Ditemukan 1505 data
36 — 0
PAJS.belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama Anakpenggugat dan tergugat belum mumayyiz atau belum mencapaiumur 12 tahun dan tidak terbuktinya dalam sidang bahwaPenggugat selaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuhkedua orang anak tersebut dan secara ketetentuan umum anakyang masih kecil memerlukan kasih sayang intensive dariibunya maka semata mata demi kepentingan anak tersebut(the best interest of the Childr) sebaiknya pemeliharaananak tersebut (Childs Welfare
Terbanding/Terdakwa : Edis Verianto Naibaho Alias Naibaho Alias Pak Malumma
68 — 30
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif),oleh karenanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut menurutkami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
19 — 15
perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa,hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5Ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu ; Keseimbangan antara social welfare
14 — 1
No. 1558/Pdt.G/2011/PAJS.tahun dan tidak terbuktinya dalam sidang bahwa Penggugatselaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuh seoranganak tersebut dan secara ketetentuan umum anak yang masihkecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya makasemata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare) diberikan kepada ibunya(Penggugat) dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selakuayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya
19 — 0
yang belummumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak anak tersebut belummumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan tidakterbuktinya dalam sidang bahwa Penggugat selaku ibukandung, gugur haknya untuk mengasuh kedua orang anaktersebut dan secara ketentuan umum anak yang masih kecilmemerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare
13 — 0
No. 1520/Pdt.G/2011/PAJS.kecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya makasemata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare) diberikan kepada ibunya(Penggugat) dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selakuayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepadaanak tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1, 2dan 3 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang diubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang
417 — 17
Terhadap satwa, kegiatan perdagangan dan peredaran satwa illegalsering kali tidak memperhatikan kaidah dan etika kesejahteraansatwa (animal welfare). proses penyimpanan dan pengangkutantidak sesuai standart mengakibatkan satwa tersakiti dan stressdan bahkan berujung pada kematian satwa tersebut.
69 — 21
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Panitera Pengganti PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 24 dari 24
89 — 22
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.TRISNO JHOHANNES.
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
KALPIOLANDI Alias PIO Anak JIMBUANG
53 — 39
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
efek jera kepadaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya final (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2048 K/Pid.Sus/2015perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhimya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum(prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hiduptenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagimereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernahakan tercapai.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Pemohon
128 — 87
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua,Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Kota Agung Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Kot tanggal
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Setiawan,S.H.Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2020/PN KotPerincian biaya:1of PendaftaranProses:Rp 30.000,00:Rp 50.000,00Panggilan dan PNBP Relaas : Rp 1.220.000,00MateraiRedaksiJumlahRp 10.000,00Rp 10.000,00 +: Rp 1.320.000,00(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Kot
62 — 19
., MH. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim AnggotaHalaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kottersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganiti, serta dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H.
1.WIDI SULISTYO, S.H
2.HERI SUSANTO, SH
Terdakwa:
Ciu Mui Kong alias Akong
32 — 9
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasaHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor :140/Pid.B/2021/PN.Skwkeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
23 — 5
kepadaorang dimana terdakwa merentalnya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasipemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
160 — 56
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Adi Mulyawan, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Wefare
149 — 96
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran ................ Rp 30.000,00;2. POSES ............ cece ee Rp 50.000,00;3. Panggilan ........ eee Rp770.000,00;4. Materai siiaaienssnnenrenei Rp 10.000,00;5. RedakSi ........:.ceeceeeeee Rp 10.000,00; +Jumlah ........... Rp870.000,00;(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pat.G.S/2021/PN Kot
27 — 14
setimpal dengan kesalahannyatersebut; wonnn Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 sebagaiideide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
35 — 27
menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekall Terdakwa akan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 552/PID.SUS/2016/PT.Mdn Halaman 6mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final good(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare