkara di Komisi Informasi yang hanya ada tertera kolom (kotakcentang) ada tidaknya Surat Kuasa ; Bahwa T. Indra Yoesdiansyah, selaku Ketua Perwakilan Sabang baik dalam mediasidan sidang ajudikasi non litigasi di dalam sengketa informasi a quo hanyaberdasarkan Surat Tugas Nomor : 035/ST/Dir.

informasiyang diminta oleh Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi tidakdalam penguasaan Pemohon Keberatan / Dahulu TermohonInformasisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UUKIP) ; Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnyadisebut Perki

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan,komunikasi penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempatpelaksanaan kegiatan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk setiapbidan dan secara nasional merupakan tuntutan yang tidak beralasandan tidak berdasar;Bahwa berdasarkan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013 disebut antaralain sebagai berikut: Pada hari pertama sidang Makelis Komisioner memeriksa bataswakiu pengajuan permohonan sengketa informasi

Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (ObscuurLibel ) karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan keberatan menyatakan para Pihakadalah sebagai Pengugat dan tergugat yang seharusnyaadalah Pemohon keberatan dan termohon keberatan sepertipada pasal

Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (ObscuurLibel ) karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan keberatan menyatakan para Pihakadalah sebagai Pengugat dan tergugat yang seharusnyaadalah Pemohon keberatan dan termohon keberatan sepertipada pasal